Ditemukan 4496 data
18 — 12
Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PedomanMengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalamperkara cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah Iddah sepanjang tidakterbukti nusyuz" dan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30September 1996 yang menyatakan walaupun dalam perkara perceraian hakimtidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalahsejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam halteyadi perceraian karenan
52 — 7
keterangan saksi diatas, TerdakwamembenarkanKeterangan saksi tersebut. yang telah dibenarkan oleh para terdakwa danuntuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini,yang dianggap sudah termaktub dalam uraian putusan ini.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.Bahwa benar Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernamaLUCI NOVIA SARI yang mana terdakwa kenal sejak Bulan februari tahun2015 karenan
Pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Intervensi:
1.Sudirman
2.Kasnari
156 — 137
Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBRyang sangat keliru tanpa dapat membuktikan kebenaranterhadap dalil tersebut karena dalam penerbitan sertipikat yangmenjadi objek dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh TergugatIl, penetapan Subjek dan Objek sudah terlebih dahulu oleh DinasTransmigrasi melalui usulan Kepala Desa, dan bukan merupakankewenangan dari Tergugat Il, karenan kewenangan Terguat Iladalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahansecara nasional, regional dan sectoral salah satunya adalahmelaksanakan
49 — 11
dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milikRIWU RATU;Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh BOBO KINI sejak tahun 1961sampai dengan tahun 1993;Bahwa BOBO KINI meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit(bukti P3);Bahwa BOBO KINI menikah dengan EMA PE tetapi mereka tidakmempunyai anak;Bahwa Penggugat bukan anak kandung dari BOBO KINI dariperkawinannya dengan EMA PE, tetapi Penggugat anak bawaan dariHalaman 26 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.WnpEMA PE saat EMA PE menikah dengan BOBO KINI karenan
SUHARTI
Tergugat:
Suryani
Turut Tergugat:
1.Sunarno
2.Kepala Desa Nyatnyono
3.Ende Yahara, S.H, M.Kn
4.Kepala BPN Kab. Semarang
5.Ende Yahara
6.Kepala BPN Kabupaten Semarang
322 — 226
namaSoedjoet Kamari, dengan demikian secara fakta yang takterbantahkan jika obyek dalam gugatan yang dimaksudoleh Penggugat bukan merupakan obyek tanah milik TurutTergugat dalam SHM No. 03456, sehingga obyekgugatan Penggugat adalah error atau salah obyek (errorin objecto).Bahwa, dalam buku catatan induk yang ada di KantorKepala Desa Nyatnyono maka tidak ada catatan tentangadanya C Desa Nomor 1494 P. 181, klas III D dan C DesaNomor 1494 P. 130, klas III D, kKnususnya catatan tentangpersil dimaksud karenan
235 — 106
Dengan demikianpengenaan Status DPO (daftar pencarian orang) kepada Pemohon olehTermohon pada tanggal 20 ktober 2016 tersebut adalah masih dalam tenggangwaktu pikirpikir untuk menerima atau menggunakan saluran upaya hukum yangtersedia.Oleh karenanya tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidaksah, tidak procedural, sewenangwenang dalam menggunakan jabatan sertamelanggar Hakhak Azasi Manusia karenan telah mengungkung kebebasanPemohon dalam segala hal ;.
Fauzi Muchtar
Tergugat:
1.Revi Ariandi Labai Ampono
2.Rina Eva Budi
3.Reni Arianti
4.Rustam Sutan Pamenan
5.Liza Verianti
6.Dahermon
7.Fitri Yeni
8.Dani Rahmad
9.Julius Sutan Sati
10.Nurhayati
11.Syahril
12.Syamsiar
13.Yosrizal
14.Eni Desyenti
15.Mahdini
16.Tati Warni
17.Dasril
18.Armi
19.Darmawan
185 — 157
Tergugat B, dan Tergugat C mendirikan rumah sebagaimana didalilkanpada gugatan angka 12 melanggar hak Penggugat, dalil mana tidaklahbenar, karenan sebagaimana disampaikan diatas objek perkara bukan hakPenggugat dan Penggugat tidak berhak atas objek perkara sertakenyataannya juga selama perbuatan Tergugat mendirikan rumah pihakPenggugat tidak pernah membantahnya;10. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4,Tergugat A.5.
83 — 40
;Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 17, yang pada pokoknya mendalilkanbahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk tetap melaksanakan pekerjaanpeningkatan jalan di kedua paket pekerjaan, disebabkan belum adanyaperpanjangan waktu, karenan senyatanya perpanjangan waktu yang dimohonkanPenggugat telah disepakati dalam notulen rapat, meskipun belum dituangkan dalamaddendum ke2 pekerjaan tetap dilaksanakan;Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 19 dan 21 akan Tergugat dan Tergugat IItanggapi sebagai
42 — 24
Mks sampai proses perkarapada tingkat Kasasi, sehingga oleh karenan Gugatan semacam iniharus ditolak seluruhnya ;Bahwa, Perkara Perdata Nomor : 265 / Pdt.G / 2009 / PN. Mks antaraHj. Najmiah Muin Sebagai Penggugat dan Pr.
1.Alfajri
2.Sri Wahyuni
3.Rahmat
4.Lestari
5.Idham
6.Nuri Simehate
7.Hasan Basri
Tergugat:
1.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
2.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
3.Abd Rahman
94 — 39
Bahwa apabila memang benar PENGGUGAT sampai denganPENGGUGAT VI merupakan pemegang hak atas Obyek Terperkara sampai dengan VI maka PENGGUGAT sampai denganPENGGUGAT VI merupakan pemegang hak / pembeli yang cerobohdan tidak hati hati karena tidak meneliti alas hak tanah yangditerima atau dibelinya dan sesuai Yurisoundensi Mahkamah AgungR.I No. 1816 K/PDT/1989 terdapat kaedah hukum sebagai berikut :Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik,karenan pembelian dilakukan dengan ceroboh
97 — 31
CSI atasperintah Ibu Erika;Bahwa, Terdakwa tidak pernah membuat undangan RUPS, Terdakwahanya membantu Ibu Erika mendesain format undangan.Bahwa, Terdakwa mendorong untuk Ivan Wijaya untuk tetap diruanganrapat karenan rapat belum selesai;Bahwa,Terdakwa sudah lama mengenal Rudi Salim sama samapendatang yang berasal dari Fujian;Bahwa, Kantor PT. CSI menjadi 1 dengan tempat tinggal Rudi Salim didaerah Sunter;Bahwa, Kantor PT.
1.Herwin Setyawan, S.H.
2.Tomy Herlix, SH
Terdakwa:
KIKI SUJARWO Alias BRINTIK Bin NUR RAHMAT
48 — 7
SinJF51E2716008 beserta STNK dan kunci kontak ;Oleh karena Barang Bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untukmelakukan tindak pidana Narkotika dan masih mempunyai nilai ekonomismaka sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;e 1(satu) lembar Struk Bukti Transfer ATM BCA ;Oleh karenan barang bukti ini adalah sebagai bukti transfer untukpembelian narkotika jenis Sabu maka terhadap bukti ini haruslah Dirampasuntuk
63 — 10
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenan itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu ) tahun , 4 (empat ) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;5. Menetapkanbarangbuktiberupa : 2 linting kertas warna putih berisikan ganjadengan berat netto 0,6363 gram didalam bekas bungkus rokok Jarum Superdirampas untuk dimusnahkan ;6.
NURUL HIDAYATI
Tergugat:
1.DWI SUHARTATIK
2.SUWADI SAPUTRO
3.BANK RAKYAT INDONESIA
4.Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
6.GUNAWAN SETIAWAN
7.PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) Tbk. cabang Lamongan
8.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN) Kabupaten Lamongan
Turut Tergugat:
MUHARI
239 — 52
atas jaminan dilakukan secara melawan hukum;Menyatakan tidak sah serta batal demi hukum Risalah lelang yang dikeluarkanoleh Tergugat IV karena obyek jaminan yang dilakukan pelelangan diperolehnyasecara melawan hukum serta masih ada hak penggugat;Menyatakan tidak sah perolehan hak atas tanah jaminan oleh Tergugat VI melaluilelang yang dilakukan Tergugat IV atas permintaan Tergugat Ill karena obyektidak sepenuhnya hak Tergugat selaku terlelang;Membatalkan hak atas tanah jaminan kepada Tergugat VI karenan
LORA VIONA PUTRI
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
79 — 59
Oleh karenan itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untukmemberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadapHAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalamproses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah haktersangka/terdakwa sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaranhak asasi manusia.Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku jugaberdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
21.Sutarso
22.Karenan Leylagilda
23.Yusdina Fibriyanti
24.Stenly Tjandra Subrata
25.Pasha Rionovan
26.Muhammad Rizky
27.Irene Roosita Harianto
28.Edy Janto Rusli
29.Rony Djunanto Atmojo
30.Arry Andriana
31.Yahya Maya
32.Joko Setyo Putro
33.33.
141 — 3
Anjar Iriawan
21.Sutarso
22.Karenan Leylagilda
23.Yusdina Fibriyanti
24.Stenly Tjandra Subrata
25.Pasha Rionovan
26.Muhammad Rizky
27.Irene Roosita Harianto
28.Edy Janto Rusli
29.Rony Djunanto Atmojo
30.Arry Andriana
31.Yahya Maya
32.Joko Setyo Putro
33.33.
128 — 88
UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karenan ralasan hukum n Pen haruslah ditolakdan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterimab.
104 — 48
secara kualitas maupun kuantitas sehingga akanmerugikan kepentingan pertahanan Negara.Bahwa di dalam kehidupan Prajurit TNI penjatunan pidanatambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakansangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan makakarier seorang Prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharianserta kebanggaan sebagai seorang Prajurit menjadi sirna, selainitu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagiseorang Prajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan
ANDRI SALMAN
Termohon:
Kejaksaan Negeri Bandung
65 — 17
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2016 menurut hakim Praperadilan buktibukti Pemohon diatas adalahmerupakan aspek materi pokok perkara Pemohon sebagai tersangka, bukanmerupakanyurisdiksi/ kewenangan Praperadilan, karenanya harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas makaternyata dalil Pemohon bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka olehTermohon tidak sah/ cacat hukum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan,karenanya harus dinyatan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karenan
96 — 23
Order (PO) dan Bill of Quantity (BoQ),Penggugat Konpensi pun dalam butir 43 dan 44 Halaman 21 Gugatannyatidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan bagian mana darimasingmasing Purchase Order (PO) dan Bill of Quantity (BoQ) yangmenyebabkan perubahan invoice (tagihan), sehingga terkesan PenggugatKonpensi hanya mengeneralisasi tanpa pembuktian dengan sederhanamenyatakan bahwa dahulu membayar Rp. 14.900.512.000 (empat belasmilyar Sembilan ratus juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) dan sekarangoleh karenan