Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MUDANTI SEPTIANA, SH
2.KARYATI,SH
Terdakwa:
MARJULI EFENDI ALIAS BUYUNG BIN MARLIUS
11720
  • Pid.B/2020/PN Bgrsesuai dengan identitas terdakwa Marjuli Efendi Alias Buyung Bin Marliustersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiappertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orangsebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwaistilah tekhnis
Register : 24-02-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 1 Oktober 2014 — Tandeanus lawan Tengku Khairul Amar
10630
  • Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — SYAH UMAR H. M. YUSUF Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
535
  • TI7) ;Menimbang, bahwa Penggugat dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Pantai Mantak TariII Kabupaten Pidie (Bencana Alam), dan perhitungan nilaifisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 03-09-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Mbn
Tanggal 26 Mei 2015 — HENDRI Als FRENGKI Bin YUSSULAIMAN;
685
  • kasih Narkotikajenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannnyaserta berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi dan keterangan paraterdakwa diatas turut juga diajukan bukti surat berupa : Keterangan PengujianNomor : PM.01.06.89.12.14.2312 Tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat danditanda tangani oleh Manajer Tekhnis
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NANANG IBRAHIM, SH
Terdakwa:
1.SANTRI MUSA, S.Ip Alias IBU ICHA Binti HAMID MUSA
2.RISMAYANTI, S.Ip Alias RISMA Binti HASANUDDIN
3.SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR
4.GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN
10160
  • karyawan PT Mega Finance tidak dibolehkan untuk melakukanpekerjaan diluar tanggung jawab jabatannyaBahwa karyawan PT Mega Finance seharusnya tidak dapat dilakukan keranaseorang Kepala Kios sudah mengetahui tupoksi setiap bawahannya dan setiaphari Kepala Kios meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugassetiap bawahannyaBahwa setiap motor yang dilelang wajib memiliki BPKB yang asli dan jikamotor tersebut tidak memiliki BPKB asli maka motor tidak dapat dilelangBahwa berdasarka keterangan saksi tekhnis
Putus : 02-04-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 April 2015 — ABSON MAENGGA
11359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa Abson Maengga selaku pelaksana pekerjaan untuk pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala sebenarnya telah dilakukansesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang dimulai dari pelaksanaantender, kKemudian pekerjaan pembuatan pembangunan jembatan jembatan serta tatacara pembayaran, begitupun dalam perkembangan pekerjaan pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala hingga sampai pada bagianakhir pekerjaan ada dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Tekhnis
Register : 03-09-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RISTON BAGO, SP
25447
  • 8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis kabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.
  • 10 (sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016, tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap II kabupaten/kota kegiatanbantuanstimulantperumahanswadaya(BSPS)tahun2016beserta lampiran.
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
221112
  • melaksanakanpendaftaran tanah sebagai bagian dari proses yang bermuara kepada suatupemberian hak yang legitimasinya adalah diciptakan dan diterbitkan olehnegara sebagai instrumen bechiking karena itu bersifat konstitutifmenimbulkan keadaan hukum baru karena yang tadinya tidak memiliki hakkarena sudah mengikuti rangkaian proses yang timbul menjadi sebuah hak,BPN mendapatkan wewenang secara atribusi dari undangundang yangdiperintahkan melalui peraturan dibawahnya yaitu peraturan pemerintah danperaturan tekhnis
    hak itu adalahpemberian sertipikat berupa sertipikat hak milik, sertipikat hak guna usahadan sertipikat hak guna bangunan, pendaftaran tanah itu merupakan bagiandari pembuktian yang kuat secara yuridis pembuktian yang tidak bisadibantah sepanjang bisa dibuktikan terbalik oleh pihakpihak yangberkeberatan dan itu melalui sengketa pengadilan oleh karena itu esensilingkup dari batang tubuh semua undangundang yang pasalpasal dalamundangundang tersebut merupakan sebuah instrumen peraturan yangbersifat tekhnis
    yang berkaitan dengan dua haltersebut, dan hal lain yang diatur terkait dengan PP No.24 tahun 1997 adalahsepanjang dalam pendaftaran tanah itu mengenai proses dalam rangkaperalihan dan pengalihan ;Bahwa terkait dengan proses pendaftaran tanah apabila didalamnya adapemasalahan adanya sengketa yang timbul setelah proses pendaftaran tanahsebagaimana ketentuan dalam PP No. 24 tahun 1997 ini telah terlewati, kalaumenurut ahli mencermati baik dari undanguandang agraria besertaturunannya pada ketentuan tekhnis
Register : 18-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
3213
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
    2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.10) 1 (Satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2016tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.11) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47Tahun 2016 tanggal O05 Februari 2016 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis
    11Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 16-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PID.TPK/2021/PT MKS
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si Diwakili Oleh : Natas George Bulo, SE. SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
12166
  • Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
68.
danPenugasan SMK.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis
Penugasan SMK.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis
MKS66.67.68.69.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
185250
  • MM bersama tim menyelesaikandokumen UKLUPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepadaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itudilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksiHans Mamboai, SP.
Putus : 27-06-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Juni 2012 — JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA ; Hi. SUKRI HIDAYAT, SH., MH., Bin Hi. BATHIN AHYA ;
5959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembuatan sertifikat sebenarnya tidak memerlukan biaya daripemohon karena sesuai Petunjuk Tekhnis Prona Tahun 2008,program sudah termasuk dalam APBN TA. 2008 di lingkunganBadan Pertanahan Nasional RI akan tetapi saksi saksi(Kepala Kampung) tidak tahu bahwa Prona gratis ;c. Terdakwa mengetahui bahwa Prona gratis, tetapi menyuruhdan memperkenalkan Rudi Sudirman orang suruhanTerdakwa memungut biaya persertifikatan = unsurmenyalahgunakan kekuasaan terbukti ;d.
Register : 25-06-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
REZKINIL JUSAR
Terdakwa:
DEDEK SULAIMAN Bin UMAR BAKTI Pgl. DEDEK
11117
  • Dedek tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiap orang menunjukkepada terdakwa Dedek Sulaiman Bin Umar Bakti Pgl.
Putus : 15-02-2012 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 72/Pdt.G/2011/PN.Smda
Tanggal 15 Februari 2012 — SURYADI TANDIO MELAWAN H. SAID ALWY ABDURRAHMAN ALYDRUS, DKK
13618
  • Karena faktanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu Kota Samarinda baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah KotaSamarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Tekhnis Daerah Kota Samarinda, dan secara resmi menjalankankegiatan operasionalnya baru pada Tahun 2009.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/ PID.SUS/ 2013/ PN.TiIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 September 2013 — WARSO HARYONO BIN WASIUN SISWOWARDOYO
4210
  • dibidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan.Bahwa dana ADD, Stimulan dan Plesterisasi bersumber dari dana APBD tahun 2009 s/d 2012.Bahwa dana ADD yang menjadi penanggung jawab teknisnya adalah Kantor PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD, dana Stimulan yang menjadi penanggung teknis adalah BagianPembangunan Setda Banjarnegara dan Plesterisasi penanggung jawabnya teknisnya adalahBagian Kesra Setda.Bahwa pengajuan pencairan dana baik ADD, Stimulan dan Plestersasi tersebut melaluipenanggung jawab tekhnis
    yaitu ADD kepada KPMD, Stimulan kepada Bagian Pembangunandan Plesterisasi kepada Bagian Kesra, kemudian Penanggung jawab tekhnis melakukanverifikasi kebenaran dokumen untuk selanjutnya dikirim kepada DPPKAD, lalu bendaharapengeluaran membuat SPP sampai dengan penerbitan SPM, sebagai dasar untuk menerbitkanSP2D oleh DPPKAD;e Bahwa besaran anggaran Desa Karangsalam tahun 2009 s/d 2012 yaitu :a Untuk dana anggaran ADDTahun 2009 sebesar Rp. 102.291.000,Tahun 2010 sebesar Rp. 96.277.100,Tahun 2011 sebesar
    keterangan yang akan dirubah saksi ;e Bahwa saksitelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;e Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yangakan saya sampaikan dalam persidangan ini ;Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetapsamaBahwa saksi sebagai anggota tim pemeriksa dengan susunan tim pemeriksa berdasarkan SuratTugas Inspektur Nomor: 090/556/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut :1 Pengendali Tekhnis
Putus : 19-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 63/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr
Tanggal 19 Maret 2015 — RAMDAN YUSUF, ST.,SE., Bin YUSUF
747
  • anggaran 2012 (DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;Bahwa untuk kualifikasi tekhnis
    Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis terkait.)
    Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa benar sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapanSPPLS seperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkan kepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis
    Nunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIII / X / 2011 tangal26 oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis
    Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta datadengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.10.11.12.13.14.15.16.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD sebagai pedoman dan acuan kerja.Menyiapkan bahan perimusan penetapan kebijakan operasionalpenyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar danTK/PAUD.Menyiapkan bahan perumusan
Putus : 28-09-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY
Tanggal 28 September 2017 — BAMBANG SULOGO Bin LANTAS Kejaksaan Kota Probolinggo
9024
  • Wonoasih Kota Probolinggo, Pelaksana CV Tulus Abadi3. 1 (satu) bendel foto hasil pekerjaan saluran Kedunggaleng4. 1 (satu) bendel Fotocopy Asbuilt Drawing yang telah di tanda tangani oleh PPKom Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap 1 dana batuan sosial berpola hibah tahun naggaran 20125. 1 (satu) buah fotocopy peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2011 tentang petunjuk Tekhnis tata cara pengajuan dan penggelolaan dana bantuan sosial berpola
Register : 04-01-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Pra
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5424
  • bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuanmerupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadimaupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telahdiakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justerumenguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyeksengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis
Register : 21-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Bilal Bimantara,S.H.
Terdakwa:
Wika Suwarsih Als Wika Binti Suparman
254200
  • total 4 (empat)tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun olehdokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakanaborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa saksi Komeng mengetahui hal tersebut dikarenakan saksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan saksi Komeng mengirim obat tersebut untuk mendapatkeuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis
Putus : 30-03-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 143/PID.SUS-TPK/2014/PN/SMG
Tanggal 30 Maret 2015 — RB. EKO SUROSO Bin BROTO KARSONO
5615
  • Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk.g. Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasakepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen )h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepadapimpinan instansi pengguna anggaran.i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.j.. Menjawab sanggahan.k.