Ditemukan 541 data
42 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU No. 2 Tabun 2008 tentang Partai PolitikPasal 16 ayat 1 berbunyi anggota partai politikdiberhentikan keanggotaanya dari partal politikapabila meninggal dunia, mengundurkan diri secaratertulis, menjadi anggota partai politik lain,melanggar AD/RTB.
108 — 54
Suasana saat itu jadipanas.Beberapa saat Ivan Vikri sebagai salah satu komisioner datang menghampirimeja panitia mencoba menenangkan suasana dan mencoba kembali menjelaskanbahwa sebagian partal yang mengusung pasangan ini tidak memenuhi syaratsehingga tidak dihitung sebagai partai pengusung pasangan Ismiryadi dan AbuBakar.Ivan Vikri menerangkan bahwa 2 (dua) SK DPC parpol dikeluarkan oleh DPPyang tidak sesuat SK Kemenkumham sebagaimana data yang diperoleh dariKemenkumham, 2 (dua) SK pengurus sebagai
1.IWAN BAHAGIA, SP., S.pd.
2.SERTALIA
Tergugat:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH
Intervensi:
1.YUNADI,HR, S.IP
2.MUKHLIS, S.S
3.Ir. IVAN ASTAVAN MANURUNG
4.Hj.HAMIDAH,SH.,MH
5.MARWANSYAH,S.Hi
108 — 72
dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang;(3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhisyarat sebagai berikut :a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota yangbersangkutan,yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yangsah;berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau sederajat;bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;o a2 9 &tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partal
94 — 26
Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
52 — 31
Bahwa adapun bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) Undangundang No : 5 Tahun2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangundangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
138 — 73
Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 09 Juni 2017 melalulHalaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRSurat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKP Indonesia) Nomor : 44A/KEP/DPN PKP IND/ VI/ 2017Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia atas nama saudara Lamhot Nainggolan ( vide bukti T8); Bahwa Saudara Lamhot Nainggolan berdasarkan penilaian partai telahsecara meyakinkan melakukan pelanggaran berat disiplin partal
MUH ROFI'I, Spd.
Tergugat:
1.KEPALA DESA KORLEKO KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KEPALA DESA KORLEKO LOMBOK TIMUR
3.Wildan, S.Pd.
125 — 127
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partal
1.HERU PRASETYO, SH
2.ARIEF RYADI SH
3.M Riza KH SH MH
4.PURNA NUGRAHADI, SH
Terdakwa:
GUSANDA SOSIA NAGOYA,SH Bin Ir H AGUS SUBAGIYO,M.SI
165 — 22
sebagaimana keterangan ahli, materi yang disampaikan olehTerdakwa terhadap peserta kegiatan entrepreneurship denganmemperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat Kuloselaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga PartainyaHal. 49 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.sama, Cuma saya di Provinsi ibubapak, saya di Provinsi nomeregangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdemniku partal
100 — 57
danTergugat dua setengah tahun sehingga Penggugat dianggap tidak patuhdengan AD ART partai dan dipecat dari Partai;Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda TI06 berupa Surat Nomor:05059/A/MKGERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang ditunjukkankepada saksi oleh Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim tersebutkarena saksi pernah melihat dokumen tersebut pada saat di Kantor DPPGerindra dan pada saat di rumah Tergugat ;Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda Tl03 berupa PutusanSidang Majelis Kehormatan PARTAl
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
281 — 236
pengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan calon anggota legislatif DPRD Provinsidan calon anggota legislative DPRD Kabupaten/Kota termasuk dalampengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat melakukan Kampanye tidakterbatas pada calonnya, namun juga pihakpihak yang ditunjuk menjadiTim Kampanye dan mereka termasuk dalam pengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan citra diri padapokoknya adalah yang berkaitan dengan kemunculan partai politik ataunomor urut partal
politik, calon anggota legislatif adalah orang yangmewakili partai politik untuk mewujudkan jati diri partai politiknya; Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian informasi yang berkaitandengan partai politik atau nomor urut partal politik sudah dapat disebutsebagai memunculkan citra diri yang menjadi bagian dari kegiatanKampanye karena yang diatur bersifat alternatif; Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada peraturan Komisi PemilihanUmum atau Badan Pengawas Pemilu yang mendefinisikan khususperihal citra dirl
RESKY ANDRI ANANDA, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Farid
88 — 63
Ardianto Calegdari partal PKB; Bahwa pada saat rekapitluasi PPS di tingkat PPK terjadipembukaan kembali kotak suara karena ada surat suara yang dicoblospartai dan juga calegnya sehingga pembukaan dengan maksudmenghilangkan suara partai Saja bukan suara calegnya, Suara calegtetap sama dengan formulir C1;= Bahwa pada saat rekapitulasi di kantor kecamatan tidak ada yangkeberatan akan hasil rekapitulasi;= Bahwa perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPSsudah sesuai prosedur; Bahwa setelah
MARDIANA
Tergugat:
BUPATI TEBO
244 — 112
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal
1.SINAR AWALLUDIN
2.LA ODE HASIRU, S.ST
Tergugat:
BUPATI MUNA
257 — 118
Negeri Sipil,(vide diktum huruf b KTUN Objek Sengketa), selengkapnya berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
56 — 7
Akan tetapi yang bersangkutan berceritera kepadasaksi bahwa ada seorang temannya pernah meminjam kartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memintatanda tangannya dengan alasan untuk pencairan dana partal;Bahwa menurut keterangan pak Enda Sehenda, orang yangmeminjam KTP dan KK serta menyuruh tanda tangan adalahpak Iwan dan penandatangan yang katanya untuk dana partaitersebut dilakukan di Kantor BPR KS Sumedang. Akan tetapiapa saja yang ditandatangani, pak Enda tidak tahu.
16 — 10
Dibuat secara partal(dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum,3). ditandatangani oleh para pihak dan 4). mencantumkan tanggal dan tempatpenandatanganan; Syarat ini bersifat kumulatif, artinya tidak boleh kurang dari 4syarat tersebut.
294 — 338
D.Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam buku berjudul PokokPokok HukumTata Usaha Negara, diterbitkan oleh Binacipta, di Jakarta, tahun 1983, halaman 97; Menimbang, bahwa usulan oleh partai politik yang maksud harus tidak adaperselisihan, sehingga apabila ada perselisihan dari partai politik diselesaikan telebihdahulu secara intern partal yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai, dikaitkan dengan bukti T1 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan
Ahmad Harison, S.Pd.,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
132 — 41
MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/atauHalaman 70 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.pengurus partal
216 — 99
PTUN.Mkse Bahwa sejak pendaftaran sampai pemilihan tidak ada yangCS) 012) 01 alae Bahwa pada saat Partai Demokrat menerima surat keputusandari KPU, Partai Demokrat tidak melakukan klarifikasi tetapiPartai Demokrat langsung mengadakan rapat dan memutuskantidak menerima keputusan KPU;e Bahwa Partai Demokrat tidak pernah menanyakan kepadaPenggugat mengenai kasus pidananya;e Bahwa setelah penetapan dari KPU ada peluang untuk dilakukanpergantian calon tetapi untuk pergantian calon tergantung dariinternal partal
129 — 200
No.14900tertanggal 22091955.13.14.15.16.17.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan HUA CHIAU FU NU HUI, adalah suatuYayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Organisasi BAPERKI,sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagai Organisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yang berafiliasikepada PARTAl KOMUNISINDONESIA (P.K.1.)
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
305 — 67
Demikian pula Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/Pdt.SusParpol/2014 memuat kaidah hukum:karena dari faktafakta persidangan ternyata perselisihan antara penggugatdengan tergugat adalah perselisihan partal politik yang belum diselesaikanoleh mahkamah partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakangugatan pengguga tidak dapat diterima;3.7.