Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 883 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG ; ALI MUH. ASDAR Bin AKBAR, SUYUTI Bin MAKKASAU
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buleleng di Provinsi Bali, di sebabkan selain tidakmengalami Force Majore juga karena kuatnya pengaruh adat, sedangkan diluarkhususnya Kab. Bantaeng relatif tidak berkembang karena dipengaruhi antaralain kurang produktifuya KMP dan hantaman bencana banjir sebagai forcemajore yang melanda wilayah daerah Kab.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 07-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Pwt
Tanggal 7 Januari 2015 — Ongky Setyo Wibowo Bin Sumbodo Bowo Asono(Terdakwa)
45 — 42
  • Sebelumnya Bank akan membeli terlebin dahulu dandibayar cash, pada saat bersamaan diijual kepada nasabah denganharga yang baru dengan margin keuntungan yang disepakatibersama dan harga baru tersebut akan dikembalikan dengan caraangsuran dalam waktu tertentu;Bahwa selama masa pembiayaan jika tidak membayar maka banksyariah tidak boleh menambah margin keuntungan yang disepakati,hanya dikenakan pinalti dan hal tersebut sudah disepakatisebelumnya, namun jika karena force major maka bank syariahakan memberikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — PT. SRONDOL ASRI JAYA (HOTEL PLAZA) VS SUTRISNO
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sbb :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
277 — 129
  • Tentang Pasal 25 ayat (3), Ijin Kepentingan Pribadi Mendapatkan UpahBahwa keadaan force majeur, seperti sakit hingga memerlukanperawatan medis yang menimpa pada istri/suami atau anakPekerja, mengakibatkan pengaruh pada konsentrasi Pekerja dalammelakukan pekerjaan, hingga berpotensi lalainya Pekerja saatbekerja.
    adanyakesesuaian pendapat mengenai perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkandalam perjanjian kerja bersama pasal 25 ayat (3) huruf (h) mengenaikepentingan pribadi dengan pembuktian resmi, untuk hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak danketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaperlunya merubah pasal 25 ayat (3) huruf (h) Perjanjian Kerja Bersama tahun2013 2015, karena keadaan force
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN Ktp
Tanggal 7 Juli 2015 — SUGENG RIYADI Alias SUGENG Bin MULYOREJO (Alm)
88 — 13
  • Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganut sistem thebinding force of precedentatau sering juga disebut asas stare decisis atau stare decisiset quieta non movereyang mana asas ini mengikat hakim pada putusan hakim lainsebelumnya untuk perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 07-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 86/PDT/2021/PT YYK
Tanggal 10 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Erni Setyawati Diwakili Oleh : NUNUNG TRI HATMOKO, SH
Terbanding/Tergugat : P. T. BANK RAKYAT INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. Puji Rahayu
139 — 103
  • (enam puluhtujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa terkait usaha dari PENGGUGAT mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak pandemic COVID19 yang masuk dalambencana nasional dan tergolong force majeur, sehingga pada bulan Maret2020 PENGGUGAT mencoba meminta RELAKSASI pembiayaan dengantujuan pembiayaan PENGGUGAT lancar, namun TERGGUGAT tidakmenyetujuinya.Bahwa setelah TERGUGAT tidak menyetujui terhadap permohonanRELAKSASI yang diajukan PENGGUGAT, dan secara diamdiam,TERGUGAT
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 735/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.PT. LEODRA MITRA SEJATI
2.NY. ANGLIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia, Persero Tbk
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
142 — 72
  • Berdasarkan Pasal 31 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 27/ PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang ditegaskan bahwa pembatalan lelangdimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal keadaanmemaksa (force majeur) atau kahar; atau terjadi gangguan teknis yangtidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiranPeserta Lelang.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN PURWODADI Nomor 13/Pid.SUS/2012/PN.Pwi
Tanggal 21 Februari 2012 — : WAHAB SYA
77 — 31
  • Menimbang, bahwa menurut Hakim orientasi hidup perlu ditumbuhkansemenjak dini, sehingga bisa belajar untuk menimbang dan menilai, maka olehkarenanya orientasi hidup yang mengakar sejak dini dapat diharapkan menjadi dayapenggerak (driving force)bagi kehidupan remaja yang sering mengalami kondisi krisisindentitas dan kegoncangan jiwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-01-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631/B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut";9 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimanaHalaman 19 dari 38 halaman.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2017 — YUDIA PRATIWIYANTO, S.E, DK
83 — 14
  • Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Pik jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian
    AGRO RESTU BUMIuntuk mengadakan mesin feed mill akan tetapi menurut ahli bentukperjanjian tersebut terlalu sederhana yang mana tidak menyangkut Halhalyang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek,bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan,masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaanmemaksa (Force majeur), pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi,perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerja sama dan lainlain
    Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 457/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 21 Mei 2015 — NY. ATIN NURHAYATI, S.H., LAWAN SUGIYANTO MIYARSO,DKK
68 — 12
  • SuratPerjanjian Kerja yang menjadi dasar hubungan kerja antara PENGGUGATdengan Koperasi Persada Madani (KPM) tidak dapat dihadirkan olehTERGUGAT I dan TERGUGAT II (diwakili oleh Wawan Waldini besertastaff selaku wakil Tergugat II) dengan alasan sudah tidak dapatdiketemukan dikarenakan kemungkinan tercecer karena alasan perpindahankantor Koperasi Persada Madani (KPM) dari alamat sebelumnya ke alamatkantor saat ini dan juga dengan alasan banjir yang menurut WawanWaldini selaku wakil TERGUGAT II adalah bersifat force
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
YULIHENDRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
134 — 25
  • Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekera/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kenasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/PDT.SUS/2008
SAHAT MT. HUTASOIT dkk.; PT. BUANA PREFASH JAYA
146 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • maupun pada saat sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor sehingga audit yang dilakukan oleh CiptamaConsulting sangat diragukan;Bahwa sesuai dengan keterangan di atas Tergugat telah melanggarUndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat 3, yang berbunyiselengkapnya sebagai berikut: Pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap pekerja/ buruh, karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (Force
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PNJmb
Tanggal 9 Juli 2018 — 1. AHMAD SANUSI, 2. RAHMAD SARSOLEH, 3. ANDI HASANUDDIN (para penggugat) melawan PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY (tergugat)
152 — 57
  • memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan hubunganindustrial antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir atau putusberdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — PT. MURNI JAYA SEMPURNA VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. JAKARTA Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., KANTOR WILAYAH I BANDUNG Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG DAGO, dk
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 815 K/Pdt/2017kepada Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak melakukan tindakan wanprestasi, melainkan dikarenakankeadaan "Force Majeur', yang diakibatkan belum dibayarnya hakhakPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat oleh Pemerintah RepublikIndonesia cq Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal BinaMarga, serta Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat atas pelaksanaanproyek pengerjaan peningkatan jalan untuk paket Simpang Tanah PutihBagansiapiapi (A
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 01-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
196 — 93
  • Inovatif Konsultan namun, karena keadaan kahar force majuareyaitu curah hujan yang cukup deras dalam waktu tempo yang cukuplama yang mengakibatkan banjirnya lokasi kerja dan tentunya jugamengakibatkan terkendala/terganggunya pelaksanaan fisik PekerjaanPembangunan Gudang Obat dan Alat Kesehatan RSUD Selasih.Dengan melihat kondisi alam tersebut yang tidak memungkinkanPENGGUGAT tepat waktu menyelesaikan pekerjaan aquo sampai padabatas waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan yaitu berakhirpada tanggal
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
JEDDIN HASUGIAN
Tergugat:
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
82 — 10
  • Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat dikualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 (tiga) UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Umum
Register : 10-07-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 77/PID/2015/PT PLG
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : Fauzar SH bin Umar
Terbanding/Jaksa Penuntut : Deni Syafei, SH
90 — 25
  • sah, sehingga putusan tersebut menjadi tidak sah pula,dan putusan yang tidak sah harus dinyatakan batal demi hukum, selain itu jugaPutusan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat putusan sebagaimanaditentukan dalam pasal 197 KUHAP, dan karenanya beralasan menurut hukumuntuk dinyatakan batal demi hukum, sedangkan Putusan yang tidak sah danatau batal demi hukum mengkibatkan putusan tersebut dianggap tidak pernahada (never existed) dan putusan yang demikian itu tidak mempunyai kekuatanhukum (no legel force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — DANIEL SENDJAJA, S.H. DK VS THOMAS SUPRATMAN DKK
91 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keadaan memaksa (force majeur) kahar;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman tidak sesuai dengansurat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barangatau;k.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 21-12-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 208/Pid.Sus/2012/PN.TBK
Tanggal 14 Maret 2013 — AIDIL FITRI bin PETTA KALLU
114 — 97
  • HORNET tersebut berdasarkan untuk dan atas nama Hornet MarineService INC, saksi menerangkan bahwa berdasarkan Memorandum of Agrement(sale and Purchase of vessel : Marine force) tanggal 31 Januari 2012 saksi FirmanRaja membeli MT. Hornet dari Conteam Petroleum Trading PTE, LTD sehargaSGD 160.000 ;Bahwa saksi menyewakan MT. Hornet kepada Wan Norazman Bin wan Ismailberdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter) tanggal 09 Mei 2012 ;Bahwa saksi tidak tahu bahwa MT.