Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 —
218 — 104
  • Bahwa ketentuan PHK atas alasan efisiensi dalam Pasal 164 ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekera/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
    Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (8) UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan
    164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2016 — M. Mahfudin Noor bin Marhasan Arsyad
110 — 15
  • Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.
    Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. Muncik di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.
    Battery ada 2 (dua) jenis yaitu VRLA AGM 12 volt 65 Ah Merk Titaniumdan Thunder dan battery basah (Lead Acid) 12 volt 65 Ah Merk G Force.4. Lampu TL (Tube Lamp) Merk Philips daya 10 Watt tegangan 12 Vdcdan Kap lampu plastik ABS.5. Kabel jenis NYYHY ukuran 2 x 2,5 mm2 dari Modul Surya ke BCRpanjang 7 Meter (tanoa Merk) dan Kabel dari BCR ke lampu jenisNYYHY ukuran 2x 1,5mm2 panjang 21 meter (tanpa merk)6. Kotak Battery plastik ABS (tanoa Merk)7.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Wanprestasi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Dpk
Tanggal 2 April 2015 — LIM KHIE FUI vs. ROBERT SIANTURI, SH
105 — 78
  • Oleh sebab itu tuntutan ganti rugi materiil danimmateril haruslah ditolak karena disamping tidak berdasar, juga angkanyaadalah angka yang dihitung tanpa kebenaran akal sehat sehingga lebihkepada show force dari Penggugat;13. Bahwa tuntutan dwangsom haruslah ditolak karena melanggar ketentuansoal penerapan dwangsom, yaitu dwangsom tidak boleh diterapkan kepadatuntutan yang bersifat pembayaran sejumlah uang sebagaimana dalampermohonan Penggugat dalam perkara ini.DALAM REKONPENSI:1.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
235 — 156
  • penyedia; Bahwa yang berhak menandatangani pekerjaan adalah Direktur danPersonel yang ditunjuk sehingga segala persuratan harusditandatangani Direktur Perusahaan Penyedia; Bahwa ahli berpendapat dalam proses peminjaman Perusahaan,kontrak kerja tetap menjadi tanggung jawab Direksi; Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak dan daftar hitam, makaseluruh peraturan yang terkait mewajibkan untuk dicantumkan dalankontrak; Bahwa terkait apakah rekanan dapat didenda, ahli berpendapatapabila keadaan kahar (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
ALEX BERNADI
Tergugat:
PT. BMT Asia Indonesia
155 — 30
  • Sela, yaitu memerintahkan Tergugat untukmembayarkan upah memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upahPENGGUGAT Rp. 86.400.000 (Delapan Puluh Enam Juta Empat RatusRibu Rupiah) sebelum pemeriksaan perkara a quo dilanjutkanBahwa Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan : (3) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kena terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 267/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Eldy Noorkaya Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc
Pembanding/Penggugat II : Ny Kiswati Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Republik Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Utama Cepu
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Wahyu Widiastuti,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Tn Liembang Priyadi Daljono,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny Erly Maida,SH,M.Kn. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Blora
97 — 56
  • (it) Keadaan memaksa (Force Majeur) atau kahar.Dalam Konvensi1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora dalam perkara Nomor :29/Pdt.G/2019/PN.Bla dan mengadili sendiri dengan salah satu amarnyaberbuny! :Menghukum Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada ParaPenggugat, antara lain:a.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 12 April 2012 — Ir. H. TIMUR LURI SAKSONO MSi
117 — 35
  • waktu tahunAnggaran dan batasakhir administrasiTahun Anggaranberakhir pada tanggal31 Desember,sedangkan batas akhiradministrasi tanggal15 Desember;Bahwa, menurutpendapat Ahli apaYang dilakukan olehPengguna Anggaran( PA ) bila pekerjaanbelum Selesai padabulan Desembersedangkan tanggal 15Desemberadalah batasakhir administrasiNormalnya apabila151Kontrak antaraPengguna Anggarandengan Rekananbelum selesai, makaPengguna Anggaran( PA ) bisa memberiPinalti kepadaRekanan namunapabila dalam keadaanForce Majeure
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1082/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • Suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannyadengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upayapaksa dari pengadilan (execution force) sementara isteri harus berfikir panjanguntuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebihbanyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauhdari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certanty), selanjutnyadengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Anak
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 10/Pid.Sus.Anak.2016/PN Dum
Tanggal 5 Oktober 2016 — - ANGGA PALEPI Als RANGGA Bin BUKHORI
236 — 75
  • diperiksa dikepolisianpada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 yang didampingi oleh orang tuanyaBukhori, Pembimbing Pemasyarakatan Mulkan Siregar, S.Sy dan dari P2TP2AKota Dumai Zulkifli, Amd.Keb, Terdakwa menerangkan pada point 10, bahwapada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwamelihat Stevani Pasaribu dan Friskila Pasaribu sedang membeli jajan dikedaiDevi, kemudian Terdakwa mendekatinya dan datang kesamping rumah Angeldidekat kedai Devi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
FAHMI ISKANDAR, SST, SH.
Terdakwa:
JAMILUDIN
42 — 22
  • obat Cobazim;
  • 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat Omeprazole;
  • 100 (seratus) butir obat Glucosamine;
  • 102 (seratus dua) butir obat Hyperil;
  • 140 (seratus empat puluh) strip obat Pancreatin @ 6 (enam) butir;
  • 35 (tiga puluh lima) butir obat Nircef 100 mg;
  • 15 (lima belas) butir obat Spasminal;
  • 60 (enam puluh) butir obat Ketesse;
  • 25 (dua puluh lima) butir obat Etarol;
  • 75 (tujuh puluh lima) butir obat Imboost Force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Yyk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
TRI WIDOWATI
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta
3.PT. Nobel Graha Auction
171 — 29
  • Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dan berkirim suratkepada Tergugat agar diberikan Restrukturisasi akan tetapi, akan tetapiTergugat malah memberikan peringatan peringatan tanpamengindahkan keadaan Force Majeur dan atau adanya penetapanbencana Nasional dan diberlakukan PSBB oleh Pemerintah danpengajuan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugatdiabaikan, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;Pasal 6Usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-05-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 24 Mei 2016 — PT MULTI LESTARI VS ARIS FAHRIZAL, DKK
71 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan 2UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan bataldemi hukum karena Tergugat tidak pernah menunjukan kepada ParaPenggugat mengenai bukti kerugian yang di alami oleh Tergugat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat(1) dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — AZHAR ARTIR HASLIM alias LIEM SWAN HONG (alm), DK >< 1. EDWARD SUWANDI SALIM ALIAS LIEM SWAN DJIN, DKK
155 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan iktikad baik sebagaisuatu unversal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untukbertindak dengan iktikad baik terhadap semua waraga negara.3. Bahwa, Termohon , Termohon II, Termohon Ill, dan Termohon IVtelah melakukan jual beli sahamsaham PT. Mecosin Indonesiadengan Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pdt./2016
Tanggal 14 Juni 2016 — ARIES HARTANTO, dkk VS PT SINAR MENARA DELI
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut alasanalasan yang bisa diterima akal mengenai dasarpenentuan kategori "sangat mendesak" ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis;Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa pemutusanperjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak ataukarena adanya peristiwa force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 882/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 1 September 2021 — Penggugat:
1.DENI LIANA
2.DWICAHYO AFRIANTO
Tergugat:
PT. U FINANCE INDONESIA Kantor Pusat Cq. PT. U FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Tebet Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Polri Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Tebet Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tebet
127 — 81
  • pribadi terganggu dalam menjalankanusaha yang mengakibatkan menurun drastis dalam penghasilan danmenjadi kendala untuk membayar angsuran kepada Tergugat, olehkarena hal tersebut maka Penggugat melakukan permohonanRelaksasi Kredit dan/atau penundaan anggsuran kepada Tergugatsesuai rujukan pada ;8.1 Undangundang Republik Indonesia No.37 tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.8.2 Undangundang Hukum Perdata yaitu KUHPerdata padaPasal 1245 dalam keadaan memaksa dan/atau Force
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
255 — 196
  • Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force majure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Air yang sertamerta masuk melalui celah paving dan merendam konstruksi senderantersebut menyebabkan terjadinya tractive force atau gaya rembesan yangmenyebabkan terjadinya penggerusan tanah isian atau timbunan. Sehinggatanah timbunan akan hanyut terbawa tekanan air.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
54 — 31
  • dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 30-01-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 6
  • Negara hokum Republik Indonesia tidak menganut prinsipbinding force of precedent.3. Bahwa petunjuk dalam Buku Il Pedoman Tehnis PengadilanAgama hanya dapat diterapkan apabila terdapat fakta hukum yangbersifat eksepsional dan luar biasa, yaitu : suami melakukankekejaman dan kekerasan kepada isteri. Ketentuan dalam Buku IIPedoman Tehnis Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan No. 1445 / Pdt.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-03-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 190/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat:
YUFITA SUMAYKU
Tergugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG MERAUKE PAPUA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
2.Larry Ridwan
3.Meiche Tanovita Direktur PT. Gosepa Tour and Travel
4.Ahli Waris Sriyani Hudyonoto
98 — 92
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau Kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangipada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan Surat Penetapan NilaiLimit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Bahwa fakta hukum membuktikan Lelang Eksekusiterhadap agunan kredit atas nama PT. Papan MandiriUtama/ alm.