Bahwa bidang keahlian saksi adalah akutansi audit dan keuangan ; Bahwa UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkanpemeriksaan harus dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan,sehubungan dengan UndangUndang ini maka Menpan berdasarkanPeraturan Menpan No. 5 Tahun 2008 menerbitkan yang namanya standarAudit Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang disitumenyebutkan tentang BPKP adalah bagian dari APIP ; Bahwa seorang auditor

dan 2007 tidak dilaksanakan penerimaan CPNS, karenayang melamar waktu itu kurang lebih hanya 20 orang sehingga dibatalkan ;Bahwa penerimaan pada tahun 2004 ada 320 orang yang mendaftar ;Bahwa prosedur untuk mengikuti tes di Kementrian Agama adalah diumumkanlewat RRI, kemudian sebagai Panitia kami menerima lamaran CPNS dari paraCPNS yang mendaftar sesuai kualifikasi ;Bahwa penyelenggaraan tes tahun 2004 tidak terdapat dalam DPA, namun daripanitia tetap menyelenggarakan tes penerimaan CPNS ;Negara (Menpan

Inspektorat Bidang Investigasiuntuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DepartemenKeuangan;berdasarkan surat Menteri Negara Penertiban Aparatur NegaraNomor B824/Il/MENPAN/9/1982 tanggal 20 September 1982, hasilpemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan dapat sepenuhnya dipergunakan sebagai dasarHalaman 51 dari 65 halaman.

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan MadyaberdasarkanKeputusan Menpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

Surat Menpan RB (28 Februari 2019)Ditetapbkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap, yang memberikan waktu paling lambat tanggal 30 April 2019 untukmelaksanakan pemberhentian terhadap PNS yang dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Halaman 53Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

berkaitan dengan pidanaumum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukanpenipuan buka korupSIi; Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 TahunBahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH;Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukmemutuSskan; 22222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa setelah aturan dari Menpan

Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.MTR.8.Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(K@MENPAN). $$ ono nn nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een neeBahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman

;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagianlain di Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang Terkait dengan tindak pidana jabatan.

Putusan Nomor 462/B/PK/PJK/2017bersifat mengikat dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012:b.

PTUN.SMD21masalah jika ada peserta tes CPNS yang digugurkan oleh TIMSeleksi, dikarenakan faktor usia telah melewati 35 tahun, asalkanPEMKAB mengajukan usulan dan membuat surat telahaan (alasanalasan hukum) jika tidak, sangat disayangkan dan akan menjadimenjadi permasalahan hukum dikemudian..Bahwa PENGGUGAT sekembalinya dari kunjungan KEMENPAN RB,menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Bapak Drs.Yohanes Avun), ketika itu dijawab ; diusahakan dan disampaikankepada Bagian Kepegawaian untuk diusulkan Ke MENPAN

diusulkan olehHalaman 56 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDTERGUGAT, akan tetapi tidak juga diusulkan oleh Tergugat, dan sertaformasi yang seharusnya diisi oleh tergugat juga dikosongkan yaitu,Auditor Utama yang seharusnya diisi 5 (lima) orang namunkenyataannya hanya diisi hanya 4 (empat) orang saja dan formasi AnalisPengelolaan Dana bagi hasil Pajak & SDA dan Analis PengembanganPotensi Daerah dikosongkan, dan atau berkas/dokumen serta telaan stafatas nama Penggugat tidak dikirim ke MENPAN

Ponirah (Saksi2), selanjutnya Terdakwamenawarkan kepada Saksi dan Saksi2 bisa memasukkan Saksi menjadi PNS diKota Semarang lewat Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) tanpaada tes dan Terdakwa meminta fotocopy ijazah Saksi.4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Terdakwa melalui BapakSaksi Sdr. Waliyo (Saksi1) dan ibu Saksi atas nama Sdri.

dasar hukum yang disebutkan oleh Para Penggugat tidakbenar maka pastilah uraian dalil gugatan Para Penggugat juga tidak benar ;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 4atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa batas usia pensiun dapatdiperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sampai60 (enam puluh) tahun antara lain Jabatan Struktural Eselon I; Surat Edaran MENPAN

yangketerangan selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan padapokoknya menerangkan halhal sebagai berikut :SAKSI YUSROJI;Halaman 33 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNABahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan SumberDaya Manusia (BKPSDM) sebagai Kepala Bidang Perencanaan danPembinaan Pegawai;Bahwa proses pemberhentian Penggugat berlangsung cukup lama dimulaildengan adanya perintah UndangUndang dan atas penekanan dari MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Setelah jabatan Kasubag langsung terdiri dariStafstaf;eBahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di KabupatenTabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harusmulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudahmempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yangsumber penggajiannya dari APBD, selanjutnya masingmasing SKPDmengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010 yangmengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang

dan validasi selesai ternyata muncul permasalahan yaitu 8bulan setelah saya menjabat Kepala BKD Kab.Tabanan, muncul Surat EdaranMenpanRB RI Nomor 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 bahwa hanya ada85 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan itupun tidak ada satupunnama dari DKP yang masuk dalam daftar MK tersebut, sehingga sebanyak 139orang yang masuk daftar nominatif tenaga honorer dari DKP Kab.Tabanan yangdiusulkan keseluuhannya dinyatakan TMK (tidak memenuhikriteria).Kemudian dari SE Menpan

Untukitu saksi harus lembur siang dan malam atas biaya sendiri dan dari terdakwa IGede Jagrem;Bahwa saksi menerangkan untuk pengusulan dan pendataan K1 yang diperlukanberdasarkan SE Menpan RB adalah SK asli Kontrak, namun selama ini paratenaga honorer DKP tidak pernah diberikan SK asli melainkan hanya fotokopitiap tahunya.

Tabanan sejak tahun 2004 menjadi tenagaharian sebagai tukang sapu;Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenagahonorer yang untuk K1.

Dimana pada saat ituada surat dari Menpan pada tahun 2010 yang isinya menginformasikan bagitenaga kontrak dengan masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 diberikankesempatan untuk mengikuti kategori (K1) Karena keterbatasan mereka akaninformasi ini, terdakwa yang mengumpulkan mereka untuk memberitahu hale Bahwa tenaga yang memenuhi syarat harus melengkapi berkas persyaratan;e Bahwa Kadis Pak Santiana meminta para kepala bidang untuk membantukelancaran proses pemberkasan atau administrasi tenaga honorer

ALWANTI, 2118.19.Bahwa terhadap Keputusan a quo Para Penggugat dapat menuntut karenadirugikan dalam perkara ini seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dikarenakan Para Penggugat telah mengalamikerugian baik secara moril maupun secara materil;Bahwa sesuai dengan Surat MENPAN No.

dikontruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi Negara, sehinga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN

Perindo tertanggal : 15 Agustus2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KetuaKPU Kota Sorong, Ketua Bawaslu Kota Sorong dasn KetuaBawaslu Kota Sorong, tertanggal: 23 Agustus 2019 (fotocopysesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat Kakareg XIV BKNPapua Barat dan Ombusmen RI Perwakilan Papua Barat,tertanggal : 13 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KepalaBKN Pusat Ketua KASN RI, Menpan

Setelah jabatan Kasubag langsungterdiri dari Stafstaf;eBahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di KabupatenTabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harusmulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudahmempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yangsumber penggajiannya dari APBD, selanjutnya masingmasing SKPDmengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010yang mengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang

Kemudian dari SE Menpan tersebut pada intinyamemerintahkan seluruh pimpinan instansi Pemerintah (termasuk BKDKab.Tabanan) untuk mengumumkan, meneliti dan melakukan uji publikterhadap seluruh tenaga honorer yang masuk kategori MK (masuk kriteria)yaitu sebanyak 85 orang selama 14 hari, maksudnya terhadap yang sudahlulus persyaratan (MK) agar namanamanya diumumkan untuk diuji olehmasyarakat umum, apabila tidak ada pengaduan/komplain dari masyarakatterhadap daftar MK tersebut maka bisa lanjut proses

untuk menjadi tenaga kontrak untuk memenuhikekurangan tenaga angkut (tenaga kontrak yang dahulu juga masihdipertahankan), jumlah tenaga yang dikontrak menyesuaikan anggaran DPApada DKP pada tahun yang berjalan, kontrak kerja tiap tahun diperbaharuikarena anggarannya pertahun;Bahwa Saksi dalam menjabat sebagai Kabid Angkutan pada DKP Kab.Tabanan antara 2006 s/d 2014 ada tenaga kontrak yang merupakan anak buahlangsung saksi yang diusulkan menjadi CPNS yaitu pada tahun 2010,Syaratnya berdasarkan SE Menpan

SusTpk/2015/PN DPS.Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenagahonorer yang untuk K1. Atas surat pengumuman ini saksi mengikutipendataan tersebut;Bahwa saksi sekarang sebagai PNS dibagian operator computer;Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah bekerja di kantor diperbantukan dibagian bendahara;Bahwa pada saat proses pendataan K1,saksi ikut dilibatkan untukmembantu pemberkasan;Bahwa saksi juga ikut sebagai tenaga honorer yang termasuk dalampendataan untuk mengigkuti K1.