Ditemukan 720 data
142 — 31
Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukanseolaholah asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa sebagaaimana fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada tahun 2008 terdakwa selaku mamak kepala kaum/ Mamak KepalaWaris suku pisang Kabun Pulasan telah mengajukan gugatan terhadap saksiMuhklis Sutan Kayo dkk dalam perkara perdata No. 16/ PDT.G/2008/ PN.BT diPengadilan Negeri Bukittinggi dan mengajukan ranji suku pisang keturunan DTNan Sabatang yang diketik oleh saksi Nola Nari Pgl.
117 — 15
SARI sehingga menurut Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena kedua belahpihak yang berperkara berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan makaHal. 34 dari 40 hal. Put. No: 2359/Pat.G/2020/PA.
52 — 20
terbuktisebaliknya,sedangkan proses penerbitan sertifikat Hak Guna BangunanNo.121 a/n Tergugat jelas dilakukan dengan caracara melawan hukum yaitutidak memeenuhi syarat yuridis dan syarat fisik sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 antara lain tidak dilakukanpengukuran,tidak dilakukan pengumuman di Kelurahan atauKecamatan.............. dst;Bahwa masih di halaman 34 alinea 1......... bahwa pemisahan hak dari HGBInduk menjadi kecilkecil seperti dalam bukti T1 dan T3,menunjukanpemisahan hak sebagaaimana
70 — 25
Pdt.G/2019/PA.Bgrbelum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah dipihak ibunya dan biayapemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohonmasih berumur 8 dan 7 tahun, maka pengadilan menetapkan kedua anakPemohon dan Termohon tetap berada dalam asuhan Termohon selaku ibukandungnya ;Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan agar tetap terjaga kondisidan atau keadaan serta keberadaan kedua anak tersebut berada dalam asuhanTermohon sebagai ibunya sebagaaimana
Terbanding/Tergugat : PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Diwakili Oleh : HARAPAN SILALAHI, SH.
131 — 50
.:001/BPRNBAADD/I/17 pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 dantelah terjadi hubungan hukum antara Pelawan dengan TerlawanHalaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 17PDT/2020/PT YYKmengenai Pembiayaan sebagaaimana tertuang dalam AddendumPerjanjian Kredit No.: 001/BPRNBAADD/I/17 pada hari Rabu tanggal 4Januari 2017 yang mana pada pokoknya Pelawan telah mendapatkankredit dari Terlawan sebesar Rp.685.000.000, (Enam Ratus DelapanPuluh Lima Juta Rupiah) yang cicilan/angsuran pengembaliannyadibayarkan secara
58 — 7
diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas,Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telahmenyampaikan buktibukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta mengajukan tiga orangsaksi sebagaimana tersebut di atas;Menimbang , bahwa Termohon juga telah menyampaikan bukti bukti surat T.1sampai dengan T.3 ,srta mengajukan tiga orang saksi sebagaaimana
92 — 84
Priatama Riau yangterletak di Kacamatan Kunto Darussalam KabupatenRokan Hulu tersebut, Penggugat menggugat BupatiRokan Hulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarudengan dalil hukum/dasar hak Penggugat vide SuratKeputusan Menteri Kehutanan tertanggal 18 Juni 1991No. 322/Kpts 11/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutanseluas 12.086 Ha sebagaaimana perkaraNo.15/G.TUN/2006/PTUNPbr. yang menyatakan gugatanPenggugat (Penggugat aquo) tidak dapat diterima, jo.No.07/BDG/2007/PT.TUNMDN.
Pembanding/Jaksa Penuntut : ARY HANDOKO, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ARY HANDOKO, SH.
130 — 28
nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdimasyarakat, dengan demikian dalam memutus perkara Haki tidak sajamendasarkan kepada ketentuan UndangUndang saja yang hanya mengutamakankepastian hukum, tetapi juga wajib memberikan keadilan dan kemanfaatanHal. 30 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sbykhususnya bagi pelaku perbuatan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakatpada umumnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa ZAENURI BinMARJONAN memenuhi unsur Secara Melawan Hukum sebagaaimana
105 — 66
Dan lebih lanjut pada ayat (2)dikatakan : pemeriksaan sebagaaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk beritaacara pemeriksaan; nn nnn men nnn mn nnn nnn ener nnnPasal 28 ayat (1) dikatakan : Berita acara pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabatyang memeriksa dan PNS yang diperiksa;> Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Pasal29ayat (1) jo Pasal 31 ayat (1) PP No. 53 Tahun
89 — 56
tersebut sudahmasuk katagori perbuatan melawan hukum, maka dalil gugataan pennggugatyang menyataakan Para Tergugat telaah melakukan perbuataan melawanhukum pihak Penggugat telah dapaat membuktikan dalil gugatanya ;Menimbang, bahwa bahwa sistem kewarisan secaara adat di Indonesiaterdapat tiga sisitem, yaitu patrilineal, matrilineal dan campuran keduanya, untukdaerah Timor yang berlaku adalah sistem patrilineal dimana pihak garisketurunan lakilaki yang berhak mewarisi harta warisan ;Menimbang, bahwa sebagaaimana
54 — 22
Menghukum Tergugat dan atau Siapa saja yang mendapatkanhak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat,seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaaimana padabaik selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusandiucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk uangtunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dujual lelangdengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;5.
293 — 746
;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum sebagaimana teruraipada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkantenggang waktu yang cukup dan bahkan apabila telah diantarai oleh putusanPengadilan, Mahkamah Partai yang tidak menerima dan menyelesaikanperselisihan partai, misalnya menyangkut pemberhentian keanggotaan partai yangdiajukan oleh pengadu dan yang berkepentingan untuk itu, maka penyelesaiansecara internal melalui Mahkamah Partai sebagaaimana normatif ditegaskandalam
ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, SH.MH
Terdakwa:
1.Marjoko Als Joko Bin Martejo
2.Wahyu Eko Nugroho Als Kholik Bin Waluyo
27 — 13
MARJOKO Als JOKO Bin MARTEJO dan terdakwa II. WAHYU EKO NUGROHO Als KHOLIK Bin WALUYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberartkan sebagaaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3.
67 — 9
adalahmerupakan sebahagiaan dari objek yang termasuk kedalam sertifikat Hak Milik No.14Tahun 2012 (Bukti P2) maka Majelis menilai bahwa tanah objek perkara aquo yangsaat ini dikuasai oleh Tergugat adalah Hak Milik Penggugat yang sah dan oleh karenaitu wajib dilindungi;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam persidangan bahwatanah objek perkara aquo dikuasai oleh Tergugat maka sudah patut dan sepantasnyauntuk menghukum Tergugat /Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara darisegala hak miliknya sebagaaimana
75 — 32
masingmasing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5Desember 2013 ; 7 722 n 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yangbelum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjukBerita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakansatu kesatuan dengan Putusan ini ; won nne nena nanan === TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana ................. sebagaaimana
62 — 14
mengetahui namanama pemiliklahan yang lahannya terkena pelebaran Jalan Provinsi tersebut, selanjutnya dibentuk Timpembebasan lahan dengan ketua Tim adalah saksi Robi Cahyadi Als Robi Anak dariSuyatman (alm) dan anggotanya salah satu adalah saksi Tusiman als Man Bin WityoSumarto (Alm) selakau Kepala Dusun Tanjung Perak ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Robi Cahyadi Als Robi Anak dariSuyatman (alm) dan saksi Tusiman als Man Bin Wityo Sumarto (Alm) serta dihubungkandengan keterangan terakwa, sebagaaimana
200 — 75
dengan melawan hak dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Ad.4. .Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja daribagian unsur ini terbukti, maka unsur keseluruhan dianggap dapat dibuktikan dan dalamhal ini akan dibuktikan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangberupa uang,Menimbang, bahwa sebagaaimana
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindakpidana sebagaaimana dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa memohon agardirinya dibebaskan dari dakwaan;Bahwa keberatan Terdakwa perkara a quo adalah murni perikatankarena telah ada prestasi yang dilakukan terhadap perjanjian, sedangkansisanya bentuk wanprestasi dan bukan ranah pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum.
95 — 45
Bahwa Tergugat Il dalam kedudukannya sebagai ahli waris darialmarhum PEWARIS menurut hukum wajib dan patut dimintaipersetujuannya oleh ahli waris lainnya apabila obyek gugatan dalamperkara kewarisan ini akan dilakukan peralihan hak dalam bentukapapun termasuk jual beli yang dikehendaki oleh para ahli warisalmarhumPEWARIS kepada pihak lain berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku, tidak kecuali terhadap obyke gugatan dalamperkara kewarisan ini sebagaaimana disebutkan pada point 1.2 di atassecara
78 — 59
Penyusunan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pasal 102 Ayat (2) Huruf E;Bahwa objek gugatan jelas melanggar pula UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas KKN, khususnya Pasal 3 Angka 1 Dan 2yaitu Tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas TertibPenyelenggara Negara; Bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan danperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik (principle of good administration) sebagaaimana