Ditemukan 7066 data
88 — 180
juta rupiah),pertanggungjawaban mesti dilampiri dengan buktibukti ; Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ;Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksilupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yangtahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah denganmelihat skala
154 — 272
Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakatdan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya,oleh karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola"Extra Ordinary,Halaman 309 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgb. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yangbaik;c.
746 — 1746
hubunganperdata.Bahwa frekuensi 2,1 GHz dilelang dikarenakan pada saat itu sudah adapenyelenggara sebelumnya, dan nilainya di bawah yang semestinya,sehingga penerimaan negara lebih kecil, maka dilakukan lelang agarpendapatan negara lebih optimal.Bahwa dilelangnya frekuensi 2,1 GHz karena kelangkaannya.Bahwa kelebihan frekeunsi 2,1 GHz dapat memberikan layanan yanglebih bagus, misalkan 2G hanya bisa memberikan service SMS danVoice, sedangkan 3G bisa dilakukan dengan data dalam bentuk visualatau dalam skala
106 — 24
pengajuan bantuan kePropinsi Jateng untuk pembangunan gedung perawatan, pada tanggal 7Oktober 2011 pihak RSUD Rembang membuat surat proposal pengajuanbantuan ke Kemenkes melalui Dinkes Propinsi Jateng untuk pembangunangedung IBS ( Instalasi Bedah Sentral ) Pada sekitar bulan Oktober 2011pihak RSUD Rembang koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkestentang perubahan pengajuan proposal bantuan yang awalnya untukpembangunan gedung IBS menjadi gedung perawatan karena kebutuhanyang lebih mendesak dan skala
121 — 598
. : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdntentang skala prioritas untuk kebutuhan alat kesehatan, hasil rapat diusulkankepada Direktur untuk diusulkan dalam anggaran APBN. Bahwa ada dilakukan rapat pembahasan setiap bulan. Bahwa Drs. M. Yasin Sidabutar selaku Wakil Direktur Umum dan Dr. Harianiselaku Kepala Bidang Penunjang Medis tidak ada memberitahukan kepadasaksi baik secara lisan maupun secara tertulis tentang adanya DanaDekonsentrasi Tugas Pembantuan sebesar Rp. 5 miliar.
88 — 26
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas Il, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaan gording, itempekerjaan plat strip, item pekerjaan plat strip dan item pekerjaan kaki kusenjendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebar untuk melakukanpemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataan dilapangan ditemukanadanya perbedaan antara tinggi tiang nok pada gambar dan yang telahdikerjakan yaitu menurut barisan gording sebanyak 13 batang dan skala
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
97 — 37
APBDesditetapkan pada awal tahun anggaran;Bahwa mekanisme penyusunan APBDes adalah Awalmulanya dilaksanakanMusyawarah tiap Dusun mengenai pembangunan yang akan dilaksakan diDusun masing masing kemudian hasil musyawarah Dusun disampaikan keMusyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dihadiri olehanggota BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa serta unsur unsur lembagadesa terkait selanjutnya dibuat skala prioritas untuk pembangunan yang masukdalam penyusunan APBDes setelah itu disusun rencana
92 — 50
Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas : e Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat;e Masyarakat lainya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan potensiusaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha,Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan pihak luar; D.Musyawarah Desa/Kelurahan Il untuk menetap daftar ranking penerimamanfaat kegiatan dana usaha desa/kelurahan dan jumlah dana untuk setiapkegiatan yang akan di danai, di tuangkan dalam berita acara musyawarahDesa
189 — 290
lancar, antara lain faktorinternal dan eksternal dari debitur.255Bahwa benar Faktor internal adalah faktor yang masih dalamkendali bank sebagai kreditur dan/atau nasabah sebagai debitur,antara lain proses pemberian kredit, kemampuan dan itikad daridebitur untuk membayar kembali kredit.Bahwa Fakior eksternal adalah faktor di luar kendali nasabahsebagai debitur maupun bank sebagai kreditur, antara lain karenaadanya krisis/resesi dunia yang menyebabkan fluktuasi nilai matauang sehingga mempengaruhi skala
97 — 29
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas Il, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaangording, item pekerjaan plat strip, item pekerjaan plat stripdan item pekerjaan kaki kusen jendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebaruntuk melakukan pemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataandilapangan ditemukan adanya perbedaan antara tinggi tiangnok pada gambar dan yang telah dikerjakan yaitu menurutbarisan gording sebanyak 13 batang dan skala
1.SUKRIYADI, S.H.
2.WAHYUDDIN, S.H.
3.YUDHI PERMANA, S.H., M.H.
4.IVAN NAJJAR ALAVI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSTAFA ARIFIN
188 — 20
Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Jalan Gampong
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Tempat Wudhu
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.30.023.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.3.804.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.17.910.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.113.541.000,- Pemeliharaan rumah Ibadah
- Spp, tanggal 05 Januari 2017, Rp.7.615.000,- Operasional TPK
- Nomor SPP : 0010/SPP/14.42/2017 03 Oktober 2017 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala
192 — 427
Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
235 — 153
Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
158 — 41
tugas saksi selaku Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis adalahmelakukan perencanaan akan kebutuhan user dengan mekanisme : Direkturmembuat surat edaran ditujukan kepada seluruh KA SMF untuk mengusulkanalat yang dibutuhkan, kemudian KA SMF menjelaskan nama alat kesehatanyang dibutuhkan atas surat tersebut Direktur membuat Disposisi kepada WakilDirekturBidang Pelayanan Medis (saksi sendiri) dan diteruskan kepada KepalaBidang Penunjang Medis untuk dievaluasi, dan melakukan rapat pembahasantentang skala
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
157 — 45
TAPD mempersiapkan penyusunananggaran pemerintan yang dimulai dengan :a) Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan Kecamatan yang dihadiri Kepala Desa, Camat,SKPD, Anggota DPRD, dan TAPD;b) Rapat Kordinasi tingkat Kabupaten, pada bulan April,membahas penetapan skala prioritas pembangunan tingkatKabupaten sekaligus usulan kegiatan tingkat Provinsi dan Pusatyang dihadiri oleh Camat, SKPD, Anggota DPRD, TAPD, danBappeda Provinsi
85 — 18
perkebunan ;Meningkatkan devisa negara ;Sasaran pembangunan kebun kelapa sawit adalah :e Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin pedesaanmelalui pembangunan kebun agar mampu meningkatkan harkat,martabat dan kesejahteraannya terutama dikantongkantongkemiskinan dipedesaan ;e Berkembangnya usahausaha lain dipedesaan baik jasa maupunindustri hilir serta memberikan kesempatan untuk meningkatkanpendidikan, sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkatkebodohan ;e Terwujudnya kebun sesuai standar dan skala
273 — 904
.- copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.- copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.- asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
Dokumen survey yang isinya antara lain :1) Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah2) copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 475 Kelurahan Keputeran.3) copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.4) copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0.5) asli 1 (Satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah BangunAsset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7.
Dokumen survey yang isinya antara lain: Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumidan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/TanahBangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7.
96 — 27
Nazaruddin mengatakansupaya 16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga iniperlu disebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun ini tidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu padatahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dankami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalahyang benar benar skala prioritas yang di Kampus
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
109 — 16
Halaman 107 dari 333 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN Smr Saksi menerangkan Kegiatan PNPM MP di bagi menjadi 2 kegiatanyaitu. untuk prasarana dan untuk SPP (simpan pinjam khususperempuan) dengan perbandingan 75 % untuk kegiatan prasaranadan 25 % untuk kegiatan SPP, namun dalam pelaksaan tiap kegiatantersebut di kurangi masing masing 5 % untuk 3% untuk biayaoperasional TPK dan 2 % untuk biaya operasional UPK;Saksi menerangkan awalnya tiap desa melakukan musyawarah antardesa (MAD) yang membahas skala
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
149 — 47
Konsultanpengawas biasanya dibutuhkan ketika pelaksanaannya pada proyekbangunan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi. Konsultanpengawas bisa masuk ke dalam Manajemen Konsiruksi (MK), namunperbedaannya adalah MK mengelola jalannya proyek dari mulaiperencanaan, pelaksanaan sampai berakhirnya proyek. Sedangkankonsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalannya fasepelaksanaan proyek pembangunan.