BgrAkta Notaril yang telah dibuat oleh Tergugat VIl sudah dilakukan denganbenar sesuai dengan Peraturan Perundangundangan tentang JabatanNotaris dan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat VII selaku Notaris;d. Bahwa Tergugat VIl membuat Akta Notaril in casu berdasarkanpermohonan yang diajukan oleh para pihak yakni Tergugat Il, Tergugat IVdan Tergugat V yang masingmasing dengan beritikad baik berlandaskankesepakatan bersama antara para pihak; e.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII terhadap Akta Notarilin casu telah sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang No. 30 Tahun.2004 tentang Jabatan Notaris dikutip sebagai berikut:Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semuaperbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskanolehperaturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan...... dst;Oleh karena Tergugat VII telah membuat akta Notaril sesuai denganperaturan perundangan tersebut di atas, maka adalah

Dengan kata lain Penggugatsudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang adadalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkanPerjanjian Kredit secara notaril;Bahwa dengan demikian jelas Proses Penandatangan Akta Kredit sebagaiDokumen Notariil yang ditandatangani oleh Penggugat dengan dibacakanoleh notaris dan ditandatangani di hadapan Notaris dan saksisaksi, sehinggasemakin jelas menunjukkan bahwa Penggugat hanya asal menggugatdengan mencaricari alasanalasan dan pembenaran

MEDIKALOKA GALAXY memilikistatus Badan Hukum yang berbeda sesuai akta pendirian berdasarkanAkta Notaril yang berbedabeda berdasar pada Akta Notaris RahayuNingsih, SH, M.Kn di Sukabumi/SK No. AHU15758.AH.01.01 tahun 2010tanggal 26 Maret 2010. Akta Perubahan No. 01 tanggal 3 januari 2015 / SPAHU0001464.AH.01.03.tahun 2015 tanggal 9 januari 2015. Dan PT.MEDIKALOKA HERMINA Tbk, Akta Pendirian No. 5 tanggal 7 Mei 1999Notaris Imam Santoso di Jakarta / SK No.

Bahwa Surat Perjanjian harus Notaril dan Para Pihak harus berhadaphadapan di depan Notaris, dan hal ini tidak pernah dilakukan olehPENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI danTERGUGAT Il REKONPENSI (PARA TERGUGAT REKONPENS));4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT Il REKONPENSI dengan melakukanPerjanjian tanpa persetujuan dari Iwan Tafrida, SE.

Muhammad Bin Abdul Rahim akan tetapi menurutMuhammad Bin Abdul Rahim hutang tersebut merupakan murni pinjaman dibawah tangan yang sewaktuwaktu dapat dikembalikan setelah objek tanahlaku terjual, tanpa pihak ketiga harus mengambil bagian dari objek tanahsebagai jaminan ;Bahwa walaupun objek tanah tersebut telah dijaminkan kepada PihakKetiga, oleh karena Muhammad Isa Bin Abdul Rahim telah sepakat untukjual beli, Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan kesepakatanuntuk jual beli tanah secara notaril

(tiga milliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudianakan dibayarkan pada saat selesainya masa pengumuman di kelurahansetempat dan tidak ada sanggahan pihak ketiga ;Bahwa Penggugat dengan Muhammad Bin Abdul Rahim telah berulangkalimelakukan negosiasi akan tetapi belum menghasilkan kesepakatanuntuk penentuan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) secara notaril disebabkan oleh Pengangkatan Sita Jaminan dariPengadilan Agama Jakarta Selatan atas objek tanah dalam sengketawaris

Dalam perkaraa quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Didalam Surat Peringatan Pemohon

Kapan atau dimana dan tanggal berapa perjanjian itu dibuat,apakah perjanjian dilangsungkan di depan dan serta dibuat dalambentuk akta Notaril, dan atau perjanjian dibuat secara dibawahtangan antara para pihak dan atau apa perjanjian itu dinyatakansecara lisan;2.

Maja Agung Latexindosebagaimana tertuang dalam Perjanjian Membuka Kredit No. 07yang dibuat secara Notaril dihadapan Tuti Sumarni, SH., Notarisdi Medan tanggal 13 Oktober 2003 ;Perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kaliaddendum (perubahan) Perjanjian kredit yaitu :a. Penambahan Jangka Waktu Kredit No. 15 yang dibuat secaraNotaril dihadapan Notaris Syahril Sofyan, SH.,b.

Sertipikat Hak Tanggungan tersebutmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlakusebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atastanah;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 258 Rbg, grossegrosse dari akteakte hypotik dan dari suratsurat hutang notaril yang berkepala katakataDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hukum;Bahwa UU No. 4 Tahun 1996

Di maana sesuai denganketentuan pasal 258 Rbg, grossegrosse dari akteakte hypotik dan dariSuratsurat hutang notaril yang berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatanhukum sama dengan keputusankeputusan hukum;13.Bahwa UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas14.15.16.Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalahmenjamin Hak Kreditur dari iktikad buruk Debitur untuk memenuhiprestasinya dengan membayar (utang dan bunganya), dengan

Bahwa kurang lebih pada bulan Juni 2019 Tergugat di Hubungi olehPengacara Penggugat saat itu, yang bernama Bernardus Septian KrisnaDwi Wuryadi, dan Eduard menyampaikan kalau Penggugat berkeinginanmemperpanjang hak Sewa terhadap obyek sengketa selama dua (2) tahun.Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT YYK.Kemudiaan Tergugat melalui Kuasanya menghubungi PengacaranyaPenggugat, untuk melakukan Negosiasi harga dan jangka waktu sewaserta mempersiapkan akta Notaril perpanjangan hak sewa.4.

PENGGUGAT dan TERGUGAT II dapat menunjuk salah satupihak dengan memberikan kuasa secara Notaril, untukmencairkan harta kekayaan milik Pewaris di TERGUGAT VI.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il tidak menerimasaran/masukan yang diberikan oleh TERGUGAT VI tersebut di atasdalam mediasi dan tetap pada pendirian masingmasing yang merasasebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris, sehingga mediasi tersebuttidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT II mengenai pencairan harta

dalildalil yang dikemukakanoleh Para Pelawan dalam posita dan petitum gugatan, kecuali yangsecara tegas diakui oleh Terlawan I,Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai faktafaktahukum yang dikuatkan buktibukti yang kebenarannya tidak dapatdisangkal lagi, akan Terlawan I jelaskan duduk perkaranya sebagaiberikut:Para Pelawan telah menerima kredit modal kerja dari Terlawan I mulamula sebesar pokok Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Notaril

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang ini;4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a.surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon

umumnya menggunakan KEKERASAN,PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR, TERHADAP KONSUMEN maupunKELUARGANYA itu) adalah perbuatan melawan hukum padahalkedudukan konsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telah terwujudsebagaimana yang dikehendaki dalam UndangUndang Nomor : 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksinya adalah (Pasal 62)Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun 1999 pidana 5(lima) tahun atau denda Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredittelah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yangHalaman 25Putusan Nomor : 598/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Mdn.14.ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan PerjanjianKredit secara notaril

Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuandan syaratsyarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh TermohonKeberatan, dan sebelum perjanjian kredit ditanda tangani, para Pihak telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dariTermohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan/ dahulu Penggugat/ Konsumensudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPKdan berdasarkan SPPK tersebut selanjutnya dibuat Perjanjian Kredit secara Notaril

PancaMuara Jaya melakukan pengalihan hak atas tanah Girik C Nomor: 1259,Persil 59 dan Girik C Nomor: 1548, Persil 59 tersebut kepada Tergugat yang dilaksanakan melalui akta notaril, sebagai berikut :a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 42/1996 tanggal 05 Maret 1996yang dibuat dihadapan Notaris Nanny Sri Wardani, S.H antaraTergugat selaku Pihak Pertama dengan PT. Paku Jaya Perkasadan P.T.

Panca Muara Jaya yang di dalamnya terdapat obyekperkara, Tergugat telah melaksanakan semua kewajiban hukum yangada dan melekat pada dirinya sebagai pembeli, sebagai berikut : Dilakukan secara notaril dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor:42/1996 tanggal 05 Maret 1996 ; Tergugat telah telah membayar harga jual beli ; Tergugat telah melunasi seluruh kewajiban yang timbul (pajak danbiaya lainnya) dari peralihan hak tersebut ;Oleh karenanya menurut hukum Tergugat haruslah dianggap sebagaiPihak Pembeli

Asli Akta Notaril Perjanjian ljarah Muntahiah Bit TamlikNomor 01 tanggal 29 Januari 2010, Notaris MeiyaneHalimatussyadiah, S.H. ;8. Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 02tanggal 29 Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah,S.H. ;Data Pelengkap :1. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT.Energy Spectrum tanggal 16 November 2007 ;2.

keberatan dengan pertimbangan hukum JudexFactie dalam putusan a quo, Judex Factie sama sekali TIDAKMEMPERTIMBANGKAN Eksepsi yang diajukan Pembanding dalamputusan a quo ;Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT BDGBahwa dalam perkara a quo, pelelangan tehadap Obyek Jaminan sudahterlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku sebagaimana diatur dalam : Pasal 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;Bahwa APHT adalah merupakan akta notaril

APHT) tersebut,.Bahwa saat APHT dibuat dihadapan Tergugat VI telah berdasarkankewenangan PPAT telah dijelaskan dan dibacakan dihadapan parapenghadap dalam hal ini kepada Penggugat dan Tergugat dihadapansaksisaksi, dan diparaf setiap lembarnya dan ditandatangani saatpembuatan Akta.Halaman 28 dari 49 putusan Nomor 416/PDT/2021/PT.BDG9.10.Ade.12.13.14.Bahwa hal yang sama juga berlaku dalam pembutan Akta PengakuanHutang dan SKMHT yang di buat dihadapan Tergugat V, dalam setiappembuatan akta otentik Notaril