Ditemukan 754 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-09-2014 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MALANG Nomor 213/Pdt.G/2014/PN Mlg Tanggal 16 Juni 2015 — TEGUH DWIKO PRIYONO vs PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSEMM Dinoyo
31 — 8
31 — 8
10 Juli 2012dan Surat Peringatan III No: 001/02338/SP/0912 Tanggal 7 September 2012 ,namun temyata Penggugat (debitur) tetap tidak melakukan pembayaranangsuran atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I, dengan demikiandalil Penggugat Poin No. 20, 22 ; Bahwa oleh karena Penggugat (Debitur) telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PerjanjianKredit No. 0000285/PK/02338/2100/0811 Tanggal 05 Agustus 2011 jo Pasal 8Syarat dan Ketentuan Umurn
Register : 13-03-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2015/PTUN-BNA Tanggal 7 Juli 2015 — MUHAMMAD Z lawan 1. BUPATI BIREUEN dan 2. ABDUL MANAF HAMID
82 — 23
82 — 23
2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan danTata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai NegeriSipil, lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentangpersyaratan angka dan angka 3 huruf e.1 Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar olehTergugat :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, Bab III tentang Asas umurn
Register : 19-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BDG Tanggal 20 Nopember 2017 — Pemohon:
1.FARID MUADZ, S.H
2.PERHIASAN GINTING, S.H
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORBOGOR POLRES BOGOR
141 — 40
1.FARID MUADZ, S.H
2.PERHIASAN GINTING, S.H
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORBOGOR POLRES BOGOR
141 — 40
Asas tertib penyelenggaraan Negara; Asas kepentingan umurn; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas;f. Asas profesionatitas; g. Asas akuntabilitas;. AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menurut Prof.Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya "Beberapa Catatan HukumHalaman 45 dari 69 halaman Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUNBDGTata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" terdapat 13 asas meliputi :a. Asas kepastian hokum;b. Asas keseimbangan;c. Asas kesamaan;d. Asas bertindak cermat;e.
Putus : 09-10-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194 K/Pid/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 — GOZALI HANSEN
106 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi", melihatargumentasi yang telah dipaparkan oleh Jaksa/Penuntut Umumtersebut terkesan Jaksa/ Pemmtut Umurn mengadaada dan tidakdilandasi oleh faktafakta hukum, buktibukti dan saksisaksi yangtelah terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan faktafaktahukum dan saksisaksi yang telah terungkap bahwa antara PemohonKasasi I/ Terdakwa, saksi korban Ishak Charlie dan saksi HandokoLie, saksi Haryanto, saksi Kusno, saksi Daulat Situmorang, saksiEffendi Tan, saksi
Putus : 08-09-2015 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 8 September 2015 — PT. FRINA LESTARI NUSANTARA VS 1. NANIK PUSPITA WATI, DKK
186 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan denganketertiban umurn, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 1320 KUH Perdata:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu pokok persoalan tertentu;4.
Register : 15-05-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 816/Pid.B/2012/PN.MKs Tanggal 21 Februari 2013 — - DAENG MUHARANG
- JUMALA
79 — 5
79 — 5
Bahwa, kami tetap pada Tuntutan.42menyampaikan DUPLIK secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan, menolak REPLIKatau Tanggapan Penuntut Umurn dan menyatakan tetap dengan PLEDOI atau NotaPembelaan semula ;Menimbang, bahwa dan keseluruhan alat bukti berupa keterangan Saksi Saksi : 1.Hj. Suarni Binti. H. Manai", 2 .H. Manai Bin H. Collong, 3 .H. Kamaruddin Bin H. JohaniAlias H. Kama, 4 . Syiah Madda Bin Madda Alias Rabasiya,5 . Baharuddin M Alias Baha, 6Amiruddin Bin H. Johani, 7 . H. M.
Register : 28-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 60/PDT/2018/PT.PLG Tanggal 2 Agustus 2018 — PT.PELAYARAN SAKTI INTI MAKMUR
MELAWAN
- SWANDRA CHANDRA
- CHRISTINE SULIANDI
- FAUZIE, S.H
83 — 29
83 — 29
Jika belum, maka hendaknya Penggugat menguruspenyerahan pekarangannya terlebih dahulu yang menjadi bagianatau hak PEMDA/PEMKO baru kemudian mengurusipekarangan/tanah hak millk orang lain jika ditunjuk untuk itu;Bahwa angkal 8 dan angka 19 gugatan Penggugat yang menyatakanTergugat dan Tergugat Il telah melakukan Perbuatan MelawanHukum berupa perampasan sarunafasi bias umurn melalulpembualan kuasa dalam acara Nomor 73 tanggal 23 Marei 2017,juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam hal
Register : 08-05-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 342/PDT.G/2015/PN.Dps Tanggal 4 Januari 2016 — I KETUT LIANG, DKK. MELAWAN ANAK AGUNG NGURAH OKA YUDANEGARA,DKK.
56 — 37
56 — 37
pembuktian yang sernpurna, sehingga akta otentikmempunyai kekuatan mengikat kepada ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 833"KUH perdata yang mengatur " sekalian ahli waris dengan 'sendirinya menuruthukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutangyang meninggal selanjutnya M Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika hal. 586 menyatakan daya kekuatan mengikat akta otentikkepada ahli didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip umurn
Putus : 04-03-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt/2012 Tanggal 4 Maret 2015 — FRISCA EUDIA, DKK VS RUTINA WINATA, DKK
90 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memutuskan suatu perkarayang melampaui kewenangannya dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkatbanding telah membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama LucasWinata sedangkan kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik sebagai produk tatausaha negara berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangandari peradilan umurn;2.
Register : 02-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 135/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 7 Desember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk L A W A N Solehuddin Rambe
204 — 105
204 — 105
usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkunganperadilan umum"b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKNMelaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
Register : 05-08-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 62 /Pid.Sus/ TPK/2011/ PN.Bdg. Tanggal 20 Desember 2011 — BUDYANTORO, SE
57 — 22
57 — 22
Bahwa perbuatan terdakwa BUDYANTORO, SE selaku Pimpinan CabangPerum Pegadaian Cabang Banjarsari sebagaimana yang diuraikan diatas,sangat jelas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yangdimilikinya sehingga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi selaku PimpinanCabang Perum Pegadaian Cabang Banjarsari baik yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umurn(PERUM) Pegadaian dan tidak mempedomani Surat Keputusan DireksiPerum Pegadaian Nomor: 40/US.2.00/2005 tanggal
Putus : 30-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 4/G/2011/PTUN-BL Tanggal 30 Mei 2011 — PENGGUGAT
- UJANG ASRIL
- H.M.R. ISMAIL
- NAZIRMAN
- ASNAWATI
- RAFKI RAHMAN
- NAZIR CHANIAGO
- MARDIANIS
- HENDRI YULISMAN
- DKK YANG BERJUMLAH 122 ORANG
TERGUGAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
177 — 90
177 — 90
Pedagang Pasar Unit II Kecamatan58Banjar Agung Tulang Bawang Perihal: PemindahanPedagang ke Tempat Penampungan Sementara;Bahwa menurut Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yangterdapat dalam UU PTUN adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 3 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme berbunyi: Asas asas umumpenyelenggaraan negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umurn
Putus : 28-04-2017 — Upload : 17-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/PID.SUS/2017 Tanggal 28 April 2017 — CHRISYE RAYNOLD RANDO, SE alias REYNOLD
481 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
sambil berjalan ataubergerak dari satu tempat ke tempat lain atau luar wilayah hukum Indonesia,dan kesembilan mengubah bentuk yaitu membuat bentuk berubah, dankesepuluh menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yaitu memberikan sesuatu supaya di ganti dengan yang lain berupa satuan uang suatunegara atau surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakansebagai agunan saham, dan kesebelas tindakan lain yaitu perbuatan lain atasharta kekayaan yaitu dalam Pasal 1 berupa Ketentuan Umurn
Putus : 23-01-2009 — Upload : 20-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704K/PIDSUS/2008 Tanggal 23 Januari 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
TENGGARONG vs. Drs. H. EDDY SUBANDI, MM bin SARDI
66 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1704 K/Pid.Sus/2008bukan ukurannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPerdata (Onrechmatigedaad), yakni adanya kuranghati hati, lalai, kurang cermat dan lainlainnya sebagaimana didalinkan olehrekan Jaksa Penuntut Umurn dalam dakwaannya sehingga dengan demikiandakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur libel).
Register : 27-09-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 109/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 31 Oktober 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MELAWAN Muhammad Lutfi
101 — 57
101 — 57
dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pat.Sus/BPSK/2016/PN.BKNdan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkunganperadilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), yang menyatakan :a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
Putus : 29-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/PID.SUS/2009 Tanggal 29 September 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebun Roos, Kota Bengkulu dan tidakadanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp.11,000.000, (sebelas juta rupiah) oleh saksi Barlian sebagai danafinishing baik dalam buku kas umum maupun revisi buku kas umurn,sehingga tersirat makna terdapat perbuatan melawan hukum dariTerdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;Berdasarkan pembuktian (Keberatan Pemohon Kasasi) yang telahPemohon Kasasi uraikan di atas; bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulutersebut merupakan putusan Pembebasan Yang
Register : 25-09-2019 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 6/PID.SUS/2011/PN.PL Tanggal 1 Mei 2012 —
39 — 3
39 — 3
pengadaan alat tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian, dan yangbertanggung jawab adalah terdakwa Fahmi Akil selaku rekanan, Distributor dan saksi sendiri; Bahwa yang diuntungkan dalam pengadaan alat TIK tersebut adalah pihakrekanan yaitu terdakwa, distributor, serta yang dirugikan adalah Negara; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa selain saksisaksi diatas Penuntut Umurn
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 19 Desember 2018 — GEREJA PENTAKOSTA : 1. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
362 — 201
362 — 201
Bahwa dengan adanyakeputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut mengakibatkan tidaktertionya Tergugat sebagai penyelenggara Negara, yang harusmenerapkan keteraturan, keselarasan serta keseimbangan dalampengendalian negara;(3) Asas Kepentingan Umurn adalah asas yang medahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danHalaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT(4)selektif.
Putus : 18-05-2011 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PDT.G/2010/PN.SMG Tanggal 18 Mei 2011 — CV. TJAHJA SARI LAWAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA dan TATA RUANG PROPINSI JAWA TENGAH
96 — 76
96 — 76
Bahwa oleh karena belum adanya kepastian hukum tentang siapapemilik tanah yang berhak menerima uang ganti rugi, maka dengandasar asas kehatihatian dengan mengingat uang ganti rugi tersebutadalah uang Negara maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umurn juncto Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2007 tentang KetentuanPelaksanaan
Register : 18-11-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 10 September 2015 — EKO MARYADI, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia,Cs >< Negara RI C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kementerian Komunikasi dan Informatika,Cs
152 — 47
152 — 47
Peetuseere Ite Pi=Ttlatee G xegatan Noneor: 454/Pdt.G/2014/13nJkt.Pstd. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknisperangkat penylaran; ataue. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkanoleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap."25.Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telahbertentangan dengan asas umurn pemerintahan yang baik (The generalprinciples of good administration), yaitu:A.