Ditemukan 742 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
85 — 42
Barru dibidang pelayananperizinan, termasuk penghargaan dari PBB (UNPSAkerjasama MENPAN RI) pada saat Kabupaten Barru mewakiliIndonesia di tingkat Asia Pasifik.Bahwa menurut pemahaman Terdakwa, Permohonan IUPdinyatakan telah lengkap persyaratannya, apabila telahmemenuhi persyaratanpersyaratan Administrasi, Teknis,Lingkungan dan Finansial.Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap Pelayanan IzinUsaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan oleh pihakpemohon di Kabupaten Barru proses pelayanannyaberdasarkan
91 — 69
PengeluaranPembantu Andrianto tentang mekanisme penyaluran dana kelebihan jam mengajar72dan menegaskan agar dilaksanakan dengan baik dengan mempedomani petunjukyang ada;Bahwa besarnya intensif kelebihan KJM tahun anggaran 2009 berdasarkan suratkeputusan Bupati Kaur Nomor 08.B tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2000/jam.Bahwa peruntukan KJM untuk membayar insentif guru tingkat SD yang melaksanakantugas jam mengajarnya terdapat kelebihan jam mengajar;Bahwa beban kerja guru dalam 1 minggu sesuai dengan surat MENPAN
85 — 43
pulang duluan karena;Bahwa ada anggota yang tidak pulang bersamasama karena saksidiberitahu oleh Pak Katili;Bahwa selain Saksi, ada pendamping Komisi dan Komisi IV dalammelaksanakan perjalanan dinas yakni Pak Sarwanto;Bahwa yang membuat laporan perjalanan dinas dibuat oleh pendampingKomisi secara kolektif;Bahwa sesuai SPPD Komisi ada 6 orang dan 2 orang tidak berangkat;Bahwa dari Komisi IV ada 3 orang berangkat semua;Bahwa anggota Komisi yang melakukan kunjungan ke KementerianPendidikan Nasioan dan Menpan
101 — 41
. ,000, NO13Dibayar viaTransfer ke PNEP20. 0909 rekening Ali 10,000,00 RIFOI M SEP NOB 2009 Ariyanto untuk sii 0 20.BSek.Dirjen Depag RIAffandi Mukhtar12412 Dibayar Akomodasi PNBP16 2009 tamu dari Menpan 35,000,00 RIFOI M DES(Anwar Sanusi) 0 NO.16Dibayar Transportdan Oleholeh38 th i: Mee, Mk has 15,000,00 oss 2009 (Prof.Dr.
Muzaki 0 Muzaki No. 5824/8/200 WASMA PNBP59 Bon pribadi 2,000,00 AGST9g N0 no.590409 Dibays ZUARDI PNBP9 09 ibayar anggaran 300,420, SEP2009 PPL jurusan Tarbiyah BAHAR000 no. 9PNBP13 0608 Dibayar pinjaman > oo9.00 YAYATS Srp2009 dana Studi S.3. 0 NO.13ae wa wensier PNBP20.8 220% iy ion tuk 10,0000 RFQIM 2009 yamoun aoee NO.Sek.Dirjen Depag RI 00 0BAffandi Mukhtar ,12 Dibayar Akomodasi PNBP16 5c0o: tamu dari Menpan 35,000,0 RIFQIM DES(Anwar Sanusi) 00 NO.16Dibayar Transportdan Oleholeh Tamu PNEP38
ROKY AL FAIZAL,SH.MH.
Terdakwa:
JUJUR SANTOSO,S.Pd.M.Hum.
167 — 121
barang bukti Terdakwa/Penasehat Hukum berupa :
- 1 (satu) bundel Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo No. 900/7128/2018 Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Menjelang Berakhirnya Tahun Anggaran 2018 Dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 1/SKB/MENPAN-RB
120 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak seimbangdengan hasil pembangunan dengan kondisi keuangan yang ada pada APBDKabupaten Seluma dan tidak akan mendapat penghargaan dari PresidenRepublik Indonesia tentang Citra Bhakti Abdi Negara yang dinilai olehMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tentang PelayananPublik dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan empat tahun sekali yangterpilih 10 Kabupaten/Kota seIndonesia. Kabupaten Seluma peringkat ke7pada tahun 2009 dari 490 Kabupaten/Kota seIndonesia.
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
987 — 1765
Karena perhatian publikmemang sangat luar biasa dan bahkan beberapa Menteri juga mengontakkami, Menteri PPA, Kepala KSP kemudian Menpan, pimpinan DPR KomisiVill, beberapa ormas dan temanteman di komisioner juga banyakmendapatkan pertanyaan itu.
87 — 38
kebutuhan Biro Kepegawaian CPNSD 2004Bahwa benar yang diketahui saksi adalah anggaransebesar Rp 250 juta saja yang diterima dari Terdakwadan saksi sudah membuat Laporan Pertanggungjawabannya;Bahwa pelaksanaan kegiatan bersama dengan Komisi A diJakarta berlangsung 1 (Satu) minggu terdiri dari 10orang anggota DPRD dan 3 orang dari Pemerintahtermasuk saksi sendiri;Hal 88 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.TteBahwa yang dijumpai dalam kegiatan tersebut adalahBiro Kepegawaian Depdagri dan Menpan
85 — 20
Tanggal 12 desember 2009 Nominal Rp. 35.000.000, DibayarAkomodasi Tamu dari menpan ( Anwar sanusi), yakni Saksi disuruhmenandatngani kuitansi tersebut oleh ketua dananya sendiridiberikan oleh Ketua Stain kepada Sdr ANWAR SANUSI untuk biayaakomodasi, transport dan perjamuan Rombongan tamu dari AsdepMenpan.5. Tanggal 26 Februari 2009 Nominal Rp. 3.500.000,( Bantuanpendidikan S3 di UIN Jakarta An.
81 — 49
Sebelum jatuh tempo 60 hariterdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian danKehutanan Bantul sudah mengembalikan kerugianNegara tersebut sehingga menurut kami sudah selesai.Sesuai dengan Menpan No.7 tahun 2007 agar temuantersebut diselesai.Bahwa yang bertanggung jawab dengan kasus iniadalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul danrekanan namun kenyataannya terdakwa maumenyelesaikannya secara pribadi.Bahwa saksi menyarankan kepada terdakwa kalau bisadiselesaikan kurang dari 60 (enam puluh) hari, kalaulebih
86 — 21
Tanggal 12 desember 2009 Nominal Rp. 35.000.000, DibayarAkomodasi Tamu dari menpan ( Anwar sanusi), yakni Saksi disuruhmenandatngani kuitansi tersebut oleh ketua dananya sendiridiberikan oleh Ketua Stain kepada Sdr ANWAR SANUSI untuk biayaakomodasi, transport dan perjamuan Rombongan tamu dari AsdepMenpan.5. Tanggal 26 Februari 2009 Nominal Rp. 3.500.000,( Bantuanpendidikan S3 di UIN Jakarta An.
80 — 32
keterangan saksi saksi tersebut terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.Menimbang , bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut :Saksi Ahli TUT SUSILAWATI Ak MM, di bavah sumpah di depan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaandengan Terdakwa .Bahwa Tahun 1994 di Biro Administrasi dan Kepegawaian BPKPPusat.dan Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya diBPKP Perwakilan Jawa BaratBahwa Sesuai dengan Peraturan Menpan
102 — 25
BAP Penyidik benarsemua ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Dadan Hermawan saat TimBPKP melakukan audit di KSU Gema Bersama kota Sukabumi;Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah : saksi mulai bekerja di BPKP sejak tahun1994 ditempatkan di Biro Administrasi dan Kepegawaian BPKP Pusat dan sejakbulan Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKP Perwakilan JawaBarat ;Bahwatugas dan fungsi saksi sebagai Auditor Ahli Madya di BPKP PerwakilanJawa Barat adalah :e Sesuai dengan Peraturan menpan
526 — 372
memimpin Makassar telah berhasil meraih sejumlahpenghargaan, antara lain: mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dariPresiden Republik Indonesia, mendapatkan penghargaan Hatta Award, bahkandalam dunia penegakan hukum, dalam rangka pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi, ia berhasil menjadikan Makassar sebagai pemerintahdaerah yang pertama di Indonesia Timur yang melakukan memorandum ofunderstanding (MOU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) danMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan
163 — 48
bisa dikatakan penggelembungan ;bahwa uang Rp.1.449.850.000, dibayarkan dua kali SPJ ulang dan yangditerimakan ke pemilik Rp.1.156.72.000,;bahwa saksi tidak pernah klarifikasi penggunaan uang;bahwa hasil audit ini sah atau tidak saya serahkan ke Majelis;bahwa beban tetap ke pengisian kas tidak sama dengan pengeluaran;bahwa disetujui dengan diketahui tidak sama artinya;bahwa dalam pencairan tidak ada peran Bupati;bahwa dalam hal ini ahli tidak ada surat penunjukan dari BPK dan tidakmengetahui surat Menpan
81 — 27
mengaku sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat ; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menpan nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditordan Angka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi Ahli sebagai Auditor padaBPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu :e Melaksanakan tugastugas pengawasan dengan kompleksitas tinggidalam audit kinerja;e Melaksanakan tugastugas pengawasan dengan kompleksitas tinggidalam audit atas aspek keuangan
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI
145 — 50
Sus/TPK/2017/PN.PtkBahwa Kerugian Keuangan Negara sebagaimana hasil audit BPKPKalbar tidak berdasarkan standar audit yang benar sebagaimanaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(MENPAN) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tgl 31 Maret 2008Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),sehingga Laporan Hasil Audit BPKP Tidak Layak dijadikan dasaradanya Kerugian Keuangan Negara;Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebagaimana hasil audit BPKPKalbar tidak sesuai dengan UU No. 15
WELLY ALEXANDER, SH
Terdakwa:
MARIA ULFA Binti MUKHLIS
176 — 38
Penugasan Perbantuan melalui pemberian keterangan ahlidi sidang pengadilan dan perbantuan tenaga auditor kepadainstansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan); Bahwa Auditor BPKP melakukan audit berdasarkan standaraudit pengawasan intern pemerintah yang terakhir yaitu standarsesuai peraturan MenPAN nomor PER/05/M.PAN/03/2008tanggal 31 Maret 2008.
66 — 22
namaSAFRIADI selaku Supir Mobil dinas Setdakab Abdya ;e Bahwa untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintahan Aceh diBanda Aceh selama 4 (empat) hari kerja yaitu :e SPPD Nomor: 01.a/SPPD/I/2013, tanggal03 Januari 2013 atas nama JUFRIHASANUDDIN selaku Bupati Abdya ;Halaman 93 dari 216 Putusan Nomor O1/Pid.SusTP.K/2015/PN Bnae SPPD Nomor : 02.a/SPPD/I/2013, tanggal03 Januari 2013 atas nama MEYZAFIRMAN, S.STP selaku ADC BupatiAbdya ;Bahwa untuk Pertanggung jawaban kegiatan Konsultasi dan koordinasike Menpan
125 — 22
Bahwa Riwayatpekerjaan saksi yaitu :e Tahun 1994 di Biro Administrasi dan Kepegawaian BPKP Pusat.e Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKPPerwakilan Jawa Barat Bahwa sesuai dengan Peraturan Menpan nomorPER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan FungsionalAuditor dan Angka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi saksi sebagaiAuditor Ahli (Ahli Pertama) pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu :e Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan