Ditemukan 944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas otorisai oktorina oktoria odorpita
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
173 — 69
  • Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara danKekayaan Negara.3. Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara. Bahwa riwayat pekerjaan Ahlisebagai berikut :1. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, DirektoratTata Usaha Anggaran.2. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khususnegara Eropa Barat Departemen Hankam, Departemen Kesehatan,BKKBN, dan BPPT).3. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
228 — 226
  • BUGI SUKSWANTORO dantidak mempunyai hubungan keluarga.Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalammemberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat TugasRektor Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai :1.3.Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada UniversitasPATRIA ARTHA, Makassar.Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara danKekayaan Negara.Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.Bahwa riwayat
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
171 — 161
  • Badan Otorita;f.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - ABD. SAMAD (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
104 — 21
  • dilampirkan rekapitulasi namanama guru TPQ dan PengurusTPQ,Bahwa untuk pertanggungjawaban dana yang telah diterima hanyalahberbentuk amprah tandatangan penerima;Bahwa penyerahan dana bantuan hibah untuk guru TPQ dilakukansecara seremonial di masingmasing kecamatan, setelah dana hibahmasuk ke rekening pengurus masingmasing kecamatan;Bahwa BMG TPQ Kota Batam tidak punya AD/ART sebagai pedomanorganisasi, dasar Kepengurusan adalah SK Walikota Batam, yangterdiri dari Penasehat: Walikota, Ketua DPRD, Ketua Otorita
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
375 — 257
  • Surat Keputusan Badan Otorita Pembangunan Perumahan Karyawan Penerangan(dahulu Departemen Peneragnan) Nomor 01/SK/BOP/2001 tanggal 06 Februari 2001,tentang Pembentukan Panitia Penataan tanah di Lokasi Pemancar RRI Cimanggissebelah utara Kelurahan Cisalak, Kec. Sukmajaya kotamadya Depok, diberi tanda T.1 16 (foto copy) ;17.Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat kepada Ir. Adan Suki JI.Diponegoro No. 54 Jakarta, Nomor 570. 158 tanggal 6 2 2001, tentang StatusTanah W.L.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JAMIAT (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
63 — 48
  • dilampirkan rekapitulasi namanama guru TPQ dan Pengurus TPQ,Bahwa untuk pertanggungjawaban dana yang telah diterima hanyalahberbentuk amprah tandatangan penerima;Bahwa penyerahan dana bantuan hibah untuk guru TPQ dilakukansecara seremonial di masingmasing kecamatan, setelah dana hibahmasuk ke rekening pengurus masingmasing kecamatan;Bahwa BMG TPQ Kota Batam tidak punya AD/ART sebagai pedomanorganisasi, dasar Kepengurusan adalah SK Walikota Batam, yang terdiridari Penasehat: Walikota, Ketua DPRD, Ketua Otorita
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
281 — 111
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
84 — 57
  • Badan Otorita;f. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. MOHD. ROEM ZEIN, M.Pdi
123 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepadamasyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Riau khususnya;Oleh karena itu. berdasarkan putusanputusan di atas makakedudukan dan status hukum Pemohon Peninjauan Kembaliseyogyanya dinyatakan tidak bersalah sebagaimana Anggota DPRDRiau lainnya yang tidak diproses hukum walaupun terbukti melaluifakta persidangan uang tersebut untuk semua Anggota DPRD Riaudan Anggota DPR RI lainnya yang tidak tersentuh hukum dalamkasus cek pelawat maupun kasus Mandiri Traveller Cheque terkaitpersetujuan APBN bagi Otorita
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1081 — 250
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
349 — 216
  • Badan Otorita;f).
    Badan Otorita;f. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.VillBahwa mengacu pada ketentuan Perundangan yang berlakusebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas, makapelimpahan tanah HPL kepada pihak ketiga atas tanah HPL wajibdilakukan dalam suatu kerjasama yang dituangkan dalamperjanjian kerjasama yang saling menguntungkan pihakpihak(Pemerintah dan badan swasta).
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
118 — 47
  • PBR324Bahwa saksi diminta oleh Achmad Machbub untuk mengurus ijin, sedangkan untukpengurusan suratsurat lainnya diurus oleh Notaris ;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah Achmad Machbub tersebut karena tidakpernah diberitahukannya pada saksi ;Bahwa ada biaya sebesar Rp. 500.500.000, biaya itu dipergunakan untuk pengurusanUWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran UWTO (Uang Wajib Otorita Batam)dan saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya dan pada saat diserahkan
    pada saksisudah ada dokumen UWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa pada saat saksi diminta untuk menguruskan surat ijin tersebut, yangmenyerahkan dokumendokumen tersebut pada saksi adalah Achmad Machbub AliasAbob ;Bahwa saksi mengenal Achmad Machbub Alias Abob dan Niwen Khairiah sejakkecil ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Achmad Machbub Alias Abob merintisusahanya ;Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2007 apakah Achmad Machbub Alias Abob sudahpunya usaha atau belum ;Bahwa pengurusan ijinijin yang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Desember 2016 — RENDRA, SS Bin H.Ir. ASEP SUPRIHAT alm ( Terdakwa)
327 — 614
  • - Surat Balasan permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 24 Desember 2013; - Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo BA (Baths & Circulators).- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Balasan price List dari PT GAIASCIENCE INDONESIA kepada Lab. Uji BP Batam tanggal 10 Januari 2014; - Fotocopy legalisir Surat PESONA SCIENTIFIC Nomor: 100/PS/SPH-NR/II/14 perihal penawaran Harga tanggal 27 februari 2014; - Fotocopy legalisir Surat Price List Plastic Ware.
    DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 26 Maret 2014 .- Surat Balasan Permintaan Price List dari PT Indoscience Leads, Quotation ISL/I/Q-124/Int.Rev.O kepada ibu Yeyen tanggal 28 Februari 2014.- Surat Balasan Permintaan Price List dari PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
332 — 148
  • Badan Otorita;f. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah..
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
90 — 35
  • tahu mengenai PPTI setelah dipanggil sebagai saksi;Bahwa PPTI itu adalah Perjanjian persetujuan penggunaantanah;Bahwa dalam praktek itu bisa dengan PPTI karena didalamperaturan menteri negara agraria nomor 9 tahun 1999memang ada kata kata juga persetujuan penggunaan tanahsaja, tapi bentuknya yang penting bagi BPN sah secarahukum dan tidak merugikan para pihak dan memuat sifatpenggunaan tanah itu misalnya jangka owaktu dan lainsebagainya bisa berupa perjanjian PPTI, tapi di pihaklain seperti di Otorita
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 1 Agustus 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
57 — 23
  • dan NiasTahun 2006.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi Pengadaan Alat Pemadam KebakaranKota Medan di KPK.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi Pengadaan Alat Pemadam Kebakarandan Alat Berat Provinsi Jawa Barat Kota Medan di KPK.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi Pengadaan Pembangunan BandaraKalimatan Tengah di Pengadilan Negeri Banjar Baru.Penyidikan dan persidangan perkara korupsi pengadaan alkes di DepartemenKesehatan.Penyidikan KPK perkara korupsi pengadaan mobil pemadam di Otorita
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
148 — 24
  • dengan Abdul Azis keOtorita Batam, + 8 kali dan pernah bertemu denganMustafa, hasilnya minta minta alokasi lahan, dikasih +4000 m2.e Bahwa Abdul Azis membeli ruko milik saksi dibayaruang mukanya pake cek koperasi Padjajarane Bahwa saksi dikejar oleh Abdul Azis terus minta uangterus sehingga dibuatkan surat pernyataan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamengajukan keberatan, dimana uang yang diserahkan kepada saksi adalahmerupakan pembayaran sebagian UWTO ( Uang Wajib Tahunan Otorita
    Humas : NANANG.Bahwa bersumber dana yang digunakan untukmendirikan Koperasi Padjadjaran tersebut adalahdari uang milik sdr OBOS BASTAMAN (orang tuasaksi) dengan perincian sebagai berikut :untuk lahan koperasi adalah atas nama OBOSBASTAMAN,untuk rumah tinggal (Perumahan Sari Padjadjaran diTembesi Batu Aji) menggunakan uang OBOSBASTAMAN bayar UWTO (uang wajib tahunan otorita)ke Otorita Batam.mengurus Ijin Koperasi.Bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalKoperasi Padjadjaran menggunakan uang pribadidari
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
110 — 45
  • tahu mengenai PPT setelah dipanggil sebagai saksi;Bahwa PPTI itu adalah Perjanjian persetujuan penggunaan tanah;Bahwa dalam praktek itu bisa dengan PPTI karena didalam peraturan menteri negaraagraria nomor 9 tahun 1999 memang ada katakata juga persetujuan penggunaan tanahsaja, tapi bentuknya yang penting bagi BPN sah secara hukum dan tidak merugikan parapihak dan memuat sifat penggunaan tanah itu misalnya jangka waktu dan lain sebagainyabisa berupa perjanjian PPTI, tapi di pihak lain seperti di Otorita
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
508 — 234
  • Riwayat Pekerjaan:Saat ini saya bekerja sebagai:1) Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan DaerahUniversitas Patria Artha Makasar;hal 1262) Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang KeuanganNegara dan Kekayaan Negara;3) Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang KeuanganNegara.Sebelumnya saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Keuangan RI dengan jabatan terakhirsebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
187 — 91
  • Panitera Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal01 April 2020, SERE JORDAN Pegawai Otorita Jasa KeuanganPembanding II semula Tergugat II telah menyerahkan MemoriBanding tertanggal 01 April 2020;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yangdibuat oleh R.M. ROZHANDY EKA PUTRA, S.H.