., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik, yangmemilin domisili hukum di kantor Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B No. 4, PasarMinggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal13 Maret 2020;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec.

KotaAdministrasi Jakarta Timur terdapat sebuah bangunan bedeng dansebuah bangunan untuk pos jaga sebagaimana dijelaskan dalamRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 03 Mei 2011 Nomor251/2011;. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanahtanggal 29042011 Nomor 471/PTPGT/TNI/IV/2011, lokasi tanahyang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diberi Hak GunaBangunan karena rencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnyasesuai Rencana Tata Ruang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umumtidak termasuk obyek Land Reform

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah tanggal29042011 Nomor: 471/PTPGT/TN/IV/2011, lokasi tanah yang dimohonHalaman 78 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTdapat dipertimbangkan untuk diberi Hak Guna Bangunan karenarencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai Rencana TataRuang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umum tidak termasuk obyekLand Reform, tidak dalam sengketa dan dikuasai dengan diberi tandabatas yang jelas;.

Landreform adalah upaya penataan ulangstruktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang merupakan bagian pokok dalam konsep57agrarian reform (pembaruan agraria). Pelaksanaan Landreform diatur oleh UndangUndangNo. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; Bahwa, mengenai pelaksanaan Landreform tersebut maka terbit Keputusan MenteriPertanian dan Agraria No. SK. 35/Ka/1962 yang menetapkan :1.

Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019; Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019;The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016;Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: ThePrismatic Law in The Recent Context, Journal of the MimbarHukum of the Gadjah Mada University

No.1 Vol 25, 2013; Pembicara pada International Society for Reform of CriminalLaw Conference, Brisbane, Australia dengan materi TheEstablishment of Local AntiCorruption Commission in CombattingDecentralized Corruption in Indonesia, 2019; Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom denganmateri The Comparative Analysis on Criminal Provisions inCartels Between UK and Indonesia. 2018; Pembicara pada the Annual International Conference

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;if on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived of a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

ANWAR akan tetapi adalahmilik Tergugat I dan Tergugat II sendiri berclasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Juni1966 No. 470/7 demikian dalil Gugatan Penggugat angka 7 patut dinyatakan DITOLAK(BUI TL = 4: scene neneeeesenemee ne ees enioene eee enema neeBahwa terhadap Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 1966 No. 470/7 tersebut diatas diclasarkanpada Surat Keputusan Panitia Land Reform Daerah Tingkat IT Surabaya tanggal 4 juli 1966 (Bukti Tl 5. A, Bukti Tl 5.

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

PeraturanBersama 4 Menteri yaitu Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI, Nomor : 79 tahun 2014, Nomor:PB.3/Menhutll/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014tanggal 17 Oktober 2014, tentang Tata Cara PenyelesaianPenguasaan Tanah yang berada di dalam kawasan hutan, yaitu :Pasal 8 ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai kurang dari 20 (dua puluh)hektare dapat diberikan hak atas tanahdalam rangka reform

Bahwa tugas pokok Penggugat sebagai Kepala Kantor PertanahanKabupaten Semarang adalah melaksanakan tugas dan fungi BadanPertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten, yaitumelaksanaanpengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, melaksanakanpenatagunaan tanah, land reform, pelaksanaan penetapan hak,pendaftaran hak, pemeliharaan data pertanahan, pelaksanaanpengendalian pertanahan, pengelolaan SIMTANAS (Sistem informasiManajemen Pertanahan Nasional) dan pelaksanaan urusanketatausahaan 5 20022222 nono nn no nnn nn

Saksi PONCO BAMBANG SUTRISNO memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah sejak tahun 2008yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan proses penetapan hak untuk instansipemerintah; Bahwa Saksi tidak terlibat dalam perkara ini karena pada waktu itu Saksi masihbertugas pada bagian pemetaan di land reform; Bahwa yang menjadi pemohon dalam pengadaan tanah pemerintah dalam perkara iniadalah Departemen Pekerjaan Umum dan Prasara Wilayah;Bahwa mengenai

130 Dapat diakses dari :https://casetext.com/case/usvonesiliconvalleybankaccount23 John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform,"Heritage.com, 20 April, 2015, diakses 3 Februari 2019, https://www.heritage.org/crimeandjustice/report/civilassetforfeituregoodintentionsgoneawryandtheneedreform#ftn38'32 Ibid.'33 Ibid.90Jose Cristobal Guerrero Case (Contoh kasus penerapan civil forfeiture (tanpapemidanaan) di Amerika yang mana para pemilik aset sebenarnya tidakbersalah

Tim Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id diaksestanggal 26 Mei 2011.102John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform,"Heritage.com, 20 April, 2015, diakses melalui : https://www.heritage.org/crimeandjustice/report/civilassetforfeituregoodintentionsgoneawryandtheneedreform#ftn38 pada 3 Februari 2019,Nanda Narendra Putra, NonConviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasillegal, Hukumonline.com, 24 Mei 2017,https://www.hukumonline.com/berita/

Saksi RADEN MOEHAMMAD HARYAMANe Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN dibidang Land Reform danKonsolidasi Tanah;e Bahwa sertifikat No 496 Rahmad Effendi Lubis terdaftar pada kantorBPN Kota Depok;e Bahwa saksi akan menjelaskan awal dari kepemilikan atas tanahSertifikat hak milik Nomor 496, Sertifikat Hak Milik Nomor 496dikeluarkan oleh Kantor Agraria yang berubah menjadi KantorPertanahan Nasional Kabupaten Bogor dan pemilik awalnya adalahRH Wisatya pada tahun 1973 lalu beralin kepada Ny Koen Koendariberdasarkan

kepada PemohonBanding untuk ditanggapi; Pemohon Banding sedikit pun tidak mengetahui dan tidak pernahdiperlihatkan Terbanding mengenai hasil pemeriksaan, karenaPemohon Banding langsung ditahan sampai menjalani hukuman tindakpidana fiskalBahwa Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar secara sepihak dengan menggunakan caracara lamadengan sistem Official Assessment yang nyatanyata sudah tidak sesuailagi dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengandicanangkannya Tax Reform

Fisik Bidang Tanah, yang menyataakanBahwa bidang tanah tersebut telan saya kuasai terus menerus/turunmenurun sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini, baik oleh diri sayasendiri maupun pendahulupendahulu saya dan tidak menjadi obyeksengketa/perkara, tidak menjadi obyek jaminan suatu hutang serta tidakterikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, bukan merupakanasset Pemerintah atau Pemerintah Daerah, merupakan obyek yangdikuasai oleh Desa Pakraman (PKD/AYDS), bukan merupakan tanahobyek Land Reform

TRIMODO ROEMPOKO, S.Th.DS, dibawah sumpah/janji telah memberikanpendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Turut Tergugat I dan II tetapi tidakada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, dan saksi tahu Tergugat I, II,III, serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;Bahwa Pendidikan Akademis saksi : S1 Theologialulus tahun 1957 di Sekolah Tinggi Theologia Jakarta ; S2 Theologia di Sekolah Tinggi Reform Injili lulus tahun 1964

TRIMODO ROEMPOKO, S.Th.DS. telahdidengar keterangan dan atau pendapatnya di bawah sumpah, dan telah memberikanketerangan dan atau pendapatnya, sebagai berikut : Bahwa Pendidikan Akademis saksi Ahli adalah S1 Theologia lulus tahun 1957 diSekolah Tinggi Theologia Jakarta, S2 Theologia di Sekolah Tinggi Reform Injililulus tahun 1964 di Jakarta ( lulus Mdiv ) ; Bahwa riwayat pekerjaan saksi Ahli adalah Tahun 1957 setelah lulus S1 diangkatmenjadi Pendeta di Wates Kulonprogo sampai tahun 1963 di Gereja

Penggugat) pada tanggal 18 Januari 1986 dengan harga Rp. 1.350.000(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), dimana jual beli tanah dalam surat bukti P5 dan P6tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lau Bakeri dan CamatKutalimbaru, dengan demikian telah dilakukan secara terang dan tunai, dan sah secarahukum;Menimbang, bahwa pemberian ijin menggarap/mengerjakan lahan objek perkaraoleh Bupati Deli Serdang adalah dalam rangka /and reform dimana tanah objek perkaratelah ditetapkan sebagai

T4 : Peta Perencanaan Kegiatan Reforma Agraria (Acces Reform). (Fotocopy dari foto copy) ; Bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensitelah mengajukan bukti berupa foto copy suratsurat yang telah diberi meterai cukup dantelah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Buktibukti tersebut diberitanda T.II.Int 1 sampai dengan T.II.Int 28, dengan perincian sebagai berikut : 1. T.lllInt1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Dengan begitu, hukum tidak hanya dipahamisebagai dogma yang kaku, melainkan dipahami dan dijalankan sebagaisarana untuk membebaskan (tools of liberation), sarana emansipasisosial (tools of social emancipation), sarana perubahan dan pembaruanmasyarakat (tools of social change and social reform), dan saranaperekayasaan masyarakat (tools of social engineering), di sampingsebagai sarana pengendalian masyarakat (too/s of social control).Upaya bangsa kita untuk menggerakkan upaya penegakan hukumharuslah

,tersebut dilandasi oleh UU No. 5 Tahun 1960, tentangUndang Undang Pokok Agraria (UUPA), UU No. 56/Prp/1960, tentangPenetapan Luas Tanah Pertanian yang selanjutnya dikenal dengan sebutanUndang Undang Land Reform Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 224Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian GantiKerugian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan AgrariaNo.SK.XIll/17/Ka/1962, tanggal 12 September 1962, tentang PenunjukanPejabat yang dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 221 tahun 1962

/d 12 dan Pasal 14, maka tanahyang dimaksudkan dalam Pasal 71 huruf a, b dan c dibagibagikandengan hak yang bersangkutan, yang menurut prioriteit sebagaiberikut: (a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan,(b) buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yangDeESANQGKULAN, (C)...eeeceeeceeececeeeteeeeeee eee ee cree OS FMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas,ternyata menurut Majelis, Tanah Sengketa milik Gusti Ngurah Agungtersebut tekena Program Land Reform

kewajibannyasebagaimana ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.166/XVII/170/ 8/1965, tertanggal 25 September 1965.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menelantarkan tanahitu dan telah melalaikan kewajibannya tersebut membayar harga ganti rugisehingga penggugat tidak diberi tanda bukti hak (sertifikat), maka jika faktatersebut dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara AgrariaNo.11/1997 tentang Penertiban Tanah Retribusi Land Reform