Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten proferin
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Una
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 70
  • Dengan demikianTergugat V merupakan kreditur yang beritikad baik karena telahmelaksanakan perintah + UndangUndang' sehingga semestinyaTergugat V mendapatkan perlindungan sebagai pihak dengan hak yangdiutamakan / hak preferen dan hak tersebut akan mengikutikeberadaan atas benda tersebut / asas droit de suite;12.Bahwa dalildalil Para Penggugat dalam Posita dan PetitumGugatannya sangat tidak masuk di akal / logika hukum.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 29/ Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 26 Februari 2015 — - Drs Tengku AZAN KHAN,Smhk,MSC LAWAN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Cq Direksi Perum Perumnas, Cq Kepala Cabang Perum Perumnas Regional I - Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Pertanahan Kota Medan, - Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan - Walikota Medan Cq.Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan - Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Pendapatan - Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan, - Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan Cq. Lurah Besar
87 — 27
  • Bank TabunganNegara (Persero) sebagai kreditur preferen akan kehilangan objek jaminansehingga akan berdampak secara langsung dengan tugas dan fungsi banksebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentukfasilitas kredit;i.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-08-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sda.
Tanggal 28 Agustus 2013 — JOKO SUPRIYANTO dan TITIEK FATA MARIA
37 — 4
  • terdapat pengertian HakTanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikutbendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang lebihdiutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain.Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka jelaslah posisi HakTanggungan mempunyai Hak Preferen
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49 / Pdt.G / 2012 / PN. Ung
Tanggal 14 Maret 2013 — Perdata - S U T I N A H - R U M I Y A T I , DKK
42 — 10
  • Bahwa dengan terpenuhinya secara Yuridis formal atas perjanjian kreditdan pencatatan/pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa makamerupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkirijika Tergugat II secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik tegoeder trouw telah memberikan kredit kepada Tergugat I karenanyaTergugat IT selaku kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan*preferen atas hakhak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnyaserta harus dilindungi hakhak
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 300/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Suwindy
Tergugat:
1.Pemimpin Wilayah Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
73 — 12
  • tegasdanspesifikmemintaapa yangdikehendaki sesuai dengan dalil gugatan...Dalam surat gugatan Penggugat pada nomor 13 halaman 3 menyatakantelah dilakukan pelelangan umum, pada tanggal 24 oktober 2018 danpada tanggal 7 desember 2018.Dalam petitumnya yang memohon Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang akan melaksanakan pelelangan atau penjualan...Tidak ada hubungan antara dasar hukum dengan dasar faktanya, yangmerupakan pelelangan umum berdasarkan UU Hak Tanggungan adalahmerupakan hak preferen
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Snj
Tanggal 29 Juni 2016 — Hj. Normah Binti Abdullah Melawan Kepala Kantor Bank Danamon Kab. Sinjai
101 — 63
  • Dengan adanya Pemasangan Hak Tanggungan atasObjek Jaminan milik Penggugat, maka dengan kekuatan Pembuktianberupa grosse akta yang dimiliki oleh Sertifikat Hak Tanggungan tersebut,maka secara hukum memiliki "hak preferen" atau hak yang didahulukansebagaimana ketentuan UUHT kepada Tergugat sebagai pihak yangberitikad baik te goeder trouf yang telah memberikan fasilitas kreditkepada Penggugat selaku debitur sehingga karenanya secara hukumTergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dankepentingannya
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 17-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Gto
Tanggal 17 Juni 2015 — - INDRAWANTO HASAN Lawan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Perser) Tbk, 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, 3. Yenny Chandra
53 — 11
  • Bahwa Penggugat dalam gugatan primairnya poin 1 menyebutkan bahwaTergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Terhadap gugatan Penggugat /Jembaran empat poin 8 dan gugatan primair poin 1perlu Tergugat II jelaskan kepada Penggugat bahwa pelaksanaan lelang yangdilaksanakan oleh Tergugat II adalah atas permohonan lelang dari Tergugat Isebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 6 UndangUndang Hak TanggunganNomor 4 Tahun 1996 yang merupakan hak preferen bagi kreditur terhadapdebiturnya
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-12-2014 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -145/Pdt.G/2014/PN.Tjk
Tanggal 29 Juni 2015 — -Tuan Hi. MARSO KASNANTO -Lawan -PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dkk
66 — 14
  • tujuh ratus dua puluh meter persegi),sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26121989 (duapuluh enam desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluhsembilan) Nomor 744, terdaftar atas nama Hi MARSO KASNANTOyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan,tanggal 2071991 (dua puluh Juli tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh satu) juncto tanggal 31122002 (tiga puluh desember tahun duaribu dua), setempat dikenal dengan Desa Titiwangi.Selanjutnya untuk memberikan hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K /Pdt/ 2014
Tanggal 28 Mei 2014 — MARCELIUS KURNIAWAN, DKK VS FREDERICK RACHMAT, DKK
206 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan milik dari TurutTergugat V yang selaku istri dari Tergugat IV terbukti tidak pernah sebelumnyamemberikan persetujuan untuk menjadikan objek sengketa sebagai jaminankepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340KUH Perdata :Suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya ;Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga;Bahwa akibat hukum belum diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)atas APHT objek sengketa adalah pada kedudukan preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Upload : 05-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pdt/2019/PT SMG
Hj. MARLIYAH dkk lawan SITI MULAZIMAH,S.E dkk
39 — 21
  • sesuai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi dari TerlawanIll tertanggal 13 Januari 2016 dinyatakan dengan tegas bahwaDebitur (Terlawan Il) merupakan Debitur yang wanprestasi karenatidak mengindahkan teguran dan lalai dalam melaksanakankewajibannya;Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang tanpa fiat dari PengadilanNegeri setempat maka perlu Para Pelawan pahami, UndangundangHak Tanggungan merupakan undangundang khusus yangmemberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
216 — 99
  • Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggunganmemiliki hak preferen untuk melakukan eksekusi Hak tanggunganmelalui pelelangan umum bilamana Debitur yang juga Pemberi HakTanggungan melakukan perbuatan wanprestasi;.
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 11-11-2013 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 69/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 17 Juni 2014 — Perdata: Penggugat: - LINA HARJONO DALAM HAL INI BERTINDAK DALAM KEDUDUKANS ELAKU KEPALA sENTRAL OPERASIONAL AREA WILAYAH I PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, ASIA AFRIKA 122-124 BANDUNG, SELAKU KUASA DARI DIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BERDASARKAN SURAT KUAS AKHUSUS TANGGAL 21 OKTOBER 2013 DENGAN INI MEMBERI KUASAS SUBTITUSI KEPADA ; DEDDY RODIMAN, SH. DAN NINDIN DIAN SUARSA, SH. Tergugat: - FERI HARIANTO - RIA KARTIKA
121 — 23
  • jugaPemegang Hak Tanggungan ( periksa petunjuk Mahkamah Agung DalamBuku Il Edisi 2007 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan Dalam tempat Lingkungan Peradilan , yangmenyebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidakhanya dapat dilakukan atas dasar hak milik , akan tetapi juga di lakukanatas dasar hakhak lainnya seperti hak Pakai, HGU, HGB, Hak Tanggungan,Hak Sewa dan lainnya;Bahwa sesuai asasnya Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yangkuat dan preferen
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tte
Tanggal 11 Nopember 2013 — - BURHAN ABDULRAHMAN, SH, MM sebagai Penggugat - KPKNL Jakarta II, Dkk sebagai Tergugat
96 — 68
  • masa berlakunya sertifikat HGBNo.1 Kayu Merah telah berakhir lewat 3 tahun, namun Tergugat II bertindakseolaholah sertifikat HGB No.1 Kayu Merah masih tetap sah secara hukum untukditransaksikan kepada pihak pembeli in casu Penggugat;Bahwa dengan demikian nyata bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang pada pokoknya menerima uang sebanyak Rp. 3.045.454.545, dariTergugat I sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah HGB No.1 Kayu Merah denganmemposisikan dirinya sebagai kreditur preferen
    padahal diketahuinya sejak semula bahwamasa berlakunya Sertifikat HGB No.1 Kayu Merah telah lewat dan lama berakhir yangmengakibatkan pula hapusnya Hak Tanggungan yang membebani obyek hak tanggungantersebut, sehingga Tergugat II bukan lagi sebagai kreditur preferen atau voorang melainkansebbagai kreditur konkuren yang tidak berhak menerima uang dari Tergugat I sebanyak Rp.3.045.454.545,, namun hanya patut jika Tergugat II menerima dari sebesar nilaipembebanan kredit dengan jaminan HGB No.1 Kayu
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 12-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2238/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 20 Februari 2020 — H. MUSTAMIN, S.H. BIN H. MUSLIMIN BOGE MELAWAN HJ. INDIRA BINTI H. IDRIS SARRO
114 — 64
  • Hal inidikarenakan prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditorpemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta Kekayaan yang telah sahdiikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference), prinsip hukum jaminan dimaksud antara lain ditegaskan dalamPasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 08-03-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT PADANG Nomor 11/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 8 Maret 2018 — PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta II Regional Office, CS LAWAN Hj. ARIA ZURNETTI, S.H.,M.H, DAN 1. PT. Binasentra Purna, alamat Bungur Grand Centre Blok B2-B3, Jl. Ciputat Raya No 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, CS
94 — 69
  • diberlakukan sebagaikeuangan negara ;Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusanMahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikanbahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah TeknisYustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik(sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminanoleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotikmempunyai hak preferen
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tahun 1983
1675 — 252
  • Tentang : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  • .2.000,Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) 38 Cukup jelas.Pasal 20Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini,maka untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yangterhutang tidak dapat ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat TagihanPajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, penagihannya dapatdilakukan seketika dan sekaligus.Pasal 21Ayat (1)Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat:
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
1.KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
2.ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
3.AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
4.BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
5.Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
105 — 47
  • Sari Kabupaten Kampar, bidang tanah SHM176 dan 177 desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar yangmerupakan hak milik dari Para Tergugat (ahl waris sukiyadi), danobjek bangunan/gedung/ruko yang merupakan hak milik dariTurut Tergugat;Turut Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada angka 12sampai dengan angka 19, kecuali memang benar terhadapSertifikat Hak Milik (GHM) nomor 311desa Gading Sari KabupatenKampar, bidang tanah SHM 176 dan 177 desa Tanjung SawitKabupaten Kampar adalah telah diikat dengan Hak Preferen
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2011 — Putus : 24-09-2008 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 143/Pdt. G /2007/PN.Ska
Tanggal 24 September 2008 — HAJI ARIS SUPARNO Alias SUPARNO, DK VS INSINYUR RADIAL MUNAF ARIF , DKK
90 — 13
  • Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atasperjanjian kredit dan pencatatan/ pembebanan haktanggungan atas obyek sengketa maka merupakan suatu faktahukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jikaWTergugat V sebagai pihak yang beritikad baik te goedertrouw" telah memberikan kredit kepada Tergugat I danTergugat II selaku Debitur maka Tergugat V selakuKreditur mempunyai hak ~=didahulukan atau diutamakan"preferen" atas hak hak dan kepentingannya guna pemenuhanhutangnya;10.
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PA PALOPO Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Plp
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 36
  • Bank TabunganNegara berkedudukan di Palopo, dimana pemegang hakkebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum pula,memegang hak previlage sebagai kreditur Preferen yang harusHal 6 dari 54 Hal Put.No.242/Pdt.G/2021/PA.Plpdiutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut.Berdasarkan hal tersebut biaya renovasi, uang muka serta uangangsuran bukanlah menjadi bagian harta bersama, apalagibangunan tersebut masih dalam proses cicilan dan tidak ada yangtahu kedepannya apakah Penggugat maupun Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Pembagian Harta
Register : 21-12-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 771/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 3 Mei 2016 — PENGGUGAT, TERGUGAT
167 — 43
  • Oleh karenanya berlebihan dan mengadaada jika PENGGUGATKONPENSI menyatakan bahwa TERGUGAT KONPENSI akan mengalihkanatau menggelapkan harta bersama tanah dan bangunan tersebut olehkarena saat ini secara hukum kedudukan pihak Bank Mestika telah jelassebagai Kreditur Preferen dan seluruh sokumen kepemilikan terkaittanahdan bangunan tersebut berada pads Bank Mestika ;Bahwa Permohonan sita jaminan oleh PENGGUGAT KONPENSI adalah siasia oleh karena saat ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yangterletak