Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 24/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 18 April 2016 — - M. ILYAS PANJI ALAM, - IVONNE SUROYO, DKK
6332
  • Bahwa Penggugat meminta kepada BPN OKI untuk dilakukanpenelitian fisik dan yuridis dilapangan atas tanah milik Penggugatyang terindikasi tumpang tindin dengan tanah Tergugat danTergugat Il, atas permintaan Penggugat maka pada tanggal 30Nopember 2010 dilaksanakan penelitian fisik dan yuridis dilapanganoleh tiga orang petugas dari BPN OKI yaitu, Bp. M. Syahrir, A.Ptnh,SH,MM., Drs.Najamudin, SH., dan Sarwono, Tempat tujuan yaituDesa Pedu, Kec. Jejawi Kab.
Register : 19-09-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
Kadarimurachman, S.H.,
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Intervensi:
1.Drs.H.M.Rakhmadi.A.,
2.Hj.Sariah
11735
  • dilakukan maupun dalam persidangan 19Februari 2019 dibawah sumpah menjelaskan bahwa memangpada tahun 2017 saksi bertugas sebagai juru ukur ataspermohonan pengembalian batas atas permohonan Penggugatyang difasilitasi oleh Polres Barito Kuala dengan dihadiriPenggugat, Anggota Polres Barito Kuala dan masyarakat sekitar,dan hasil dari pengukuran pengembalian batas juga telahdisampaikan kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwaHalaman 56 Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.BJM.sebagian tanah Penggugat tumpang tindin
Register : 15-03-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Nopember 2018 — SUYATNO; Melawan Ir. H.M. SAYUTI HERMAWAN, S.H., M.H.;
9021
  • Imran jelasjelas seluruhnyatumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk tanah KARIMABDUL WAHAB yang juga bersertipikat penerbitannya bersamasamadengan cara prona yaitu sertipikat Nomor 229 tahun 1982. Sehinggaterhadap Surat Ukur SHM. No. 179 tidak dapat dijadikan dasar klaimuntuk tanah yang berada pada posisi sebelah utara jalan tersebut.Bahwa Sebenarnya klaim tanah yang diakui Tergugat berdasarkanSHM.
Register : 24-05-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Idm
Tanggal 11 Juni 2021 — Pemohon:
1.DIMYANA Bin Alm SANGWAR
2.SUMINTO Bin Alm SABRANI
3.TARMANI Bin Alm TASWAD
4.FARHAN OZI SYAHPUTRA Bin DIMYANA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Indramayu
2.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Indramayu
477
  • Karena tidak mungkin para pemohon diperiksa sebagai saksidalam perkara praperadilan ini, dengan asumsi bahwa bagaimanamungkin seorang pemohon dimintai keterangan saksi untuk membuktikanpermohonannya; atau apabila sebagai tersangka, tentu saja hal ini akantumpang tindin dengan perkara yang nantinya akan disidangkan dalamperkara pokoknya karena perkara praperadilan seyogyanya hanyamemeriksa tentang kelengkapan formalnya suatu penyidikan;Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN IdmBahwa dalam
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2833 K/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — Tuan Drs. HAJI MARZUKI bin MUHAMMAD, Para Ahli Waris Pengganti dari SITI AISYAH binti H. MUHAMMAD (almarhumah), vs. PT SIMPRUK ARTERI REALTY, dkk
8360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , yang ternyata bertumpang tindin dengan tanah "objek sengketa", makaHalaman 13 dari 41 hal. Put. Nomor 2833 K/Pdt/2017untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar supayaberkenan untuk memutuskan bahwa semua Sertipikat (1. Tanah HM, Nomor93/Grogol Udik, luas 28.600 m?, 2. Sertipikat Tanah HM, Nomor 1040/GrogolSelatan, luas 14.325 m? dan 3. Sertipikat Tanah (sisa) HM, Nomor 93/GrogolSelatan, luas 14.275 m? serta 4.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3159 K/PDT/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — HASAN ISMAIL vs BHARWANI TARMIN RASKAM, dkk
168232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain alasanalasan yang telah disebutkan di atas,TanahTanah Sengketa adalah milik PemohonKasasi atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor116/Pasar Baru, karena 11 (sebelas) Sertifikat HakGuna Bangunan atas TanahTanah Sengketatersebut diterbitkan di atas tanah hak Milik Nomor116/Pasar Baru secara tumpang tindin dan halHal. 62 dari 102 hal. Put.
    Nomor3159 K/Pdt/2014Intervensi 1 s/d 19/Termohon Kasasi II s/d XXyang tidak berdasarkan prosedur yang benarkarena tidak berdasarkan data fisik dan datayuridis seperti yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan, mengakibatkan 32 (tigapuluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik Nomor116/Pasar Baru atas namaPemohon Kasasi (Penggugat) yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan (sekarang TermohonKasasi /Tergugat) dengan prosedur yangbenar sesuai dengan ketentuan
Register : 14-02-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
4436
  • yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin
Register : 28-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 05 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 3 Juni 2015 — SANTOSO WIJAYA, SE KEPALA DESA NUSA INDAH HJ.SITI RUKAYAH BINTI H.HUSIN HASBULLAH DKK
7930
  • Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan
Register : 27-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
TUTIK LASMININGSIH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
274202
  • No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang
Register : 29-03-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 25/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 21 Juni 2018 — Howard Genial lawan Tony Suryadi, - dkk
7647
  • kedalam tanah milik Para Penggugat REKONPENSI;Menimbang, bahwa pemagaran tanah dengan seng yang dilakukan olehTergugat REKONPENSI karena Tergugat REKONPENSI merasa selaku pemilik daritanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582 dan Sertifikat Hak Milik sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang berada tepat disamping tanah milikPara Penggugat REKONPENSI, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanMajelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak yang senyatanya tanah milik para pihaktidak tumpang tindin
Register : 08-10-2019 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 9 September 2020 — H Ansori Melawan 1.Lukman Hakim 2.Ahli Waris Almarhum Toekirin 1. Kepala Kantor Kelurahan Ratujaya 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
218112
  • atas namaToekirin, sejak diterbitkan adalah cacat hukum karena menempatkanSertipikat Hak Milik No. 51/Ratujaya tersebut di atas tanah milik Penggugat,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat terjadinya overlapping(tumpang tindin) surat kepemilikan tanah, kerugian yang dimaksud adalahkerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian "hak property" ;Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah yang dimilikiPenggugat seperti yang diuraikan dalam angka 2 dan 3 gugatan ini padaTahun 2015 Penggugat
Putus : 19-10-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2251 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — AGUSTINA TUASUUN DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DKK
319238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin gugatan yangdapat
    Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin
Register : 02-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 516/PDT/2021/PT SMG
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : NARTO SUYOTO NARGO Diwakili Oleh : SUTARYANA, SH.
Pembanding/Penggugat II : SUTARI Diwakili Oleh : SUTARYANA, SH.
Terbanding/Tergugat I : SAPTO HARYONO
Terbanding/Tergugat II : NANY PUDJIANTI SUWIGJO,SH
Terbanding/Tergugat III : PT Bank DANAMON Jakarta ,Cq PT Bank DANAMON Cabang, Cq PT BANK DANAMON UNIT MIKRO YOGYA Prambanan Sleman
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank MEGA SYARIAH JAKARTA,Cq PT Bank MEGA SYARIAH Cabang ,Cq PT BANK MEGA SYARIAH Unit Pedan Klaten
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN Kabupaten Klaten
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR WIKU GARIANTO
104168
  • ./2021/PT SMGkerugian bagi PENGGUGAT, yang mana untuk menghindari adanyatumpang tindin dalam memutuskan suatu perkara maka secara yuridisformil Gugatan a guo hanya dapat diajukan jika PENGGUGAT dapatmembuktikan laporan pidana dimaksud dan putusan pidananya sudahberkekuatan hukum tetap (in kracht), mendasarkan hal dimaksud sudahpantas dan seyogyanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quomenyatakan gugatan PENGUGGAT masih premature atauPENGUGGAT belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanyasudah
Register : 08-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
1.DEISY SRI HARDINI
2.MASNIAH
3.DONI MEI SANDRA
4.ANITA KOMALA, S.Kep
5.RIDWAN, M.Kep
6.SARWITO RAHMAT
7.NS. DIAH OKTAVIANI, S.Kep
8.SEPTINA BR.SARAGIH, S.Kep
9.REVANI HARDIKA, M.Kep
10.ANDANA PRATAMA
11.HADIRAI
12.DWI SEPTI HANDAYANI
13.HERMAWAN
14.IHSAN ANGGA ANJARWADI
15.RIFDA
16.ERMAWATI, A.Md
17.IIN FEBRIANA
18.SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE
19.AGUS SUSANTO
20.IDHAR
21.MURSINAH
22.UNDIAN
23.M.ASYARI
24.NURUNIYAH, S.Km
25.HENDRA EFFENDI
26.ENGKOS KOSASIH
Tergugat:
1.SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI
2.YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK
8023
  • Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak belum dapat dipastikan siapa pengurus badan hukum /yayasan yang sah secara hukum sebagai pengelola Rumah Sakit IslamPontianak untuk mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara a quo, hal inibersifat fundamental demi menjamin kelangsungan proses perkara a qou sampaimemperoleh putusan pengadilan atas perkara a qou yang berkekuatan hukumtetap terutama dalam hal eksekusi (pelaksanaan) diktum putusan disampinguntuk menghindari adanya tumpang tindin
Register : 04-09-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 17 Desember 2020 — SUDIRMAN vs 1. BUPATI MUSI BANYUASIN 2. PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA
23483
  • sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidangtanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baikdan benar menurut hukum;Demikian pula permohonan Objek sengketa aquo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desasebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga prosespenerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administratif yangmenyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindin
Register : 22-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 101/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Saiyadik Diwakili Oleh : Abdurrahman Sayuti, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Asnawi Diwakili Oleh : Abdurrahman Sayuti, S.H.
Pembanding/Penggugat III : Sahnut Diwakili Oleh : Abdurrahman Sayuti, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. Indo Kebun Unggul
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari
14787
  • Indo Kebuntidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganMineral dan Batu Bara( PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang hari;Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persendari total yang dimohon PT. Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT.
Register : 10-12-2019 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
ALI ACHMAD
Tergugat:
1.Hj. Halijah
2.Ramlah
3.Ridwan
4.Maimunah
5.Siti Aminah, S.Pd.i
6.Noor Santi
7.Hj. Nor Miyah
Turut Tergugat:
1.Kepala Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
2.Pemerintah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
11856
  • Dan saat ini Penggugat telahmengajukan gugatannya, maka sepatutnya Penggugat terlebih dahululahyang harus menerangkan dan membuktikan akan luasan sisa lahannya,yang menurtnya telah terjadi sengketa dan tumpang tindin dengan lahanyang dikuasai para Tergugat;15.
Register : 18-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 185 /Pid.B/2018/PN Pli
Tanggal 19 September 2018 — Supratman Bin Simin Alm
741897
  • meminumnya namun baru sampai di lidah dan belum sempatditeguk saksi Syahri langsung memuntahkan lalu saksi Syahri menanyakankembali kepada terdakwa air apa ini lalu terdakwa jawab dengan emosionaludah minum aja kemudian saksi Syahri lari melihat hal tersebut kemudianterdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung bacok saksi Syahrimenggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa dan mengenai bagiankepala belakang saksi Syahri lalu saksi Syahri roboh kemudian terdakwakejar setelah dapat lalu terdakwa tindin
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dk VS HIDAYAT LATIF
8359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangterletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan KebayoranLama Kelurahan Grogol Selatan RT.001/RW.008 tercatat atas nama Drs.Tjejep Sudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan seluas 2.802 m?
Register : 22-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
210150
  • objek landreform yang diredistribusikan kepada para petanipenggarap berada di tempat lain, dimana kekeliruan penunjukan lokasitanah objek landreform di lapangan dipertegas lagi karena fisik tanahyang ditunjuk adalah tanah darat tinggi sedangkan objek landreformadalah tanah sawah, di samping itu penyebab kesalahan administrasiseperti halnya kesalahan objek hak dapat terjadi karena pada masa itubelum adanya Peta Pendaftaran Tanah dengan teknologi digitalsehingga memungkinkan saja terjadinya tumpang tindin