Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walfare welmar weflar wellar welfri welfaret warfare walpare walfared wallfare
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
188 — 1190
  • Predictability);Elemen Partisipasi Publik (Public Participation);Elemen Pendekatan Konsensus (Consensus Approach);Elemen Penegakan Hukum (Law Enforcement);Elemen Perlindungan yang Sama (Equal Protection);Elemen Penghormatan terhadap Prinsipprinsip Etika (Ethical Appreciation) danmoralitas publik (Public morality);Elemen visi yang strategis (Strategic Vision );Elemen partisipasi masyarakat (Participation);Elemen kompetensi dan pengelola pemerintahan (Competency);Elemen pendekatan kesejahteraan rakyat (Social welfare
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SOFYAN LATORIRI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
88 — 86
  • efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
108 — 34
  • Sepanjang itu sesuai dengan klausual dalamperjanjian dan sepanjang suasana kebatinan yang baik atau itikad baik tidak adae Bahwa dalam pemberian bantuan kepada beberapa badan usaha koperasi sekaligusyang penetapannya dengan suatu keputusan pejabat administrasi negara akan tetapiyang lain yang lebih banyak mendapatkan bantuan dalam jumlah lebih kecil akantetapi terdapat satu koperasi mendapat jumlah yang besar dengan perbandinganmencolok, dalam prinsip negara kesejahteraan welfare state diberikan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
119 — 21
  • Bahwa latar belakang dikeluarkannya diskresi adalah tugasPemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atasdasar konsep welfare state dan sebagai tindakan alternatif untukmengatasi kekurangan dan kelemahan penerapan asas legalitas( wetmatigheid van bestuur).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
407 — 184
  • (vi)91.Bahwa sebelum Pemberitaan Edisi 2 Desember 2004 ini diterbitkanoleh Tergugat II, Tergugat I telah terlebih dahulu mewawancaraiMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yakni Alwi Shihabsebagaimana dapat dilihat pada halaman 1 alinea 5 sebagaimanadikutip berikut ini :Halaman alinea 5 Pemberitaan Edisi 2 Desember 2004 The decision to go ahead with a suit was made last week after AlwiShihab, the coordinating minister for social welfare, said he wassatisfied with the result of technical
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 10/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 13 Juli 2015 — - EMANUEL TALAN Als. EMA sebagai TERDAKWA
124 — 51
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar systempemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ;e Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ;e Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;272Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
64 — 15
  • harus di jatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, MajelisHakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
217 — 79
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
440 — 615
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
72 — 59
  • penegasan mengenai pidana pembayaran uang penggantihanya kepada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negaramenjadi penting dan relevan, mengingat tidak semua jenistindak pidana korupsi dapatdikenakan pidana uang pengganti;Menimbang, bahwa secara konstitusional konstruksi hukum pengenaan uangpengganti terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara,sesungguhnya telah sejalan dengan paradigma Negara Hukum (Rechtstaat) dansekaligus faham Negara kesejahteraan (welfare
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
615 — 618
  • Dalam kondisi yang demikian konsumenharus membayar harga yang lebih mahal, dan secara umum akanmenimbulkan welfare loss;Bagi Pelaku Usaha adalah peningkatan hambatan masuk pasar bagipelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usahapesaing.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
218 — 115
  • . : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYd Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendaliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
246 — 424
  • 180 Putusan Perkara Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby.d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor PerjenjanganPengendali Teknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;fDiklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan AbhliKetua Tim 1998;iDiklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjanganpengendali teknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
149 — 37
  • Bank Sumut tidak memperolehkeuntungan atau merugi maka Pemerintah Daerah Tingkat dan PemerintahDaerah Tingkat Il sudah dapat dipastikan ikut menanggung kerugian tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUXI/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state)yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945 yaitu pembukaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
117 — 75
  • PemerintahDaerah Tingkat Il sudah dapat dipastikan ikut menanggung kerugian tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah kerugian dari suatu transaksi dalam PT Bank Sumut otomatis menjadikerugian negara.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUXV2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
136 — 32
  • kedudukan modal disetor oleh Pemerintah bukan lagi sebagai kKeuangandaerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalam bentuk saham danmenerima deviden atas penyertaannya.Halaman 272Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
107 — 21
  • TipikorNomor : 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.artinya dalam penyertaan modal kedudukan modal disetor oleh Pemerintah bukanlagi sebagai kKeuangan daerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalambentuk saham dan menerima deviden atas penyertaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
253 — 84
  • Walaupun ahli tidak setuju ada pencantumanbesaran prosentase tersebut, namun pencantuman jumlah prosentaseanggaran pendidikan dalam UUD 1945 tersebutadalah mengaskan tujuanpemerintah untuk mengangkat harkat pendidikan yang sebelumnya tidakmendapat perhatian serius dari pemerintah/negara, dalam hal inipemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah;Bahwa di dalam teori welfare state yaitu tanggung jawab pemerintahuntuk mengurus masyarakatnya.Sistem hukum di Indonesia
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 08-09-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan PT MANADO Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT MND
Tanggal 8 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FERRO JOHANIS TAROREH Diwakili Oleh : ADI FREDDY BAWAEDA,S.H.M.H.LI
530 — 133
  • Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado;

    13) Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado;

  • 1 (satu) bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2008;

    1) Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan Terbatas;

    2) Coorporation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfetif Employee Welfare

Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 21-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN MANADO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. JAN WAWO, BE
182 — 94
  • Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
    1. Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan terbatas
    2. Coorporation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfetif Employee Welfare Program and Director Position Insurance Program
    3. Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
    4. Tagihan