Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur) 6065 — 31538
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Recently, Prof. dr TheoDoreleijers, argued that children under 16 always should always be treated byyouth welfare work and that a special penal law for persons between 16 and 23years is to be preferred. The reason is that several brain functionsresponsiblefor controlling emotionsare fully developed not earlier than at 20.
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2016/PT SMR Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SOFYAN LATORIRI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
84 — 78
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
84 — 78
efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. Tanggal 4 Februari 2014 —
101 — 34
101 — 34
Sepanjang itu sesuai dengan klausual dalamperjanjian dan sepanjang suasana kebatinan yang baik atau itikad baik tidak adae Bahwa dalam pemberian bantuan kepada beberapa badan usaha koperasi sekaligusyang penetapannya dengan suatu keputusan pejabat administrasi negara akan tetapiyang lain yang lebih banyak mendapatkan bantuan dalam jumlah lebih kecil akantetapi terdapat satu koperasi mendapat jumlah yang besar dengan perbandinganmencolok, dalam prinsip negara kesejahteraan welfare state diberikan
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst. Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
380 — 184
380 — 184
(vi)91.Bahwa sebelum Pemberitaan Edisi 2 Desember 2004 ini diterbitkanoleh Tergugat II, Tergugat I telah terlebih dahulu mewawancaraiMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yakni Alwi Shihabsebagaimana dapat dilihat pada halaman 1 alinea 5 sebagaimanadikutip berikut ini :Halaman alinea 5 Pemberitaan Edisi 2 Desember 2004 The decision to go ahead with a suit was made last week after AlwiShihab, the coordinating minister for social welfare, said he wassatisfied with the result of technical
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
103 — 21
103 — 21
Bahwa latar belakang dikeluarkannya diskresi adalah tugasPemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atasdasar konsep welfare state dan sebagai tindakan alternatif untukmengatasi kekurangan dan kelemahan penerapan asas legalitas( wetmatigheid van bestuur).
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
429 — 615
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
429 — 615
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
63 — 15
63 — 15
harus di jatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, MajelisHakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
201 — 79
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
201 — 79
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
65 — 50
65 — 50
penegasan mengenai pidana pembayaran uang penggantihanya kepada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negaramenjadi penting dan relevan, mengingat tidak semua jenistindak pidana korupsi dapatdikenakan pidana uang pengganti;Menimbang, bahwa secara konstitusional konstruksi hukum pengenaan uangpengganti terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara,sesungguhnya telah sejalan dengan paradigma Negara Hukum (Rechtstaat) dansekaligus faham Negara kesejahteraan (welfare
Register : 26-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 10/Pid.B/2015/PN Kfm. Tanggal 13 Juli 2015 — - EMANUEL TALAN Als. EMA sebagai TERDAKWA
119 — 40
119 — 40
Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar systempemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ;e Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ;e Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;272Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
568 — 618
568 — 618
Dalam kondisi yang demikian konsumenharus membayar harga yang lebih mahal, dan secara umum akanmenimbulkan welfare loss;Bagi Pelaku Usaha adalah peningkatan hambatan masuk pasar bagipelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usahapesaing.
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
207 — 115
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
207 — 115
. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYd Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendaliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
236 — 424
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
236 — 424
180 Putusan Perkara Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby.d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor PerjenjanganPengendali Teknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;fDiklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan AbhliKetua Tim 1998;iDiklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjanganpengendali teknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
135 — 37
135 — 37
Bank Sumut tidak memperolehkeuntungan atau merugi maka Pemerintah Daerah Tingkat dan PemerintahDaerah Tingkat Il sudah dapat dipastikan ikut menanggung kerugian tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUXI/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state)yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945 yaitu pembukaan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
103 — 75
103 — 75
PemerintahDaerah Tingkat Il sudah dapat dipastikan ikut menanggung kerugian tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah kerugian dari suatu transaksi dalam PT Bank Sumut otomatis menjadikerugian negara.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUXV2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
122 — 32
122 — 32
kedudukan modal disetor oleh Pemerintah bukan lagi sebagai kKeuangandaerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalam bentuk saham danmenerima deviden atas penyertaannya.Halaman 272Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
218 — 84
218 — 84
Walaupun ahli tidak setuju ada pencantumanbesaran prosentase tersebut, namun pencantuman jumlah prosentaseanggaran pendidikan dalam UUD 1945 tersebutadalah mengaskan tujuanpemerintah untuk mengangkat harkat pendidikan yang sebelumnya tidakmendapat perhatian serius dari pemerintah/negara, dalam hal inipemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah;Bahwa di dalam teori welfare state yaitu tanggung jawab pemerintahuntuk mengurus masyarakatnya.Sistem hukum di Indonesia
Register : 21-08-2023 — Putus : 08-09-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan PT MANADO Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tanggal 8 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FERRO JOHANIS TAROREH Diwakili Oleh : ADI FREDDY BAWAEDA,S.H.M.H.LI
466 — 109
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FERRO JOHANIS TAROREH Diwakili Oleh : ADI FREDDY BAWAEDA,S.H.M.H.LI
466 — 109
Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado;
13) Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado;
-
1 (satu) bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2008;
1) Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan Terbatas;
2) Coorporation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfetif Employee Welfare
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
95 — 21
95 — 21
TipikorNomor : 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.artinya dalam penyertaan modal kedudukan modal disetor oleh Pemerintah bukanlagi sebagai kKeuangan daerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalambentuk saham dan menerima deviden atas penyertaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare
Register : 21-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN MANADO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. JAN WAWO, BE
171 — 88
EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. JAN WAWO, BE
171 — 88
- Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan terbatas
- Coorporation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfetif Employee Welfare Program and Director Position Insurance Program
- Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
- Tagihan