Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tengkang tennang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
659 — 409
  • Acara yang ada dalam bukti T14 danikut tanda tangan di daftar hadir;Bahwa usulan saksi pada saat menghadiri undangan pembahasan UKLUPL saksi mengusulkan kepada pihak hotel untuk mempekerjakantenaga kerja dari warga sekitar;Bahwa saat dibangun hotel ada 20 tenaga kerja dari warga sekitar yangbekerja sebagai buruh bangunan;Bahwa surat bukti T12 yang saksi sampaikan ke RT.1 dan Kadus 1untuk disosialisasikan kewarga tapi tidak mengetahui dilaksanakan atautidak;Saksi tidak mengetahui Pengumuman ada tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 202/PDT/2018/ PT MDN
Tanggal 15 Agustus 2018 — NILA SHINTA WATY VS MABES TNI ANGKATAN DARAT CQ. KODAM I BUKIT BARISAN CQ KESDAM I BUKIT BARISAN
94 — 81
  • Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Permintaan Banding sesuaiAkta Pernyataan Permohonan Banding Tertanggal 10 Januari 2018 No. 01/2018dan Salinan Putusan diterima Kuasa Para Penggugat Tertanggal 18 Januari2018, sehingga permohonan Banding ini diajukan masih dalam Tengang waktuyang ditentukan oleh undang undang;Bahwa Pembanding dengan ini mengajukan Memori Banding sebagai keberatanterhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Januari 2014 — Gusti Mardansyah Melawan: PT. USAHA AGRO INDONESIA; PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, PT. AYU SAWIT LESTARI, PT. HARAPAN SAWIT LESTARI; PT. INDO SAWIT KEKAL, PT. MITRA SAUDARA LESTARI; PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA; PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA; BUPATI KETAPANG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,
98 — 43
  • Bahwa Gugatan Penggugat lewat tengang waktuberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 Pasal 32 (2) ; " Dalam hal atas suatubidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau Badan Hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lainmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapatlagi menuntut pelaksanaan tersebut, apabila dalamwaktu, (5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu,tidak mengajukan keberatan secara tertulis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
304 — 196
  • ;Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan diajukan melebihitenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh faktafakta hukum yangrelevan dengan permasalahan tengang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:(1)Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor103/Pdt.G/2004/PN.Mlg Penggugat R.S Soebroto, Tergugat adalah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
97 — 48
  • di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasPutusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 136 dari 156yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 April2017, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 04-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 4 Agustus 2015 —
77 — 15
  • bertentangan dengan peraturan dan UU yang berlaku.Hal 85 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEFotocopi surat keterangan No.590/052/DPKA/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset yang menerangkan bahwalegalisasi hibah/pemberian hak milik secara CumaCuma tanggal 5 Juni 2012 no.001 yang dibuat Irwanuddin, SH, SpN Notaris/PPAT Kab.PadangLawas telah didaftarkan sebagai aset Pemerintah Kab.Padang Lawas.Fotocopi Perbup Kab.Padang Lawas No.03 Tahun 2009 tengang
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penggelapan
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 53_Pid_B_2017_PNBkt_Lepas_13072017_Penggelapan
Tanggal 13 Juli 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Elfita Achtar
693 — 464
  • mengapa AJB tidaklangsung saja dibuat pada waktu itu;Bahwa saksi ada pernah datang ke BPN Bukittinggi pada tanggal21 Februari 2014 hari Kamis untuk menanyakan status tanah tersebutdan menurut petugas BPN saat itu tidak ada permasalahan di tanahtersebut dan telah ada paraf dari petugas BPN bahwa tidak adapermasalahan ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal akta yang dibuat tersebut hanyaberupa akta PJB dan bukan AJB, tapi biasanya dilaksanakanpembayaran pajak BPATB baru AJB atau transaksi;Bahwa tidak ada tengang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
218 — 180
  • YurisprudensiNomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwaJangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangmerugikan;Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tenggang waktumengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatukeputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015,yang pada pokoknya menyatakan tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTON LARANONO
Terbanding/Terdakwa : NUNUNG BUDIANA, S.P BIN DIDI SURYANA
222 — 70
  • diberitahukandengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31Desember 2015 masingmasing dengan surat tertanggal 17 Desember 2015Nomor : W11.U1/6222/HN.02.02/XII/2015, sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tengang
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-03-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 01/PidB/2012/PNTL
Tanggal 29 Maret 2012 — BAMBANG SUTRISNO Bin KATMAN
44 — 10
  • adalah terus meminta uangnya kembali danmelakukan unjuk rasa menuntut ke terdakwa BAMBANGSUTRISNO untuk mengembalikan uang para nasabah danselanjutnya kejadian tersebut di bawa ke balai Desa Malasanuntuk diselesaikan secara kekeluargaan ; Bahwa dari penyelesaian tersebut dibuatkan surat perjanjainantara nasabah dan terdakwa BAMBANG SUTRISNO di BalaiDesa Malasan pada tanggal lupa bulan Juni 2011 yang inti dariisi Surat tersebut adalah akan mengembalikan tabungan danpara nasabah memberikan waktu tengang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Melawan KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
130 — 72
  • Tengang Waktu Pengajuan GugatanBahwa Hasil Audit atau objek sengketa tersebut Penggugat ketahuibermula dari berita melalui media Kalteng Pos yang terbit tanggal 30 dan31 Maret 2015 yang memberitakan tentang kegiatan Pengadaan AlatalatKesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara YangBersumber dari tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2012berdasarkan audit tersebut kasusnya ditingkatkan oleh pihak KejaksaanTinggi Kalimantan Tengahdari proses lidik menjadi sidik.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
352 — 207
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;Halaman 93 dari 154 Halaman Putusan ecourt Nomor 143/G/2020/PTUNJKT2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4)maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggangwaktu sebagaimana dimasksud pada butir 1 ;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
395 — 550
  • mengharuskan Keputusan itudiumumkan, yang Ketiga sejak saat Penggugat mengetahui adanya objeksengketa dalam hal penggugat namanya tidak tercantum dan bukanmerupakan pihak yang dituju berdasarkan peraturan perundangundanganPTUN dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan dengan diterbitkannyaUndangUndang Administrasi Pemerintahan maka kemudian pengaturanmengenai mengajukan gugatan, 90 hari dihitung sejak karena sekarangdiharuskan menempuh upaya administrasi terlebin dahulu, maka ketentuantentang tengang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 02-11-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — - Sertu Ashar
182 — 95
  • Bahwa tengang wakiu) antara perbuatan serta akibatmeninggalnya Yulianus Okoare di rumah sakit memiliki waktuuntuk dilakukan tindakan penyelamatan secara medis karenaluka yang dialami korban cukup berat sehingga upaya itu belumsempat dilakukan pembedahan korban meninggal dunia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatunsur ketiga Merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena unsur ketiga Merampas nyawa orang lain tidakterpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 02/Pdt.G/2016/PN TBh
Tanggal 5 Oktober 2016 — RAMLAN ASHARI (Penggugat) L A W A N 1. Syamsul Calon Kepala Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2015-2021, Nomor Urut 1, berkedudukan di Dusun Pasar RT 01 RW 01 Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arsyad, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Legal Konsultans “Moh. Arsyad & Rekan” berkantor di Jalan Tanjung Harapan, No. 33 1B, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 14 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. ; 2. Kelompok Pemungutan Dan Penghitungan Suara (KPPS) Atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Dusun Harapan Jaya Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. ; 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015 - 2021, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, ; 4. Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015, berkedudukan di Jln. Pendidikan No. 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. ; DAN PARA TURUT TERGUGAT yaitu : 1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir., berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 28 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. ; 2. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Riau No.1 Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II. ; 3. Camat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Riau No. 1 Kelurahan Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016.; Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III. ; 4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Riau di Pekanbaru, Cq. Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Akasia No. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;
80 — 11
  • Produk.T1VI : photocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir NomorKpts.397/IV /HK 2016 Tengang Pengangkatan Kepala Desa SimpangGaung Kecamatan Gauang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesuaidengan aslinya, yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tandaT6VI;7.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-03-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 24 April 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Apriliyana P ,SH
Terbanding/Terdakwa : Itman Harry Basuki
359 — 181
  • Tipikorpada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telahmemberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) harisebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding PenuntutUmum tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 18 Maret 2016 — PT. LINTEC INDONESIA; L A W A N; ABDUL MALIK, DKK (178 ORANG) ;
124 — 72
  • agar para Tergugat bekerja kembalisebagaimana bukti P43, P44 dan P45;Menimbang, bahwa dengan demikian surat panggilan ke satu dansurat panggilan yang ditujukan kepada para Tergugat telah memenuhi kentuanPasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi RepublikIndonesia No.KEP.232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah yangmenegaskan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kaliberturutturut dalam tengang
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN SAMPIT Nomor 260/Pid.B/2023/PN Spt
Tanggal 10 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
JOHANNES EKO S.JUNIOR SIDABUTAR,S.H
Terdakwa:
PURNOMO alias DEWO bin LAIMAN
208 — 0
  • Mitra Profitamas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Desa Tumbang Batu melalui saksi Tengang, Amd.Kep Bin (Alm) Harison;

  • 1 (satu) bundel SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) kontrak desa dari pihak Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
100 — 30
  • ,yang akan menyerahkan uangBahwa oleh karena pada saat saksi menerima uang tersebut, ABANGTAJUDIN sedang berada di luar kota, saksi menelpon untukmemberitahukan bahwa uang dari SIMSON, SKM, M.Kes sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sudah saksi terima, kKemudianABANG TAJUDIN mengarahkan uang tersebut agar diatur dan digunakanuntuk pembiayaa pembangunan ruko milik Abang Tajudin, di DesaTanjung Tengang Kec.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
183 — 94
  • TirtaDhea Addonics Pratama.Bahwa cara pembayaran (termin) telah diatur olen Ketentuan PASAL 89 dariPeraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tengang Perubahan keempat AtasPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atauJasa Pemerintah Jo. SyaratSyarat Khusus Kontrak Huruf T. PembayaranPrestasi Pekerjaan. Bunyi PASAL 89 sebagai berikut:(1) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dapat diberikan dalambentuka. Pembayaran bulanan;b.