Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
210 — 110
  • tanah dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 26, tanggal 3 Oktober 2013(vide bukti P11.11) tumpang tindih dengan bidang tanah dalam Objek Sengketa7 yang terletak di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerangyang juga termasuk dalam lokasi pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan Jalan Tol CengkarengBatuceperKunciran;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penilaian kumpulan fakta hukumtersebut diatas, menurut Pengadilan dengan memperhatikan keberadaan bidangtanah dalam Objek Sengketa 7 yang tumpang tindin
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
164 — 99
  • Pengelolaan Keuangan Desa.Bahwa sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam permintaan anggarantahap Il memang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desatahap sebagai control dari Kepala desa karena secara ideal pekerjaan tahap harus sudah selesai barulah meminta angaran tahap II dan jika anggaran tahap sudah dilaksanakan dan anggaran sudah habis maka pertanggungjawaban harussudah ada, dan jika belum habis agar dilaksanakan dan diselesaikan terlebihdahulu. pekerjaan untuk mengantisipasi tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
162 — 44
  • Timterdakwa Bagoes tidak terjadi tumpang tindin dengan lahan atasnama drg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 April 2017 — Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH
100 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain;7. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengancalon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;Hal. 131 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/201 78.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
245 — 316
  • Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro LemaBatu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahanoleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014,tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah ToroLama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02Oktober 2019;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
    Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema BatuKallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahan olehFungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014, tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro LamaBatu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober2019;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 253 K/TUN/2014tumpang tindin dengan HGU PT Belunkut, sehingga harus dibatalkan, quodnon. ltu penarikan kesimpulan yang kasar, ridiculos, unjust dan semena mena;Para saksi fakta (Nur Salim, Hasibuan, Ahmad dan Ali, Ahmad Ahyar) yangadalah kepala desa dan rakyat di lokasi tanah terperkara, menyatakan padapokoknya :Nur Salim Hasibuan menyatakan bahwa setahu saksi sebelum masyarakatmenjual obyek sengketa kepada Aheng masyarakat telah menguasai lahansejak tahun 1980.Saksi Ahmad Kanali menyatakan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
290 — 165
  • .;7: Bahwa apabila dicermati dalam perkara a quo senyatanya telahterjadi tumpang tindin kepemilikan antara bidang tanah yang diklaimdimiliki oleh PENGGUGAT dengan bidang tanah yang dimiliki olehTERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2berdasarkan bukti kepemilikan yang telah diterbitkan oleh TERGUGATyakni objek sengketa perkara a quo sehingga sudah sepatutnya atassengketa tumpang tindih kepemilikan tersebut diselesaikan dulu melaluigugatan perdata di peradilan umum dimana mengenai sengketakepemilikan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 12-08-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.EMMIE T.H.A. WINOKAN
2.ALBERTUS STEFANUS MARIANUS
3.ADRIANA MARIA ALTE BAYA
4.ALFONSUS T.F.BAYA
5.ANGELA THERSIA HERMINA BAYA
6.ANTONIUS BAYA
Tergugat:
6.BUPATI BULUNGAN
7.YOHANIS RURUK
8.DEBORA MISI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN
145 — 54
  • BAYA APOEY dari mendengar cerita saja;Bahwa tanah milik Saksi tidak tumpang tindin dengan tanah milik Sdr.BAYA APOEY;Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang, DEBORA MISI (Tergugat III)berasal dari Tana Toraja;Bahwa DEBORA MISI (Tergugat III) tidak pernah menyampaikan kepadaSaksi kapan tanah tersebut selesai digarap;Bahwa Saksi tidak mengetahul apakah di daerah tanah milik Sdr.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 28 Oktober 2015 — - LILY SUPRIADI SUKARDI KADIR, S.Sos.,MM
84 — 17
  • pencairan anggaran APBD yang diterbitkan SPMnyaolehYUDHI EKWANTO,M.M. yaitu. pada tanggal 11 Mei 2011sebesarRp.288.702.500,00sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala BKPPD danpenggunaannya ada yang tidak sesuai ketentuan, namun pengelolaan anggarantersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, kecuali pembayaran honorarium kepadaSuryanto Tabanal sebesar Rp.2.945.250,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh limaribu dua ratus lima puluh rupiah) terjadi pada tanggal 19 Mei 2011, pembayaranhonorarium yang tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
161 — 102
  • TSK ada bataswaktu ini tidak status bebas bukan tersangka mungkin tidak merasatersangka mungkin dia bukan tersangka misalnya harus aktif orangmemerlukan keterangan ;Bahwa pencegahan keluar negeri itu kalau dilihat dari UU KPKpenyelidikan itu upaya paksa bukan tersangka setiap orang bisadicegah karena tahu karena tidak dilakukan sulit lagi kalau cari orangsudah keluar negeri masalah kerja sama dsb jadi lain persoalanmemanggil mencegah boleh harus diganti dengan caracara lain;Bahwa Pasal 50 tumpang tindin
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.Aguslan, S.H.
3.GIDEON GULTOM, SH
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.ARBIN NU'MAN, SH
6.IRWAN BAHARUDDIN, SH
7.Syahrianto Subuki, SH
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
1102 — 1702
  • Jalu Emas) kepada instansiisntansi terkait; Pihak pertama menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnyasecara moral dan materil terhadap masalah gugatam dari pihakmanapun juga yang berhubungan dengan kegiatan penambangan pihakkedua; Pihak pertama menyediakan lokasi 10 (Sepuluh) hektar dalambentuk peta blok yang masuk dalam areal Izin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH) serta menjamin tidak tumpeng tindin dengan peta bloklain; Pihak pertama menjamin pengembangan areal lokasi yang diJoint Operation (JO)
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2132 — 1219
  • Bahwa sesuai keterangan saksi Annas Maamun dimana atas saran GulatMedali Emas Manurung saksi Annas Maamun menanyakan Areal DutaPalma dan supaya tidak tumpang tindin dengan usulan revisi RTRW dariKabupaten Inhul dan Cecep menjelaskan dengan membuka peta,bahwa areal Duta Palma tidak tumpeng tindin dengan usulan dariKabupaten Inhul. kKemudian saksi Annas Maamun meminta Cecep Iskandarmemasukkan PT.Duta Palma kedalam revisi RTRW Propinsi Riau.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samsul Rizal, M.Eng.sebagai Ketua Program dan Pengelolaan Dana Hibah/BantuanBeasiswa untuk Jalur Pengembangan Daerah (JPD) serta sebagaiWakil Penanggung Jawab Program Cagurdacil, sehingga telahmenimbulkan tumpang tindih atau pertentangan hukum pada setiappertimbangan hukumnya Judex Facti Tingkat Pertama tersebut ;Tumpang tindin atau pertentangan hukum dalam pertimbanganhukum Judex Facti Tingkat Pertama mengakibatkan terjadipenggelapan hukum yang berlanjut hingga tingkat kasasi, sehinggaakibatnya
    mempertanggung jawabkan penggunaan danayang telah diserahkan oleh Terdakwa sesuai dengan usulanrencana penggunaan dana ;Kemudian terhadap pertentangan hukum tersebut dikuatkannyadengan dikesampingkannya perhitungan kerugian kKeuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh oleh Judex Facti TingkatPertama sebagaimana yang termuat di dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 259 sampai dengan halaman 263,sehingga membuktikan pertimbangan hukum Judex Facti telahterjadi penggelapan hukum dan saling tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
191 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seluruh Kerugian keuangan Negara Pembangunan Pasar AntasariBanjarmasin Rp 7.332.361.516,00 Pernyataan telah terbukti atas keempat terpidana tersebut tidak jelas, tumpang tindin seolaholahperkaranya berbeda ;Hal. 116 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/20162.
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
116 — 28
  • Nanang Mulkani) untuk membantumenyelesaikan masalah ini, namun sampai dengan mutasinya bapak NanangMulkani ke dinas pertambangan hanya berhasil memastikan bahwa rencanalahan pengganti di Desa Kadaman bermasalah dimana lahan yang sudah dibelidan diukur oleh Tergugat Ill ternyata tumpang tindin dengan masyarakat lain.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
268 — 371
  • Bahwa TERGUGAT VII menerbitkan sertifikat untuk PENGGUGAT.Sewaktu persoalan penggunaan lahan secara melawan hukumoleh TERGUGAT mencuat ke permukaan, PENGGUGAT telahmengajukan permohonan kepada TERGUGAT VII agar melakukanklarifiksi mengenai sengketa tanah antara PENGGUGAT danTERGUGAT . apakah TERGUGAT mempunyai hak atas tanahPENGGUGAT atau apakah TERGUGAT VII ada menerbitkansertifikat yang tumpang tindin dengan sertifikat TERGUGAT I.PENGGUGAT juga telah memohon agar dibuat plotting tanahPENGGUGAT
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara III Persero Diwakili Oleh : PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
170 — 122
  • kepemilikan Turut Terlawan IlatasTanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk ObjekSita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata HutanTanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannyapeninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas arealhutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan Il, dan dari peninjauanlapangan ditemukan terjadinya tumpang tindin
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-04-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
170 — 33
  • Yaitu,merupakan tujuan yang tidak berbeda dengan unitunit pemerintah lainnya.Bila demikian halnya, program yang dikembangkan untuk kegiatan CSR,nantinya akan tumpang tindin dengan kegiatan pokok (core business) badanusaha itu sendiri. Atau pun bila tidak, akan tumpang tindih (overlap) dengankegiatan lain yang pada hakikatnya tertuju untuk penyelenggaraan layananpublik yang menjadi tugas pemerintah.
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
95 — 51
  • putusan yangdijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun adabantahan (Verzet), banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij voorrad);Berdasarkan Posita gugatan PENGGUGAT cukup beralasanberdasarkan alat bukti yang ada dan telah diperiksa di Pengadilan ini Mohonkiranya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadil Perkara A qou inidapat menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi:DALAM PROVISI:1.Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Agou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 Juni 2016 — -AHMAD SAFI'I (Terdakwa) -DANI K. DAULAY, SH (JPU)
146 — 30
  • ASRUL dan gagalnya pembangunan KantorCamat tersebut disebabkan adanya tumpang tindin lahan tempatpembangunan Kantor Camat tersebut serta cairnya uang muka tanpaadanya pertanggung jawaban kegiatan pembangunan adalah bertentangandengan tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Direktur CV.