Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 42/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 8 Mei 2018 — PAUL BORIS ERIKSON SIRAIT MELAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta
5532
  • Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang HakTanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminankredit yang diagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.10.Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet
    Menyatakan dan menghukum Penggugat dalam Rekonpensi berhakmenjalankan Hak preferen / separatisnya sebagai pemegang haktanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atasjaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;10.
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/PDT.SUS/2010
PT. SULENCO BOULEVARD INDAH; PT. BANK OCBC NISP, TBK. (d/h. PT. BANK NISP, TBK).
134102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kedudukan Pemohon Pailit selaku kreditor separatis sekaligus sebagai pihakyang mengajukan permohonan pailit telah diatur dengan tegas didalam ketentuanpenjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai pihak yang dapat mengajukanpermohonan pailit, yang menyatakan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
    Khusus mengenaikreditor separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukanpermohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaanyang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan ;Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masingmasing kreditor adalahkreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 ;Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih"adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telahdiperjanjikan
Upload : 17-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/PDT.SUS/2011
SAJURI KARTIKA ISANTO, DKK.; TOMY BUNGARAM DAN DRA. IDA HARTONO, CS.
178148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan Pembatalan Perdamaian Perkara No.03/Pembatalan Perdamaian 2010/PN.Niaga.Jak.Pst. kurangpihak yang ditarik yaitu Kurator dan Krediturkreditur Konkuren dan Preferen yang merupakan pihakpihak yang melakukan perdamaian tertanggal 1 April2009 yang telah ditetapkan dengan Putusan PenetapanPerdamaian tertanggal 29 April 2009, ditambah bahwaPemohon Pailit tersebut melanggar kesepakatanPerdamaian tanggal 15 April 2009 yang diputuskan olehPengadilan Niaga tanggal 29 April 2009 disetujui oleh206
    dikabulkan akan terjadiacsio pauliana kembali terhadap budel pailit dan tidakbisa diadakan kembali perdamaian (homologasi)/Pasal 163Undang Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang,yang menambah kerugian Pemohon gugatan intervensi baikyang sudah atau belum dilaksanakan pembayaran hutangsesuai dengan kewajiban PT Intercon Kebon Jeruk dalamrangka pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut diatas dan mengakibatkan kerugian Para Kreditur Konkurendan Preferen
    Bahwa, jika para Pemohon Pailit gugatannya dikabulkansehingga PI Intercon Kebon Jeruk menjadi pailit akanberdampak luas terhadap perkembangan perekonomian,kepastian hukum bagi pencari keadilan bagi para Krediturkonkuren maupun preferen dan akan menjadi preseden yangtidak baik bagi perkembangan perekonomian Indonesia dankepastian hukum pada umumnya, kreditur konkuren danpreferen pada khususnya;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, PemohonIntervensi kelompok mohon kepada Pengadilan Niaga padaHal
    Kreditur pembeli kavling;Kreditur yang memiliki tagihan berupa uang;Kreditur preferen;Qa 00. Rainford selaku kreditur separatis;2) Bahwa Pemohon Pailit mendalilkan TermohonPailit telah melanggar perjanjian perdamaianberdasarkan putusan niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No.027/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 21K/N/2006, jo.
    No. 75PK/Pdt.Sus/2011berbeda yaitu:a) Kreditur pembeli kavling;b) Kreditur yang memilik itagihan berupa uang;c) Kreditur preferen;d) Rainford selaku KrediturSeparatis;2) Bahwa Pemohon Pailit mendalilkanTermohon Pailit telah melanggarperjanjian perdamaian berdasarkanputusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 027/PAILIT/2006/PN.NIAGAJKT.PST. jo.
Register : 30-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 529/Pdt.G/2016/PA.Klt
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
787
  • mempunyai hutang kepada Tergugat II sebesar RPp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) dan objek sengketa tersebut masih terikat hak tanggungankarena adanya hutang kredit dengan pihak Tergugat II (Bank Permata) sebagaikreditur;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Komisi Teknis YustisialDirektorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2016 angka 2 yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara inimenegaskan bahwa oleh karena pemegang hak tanggungan sebagai kreditur,preferen
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 22 Nopember 2016 — MUHAMMAD MUKSIN,dkk KRT.CHRISNA ATMADJI,SE.M.Kom (CV. GLOBAL SOLUTION CONSULTANT) ,dkk
7413
  • Hak Tanggungan adalah hak jaminan ... untuk pelunasan utangtertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditortertentu terhadap kreditorkreditor lain.Oleh karena itu hak preferen ada pada Turut Tergugat terhadap hartakekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalahdiutamakan (droit de preference), prinsip hukum jaminan mana antara lainditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.
    Konsekuensi dari berlakunyaprinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusilelang atas harta kekayaan tersebut yang dimohonkan oleh pemegang haktanggungan (dalam hal ini yaitu Turut Tergugat), maka Kreditor Preferen lahHal 24 dari 54 Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PN.Smg.yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hinggaterlunasinya tagihan piutangnya dalam hal ini yaitu Turut Tergugat.Menurut pendapat dari Prof. DR.
Register : 06-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Skh
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD MAARIF KHOIRUDDIN
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
8815
  • Sertifikat Hak TanggunganNo. 06536/2015 tanggal 09112015 ;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbuktidengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat HakTanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya SertifikatHak Tanggungan;Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G//2018/PN.SkhBahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutdiatas maka TERGUGAT I mempunyai hak preferen
    Bahwa perlu Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;9.
    Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutdiatas maka Tergugat mempunyai hak preferen atas jaminan gunakepentingan pelunasan kredit dari pihak yang kreditnya dijamin olehPenggugat hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/Pdt/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — M. ARIELAL FATHONIE, S.IP. VS PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Yogyakarta, diwaliki oleh Arif Suwasono, S.E., M.M., selaku Pemimpin Kantor Wilayah Yogyakarta
4830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang HakTanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atasjaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;10.Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biayaperkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet)
Putus : 29-08-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO), LAWAN ANGGI GITAHARANI, SH., Dkk
1698797
  • Tetap diakui PKPU Termohon;Hal.5 Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga SbyJo No. 5/Pdt.SusPKPU/2014/PN Niaga SbyBahwa dalam proses PKPU tersebut juga Supplier/Vendor CV ALEXSUPRAPTONO GROUP (PEMOHON PEMBATALAN PERDAMAIANIl), telah mengajukan tagihan dan telah diverifikasi kedalam DaftarPiutang Tetap Diakui PKPU Termohon;Bahwa proses PKPU telah tercipta perdamaian antara TERMOHONPEMBATALAN PERDAMAIAN dengan seluruh Kreditornya baikKreditor Separatis, Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen
Register : 23-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA LIMBOTO Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Lbt
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11828
  • BankRakyat Indonesia (Tbk) unit Limboto(Tbk), dimana pemegang hak kebendaantersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang hak privilege (HakIstimewa) sebagai Kreditur Preferen, yang harus diutamakan haknya atasHalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Lbt.harta yang dijadikan jaminan tersebut.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2882 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — HAMIDAH Binti H. HAMID lawan ENDANG ASTUTI, DK dan TEUKU IRWANSYAH, SH
9065 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2882 K/Pdt/201618.Bahwa mengingat Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidakdimungkinkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta yang dimilikinyauntuk pelunasan hutang, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapatmenetapkan dan menyatakan jika kemudian diketahui keberadaannya, makaharta benda yang bernilai ekonomi milik Tergugat Il untuk menjadi bebanhutang dengan kedudukan didahulukan (preferen) yang wajib dibayarkepada Penggugatsenilai kerugian materil dan immateriil Penggugat;Bahwa
    Menyatakan dan menetapkan jika Tergugat Il diketahui keberadaannyakemudian, maka harta benda yang bernilai ekonomi milik Tergugat Il untukmenjadi beban hutang dengan kedudukan didahulukan (preferen) yang wajibdibayar kepada Penggugatsenilai kerugian materil dan immateril Penggugat;10.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksasebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatanapabila Tergugat dan Tergugat Il lalai dalam melaksanakan isi putusandalam perkara ini
Register : 09-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 95/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : DEWI ENDAH SETYANINGRUM Diwakili Oleh : ANDRI. SH CN
Terbanding/Tergugat I : YUANTO PRATOMO
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT GAMPING ARTHA RAYA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
Turut Terbanding/Penggugat II : HUSNI RAHMANTO
Turut Terbanding/Penggugat III : ENI NUR UTAMI
16894
  • Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 10 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

    - Menetapkan secara hukum Para Tergugat Rekonpensi dapat bertindak sebagai Peserta Lelang jaminan kredit nomor 18 pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustika Rahaju, SH yangmemiliki hak untuk didahulukan (Preferen

    Bahwa terhadap Para Tergugat Rekonpensi dapat bertindak sebagaiPeserta Lelang jaminan kredit nomor 18 pada tanggal 20 Oktober 2017yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustika Rahaju, S.H. yang memiliki hakuntuk didahulukan (Preferen) berdasarkan putusan Pengadilan inidibandingkan Peserta Lelang lainnya;Berdasarkan halhal tersebut diatas dan berdasarkan alat bukti yangakan kami ajukan pada waktunya nanti, maka kami mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pemeriksa perkara perdataHalaman
    Menetapkan secara hukum Para Tergugat Rekonpensi dapat bertindaksebagai Peserta Lelang jaminan kredit nomor 18 pada tanggal 20 Oktober2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustika Rahaju, S.H. yang memilikihak untuk didahulukan (Preferen) berdasarkan putusan Pengadilan inidibandingkan Peserta Lelang lainnya;8.
    Bukti T IlI1)tanggal 10 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL tentunyadapat dikabulkan dengan mempertimbangkan dari petitum angka 7 bahwaPara Tergugat Rekonpensi dapat bertindak sebagai peserta Lelang JaminanKredit Nomor. 18 pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat olehNotaris/PPAT Mustika Rahaju, SH., yang memiliki hak untuk didahulukan(Preferen) tentunya harus dilaksanakan dengan win win solutiomsebagaimana dipertimbangkan
    Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Putusan Pengadilan NegeriBantul, Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 10 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap melalui perantaraan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Menetapkan secara hukum Para Tergugat Rekonpensi dapat bertindaksebagai Peserta Lelang jaminan kredit nomor 18 pada tanggal 20 Oktober2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mustika Rahaju, S.H. yang memilikihak untuk didahulukan (Preferen
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/Pdt/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA, diwakili oleh Ketua Umum, Budiman Gandi Suparman VS HERYANTO TANAKA
1081526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 10/Pdt.SusPKPU/2015/PNNiaga Smg, dimana piutang Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tersebuttidak dijamin dengan hak kebendaan tertentu dan termasuk dalam lingkuppermasalahan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi adalah kreditorkonkuren atau bukan kreditor separatis maupun kreditor preferen
Putus : 20-12-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Ag/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai hartabersama hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi, oleh karena dengan dijadikannya harta tersebut sebagaijaminan utang yang dilakukan dalam perkawinan PenggugatKonvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga secara hukum hakkebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yangdalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Pesero)berkedudukan di Jakarta, di mana pemegang hak kebendaantersebut berdasarkan ketentuan hukum pula, memegang hakprevilage sebagai kreditur preferen
    BankTabungan Negara (Pesero) berdudukan di Jakarta di manapemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukumpula, memegang hak previlage sebagai kreditur preferen, yang harusdiutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut,maka oleh karenanya pula pertimbangan hukum Judex Facti terkaitHal 17 dari 23 hal. Put.
Putus : 24-06-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434 K/Pdt/2021
Tanggal 24 Juni 2021 — MUKHAMMAD TRI ADE PUTRA, S.T., VS PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL SOLO,, DKK
9942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peringkat sebesar Rp1.885.000.000, (satu miliardelapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);Menghukum Jergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar total outstandingkepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp9.009.258.361(sembilanmiliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluhsatu rupiah) seketika dan sekaligus, di luar bunga, denda, dan biayabiayayang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian;Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi berhakmenjalankan hak preferen
Putus : 25-01-2007 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782K/PDT/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — PT. BANK DUTA, ; MAKSUM, NY. SITI AISYAH,
6851 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata dalam Akta PemberianHak Tanggungan No. 596/Pasar Rebo/1996 tanggal 7 Oktober 1996 berikutGrosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan No. 1061/1997 tanggal 20 Juni1997 dan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 652/Kramat Jati/1996tanggal 8 Oktober 1996 berikut Grosse Akta Sertipikat Hak Tanggungan No.6026/1996 tanggal 2 Januari 1997, sehingga secara hukum PemohonKasasi semula Pembanding dahulu Terlawan adalah berkedudukansebagai Pemegang Hak Tanggungan yang sah dan patut untukdidahulukan (Pemegang Hak Preferen
    quoharus tetap dinyatakan sah dan melekat atas % (setengah) bagian dariobyek perkara a quo yang menjadi bagian Turut Termohon Kasasi dahuluTurut Terbanding semula Terlawan II, sedangkan terhadap Penetapan SitaEksekusi atas obyek perkara a quo juga hanya berlaku untuk 2 (setengah)dari obyek perkara a quo yang menjadi bagian Turut Termohon Kasasidahulu Turut Terbanding semula Terlawan Il, karena secara hukumPemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terlawan adalah pihakberitikad baik yang mempunyai hak preferen
Register : 22-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Sak
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Siak
Tergugat:
1.WASIRAN
2.NARMI
2632
  • SiakKabupaten Siak Sri Indrapura tanah lahan kebun dengan bukti kepemilikan SHM No. 1150 atasnama Narmi yang terletak di Desa Merempan Hulu Kecamatan SiakKabupaten Siak Sri Indrapura;Asli bukti SHM No. 166 an Narmi, SHM No. 265 an Narmi, SHM No. 1148an Wasiran, SHM No. 1149 an Wasiran dan SHM No. 1150 an Narmidisimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;Bahwa terhadap agunan tersebut di atas telah dilakukan Pengikatan HakTanggungan Peringkat Pertama dimana Penggugat sebagai pemeganghak preferen
    Copy dari Asli Sertpikat Hak Tanggungan No.655/2019tanggal 01 Juli 2019Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa benar Telah dilakukan pengikatan hak tanggunganperingkat pertama terhadap agunan Bukti P5 s/d Bukti P9 diamanPenggugat sebagai pemegang hak preferen dan hak eksekutorial berhakuntuk melakukan pelelangan umum hak tanggungan apabila ParaTergugat wanprestasi6. P12.
Putus : 16-12-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3599 K/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — Drs. SUGIHARTO DK VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PUSAT JAKARTA cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAH JAWA TENGAH cq. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG SRAGEN DKK
388193 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan dan menghukum Penggugat dalam Rekonvensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang HakTanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atasjaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi;10.Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet
Register : 29-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 87/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BANK PANIN Tbk Diwakili Oleh : ELLEYSA PRAJAWATI
Terbanding/Tergugat I : Hj. RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD RIFANI
Terbanding/Tergugat III : Hj. NUN KHAIRINAH
Terbanding/Tergugat IV : H.JAMIL SYAMSUDDIN
Terbanding/Tergugat V : Hj. MAISARAH
Terbanding/Tergugat VI : Hj. SALWA,S.Kom
20547
  • amarputusan permohonan sita jaminan ditolak, sehingga tidak serta merta ketentuanpasal 1311 KUH Perdata diterapkan disini, kecuali terhadap harta milik pribadiTerbanding I,Il semula Tergugat I, II;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pihakperbankan harus benarbenar menerapkan prinsip kehatihatian bank dalampemberian fasilitas kredit dan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan harusditaati dan dipedomani sehingga pihak bank berada dalam posisi sebagai krediturseparatis atau preferen
Register : 15-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 36/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 6 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6554
  • Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT TJK.sebagai perbuatan melawan hukum, kekeliruan terletak pada cara yangdilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, sehingga kemudian setelahputusan a qua inkracht dan dieksekusi maka saat itu juga Pembanding semulaTergugat masih mempunyai hak untuk menarik obyek jaminan sesuai proseduryaitu melalui Pengadilan, dalam hal demikian maka bertentangan dengan asassederhana, cepat dan biaya ringan; Menimbang, bahwa status dan kedudukan sebagai Kreditur preferen atauyang diutamakan
Register : 08-12-2010 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 731/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Desember 2011 — JEFFRY Y SINAGA, SH., M E L A W A N: PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA FINANCE CENTER, PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk (BII),
196102
  • W80013102 (Bukti T8)memiliki hak Preferen (untuk didahulukan), sehingga mempunyaihak yang mutlak atas barang tersebut ;e Surat kuasa menarik dan menjual kendaraan antara Penggugatsebagai Pemberi Kuasa kepada Tergugat sebagai penerimakuasa.
    Pemberian ini disertai dengan pemberian Hak Subtitusi,dimana dalam Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan ini,Tergugat sebagai Pemegang Hak Preferen dapat mengambillangsung kendaraan yang dipakai Penggugat (Pemberi Kuasa)dengan spesifikasi kendaraan roda empat jenis Minibus, MerkDaihatsu Taruna F500RV, tahun 2000, warna biru metalik, No.Rangka MHKTDRVHDYKO001809, No.
    dengan Putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap, maka karena Penggugat telah ciderajanji, Tergugat mempunyai hak untuk menarik menjual bendayang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasannya sendiridan mendasarkan pada Surat Kuasa Menarik dan MenjualKendaraan antara Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepadaTergugat sebagai Penerima Kuasa, Pemberian Kuasa inidisertai dengan pemberian hak substitusi, dimana dalam SuratKuasa menarik dan menjual Kendaraan ini, Tergugat sebagaipemegang Hak Preferen