Ditemukan 431 data
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesepakatan antara paraPENGGUGAT dengan Panwaslu Kabupaten Mentawai, PENGGUGAT menyampaikan bahwa Surat itu dibuat karena ada permintaan dariBawaslu Sumatera Barat melalui Panwaslu Kabupaten KepulauanMentawai terhadap permasalahan surat suara yang tercampur setelahpara PENGGUGAT mengatasinya pada saat pemungutan suara tanggal9 April 2014;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, PENGUGAT menerima keputusanBawaslu Sumbar untuk meneruskan adanya pelanggaran kode etik keDKPP sesuai dengan Kajian Temuan Nomor 20/LP/PILEG
159 — 161
Lalu ini dijadikan alasan baru dan terjadilahRapat Harian DPP PPP pada tanggal 9 September 2014, agenda rapatharian itu adalah evaluasi Pileg, Pilpres dan pembentukan panitiaMuktamar, lalu Pak SDA menyampaikan karena saya sudah ditetapkansebagai tersangka maka saya ingin meletakan jabatan saya melalui forumMuktamar, maka Muktamar kita percepat, lalu Pak Suryadharmamengatakan berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 51 ayat (2) Muktamarselambatlambatnya diselenggarakan setelah satu tahun pemerintahan barudibentuk
Lalu begitu rapat dibuka itusuasananya masih tenang karena agendanya masih evaluasi Pileg danPilpres, lalu agenda lainnya penetapan Muktamar dan Panitia Muktamar.Diberikan kesempatan pertama kepada Suharso Munarfa untukmemaparkan karena beliau adalah ketua bidang pemenangan pemili, lalusetelah dijelaskan tibatiba dia langsung menyampaikan situasiterkiniterkait Pak SDA ditetapbkan sebagai tersangka, karena pada tanggal 22 Meisebelumnya Pak SDA ditetapkan menjadi tersangka.
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
227 — 63
Program Indo Utama pernah mendapatkan pekerjaan di DinasKomunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu:pekerjaan pembuatan Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) yangdipergunakan untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan PemilihanLegislatif (Pileg).
Panglima Sudirman KecamatanPurworejo Kota Pasuruan untuk menawarkan pekerjaan pembuatan aplikasiyang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) danPemilinan Legislatif (Pileg), pada waktu itu Saksi MOCHAMAD CHUNAIFI jugamenyampaikan Bahwa benar Saksi menerangkan sanya Saksi tidak perluHal. 71 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Sbymelaksanakan pekerjaan tersebut karena Saksi MOCHAMAD CHUNAIFI telahmemiliki tenagatenaga harian lepas yang dapat melaksanakan pekerjaanpembuatan
tidak tahu besarnya uang lembur yangdiberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi Sistem PerhitunganSuara (SITURA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, karena SaksiMUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom tidak pernah melaporkan keterdakwa .Bahwa benar terdakwa menerangkan mengetahui ternyata aplikasi SistemPerhitungan Suara (SITURA) tersebut dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas(THL) sejak tanggal 17 April 2019 ketika aplikasi tersebut telah digunakanuntuk perhitungan suara dalam Pilpres dan Pileg
82 — 17
Kabupaten kapuas bersama dengan Sekretaris denganmengeluarkan surat rekomondasi yang ditujukan kepada DPRDKabupaten Kapuas, habis itu saksi tidak tahu lagi sampai dimana prosesselanjutnya, karena saksi tidak ada menerima tembusan surat dari prosesPAW terdakwa tersebut;Bahwa yang menetapkan pengganti dari terdakwa sebagai Anggota DPRDKabupaten Kapuas periode tahun 20092014 tersebut yakni JainalSosanto adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berdasarkanurusan perolehan suara terbanyak pada pileg
sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa karena saksi samasama anggotaPartai Demokrasi Kebangsaan Cabang Kabupaten Kapuas dan saksilahyang yang duusulkan untuk menggantikan Antar Waktu terdakwa sebagaianggota DPRD Kabupaten kapuas periode tahun 20092014, tapi tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga kerana perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan isiberita acara pemeriksaan dimaksud serta tidak ada yang dirubah lagi;Bahwa pada Pileg
125 — 225
sambil mengangkat tangan denganmengacungkan 2 (dua) jari (jari telunjuk dan jari tengah), sedangkan kesadaran Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 66 dari 79atas kehendak Para Terdakwa mengacungkan 2 (dua) jari tersebut, tidak dapatdipisahkan dari kKesadaran atas pengetahuan Para Terdakwa, bahwa 2 (dua) jari(jari telunjuk dan jari tengah) yang mereka acungkan tersebut adalah simbol yangidentik sekaligus juga sering digunakan oleh setiap peserta pemilihan umum, baikpilkada, pileg
1.RIZAL SANUSI, SH
2.I PUTU NURIYANTO, SH
3.TATA HENDRATA, SH
4.I GEDE HADY SUNANTARA
Terdakwa:
I Wayan Sarjana Als Pak Kayun
123 — 62
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa saksi adalah pelapor tindak pidana pemilu yaitu dengan sengajamelakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilin menjadi tidakbernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suaraatau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang terjadi pada saatPemilu Pilpres dan Pileg di TPS 29 Delod Peken, yang bertempat di SD 4Delod Peken, Kec./Kab.
364 — 179
Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sikap netral dalam situasi suhu politikNegara mendekati Pileg dan Pilpres tahun 2019.Menimbang, bahwa Terdakwa setelah meneliti dan mempertimbangkanhalhal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwatuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang menuntut agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah terlalu berat dikarenakanTerdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya sehingga perlu diperingan
29 — 16
Fakta yangsesungguhnya Saadia Gea kenal dengan Goozatulo Lase yaitupada saat PILEG tahun 2014 dimana SAADIA GEA sebagai CalonLegislatif dan Goozatulo Laselah yang ikut membantu Saadia Geadalam pencalonannya.e Kesimpulan Keterangan saksi di persidangan, mayoritas saksimenjelaskan bahwa terhadap tanah objek sengketa a quo adalahmilik BUDIATO GEA cq. ahli warisnya dengan didukung buktiyang otentik.C.
71 — 20
Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan -------- Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG ; ---------------------------------------------33. SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. ANTON YULIONO, SH ; -------------------34. SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. ACH.
Temprina Media GrafikaSurabaya)DES EITG, 8 anna nnnnnn nnn nn nnn nmin nnn naman nnnannnnnamenanannmenanan annem annaAsli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota ; BAPP Nomor : 18/BAPP/PPHP/III/2016 ; BAST Nomor : 14/BAST/PPHP/III/2016 ; Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG ; SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin TeguranTertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagaiKasubbag Hukum) atas nama
87 — 16
; Bahwa pencalonan legislatif pada tahun 2009 dan 2014 adalahsuatu langkah yang diambil Tergugat Rekonvensi tidak lain tidak bukanuntuk keluarga, atas alasan tersebut Tergugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi sepakat maju di PILEG; Bahwa atas dasar cara berfikir dalam Jawabannya PenggugatRekonvensi, kenapa tidak dari duhulu mempunyai pikiran tersebut dalamJawaban Penggugat Rekonvensi nomor 5;Hal. 30 dari 108 hal.
183 — 64
pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilihan legislatiftahun 2014 sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lampung Barat pada tanggal 20, sampai dengan 22 April2014 di Aula kantor Bupati Lampung Barat dan dibantu olehsekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dandihadiri oleh saksi partai politik, Panitia Pengawas Pemilihan UmumKabupaten Lampung Barat dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatansekabupaten Lampung Barat;Bahwa dasardasar hukum pelaksanaan pleno rekapitulasi pileg
64 — 11
bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh KetuaMajelis, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan beberapa pertanyaankepada Saksi Tergugat tersebut yang pada pokoknya dijawab oleh Saksipertama Tergugat sebagai berikut: Bahwa Tergugat mempunyai 8 (delapan) orang bersaudara; Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini yang menanggungbiaya hidup orang tua Tergugat adalah Tergugat; Bahwa Saksi kenal dengan saudara kandung Tergugat yangbernama Ipul; Bahwa benar, dulu Ipul pernah menjadi kepala desa, namunsejak Pileg
NOFWANDI, SH
Terdakwa:
SUGENG DWI PURWANTO Als IWAN Bin SYAHRIAL
116 — 43
SUDIRMAN DUITNYABANYAK HABIS KARENA SETELAH PILEG TAHUN 2019 INIIANYA TAK ADO KOJO LAI dan setelah mendengar pengakuandari terdakwa tersebut saksi langsung keluar dan saat hendakkeluar saksi berpapasan dengan Sdr. ABDUL NASIB, SE dan saksitidak tahu lagi apa yang terjadi didalam ruang kantor KPU kab.Pelalawan.Dan setelah itu sekira jam 16.00 Wib saksi lihat temanteman lain sudah bubar dan saksi kembali ke sorek bersamadengan sdr. ANTON sedangkan Sdr. SUGENG kembali bersamadengan Sdri.
Pada tahun 2009 saksi mulai bergabung di SkretariatPPK Pangkalan Kuras, kemudian sejak tahun 2018 saksi bergabungmenjadi anggota PPK Pangkalan Kuras, dan saat ini juga saksimenjadi anggota PPK Pangkalan Kuras dalam pemilihan Pilpresdan Pileg, dimana saksi ditunjuk/diangkat sebagai anggota PPKoleh pihak KPU Kab.Pelalawan sesuai dengan Surat Keputusannomor: 19 / PP.O5.IKpt/1405/KPUKab/III/2018 Tentang PenetapanHalaman 109 dari 199 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plwdan Pengangkatan Anggota Panitia
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
112 — 29
Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum UniversitasPasundan (UNPAS) Bandung, spesialisasi bidang studi Hukum Acara.Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN GrtSelain itu, selama ini Ahli concern di bidang Sengketa Hasil Pemilutermasuk Pileg. Bahwa selain itu Ahli juga menjabat sebagai Tim Konsultasi Hukum KPUPropinsi Jawa Barat. Bahwa secara umum, Ahli pernah diberikan resume terkait perkara a quooleh KPU Kab. Garut termasuk ada juga dari Komisioner KPU Jawa Barat.
140 — 32
Setelah mendapatpenjelasan lalu Slamet Poniman dan Ahmadun pulang;Bahwa saksi kenal dengan Yanuelva Etliana sejak tahun 2008 terakhir bertemubulan Juni 2010;121Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kendal pernahbekerjasama dalam pengadaan barang dan jasa dengan Yanuelva Etliana selakupemilik CV Enhat untuk beberapa kegiatan pengadaan barang jasa pada KPUKendal, antara lain :Tahun 2008e Pekerjaan pengolahan data pemilih dan cetak DPS Pileg 2009 mulai 17 April2008 sebesar Rp. 25.243.760
,.e Pengadaan kendaraan roda 2 tanggal 6 Nopember 2008 s/d 5 Desember 2008sebesar Rp. 66.000.000,.e Pekerjaan pengolahan data pemilih dan cetak DPT Pileg 2009 tanggal 4Desember 2008 s/d 10 Desember 2008 sebesar Rp. 72.209.100,.e Pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit tanggal 4 Desember2008 s/d 10 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,.Tahun 2009e Pengadaan leaflet dan sticker tanggal 28 Januari 2009 s/d 3 Februari 2009sebesar Rp. 36.351.000,e Pengadaan sticker sosialisasi DPS tanggal
KRESNO ANTO WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
1.LIBRATA NABABAN
2.ARDIRAWINATA NABABAN
292 — 606
borobudur jakarta dan saksimembenarkan dokumentasi foto tersebut;makna salam metal yang saksi tunjukkan pada saat dibawa dandiperiksa oleh penyidik kpk yaitu walaupun saksi sudah dipecat daripdip dan karena saksi sudah bergabung selama 20 tahun namun saksitetap setia dengan pdip;saksi sebagai bupati sekaligus ketua dpc tingkat kabupaten purbalinggadi bebankan potongan resmi gaji Sebesar rp2,5 juta untuk partai, adaiuran wajib dan juga punya tanggung jawab untuk memenangkanprogram partai yaitu pilpres, pileg
(prima) dengan Hal 81 dari 218 No Putusan No 63/Pid.SusTpk/2018/PN Smg nomor kartu: 6..3221 pada tanggal 4 juni 2018 pukul14:04:35 sejumlah rp 2.500.000 dengan saldo rp407.950.741. bb no. 541 (Satu) buah bukti slip setoran bprs buana mitra perwiradengan nomor rekening 1120105698 atas nama Nh. tasdi,sh, mm sejumlah rp 1.291.500.000, pada tanggal 20 april2018. bb no. 561 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama rockydjungdjunan terkait bantuan untuk memilih sena akbarkartika dewantara dalam pileg
62 — 14
Bahwa saksi mengetahui adanya program hibah tersebut dari AY MISBAHpada saat kunjungan silaturahmi (Pileg Tahun 2014 Kota Banjar). Bahwa saksi tidak mengetahui untuk lebih jelasnya tentang prosedurpenyaluran saksi hanya membuat proposal pengajuan hibah dan menunggupencairan dana hibah. Untuk penggunaan dana Hibah saksi hanyaPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 4menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan rencana dalam proposalpengajuan.
89 — 20
terkaitpenggunaan dana Tambahan uang persediaan (TUP) Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Jambi TA 2013 untuk kepentingan pribadi terdakwaABDUL SYUKUR sebesar Rp. 255.612.000,;Bahwa sisa dana TUP sebesar Rp. 255.612.000,00 tersebut seharusnyadigunakan untuk membiayai kegiatan operasional PPK dan PPS, namuntidak diserahkan kepada pihak PPK dan PPS dan digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa ABDUL SYUKUR;Bahwa tim pemeriksa juga menemukan anggaran yang dikelola olehbendahara KPU kota Jambi dalam tahapan Pileg
72 — 22
Bahwa saksi diangkat selaku Staf pada Sekretariat Panwaslu KabupatenTabalong sebagaimana Surat Petikan Keputusan Bupati Tabalong Nomor :821/002KEP.SV/BKD, tanggal 09 Januari 2013 dan saksi mulai aktifmelaksanakan kegiatan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Tabalong sejakbulan Maret 2013 untuk kegiatan Pemilukada Kabupaten Tabalong tahun2013 dan persiapan Pileg tahun 2014.
Bahwa isi dari Kontrak mengenai sewa Meubelair tersebut karena fasilitaskerja belum ada sedangkan tahapan Pileg dan Pilkada sudah mulaisehingga di bulan Maret tersebut Komisioner Panwaslu KabupatenTabalong dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Tabalong memutuskanuntuk membeli kelengkapan Meubelair antara lain : 10 (sepuluh) unit meja dan kursi kerja, harganya saksi lupa, belidaerah agung dengan menggunakan uang pribadi saksi; 3 (tiga) unit lemari kayu, harganya saksi lupa, beli daerah agungdengan menggunakan
66 — 16
Bahwa untukkelengkapan proposal saksi hanya menyerahkan fotocopy KTP pengurus, daftarpengurus kelompok dan fotocopy buku rekening Kelompok MUDA ABADI.Bahwa saksi mengetahui adanya program hibah tersebut dari AY MISBAH padasaat kunjungan silaturahmi (Pileg Tahun 2014 Kota Banjar).Bahwa saksi tidak mengetahui untuk lebih jelasnya tentang prosedur penyaluransaksi hanya membuat proposal pengajuan hibah dan menunggu pencairan danahibah.