Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT. 45RUPSLB TANGGAL 3 JANUARI 2013 SAH DAN SESUAI UUPT DANANGGARAN DASAR PT SBTIL KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPSLB TERSEBUT SAH DAN SESUAI HUKUMBahwa, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dikatakan Penggugat pada angka 9dan kemudian diulangi pada angka 12 dan 13 a.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskanbahwa tidak ada satu pun pasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yangmenyatakan bahwa semua anggota Dewan Komisaris harus menandatanganiundangan RUPSLB untuk membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telahbertindak secara bersamasama sebagai sebuah majelis, sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.

Hal ini karena RUPSLB tersebut diadakan dalam rangka memenuhiketentuan Pasal 106 ayat 4 dan ayat 5 UUPT.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak berlaku terhadap RUPSLB tanggal 3 Januari 2013, seperti dinyatakanoleh Penggugat.

UUPT), bagaimanamungkin perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang melawan hukum sepertiyang didalilkan oleh Penggugat.

sebagai pemegang saham bulan Januari 2020,sehingga perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat dalam perkaraini.Jika Penggugat merasa dirugikan, padahal tidak, dalam UUPTPasal 62 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak meminta kepadaPerseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yangbersangkutan tidak menyetujul tindakan Perseroan yang merugikanpemegang saham atau Perseroan...dst, dengan demikian, PengadilanNegeri Malang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini, karena UUPT

UUPT a quo Penggugat diberi hak untukmenyelesaikan perkaranya dengan PT Selecta dengan jalan menjualsahamnya kepada PT Selecta dengan harga yang wajar, untuk itu,persoalan antara Penggugat dengan Perseroan telah selesai dankapasitas Penggugat untuk mempermasalahkan persengketaan denganPerseroan dalam perkara ini adalah tidak sah, serta mohon kepadaPengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlig4

Perseroan adalah perkarainternal yang dapat diselesaikan secara internal dengan OrganPerseroan;(6) Penggugat jika tidak sepakat dengan pelaksanaan RUPS,Penggugat diberikan hak oleh UUPT untuk menjual sahamnyaHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlgkepada Perseroan, sehingga Penggugat tidak dirugikan olehPerseroan;(7) Halhal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugattelah dipenuhi dalam RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LBTahun 2020;(8) Dalam Penjelasan 61 Ayat (1) UUPT

telah menentukan bahwa ADPerseroan dapat mengatur sahamsaham dengan hak suara dansahamsaham tanpa hak suara (vide UUPT Pasal 84 ayat (1) danPenjelasaannya);Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN MIigBahwa AD PT Selecta telah mengatur hak suara pemegangsaham PT Selecta yang memiliki 10 (Sepuluh) saham atau lebih,yakni saham ke1 s.d. saham ke10 diberikan/dikeluarkan denganhak suara, sedangkan saham ke11 dan seterusnya, dikeluarkantanpa hak suara, sebagaimana diatur dalam

Sangat tidak lazimdalam UUPT dan AD PT Selecta serta praktikpraktikPerseroan. Apa dasarnya? Siapa yang harusmenyelenggarakan karena Para Tergugat sudahdiberhentikan dengan pemberian pelunasan dan pelepasantanggung jawab? Apakah Penggugat bersedia membiayalsecara pribadi? Sementara dalam petitum Penggugat telahpula mengakui bahwa masa jabatan Para Tergugat telahhabis.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan mendasarkanpada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang padapokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yangbersamasama mewakili 1/10 atau lebih Pemegang Saham dapat memintadiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79 ayat(2) UUPT :Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

, berbunyi sebagaiberikut :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat(5) UUPT, Pemohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB dariDireksi Termohon;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTermohon, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,Pemohon kemudian mengajukan permintaan penyelenggaraan

RUPSLBkepada Dewan Komisaris Termohon, sebagaimana termuat dalam SuratNomor 025/LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang dikirimkanoleh Pemohon melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTermohon pada tanggal 18 Maret 2020.Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, berbunyi sebagaiberikut :(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a.

SEMARKENCANA secara sumir telah terpenuhi dan karenanya terbukti Pemohonmemiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPSLB dansesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT, maka Pemohonmengajukan permohonan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinonguntuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon danmemberikan izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB.Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT, berbunyi sebagaiberikut :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka Pemohonjuga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dapat menetapkanPemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon;Selengkapnya kami kutip ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai :a.

80 ayat 2 UUPT, Ketua PengadilanNegeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Para TermohonHalaman 3 dari 19 hal.

Bumi Ulu Talo, juga mendasarkan pada Pasal 80ayat (2) UUPT. Adapun Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi:Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;2.1.

Penetapan perubahan anggaran dasar; Vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide: Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);Pengurangan modal perseroan; vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);Persetujuan rencana tahunan; Wide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; ( vide:Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporanoa0keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; ( vide:Pasal 69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; de:Pasal 94 juncto Pasal 105juncto Pasal 111 UUPT):j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; Vide. Pasal 127 ayat (1) UUPT)3.2.

Pasal 111 UUPT. Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

Bahwa PEMOHON' mengajukan Permohonan a quo denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebihPemegang Saham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebihpemegang Saham dapat meminta diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT berbunyi sebagaiberikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON' kemudian

(5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atauBahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telah menerimasurat tersebut tanggal 15 Maret 2019 maka Dewan KomisarisTERMOHON wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelan surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 30 Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT;Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbunyi

sebagaiberikut:(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aquo

pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Pasal 106 Ayat (6) UUPT: RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Faktanya, RUPSLB PT.

PenjelasanPasal 21 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa dalam hal permohonan tetapdiajukan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) wajibmenolak permohonan tersebut. Namun kenyataannya Tergugat tetapmemberikan persetujuan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar ataubertentangan dengan UndangUndang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (9)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007.

Sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Pasal 21 ayat (1) UUPT menyebutkan :Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ;Pasal 21 ayat (2) UUPT menyebutkan :Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a.

KodecoTimber telah melampaui ketentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuaiPasal 21 ayat (9) berikut penjelasannya karena didasarkan padapertimbangan adanya ketentuan UUPT yang mengatur agar perseroanterbatas yang telah berbadan hukum wajib menyesuaikan anggarandasarnya dengan UUPT dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejakberlakunya UUPT adalah tetap tidak dapat dibenarkan dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

UndangUndangPerseroan Terbatas (UUPT) sama sekali tidak memberikan dispensasikepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk mengabaikan Pasal21 ayat (9) UUPT, apalagi meloloskan suatu akta yang salah ataupenyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihatPasal 27 huruf a UUPT) ;UUPT mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus2007, dengan demikian jangka waktu bagi perseroan terbatas yang telahberbadan hukum untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPTHal

Suatu akta atau RUPS yang salah dan bertentangan denganketentuan anggaran dasarnya tetap harus ditolak persetujuannya (lihatPasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a UUPT) ;Hal ini semakin jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan dokumen di atas, tidakterbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat sebagaimana Pasal 67(1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan.

Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebihdahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.Kami kutip pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegangsaham sebagai dividen.Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat IIdan Tergugat Ill untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat .76.UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dandapat dialinkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dananggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatanTergugat Il.

Tergugat IH. dan TergugatIVyang memenuhiunsurkesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT2007.

Pasal 61 UUPT, oleh karena itu patut dinyatakan PengadilanNegeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan inisehingga dengan demikian keseluruhan dalil (posita) maupun petitum butir 1s/d butir 10 gugatan Penggugat harus ditolak;Akta Nomor 116 Tanggal 25 Juni 2014 Adalah Akta Hasil RekayasaPenggugat Yang Dibuat Tidak Melalui Mekanisme Yang Benar ArtinyaTidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar Perseroan Dan UUPT:29.

Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan denganasas kepatutan karena transaksi Perjanjian Gadai Saham merupakanHalaman 11 dari 46 Putusan Nomor 485/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utrtransaksi yang lazim dalam dunia usaha dan diperbolehkan olehketentuan UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 60UndangUndang No. 40 Tahun 2007 UUPT;Pasal 60 UUPT:(1) .Saham merupakan benda bergerak dan memberikan haksebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya;(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan

Tugas danWewenang Direksi terkait perbuatan mengalihkan, melepaskanhak, menjaminkan hartakekayaanPerseroan dan bukanmengenai Gadai Saham, dan secara hukum sahamyangtelahdikeluarkanadalahhartakekayaanPemilik/PemegangSaham (in casu Tergugat) dan bukan harta kekayaan Perseroan,dan terkait Gadai Saham selain diperbolehkan oleh ketentuanPasal 60 UUPT, Tergugat selaku Pemegang Saham tetap memilikihak suara atas saham sebagaimana diamanatkan oleh KetentuanPasal 60 ayat (4) UUPT;Halaman 14 dari 46 Putusan

Nomor 485/Pdt.G/2016/PN Jkt.UtnJ36.Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUPT adalahketentuan tentang prosedur dan mekanisme pemindahanhakatas saham dan bukan mengenai Gadai Saham danuntuk diketahui ketentuan tentang gadai saham diatur dalamPasal 60, Pasal 52 dan Pasal 50 UUPT, dengan demikianargumentasi Penggugat terkait Perjanjian Gadai Saham yangmenjadi obyek gugatan yang mengacu pada ketentuan Pasal 57ayat (1) dan ayat (2) UUPT merupakan argumentasi yang samasekali tidak relevan dan

Bahwa tidak ada laranganbaik dalam UUPT maupun dalamAnggaran Dasar Perseroan untuk menggadaikansahamkepadaPerusahaan asing, dan kewajiban Penggugat adalah mencatat dalambukudaftarsaham tentang adanya gadai sahamyang tentunyasetelah menerima pemberitahuan dari Tergugat yang menggadaikansahamnya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 60 ayat (3)dan Pasal 50 UUPT, sehingga dengan demikian secara hukum tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait: (i)Perjanjian Gadai Saham

Pasal144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Enquete Right (Hak Enguete).Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukanpemeriksaan.Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70sampai dengan Pasal 73 UUPT).. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggapHalaman 12 dari 93Nomor 7/Pat.G/2017/PNMj!

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telahdiatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaituharus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepada Perseroan dalamRUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhikewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uangpengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroanjo.

Kharisma Indah Bestarisampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yangmempunyai hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT 2007 Jo Pasal163 HIR dan 164 HIR Jo.

ayat (3) UUPT 2007, perseroan membentuk cadangan wajib dan cadanganlainnya.

Namun demikian, sampai denganlewatnya jangka wakiu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkanoleh Pasal 79 ayat (5) UUPT, Termohon tidak menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon selaku PemegangSaham. Termohon memang mengirimkan surat jawaban terhadapsurat permintaan Pemohon pada tanggal 9 April 2014, tetapi jawabanHal. 2 dari 49 Hal.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Namundemikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il juga tetaptidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada.Termohon Il dalam suratnya tanggal 22 April 2014 berdalih bahwaRUPS belum dapat diselenggarakan karena PT. Indo Paint Jayaselaku. pemegang saham minoritas (5% kepemilikan saham)menyuruhnya meminta klarifikasi terlebin dahulu mengenai agendaRUPS. (Vide Bukti P5). Padahal, direktur PT.

Oleh karena baikTermohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannyamenyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohonselaku pemegang saham mayoritas, maka Pemohon tidak memilikipilinan lain selain menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 80ayat (1) dan ayat (2) UUPT untuk mengajukan Permohonan ini Pasal 80 UUPT mengatur bahwa : =(1) Dalam hal Direksi atau.

Jika Direktur danKomisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisarisdianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukanterhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT ;Maka, berdasarkan faktafakta yuridis yang terurai di atas, Pemohondengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memutuskan . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;Hal. 4 dari 49 Hal. Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.Il.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

Pembubaran perseroan dapat terjadi:c. berdasarkan penetapan pengadilan.Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf ckemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutipsebagai berikut:Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/201 11.2.(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:c.

No. 2038 K/Padt/201 1dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untukmemutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.Dan PEMOHON KASASI sebagai Direksi, mempunyaikewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal92 ayat (1) Jo.

MAS sesuai UUPT Pasal 142ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.2.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah,keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c besertapenjelasannya.Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untukmembubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhakmengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apaperseroan dibubarkan.Hal. 16 dari 23 hal.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Baik Direksi sesuai dengan Pasal 92 UUPT, maupun Dewan Komisarissesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UUPT, dalam menjalankan fungsi dantugasnya harus selalu untuk kepentingan perseroan dengan mendasarkandan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT. Bahwa Perseroan,Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS tidak terikat pada Perjanjian AntarPemegang Saham (PAPS);Hal 80 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI4.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal12 angka 1 huruf a jo.

Turut Tergugat mengutip Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007 danPasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 13.4 Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi diangkat oleh RUPSPasal 13.4. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Hal 166 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI13.4.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt.

BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahve persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wejar untuk diselenggrakannya RUPS.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);77> 0 QA OPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.8.i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide:Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang meuajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur hakhak pemegang sahamminoritas. Bentukbentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalahsebagai berikut:7.1.

PreEmptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atauhak untuk memiliki lebin dahulu atas saham yang ditawarkan.Hak tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7.4. Derivative right adalah kewenangan pemegang saham minoritasuntuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatas namakanperseroan.Kewenangan atau hak tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (2) jo.Pasal 144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.7.5.

Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.8. Bahwa pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian KetigaPasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT).7. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat II.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusanRUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris. ad7.1.

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroantelah diatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT,yaitu haruSs mengajukan permohonan terlebin dahulu kepadaPerseroan dalam RUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunyasetelah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang saham ialahmenyetorkan uang pengambilan/ pembelian saham sebagaimanadiharuskan oleh Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1)Anggaran Dasar Perseroan jo.

Berdasarkan buktibukti tersebut, Pemohon telah memenuhipersyaratan formal untuk penyampaian Surat PermintaanHal. 2 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaanpenyelenggaraan RUPSLB;.

Oleh karenanya, sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran DasarPerseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatuperseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhakmempertimbangkan alasanalasan tersebut dan kemudian mengambilkeputusan.Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisarismerupakan hak penuh dari pemegang saham:9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo.

Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Oleh karena itu,permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atassurat Permintaan (vide Bukti P2), merupakan permohonan baru yangberbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukanterdahulu.20.Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain,21disusun oleh pembuat UndangUndang untuk memberikanperlindungan terhadap pemegang saham.Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangansampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dariDireksi atau Komisaris

Oleh karena itu, dapat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB..Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskanbahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijinHal. 9 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakanpenetapan instansi pertama dan terakhir.Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PenjelasanPasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut

Hiba Logistik berkedudukan di Bandung,Kotamadya Bandung.Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yangterakhir tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 11 11 2015(sebelas November dua ribu lima belas) dibuat dihadapan WiwikCondro, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.Bahwa Pasal 5 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyainama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT menyatakan Anggarandasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuatsekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukan Perseroan.Bahwa Pasal 17 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyaitempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa sesuai dengan Pasal 4 jo.

Pasal 17 ayat (1) dari UUPT, maka tempat kedudukanhukum Perseroan adalah di Bandung, Kotamadya Bandung;Bahwa alamat dan tempat kedudukan hukum dari Tergugat adalah diJalan SukarnoHatta No. 456, Bandung.Bahwa sesuai dengan dokumendokumen perizinan perusahaandibawah ini, yakni : Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor : 02/SKDP/KEL/2013 tanggal 15 Januari 2013, alamat lengkap dari Tergugatadalah JI.

Pasal 15 ayat(1) UUPT jo. dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 UU WDP jo.Pasal 3 ayat (1) PERMENTDP jo. Pasal 6 ayat (1) PERMENSIUPjo. SKDP jo. TDP, jo. SIUP jo. NPWP maka alamat dan tempatkedudukan hukum dari Tergugat adalah Jalan Sukarno Hatta No.456, Bandung;.

:hal 16 dari 25 hal Put Nomor 342/PDT/2017/PT.DKITerhadap Perseroan berlaku UndangUndang ini, anggaran dasarPerseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT :Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)memuat sekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukanPerseroan.Bahwa Pasal17 ayat (1) UUPT :Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.Pasal 11

Ketentuantersebut pada pokoknya mengatur bahwa anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroanapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT juga diatur sebagaiberikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat

Yang dijadikan dasar atas dalildalil di atas adalahketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 13 ayat (12) AnggaranDasar PT Lekom Maras serta Pasal 102 ayat (1) UUPT;Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, mendasarkan dalildalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1)UUPT.

Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2);Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT diatur bahwaanggota Direksi tidak dapat sertamerta atau otomatis dimintakanpertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Hal itu secarajelas juga telah diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT;.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5), ayat(6) dan ayat (7) UUPT tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa untukmenetapkan BURHANUDIN BUR MARAS telah melakukan kesalahan ataukelalaian sehingga harus bertanggungjawab secara pribadi dalammenerbitkan Surat Jaminan No. 111, maka PT Lekom Maras (Pelawan)melalui pemegang saham atau anggota Dewan Komisarisnya harusmengajukan gugatan ke pengadilan terhadap BURHANUDIN

Oleh karena itu,dalildalil terkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telahdiatur sebagai berikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuanRUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalamperbuatan hukum tersebut beritikad baik.Halaman 27 dari 42 halaman putusan Nomor 518/PDT/2017/PT.BDGBerdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum

Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Menyetujui rencana kerja perseroan (Pasal 64 ayat (3)UUPT);Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporankeuangan perseroan untuk diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar (Pasal 68 ayat (4) UUPT);Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuanjumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);.

Mengatur tata cara pengambilan deviden yang sudahdimasukkan kedalam cadangan khusus untuk deviden yangtidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal yang ditetapbkan untuk pembayaran devidenlampau (Pasal 73 ayat (2) UUPT);Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusandiantara anggota direksi dalam hal direksi dalam hal terdiriatas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT);.

Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96ayat (1) UUPT);. Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengalihkankekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutangkekayan perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT);. Memberhentikan anggota direksi sewaktuwaktu (Pasal 105ayat (1) UUPT);. Mengangkat, menggantikan, dan memberhentikan anggotadewan komisaris (Pasal 111 ayat (8) UUPT);Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewankomisaris (Pasal 118 UUPT);.

Menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihanatau pemisahan perseroan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015t. Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b.

Pasal 374 KUHP mengharuskan adanyaperhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh Auditor Independen,dikarenakan posisi PEMOHON sebagai Direksi Perseroan yang secaraketat dilindungi oleh UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);11.

dasar apa laporan itu dibuat,sebagai apa posisi Pelapor membuat laporan kepolisian dan kenapayang mempersoalkan hanya Setphen Patrick OSullivan, sedangkanpemegang saham lain atas nama lan Charles bon dan Andrew CliveBaker tidak disebutkan, padahal apabila Penyidik TERMOHON lebih telitidan memahami UUPT, terhadap pemegang saham (Pelapor) dapatmelakukan gugatan langsung (direct action) untuk melindungi hakhaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT;(BUKTI P10);Hal 9 dari 43 hal

Pelapor apakah ketentuanketentuan UUPT tersebut telahditempuh?

dalam UUPTdisamakan dengan penetapan Tersangka terhadap manajer yang samasekali tidak diatur dalam UUPT;Bahwa, merujuk Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa Laporanatas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi, akan tetapi dalam perkara ini PEMOHON selakupemegang saham tidak pernah diundang menghadiri RUPS untukmendengar/menerima hasil audit sebagaimana dimaksud, namun secaratibatiba laporan hasil audit tersebut telah dijadikan sebagai alat buktioleh Pelapor

yang menunjukkan adanya kerugian Perseroan kepadaPenyidik TERMOHON;Bahwa, lebih lanjut terkait adanya kerugian Perseroan yang dilaporkanoleh Pelapor terhadap PEMOHON, maka Penyidik TERMOHONseharusnya memperhatikan ketentuan dalam UUPT yang memilikimekanisme tersendiri untuk penyelesaian dalam hal adanya kerugianperusahaan yang disebabkan oleh Direksi sebagaimana ditentukandalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berbuny/i:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh

Dan berdasarkan Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidakmenetapkan jangka waktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris (DK).Halaman 12 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (8) UUPT hanya menyatakan bahwaanggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Nomor 667 K/Pdt/2017melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (3) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut sebagai UUPT 40/2007);Pasal 94 ayat (1) dan (8) UUPT 40/2007(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS(2) ...(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Pendapat ahli yangdiajukan oleh Termohon Kasasi tersebut salah karena pendapatnyabertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 juncto Pasal 34ayat (2) UUPT 40/2007 yang pada intinya mengatur bahwapembayaran nilai saham perseroan oleh para pendiri/pemegangsaham dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:i) Tunai;Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017iil) Bukan tunai/benda bergerak dan/atau tidak bergerak;.

Ketentuan mengenai inbreng (setoran modal) dalam bentuk selainuang tunai, tanah dan bangunan in casu, pada UUPT diatur denganjelas dan tegas tanpa perlu penafsiran apapun yaitu sebagai berikut:i. Pasal 27 UUPT 1/1995a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang danatau dalam bentuk lainnya ;b. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lainsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian hargaditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan;c.

ArnolBaramuli, S.H., M.H., menurut Pasal 27 ayat (20 UUPT 1/1995 junctoPasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 harus dinyatakan dengan tegasdalam anggaran dasar dan dinilai oleh ahli yang tidak terikat denganperseroan;Dengan demikian jelas, segala bentuk setoran saham dalam bentukapapun, baik uang tunai maupun benda tidak bergerak, akan tertuangpada Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan.