Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Juni 2015 — LEONG JIN CORPORATION PTE. LTD. VS PT.GRIYA ARTHA LESTARI
79 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sendiri,tanpa melihat sebab akibat kenapa terjadi permasalahan bisnis yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat khususnya barangbarangyang dipesan tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan bisnis/oemesanan barangbarangkepada Penggugat dengan purchase order (PO) sudah berjalan lamasejak tahun 2000 dan adanya tagihan yang belum selesai dibayarkantergugat atas PO yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, bukankarena wanprestasi, sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi karenakeadaan darurat (force
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 15-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BREBES Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bbs
Tanggal 20 Juni 2017 — - ACHMAD FUAD MUDJAHID - Direktur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Wilayah IX DKJN Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
79 — 8
  • Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 04-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat:
Ahmad Fudholi
Tergugat:
PT. LINTECH DUTA PRATAMA
119 — 27
  • DutaPratama;Bahwa, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugatjelasjelas merupakan PHK sepihak (bukan atas kehendakPenggugat) dengan alasan pengurangan karyawan (efisiensi)sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;Bahwa, ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaanmenyatakan bahwa, Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 540/PDT.G-LH/2017/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat : PT NATIONAL SAGO PRIMA
Terbanding/Penggugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat II : WILLIAM RIYADI
Terbanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
374 — 239
  • NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan bukti T116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalah suatukekeliruan dan kekhilapan yang nyata;Halaman 43 dari 53 hal. Putusan No.540/Pdt/2017/PT.DKI7.
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PH/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel “Anuta Pura” Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
106 — 10
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 24-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 597/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2016 —
182 — 110
  • GI201 51PN Dps.14.2within ninety (90) days of either Party requesting in writing ameeting to settle the relevant dispute, shall be submitted tobinding arbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Genter ("SIAG'; or elsewmere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force atsuch time and In accordance wih the provision of this Article14.
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 14-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 14 Juli 2016 —
40 — 9
  • Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding uponthe parties to it and must be performed by them in good faith (setiapperjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);16.Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata.menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai denganundangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuaitnya".17
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG.,.
Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, LAWAN ANDIANTO SETIABUDI, DKK
425 — 121
  • Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :Lh ead ee Ne dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud pasal 2 akta ini sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 52_Pdt_Sus_PHI_2016_PN_Pal
Tanggal 27 April 2017 — SRIWATI, bertempat tinggal di: Jl. Palu – Binangga RT 01 RW 01, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Petugas Unit Toko Mini, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H.,M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H.,M.H. dan AFANDI, S.E., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
101 — 6
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 23 Maret 2015 — MA’ANAZ,Dkk
MELAWAN
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk,Dkk
59 — 21
  • subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Gpr22Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukanmelalui internet; Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan,; Keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — JUDITH JUBILINA NAVARRO DIPODIPUTRA VS TOTAL E & P INDONESIE
141 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 (vide buktiP7) dan 29 Mei 2012 (vide bukti P8), adalah Tergugat yang mengundangPenggugat untuk melakukan perundingan bipartite;Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkanPasal 164 ayat (83) UU Nomor 13 Tahun 2003:10.11.12.Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa:"(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi “Anuta Pura” Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel “Anuta Pura” Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & Associattes” beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
142 — 10
  • yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). dk Vs PT. MEGA MITRA SEJATI
282 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.641 K/Pdt.Sus/2011"Any dispute arising out of or in connection with his agrrement, including anyquestion regarding its existence, breach, validity or termination, shall bereferred to and finally resolvwved by arbitration in Jakarta (BANI), in accordancewith the rules of arbitration of the international chamber of commerce (ICCrules) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated byreference to this article.
Pengadilan PA TEGAL Perdata Agama
Register : 09-07-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PA TEGAL Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Tg
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 26
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG
Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, lawan ANDIANTO SETIABUDI,dkk
396 — 109
  • (PENGGUGAT), telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan SK NomorAHU0785577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :snc dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET vs MARDAN, DKK DAN WALIKOTA TANGERANG;
157 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 552 K/TUN/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 128 alinea 3 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang disebutkan mengenai hal tersebut bahwa PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam kontekssengketa ini lebih tepat dilihat sebagai suatu peraturan kebijakan (pseudowetgeving) berbentuk pedoman (guidance) dimana daya lakunya lebihbersifat persuasive (persuasive force of guidance) daripada mengikatsecara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus PHI
Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — Perdata 1. ALDIANSYAH 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
218 — 757
  • kompensasi Pasal 154 Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasiPekerja melakukan 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 161 Ayat (3)Pelanggaran Perjanjian Kerja, dan UPHPerjanjian Kerja Bersama, atauPeraturan PerusahaanPekerja mengajukan PHK 2 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 169 Ayat (1)karena pelanggaran pengusaha dan UPHPernikahan antar pekerja (jika 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 153 diatur oleh perusahaan) dan UPHPHK Massal karena 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 164 (1)perusahaan rugi atau force
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 12-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 10/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT Amosys Indonesia Diwakili Oleh : PT Amosys Indonesia
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Romeo Galvez Jardiel JR
Terbanding/Tergugat III : RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc
Terbanding/Tergugat IV : PT Dwi Mitra Artha
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Badan POM
256 — 142
  • ., agreed toconfirm the Letter of Appointment and Authorization to PTAmosys Indonesia in force for Five (5) years and effect from SEP24 2016 ...TERJEMAHAN BEBASNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:Sebagal distributor, PT Amosys Indonesia (in casu Penggugat)berwenang mengajukan atau merubah permohonan untukmemperoleh dan memiliki registrasi Produk Perawatan KulitRDL (dan/atau izin lainnya, sertifikat lisensi yang diperlukanuntuk mengimpor dan menjual produkproduk tersebut) dariBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.