Kasi Pengangkutan Sampah DKPPKabupaten Rokan Hilir yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 238Tahun 2015 tanggal 9 April 2015 diangkat selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional Tahun Anggaran 2015 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) Terdakwa memiliki tugas antaralain: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

kata Setiap Orang adalah manusia /orang siapa saja sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dankewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwatelah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini PenuntutUmum telah mengajukan seorang Terdakwa pelaku Tindak PidanaKorupsi yaitu Ruslan Auhasba dengan identitas seperti tersebut diatas,cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)maupun surat dakwaan dengan jabatan atau kedudukan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrMenimbang, berdasarkan halhal tersebut diatas nyata dan benar Terdakwatelah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dimana Terdakwa telah membuatpertanggungjawaban bersamasama dengan saksi Afrizal, saksi Asnawati, SEyang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggran 2015pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar

perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yang telah merekayasa dokumen serta membuat dokumendokumen yang tidak sebenarnya yang kemudian ikut menandatangani dokumenkwitansi pembayaran yang tidak benar tersebut untuk pencairan anggaranbersamasama dengan saksi Afrizal selaku Bendahara Pengeluaran, saksiAsnawati,SE selaku Pj.Kasubbag Keuangan dan saksi Iwan Kurnia selaku KuasaPengguna Anggaran adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsiterdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

yang akan digunakan untukPertanggung Jawaban dengan melampirkan kwitansi pengeluaran yang tidakbenar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jikaperbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundangundangan sekaligusyang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Juli 2011dan Nomor 1589/SHS01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.Bahwa Tim GP3K pusat dalam menurunkan dana ke kelompok tani tidakmengurangkan sedikitpun dari jumlah proosal yang diajukan oleh kelompoktaniBahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Pusat hanya sebatasmelakukan pelatihan kepada Ketua Kelompok yang ditunjuk oleh cabang danyang lebih mengetahuinya adalah penanggung jawab wilayah barat yaitu PakNana dan pada saat itu juga dilakukan pelatihan teknologi budidaya padi.Selanjutnya untuk pengawalan tekhnis

Selanjutnya untukpengawalan tekhnis budidaya dan penagihan dilakukan oleh kantor cabang;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Operasional PKB samadengan tugas dan tanggung jawab Manager PKBL hanya namanya saja yangberubahBahwa PT.

.; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN dan tahun 2009, 2010, 2011 masingmasing dapat dana 3 milyard dari APBN untuk Kecamatan Sumbermalang ; Bahwa sasaran PNPMMP adalah untuk menanggulangi kemiskinan ; Bahwa saksi sudah bekerja sesuai petunjuk tekhnis ; Bahwa Kabupaten hanya memfasilitasi saja ; Bahwa desa yang mengatur tentang pelaksanaannya ; Bahwa ada laporan tentang penetapan pinjaman ; Bahwa untuk

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama besertalampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20.

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504. 1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201018.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.

Seruyan TA.2014 tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PJDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014tanggal 23 Juli 2014 antara lain Saksi KASMADIYANSAH tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.

Seruyan TA. 2014 tidak sesuai denganPerjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PUDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014 tanggal 23 Juli 2014 antara lainSaksi KASMADIYANSAH tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijindari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pengguna Anggaran maupun selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis selain dari yang tertera dalam dokumen kualifikasi dandokumen penawaran dari PT.

ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaandan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima danmengakui bahwa pekerjannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT.Liman jaya Anugerah (PKWTT); Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPUXII/2014 yangmenyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagianPengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yangseharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan olehPengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum adapetunjuk tekhnis

memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimanadikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yangmengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugikarenaPerbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri ( in persoon )tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnyadalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalahMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akankemampuan tekhnis

wewenangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi maupun ditingkatKabupaten adalah wewenang absolut dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang mutlak dan harus berdasarkan dan didasarkan pada aturanhukum/regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengadaan danpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut aturanaturan tekhnislainnya yang secara resmi diakui dan dikeluarkan oleh lembaga negaraselaku pelaksana dan penyelenggara tekhnis

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.

LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis

untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis

SABAR MANURUNGe Bahwa saksi pernah diperiksa Polres Tebing Tinggi sebagai saksidalam perkara pemalsuan dan penggelapan yang disangkakan telahdilakukan terdakwa ;Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidiksebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebutadalah benar ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yanglalu dalam urusan bisnis ;Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IVUnit usaha kebun Tinjauan ;Bahwa saksi bekerja di PTPN IV

Putusan No.245/Pid.B/2013/PN.TIDitu. juga dibuat dan ditandatanganilah kontrak kerjasamapenggunaan alat berat Whell Loader ;Bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Manager kebunTinjauan dengan saksi Waris sebagai Direktur UD KARTIKA ;Bahwa saksi Riza Pahlevi dan saksi Sabar Manurung yang merupakanKepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IV Unit usaha kebunTinjauan, menerangkan bahwa adapun sewa alat berat Whell Loadertersebut adalah sebesar Rp.43.511.760, (empat puluh tiga juta limaratus sebelas

Mirda Ida, SH, Alfian, ST,Trani Idris, SKM, dan Dedy Nopanji, SKM masingmasing selaku Anggota;= Bahwa benar terhadap pengadaan alatalat kesehatan yang akan diadakantersebut, panitia pengadaan telah mengumumkannya melalui surat kabarHarian Serambi Indonesia;= Bahwa benar sebelum mengumumkan pelelangan tersebut, Panitia telahmenerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkanoleh Terdakwa tanpa melalui survey baik oleh Panitia Pengadaan maupunPPK untuk mengetahui spesifikasi tekhnis

No. 15/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNAMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, sebelummengumumkan pelelangan, Terdakwa dalam kapasitas selaku Pengguna Anggarantelah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukansurvey untuk mengetahui spesifikasi tekhnis dan harga alat kesehatan sebagaidasar atau patokan untuk pembuatan HPS, yang selanjutnya diserahkan kepadapanitia pelelangan untuk dijadikan sebagai dasar

tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksipengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor :188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat KeputusanHalaman 30 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis

ISWAN, M.Sp. tanoa melalui Pengumuman melaluiMedia massa sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam LampiranKeputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 16/PDN/KEP/3/2008,tanggal 5 Maret 2008 Tentang Petunjuk tekhnis Penyaluran Subsidi MinyakPutusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.

.= AGUS: Kasubag Tekhnis dan Humas.= H. HERMAN, S.Ip: Kasubag Umum.= SUHERMAN, Sip: Bendahara APBD.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPU Kab. Lampung TengahTA. 2010, sbb:a Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU.bBertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar.c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU.d Menandatangani seluruh keputusan KPU.Bahwa di dalam kegiatan pengadaan perlengkapan pada Pemilihan Umum KepalaDaerah (PILKADA) Kab.

., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan

melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis

KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.

. 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis

Ahli Tekhnis H.