Perjuangan Kenaikan Gaji Pokok Awak Kabin Garuda Indonesia;Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;. Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;.

Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;Perjuangan proses Pemutusan Hubungan Kerja anggota Penggugatsebagaimana amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebutsebagai UU PPHI);Bahwa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, mendapatkan responrespon negative, yaitu namun tidak terbataspada:.

Serbaguna GMF ke Hotel Kyriad Tangerang yangmemakan biaya tidak kurang dari Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);Bahwa alasan penyelenggaraan Musang Illegal oleh Tergugat V sampaidengan Tergugat XII didasari pada isu yang telah disebarkan yaitu KetuaUmum dan Sekjen Penggugat Periode 20182021 tidak sah;Bahwa patut diduga penyelenggaraan Musang llegal dilatarbelakangsebagai respon negative atas perjuangan Penggugat dalam Perundingandan Penandatangan PKB, Kenaikan Gaji Pokok, dan PembuatanStruktur dan Skala

PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8Nopember 2011;Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi :BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHAPERKEBUNANiIzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT.Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga

BuktiP 15.P15.d.P 16.a.P 16.b.Nomor. 79/KptslI/2001, tanggal 15 Oktober 2015,Skala : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya PetaCitralandsat Hasil Investigasi LSM BADAKPelanggaran Perkebunan PT. Prima MitrajayaMandiri terhadap Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor. 79/KptsI1/2001 ( DataCitralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta CitralandsatInvestigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin UsahaBudidaya Perkebunan PT.

Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besarwajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagiansaham atau Pola IntiPlasma;c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;e.

Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unitpengolahan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;J.

minimal 1:100.000;izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya;izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasanhutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal1:100.000; danpernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecualipermohonan oleh Pemerintah, untuk:7. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasanhutan

Bahwa selama kurun waktu dari Tahun 2004 sampai dengan 2017,Penggugat tidak Pernah mendapatkan slip dan atau suratpemberitahuan tentang rincian kenaikan gaji karyawan secara berkalayang menjadi kewajiban Tergugat untuk diberikan setiap tahunnyakepada Karyawan, hal ini menurut Penggugat ada unsur kesengajaandari Tergugat, walaupun sering dimintakan oleh Penggugat mengenailaporan penilaian kompetensi dan skala kenaikan upah berkalapertahun nya tapi sampai dengan saat ini permintaan itu belum jugadilakukan

estimasikerugian Penggugat dari gaji yang seharusnya diterima selama 13( tiga belas ) tahun adalah = gaji terakhir Penggugat adalah sebesarRp. 9.046.000 + ( dikurangi 3 % menjadi besaran gaji tahun 2016kemudian dikurangi 3 % Hasilnya menjadi besaran gaji tahun 2015dikurangi 3 % menjadi nilai besaran gaji tahun 2014 dan seterusnyadikurang 3 % setiap tahunnya sampai dengan perhitungan besarangaji tahun 2004 ), kemudian setelah diketahui besaran gaji yangditerima pada tahun 2004 maka sesuai dengan kenaikan skala

upahdan berdasarkan catatan penilaian kompetensi kerja karyawan makadari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 Penggugat merasa bahwasepatutnya Penggugat menerima besaran kenaikan gaji skala upahpertahun minimal sebesar 10 % dari gaji tahun sebelumnya, jadi biladihitung dari gaji tahun 2004 maka kita tambahkan nilai besarannyaHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdgditambah 10 % dari gaji yang diterima dari tahun 2004 ditambah teruspertahunnya 10 % sampai dengan tahun 2017 dengan

asumsikenaikan gaji berkala pertahunnya sekitar 10 % pertahun.Pasal 92 Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.Ayat (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,dan Kompetensi .Ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas .Ayat (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri .Evaluasi dan

diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

SuratPerjanjian Kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 hinggamenyebabkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima DesaTulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBDKabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak30 drum dari bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumberdananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013 sebagaibentuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala

Bagi belanja pemberdayaanmasyarakat digunakan untuk:a.b.9 2 9g.h.Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna;Perbaikan kesehatan dan pendidikan;Pengembangan sosial budaya;dan sebagainya yang dianggap penting;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 dan Peraturan

Bagi belanjapemberdayaan masyarakat digunakan untuk:Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna ;7929 5 Perbaikan kesehatan dan pendidikan;g.

Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

Selanjutnya angka 5 Pasal ini menerangkan bahwa yangdimaksud pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaanperkebunan dapat dilihat dari angka 6 Pasal ini yang menerangkanbahwa perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunanwarga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa mengenai adanya kewajiban untuk memiliki izin usaha bagipelaku usaha perkebunan telah dinyatakan secara tegas dalamketentuan Pasal 17 UndangUndang Perkebunan.

Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (SatuJuta Rupiah), sebanyak 1 (Satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeliuntuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Terdakwa bahwa sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah),sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untukdipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis SabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urinepada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadapTerdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urineOne Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil positif (+) sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Bahwa Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirakhir ini mulai terjadi dinamika, penggugat dengan tergugat sering terjadiperbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya berakhirdengan perselisihnan skala kecil dan kembali seperti sediakala;.

Bahwa Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihandalam skala besar akibat alasan yang kurang begitu jelas, halhal kecilseringkali memicu terjadi percekcokan diantara kKeduanya, sehingga antarapenggugat dengan tergugat sudah mulai putus hubungan komunikasi;.

., tentangPendirian Perseroan Komanditer CV SKALA TEKNIK atasnama Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Oktober 2006,No: 09 (P6);Turunan Akta Notaris HERI SUHERMAN, SH., tentangPerubahan CV SKALA TEKNIK, tertanggal 28 = April2011, Nomor: 35.

statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

Artinya Tergugat danTergugat Il tidak menetapkan/menyusun Sitruktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat ;6.

Artinya Tergugat danTergugat II tidak menetapkan/menyusun Struktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat;6.

Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

memeriksadan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, yang dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :e Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, yang dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpaizin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memunguthasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutanyang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :e Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal92 ayat (1) yang berbunyi :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi2.

Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan SkalaUpah, pasal 1 berbunyi:struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampaiyang terting gi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah.Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurutkelompok jabatan.129.

Hal ini sesuai Peraturan Penyusunan Struktur dan SkalaUpah yang tertulis di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 92 ayat (1)dan Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004Pasal1 tentang Struktur dan Skala Upah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 9 didalamgugatannya menyatakan pada tanggal 30 April 2014 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi kesepakatan penandatanganan surat Perjanjian BersamaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Upah Sundulan

Pekerjaan Modeling=> Miniatur= Model skala antara 1:5=> Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :a.

Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan :e Tempat/studio pembuatan patung ;e Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e Miniatur ;e Model skala antara 1:5 ;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;=>=>Pekerjaan Pengecoran perunggu ;Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;b.

Pekerjaan Modeling= Miniatur Rp.12.500.000 ;= Model skala antara 1:5 Rp.113.240.000 ;= Model skala 1:1 (Master Positif) Rp.566.200.000 ;Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif Rp.366.225.000 ;Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp.501.600.000 ; 2 9Pekerjaan Pengecoran perunggu Rp.3.549.200.000 ;Pekerjaan Penyetelan Patung Rp.52.725.000 ;g. Pekerjaan Phinising pewarnaan Rp.102.600.000 ;e Pekerjaan pemasangan patung Rp. 367.562.890, dengan kegiatan :a.

Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.

Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.

Batu Kota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002 Tetap dalam berkas perkara 6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002;Tetap dalam berkas perkara4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Februari 2017Nomor 720/Pid.B/2016/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa ARIK WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.2.

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkaraMembebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum masingmasing tertanggal 27 Februari 2017 atas putusan PengadilanNegeri Malang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 27Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017;Memori banding

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkara6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam duatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (limaribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 olehHalaman 22 dari 23 putusan Nomor 233/PID/2017/PT SBYkami H. Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.

Foto copy Skala (denah/gambar) yang diberi tanda T2;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkandengan aslinya di muka persidangan dan telah diberi materai secukupnya serta telahdilegalisir di depan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sahmenurut hokum;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas pihakTergugat, di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T1 berupa fotocopy kwitansiKwitansi tertanggal 11 Mei 1983, yang pada intinya hanya menerangkan bahwaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyah,tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah akan tetapi buktitersebut dapat dipergunakan untuk mendukung bukti lain sehingga bukti ini masih akandipersesuaikan pula dengan bukti lain yang mendukung;Menimbang, bahwa bukti bertanda T2 berupa fotocopy Skala

mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1 yang menjelaskan jikaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyahakan tetapi tidak menyebutkan dimana letak/lokasi tempat yang dibeli oleh Baharuddin35Kimang (tergugat) tersebut dan pada kenyataannya bukti T1 tersebut juga tidak didukungdengan alat bukti lainnya sehingga bukti ini tidak akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T2 berupa fotocopy Skala

P4tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi berdasarkan pertimbangantersebut diatas memiliki persesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya sehinggaMajelis Hakim ikut mempertimbangkannya sebagaimana uraian diatas (Vide37yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2006 kaidah hukumnya bahwafotocopy dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah selama itu didukung danmendukung alat bukti yang lain);Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat bertanda T2 berupa fotocopy Skala