Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa, Ahli kenal dengan Tergugat sejak sekitar 1 bulan lalu, karenasaat itu Tergugat datang ke tempat praktek Ahli untuk memeriksakankondisi psikologi anaknya serta Tergugat sendiri ;Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Penggugat ;Bahwa, Ahli tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketatentang pengasuhan anak mereka yang biasa dpanggil Tea, yang saatini berumur sekitar 4 tahun ;Bahwa, Ahli tahu, berdasarkkan cerita Tergugat, kedua

Pasal 116 huruf (f) KHIyang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan cerai yakniantara Suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohondikabulkan maka petitum

Jadi petunjuk itu hanya didapat ataudiperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.Halaman 20 dari 65 putusan nomor 11 /Pid.2014/ PT.BKL21Bahwa berdasarkkan dari fakta di dalam persidangan dapat kita lihat denganjelas bahwa berdasarkan dari keteranganketerangan saksisaksi dapatdiungkapkan bahwa tidak adanya petunjuk yang dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadapsaksi koroban bahkan sebaliknya dengan jelas juga tampak bahwa Terdakwatidak

jugasekaligus secara materiil perouatan tersebut salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad Rojali Nomor:2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur melawan hukum dalamTindak Pidana Korupsi mencakup perobuatan melawan hukum dalam arti Formilmaupun Materiil, sedangkan dalam arti materiil mencakup fungsi negatif danpositif;Menimbang, bahwa berdasarkkan

Lamintang, DasarDasar Hukum Pidana,Penerbit Sinar Baru Bandung 1981, hal 54 dan 196 ).Dalam doktrin yang lainmengartikan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ialahadanya suatu pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jabatanatau kedudukkan yang dimiliknya, baik berupa uang maupun barang dandigunakan untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain selain dirinyamisalnya untuk keluarganya ataupun golongannya;Menimbang, bahwa berdasarkkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan

PPK) telah secara berturutturut mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), masingmasing SPPNomor : 02207/664319/2013 tanggal 29 Oktober 2013 (untuk pembayaran uangmuka), SPP Nomor : 08354/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untukpembayaran termijn ), SPP Nomor : 08588/664319/2013 tanggal 20 Desember2013 (untuk pembayaran termijn Il), SPP Nomor : 08589/664319/2013 tanggal20 Desember 2013 (untuk pembayaran termijn III/100%) dengan nilai yangsama dengan surat permohonan kontraktor, sehingga berdasarkkan

SPP Nomor : 08589/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untukpembayaran termijn III/100%) selurunnya dengan nilai sebesar Rp.6.435.500.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratusribu rupiah);Bahwa berdasarkkan SPP yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa tersebutpejabat penandatangan SPM (Dr.

Permintaan Pembayaran (SPP), masingmasing SPPNomor : 02207/664319/2013 tanggal 29 Oktober 2013 (untuk pembayaranuang muka), SPP Nomor : 08354/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013(untuk pembayaran termijn I), SPP Nomor : 08588/664319/2013 tanggal 20Desember 2013 (untuk pembayaran termijn Il), SPP Nomor08589/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untuk pembayaran termijnIII/100%) selurunnya dengan nilai sebesar Rp. 6.435.500.000,00 (enammilyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkkan

Sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Desa Sukamahidan Suhaimi pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Sukamahinamun fakta tersebut tidak lagi diungkapkan oleh Penggugatdalam surat gugatannya in casu; Bahwa oleh karena itu maka seharusnya Penggugat menarikHidayat dan Suhaimi sebagai subyek dalam gugatannya; Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak lengkap dalammenarik subyek gugatannya (Plurium Litis Consortium) sehinggademi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk veerklaard);Bahwa berdasarkkan

empat kali ) telahsecara berturutturut mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),masingmasing SPP Nomor : 02207/664319/2013 tanggal 29 Oktober2013 (untuk pembayaran uang muka), SPP Nomor : 08354/664319/2013tanggal 20 Desember 2013 (untuk pembayaran termijn ), SPP Nomor :08588/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untuk pembayarantermijn Il), SPP Nomor : 08589/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013(untuk pembayaran termijn III/100%) dengan nilai yang sama dengan suratpermohonan kontraktor;Bahwa berdasarkkan

Permintaan Pembayaran02207/664319/2013 tanggal 29 Oktober 2013 (untuk pembayaran uang(SPP), masingmasing SPP Nomor :Halaman 230 dari 257 hal Putusan Nomor 34/Pid.SusTPk/2015/PN.SRGmuka), SPP Nomor : 08354/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013(untuk pembayaran termijn I), SPP Nomor : 08588/664319/2013 tanggal 20Desember 2013 (untuk pembayaran termijn Il), SPP Nomor08589/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untuk pembayaran termijnIII/100%) dengan nilai yang sama dengan surat permohonan Terdakwa;Bahwa berdasarkkan

Pembayaran(SPP), masingmasing SPP Nomor : 02207/664319/2013 tanggal 29Oktober 2013 (untuk pembayaran uang muka), SPP Nomor08354/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untuk pembayaran termijnI), SPP Nomor : 08588/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untukpembayaran termijn Il), SPP Nomor : 08589/664319/2013 tanggal 20Halaman 239 dari 257 hal Putusan Nomor 34/Pid.SusTPk/2015/PN.SRGDesember 2013 (untuk pembayaran termijn III/100%) dengan nilai yangsama dengan surat permohonan Tedakwa tersebut;Bahwa berdasarkkan

dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU tersebut dalammenentukan uang pengganti, bahwa uang pengganti dibebankan sebesarbesarnyasesuai jumlah yang diterima oleh terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, nyatabahwa pembayaran uang ditransfer ke rekening PT.Kamara Idola dimana Terdakwaselaku Direktur Utamanya, dan berdasarkkan

(Deprivation of Liberty) pembatasan, pengekangan,pengurangan kebebasan dari individu yang diatur dalam Pasal 12; Bahwa berdasarkkan Duham atau Deklarasi unum Hak Azasi Manusiatahun 1948 Indonesia juga menjadi bagian dari Duham tersebut,sebagai tanggung jawab HAM Internasional, terikat dengan ketentuanketentuan yang ada pada Konvensi PBB tentang Hak Sipil Politik; Bahwa didalam Konvensi PBB tentang Hak Sipil Politik juga termasukperaturanperaturan yang terkait dengan apa yang disebut dengan softloss

isinya,jugapenggantian kerugian im dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan/ menurut......OFmenurut keadaan ; Sementara dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwadalam menilat suatu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan,begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan ;Sehingga disimpukan bahwa penentuan ganti rugi adalah diskresi hakim denganmempertimbangkan kedudukan atau status sosial ekonomi para pihak berdasarkkan

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama,tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;Menimbang, bahwa dalam harta bersama, suatu harta yang tercatat atasnama salah satu pasangan suami isteri, tidaklah dapat dijadikan sebagai buktibahwa harta tersebut merupakan hak milik pribadinya, tanpa harus didukungdengan alat bukti lainnya yang menunjukan bahwa harta tersebut dibelinya dariuang bawaan sebelum menikah, dari hadiah, dari warisan dan dari hibah;Menimmbang bahwa berdasarkkan

;Sehingga total nilai biaya pekerjaan yang harus diterima olen Penggugatpada pekerjaan tahap kedua adalah sebesar Rp. 3.448.600.000, (tigamilyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban PENGGUGAT tersebut,maka berdasarkkan SPPP, PENGGUGAT berhak untuk menerimapembayaran atas biaya pekerjaan itu dari TERGUGAT sebesar Rp.9.820.600.000, (Sembilan milyar delapan ratus juta dua puluh juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa untuk melaksanakan

perbuatan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut harusdilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan haltersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian Negara/Daerah,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkkan

SusTPK/2016/PT JAPPengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkkan faktafakta yangterungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesipik menyatakan bahwapenetapan APBD Kabupaten Jayapura khusus Anggaran Sekretariat DPRD KabupatenJayapura Tahun 2011 dibuat untuk tujuan menguntungkan para Terdakwa sendiri atauorang lain atau korporasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan APBD Kabupaten Jayapura meskipunada

perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi tersebut harus dilakukan secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, dan hal tersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukorporasi yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian Negara/Daerah, Pengadilan TipikorTingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkkan

SusTPK/2016/PT JAPPengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkkan faktafakta yangterungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesipik menyatakan bahwapenetapan APBD Kabupaten Jayapura khusus Anggaran Sekretariat DPRD KabupatenJayapura Tahun 2011 dibuat untuk tujuan menguntungkan para Terdakwa sendiri atauorang lain atau korporasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan APBD Kabupaten Jayapura meskipunada

DasarDasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru Bandung 1981, hal 54 dan196 ).Dalam doktrin yang lain mengartikan bahwa yang dimaksud denganHalaman 257 dari 280 Putusan No 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgmenguntungkan diri sendiri ialah adanya suatu pendapatan yang diperolehdari suatu pekerjaan atau jabatan atau kedudukkan yang dimiliknya, baikberupa uang maupun barang dan digunakan untuk kepentingan pribadinyamaupun orang lain selain dirinya misalnya untuk keluarganya ataupungolongannya;Menimbang, bahwa berdasarkkan

atas majelis dapat menggarisbawahi bahwa perbuatan menyalah gunakan wewenang sebagai manadimaksud dalam unsur ke3 (tiga) pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 di atas dapat didefinisikan sebagaiperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukanperbuatan tersebut, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yangsalah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan.Halaman 262 dari 280 Putusan No 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgMenimbang, bahwa berdasarkkan

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Type Madya Pabean A Semarang, di Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang Jawa Tengah yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggiat Ris Hardinata N, Heri Kurniawan, Dwi Fara Oktiana, Reza Adytio Rynaldi dan Rifqy Alwy Asegaf yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean A Semarang, beralamat di Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang, Jawa Tengah 50144, berdasarkkan

Penggugatsebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari atas setiapketerlambatannya melaksanakan isi putusan tersebut ;58.Bahwa oleh karena gugatan aquo telah didasarkan pada fakta danbukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawablkan serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam SEMA No, 3 tahun 2000 danPasal 180 HIR/Rog, maka adalah tepat dan cukup alasan apabilaputusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (uit voerbaarbij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;Berdasarkkan

Imam Effendhy dkk (3 orang), untuk pembayaran biaya PeninjauanKembali (PK), tertanggal 7 Juli 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaP13e;Pada pokoknya Penggugat hendak membuktikan dalam mempertahankan haknyaPenggugat sudah banyak mengeluarkan biaya membayar Pengcara/Kuasa Hukumdan biaya berperkara;1.Menimbang bahwa berdasarkkan bukti:foto Copy Pemerintah Kota Surabaya Tanda bukti Pembayaran No.