Ditemukan 9694 data
54 — 32
KUH Perdata, Dokrin Ahli dan dengan tepattelah menentukan sumbersumber hukum materiil yakni nilainilai yanghidup dalam masyarakat mencakup nilainilai sosiologis, kekeluargaandan nilainilai filosofis dimana secara Yuridis formal mengenai formalitassuatu Gugatan apakah telah memenuhi kaedahkaedah Hukum AcaraPerdata atau tidak.2.
MAINA MUSTIKA SARI, S.H.
Terdakwa:
PANGAT Alias KENTUNG Bin BEJO
74 — 26
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
FERRY,S.H.
Terdakwa:
MUNI Als BAPA KIKI Bin DAAL
59 — 19
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakniturutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
77 — 5
RtaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjutadalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulangulang ;Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syaratsyarat untukmenentukan adanya adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagaiperbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut dokrin danyurisprudensi yaitu :a. Adanya satu putusan kehendak, artinya perouatanperbuatan yang terjadi ituadalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;b.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
50 — 55
tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
44 — 32
Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
33 — 2
dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SATRIYO DWI CAHYO Bin SUMARDI
62 — 6
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
17 — 3
Berdasarkan fakta diatas tuntutan nafkahlampau selama 3 tahun hanya terbukti 16 bulan tanpa nafkah dari TergugatRekonvensi Nafkah itu. menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harusdibayar oleh Tergugat, dengan mengingat dokrin dalam kitab . lanatut TholibinJuz IV Hal. 70:36gsord SguSIIg adatldlede gaol lau lads 620 cunslslale Lg) cys dro!
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ADY CAHAYA RAMADHAN
112 — 39
orang sehingga yang dimaksud unsur Barang siapa dalamhal ini adalah Terdakwa yaitu Ady Cahaya Ramadhan, yang lebih lanjut akanHalaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btmditeliti apakah perbuatan dari Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepada dirinya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa dalam Dokrin
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI ALS RUSTAM Bin. H. MASSE
27 — 4
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SmrMenimbang
105 — 48
Pendek kata, perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) tersebut tidak memenuhiunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;252622829Bahwa selain itu ditinjau dari Dokrin Kelalaian Kontributor (contributorynegligence), Para Penggugat tidak berada dalam keadaan tangan yang bersih(clean hand) untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I dengan dalil PerbuatanMelawan Hukum, karena Para Penggugat sendiri terlebih dahulu telah lalaimemenuhi kewajibannya kepada
HENGKY PINONTOAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
ROBBY KURNIAWAN
192 — 110
Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
142 — 55
DOKRIN MULIADY, SH ,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraHal 3 dari 61 hal Put. 06/ G 2008/ PTUN PLKIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend. A.Yani No. 63 RT. VIIIKuala Kapuas, berdasarkansurat Kuasa Khusus No.SK.04/S 5A/07/2008,tanggal 09 Juli 2008;2. RABIATUL ADAWIYAH, SH.,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend.A. Yani No.63 RT. VIII Kuala Kapuas,berdasarkan surat KuasaKhusus No.
Terbanding/Penggugat : Kathryn Rosalie Joy Dench
137 — 72
(putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilanStandar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi danintervensiterhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensidikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalamHalaman
56 — 21
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
122 — 32
Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
130 — 30
Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
80 — 30
;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
43 — 15
berikut: UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorangwanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama denganmantan suaminya atas semuanya atas semua hal yang berkenaanPutusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 23 dari42 halamandengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak; UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, Dokrin