selanjutnya untuk mempertimbangkan aspekyuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yangdi dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif denganHalaman 128 dari 188, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.menghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan denganunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dengan demikian unsurunsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Menyatakan terdakwa HERI WIDODO bin WIGNYO SUKAMTO(AIm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;2.

faktafakta selebinnya Majelis akanpertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsurunsur pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebutdiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam pasalpasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagaiberikut:Primair : Melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoHalaman

1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusundalam bentuk subsidairitas, maka Majelis terlebin dahulu akan membuktikandakwaan primair, jika dakwaan dakwaan primair terbukti, maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jikadakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaaan subsidair harusdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dengan unsurunsursebagai berikut:1.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP danKedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;DANKEDUAPRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 31Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primairsemuanya terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan,sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnyaadalah sebagai berikut :1. Setiap Orang2. Secara melawan hukum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.4.

2 ayat (1) Jo.

FRANS EDUARDZANDSTRA , ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap OrangHalaman 3

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ,tidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

JUVENTIUS (terdakwadalam berkas penunitutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 3 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasilperhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehPerwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor :SR3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 dan2008.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, M.Si selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional

No. 1806 K/Pid.Sus/2013Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun

Barito SelatanTA 2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima jutaseratus lima puluh empat ribu rupiah)~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :wnne Bahwa para terdakwa 1. YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, 2. TOTOHARTONO, SH, MP Bin MUHIDIN MA, 3. DEDY MIZWAR, S.Hut, MP BinMARIJAN dan terdakwa 4.

Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwaterdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan terlebihdahulu dakwaan primer;Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMenimbang, bahwa pada bagian dakwaan Primer ini, terdakwaterdakwa olehPenuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangundangRI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perusahaan Rp 3.641.616,00Korugian Keuangan NegaraRp127.326.524.00 Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwaRINDU CANDRA SAMITA, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Negara C.q Pemerintah Kabupaten Balangan dirugikansebesar Rp. 127.326.524, (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus duapuluh enam lima ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut.aan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangundang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak pidanaKorupSi. === 722299 22222 ne nn nnn nnn nnn nnnSUBSIDIAIR :wannnnnnne Bahwa terdakwa RINDU CANDRA SAMITA, S.Sos Bin MAILIREVANSI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Balangan Nomor : 900/ 010/ SK/ Disporaparbud

, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.135 dari 164 halamanMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat(1 )jo Pasal 18 ayat (1)huruf b,ayat ( 2 ),( 3 )Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat ( 2 ),( 3 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang

,sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDERn Bahwa tersangkaPOLLY FERDINAND SAMALLO,S.Pi., selaku KepalaSeksi Penangkapan Ikan pada Bidang Produksi Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Biak berdasarkan SK.821.249 tanggal 02 Nopember 2011 baiksecara sendiri sendiri atau bersamasama sesuai perannya masingmasingbersama

Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana, maka semua unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp.728.350.341,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluhribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN SmrSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MARDIANTO Bin PARENG pada kurun waktu antara Tahun2014 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih dalam Tahun 2014

dalam perkara penggelapan dandivonis penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan di Pengadilan NegeriTenggarong;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, yaitu:Primair: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan / AnnualReport yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalah sebesar Rp1.374,00per KWH; Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWHx Rp1.374,00 per KWH = Rp2.007.348.048.000,00;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ali selaku PlIt. Manager Bidang ProduksiPT.

Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 19 September 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali, ST bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31Hal. 71 dari 153 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2015Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana.2.

Tambahan kekurangan upah kerja pembangunan Rp 34.200.000, /kantor DesaJumlah Rp 100.225.000,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hukumHalaman 131 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg3. Melakukan perobuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi4.

yang terungkap dipersidangan juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang saksipun yangmenerangkan akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan Terdakwa, oranglain atau suatu korporasi menjadi kaya atau menjadi bertambah kaya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke3 menurut MajelisHakim tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 142 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslahdibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sarolangun tahun 2010yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku telah menimbulkankerugian Negara senilai Rp.799.594.5 juh r: mbilan puluh sembilanjuta lima ratus sembilan puluh empat ribu limaratus delapan puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

sembilan puluh sembilan jutalima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah)tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, apakahTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa adapun susunan dakwaan diajukan Penuntut Umumkepada Terdakwa adalah sebagai berikut:Primair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak174Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun

MOKHAMMAD THOIFUR tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.64Menyatakan Terdakwa Drs.

MOKHAMMAD THOIFURdalam jangka waktu yang lama antara Tahun 2008 2011;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :Pertama :Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ini yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hasilaudit danKMarifikasi pihakterkaitataspertanggungjawabanpenggunaan danaSub Jumlah 3 (ab) Rp 69.639.650,00152.848.000,00 Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 3.162.928.850,00Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 21 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan sedangkan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa dinyatakanbersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Keuangan Negara sejumlah Rp281.510.095,00 (duaratus delapan puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh limarupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2018/PN Smr.Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yangsedang giat memberantas tindak pidana korupsi.Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan melanggar hukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bin ABDULROHIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut melakukanperbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana yang didakwakan pasal : 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

ditetapkan;c Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, Keuangan maupun manfaatbagi kelancaran Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan Pelayananmasyarakat sesuai dengan PrinsipPrinsip serta ketentuan yang berlaku dalamPengadaan barang/Jasa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan yaitu :Primair :Pasal

2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangRI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Subsidair :Pasal 3 Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang