Ditemukan 1259 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
85 — 36
Bahwa TERGUGAT IV sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan Badan Pertanahan Nasionalmempunyait ugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secaranasional, regional dan sektoral ;Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Pasal 31 PP No. 24 tentang PendaftaranTanah menyatakan: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yangbersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalambuku tanah sebagaimana dimaksud
66 — 13
Melakukan korrdinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dengan program Gizi4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan termasauk sebagai penerimabarang.
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 521 K/Pid.Sus/2014tanggal 28 Agustus 2008 dengan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor : 127, sebagaimana Pasal 49 yangmengatur BPKP berperan menjadi Pengawas Internal terhadapKeuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatanbersifat lintas sektoral; kKegiatan kebendaharaan umum berdasarkanpenetapan Menteri Keuangan dan kegiatan lain berdasarkanPenugasan Presiden, dan selanjutnya dalam Pasal 50 menyebutkanAudit yang dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) yaitu ; a.
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Pada penjelasan Pasal 49, kegiatan yang bersifat lintas sektoralmerupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan duaHal. 69 dari 89 hal. Put.
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
516 — 773
Kebijakan ininyata dan aktual dibuat dalam Keputusan Gubernur sebagai satusatunya pejabat administratif negara yang dapat mengeluarkan ketetapantentang besarnya upah minimum (baik sektoral, provinsi dankabupaten/kota). Hanya saja, di kalangan masyarakat pekerja/oburuh danpengusaha, upah minimum yang ditetapkan cenderung menimbulkankegaduhan sosial dan menjadi sumber perdebatan politik. Gubernur jugakemudian menjadi sasaran kemarahan masyarakat pekerja/oburuh dankalangan pengusaha.
525 — 372
pemerintahan dalam hal ini PejabatAdministrasi Negara tentunya dikembalikan kepada UndangundangSektoral tadi undangundang No. 30 Tahun 2014 inilah prinsipsistematika specialitied berlaku harus diuji disitu;Bahwa tentang Pasal 2 dan di Pasal 3 berkenaan dengan kerugiandan penyalahgunaan wewenang termasuk misalnya memperkayaorang lain atau diri sendiri merupakan bagian dari unsur pasal 2 danpasal 3 Karena domain dari Keuangan negara adalah tunduk pada normahukum Indonesia maka itulah sebabnya undangundang sektoral
yang diuji soal sahatau tidak Penetapan Tersangka;Bahwa tentang Undangundangnya dan norma yang ada dalam undangundang lebih spesifik Norma yang ada dalam KUHAP;;Bahwa tentang Undangundang No 30 Tahun 2014 dikaitkan denganpejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kemudian timbulkerugian negara maka upaya yang ditempuh menurut undangundang adalah pengembalian kerugian negara, namun di Undangundang Tipikor sendiri di Pasal 4 pengembalian kerugian negara itutidak menghapus' pidananya, Undangundang Sektoral
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Frasa "ditunjuk dan atau" tidak mempunyai kekuatan hukum atautidak bisa dipakai sebagai dasardasar hukum;Berdasarkan bunyi amar tersebut maka jelas, suatu kawasan hutan adalahkawasan yang ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat hanya didasarkanpada suatu penunjukkan semata;Bahwa penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor41 Tahun 1999 adalah proses akhir yang harus melibatkan seluruh pihak(multi sektoral) yang terkait baik langsung maupun tidak langsung,sehingga tidak dapat dilakukan
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
504 — 328
Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:1) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2008:BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:Halaman 71 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara; danC. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.2) Berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014
80 — 23
Tim Penilai/Penaksir Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada BPBA (Bukti T.III2, tertanggal 14 Nopember 2012);Menimbang, bahwa di dalam surat Bukti P.1.1 tersebut ternyata tidakdijelaskan secara spesifik alasan pembentukan Tim Audit, tetapi hanya sekedarmenyebutkan : bahwa untuk menindaklanjuti dan penyelesaian SPMK kegiatanPenanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga pada BPBA,107perlu menunjuk Tim Audit sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 10 Pebruari 2012dengan lintas sektoral
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
99 — 64
Bahwa hal tersebut jugasebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadiselama proses penyidikan dan penuntutan;Menimbang, bahwa dalam Sistim Peradilan Pidana (CriminalJustice System) yang berlaku di Indonesia, dalam upaya untuk menegakanhukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat,maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidanatersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoral sesuai kKewenanganyang dimilikinya, termasuk dalam hal
330 — 2287 — Berkekuatan Hukum Tetap
lowongan kepadaPerangkat Daerah;Dianggap oleh Para Pemohon oleh bertentangan dengan ketentuanPasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyataakan:Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrutsendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanapenempatan tenaga kerja:Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:Bahwa Termohon dalam rangka pengawasan (monitoring) danpendataan pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi memilikikewenangan sektoral
56 — 15
DemokratKabupaten BangkalanBahwa Tugas dan fungsi BPKP terdapat dalam Perpres RI Nomor 192Tahun 2014 tentang BPKP:Pasal 2BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional.Pasal 3Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPKP menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasionalmeliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral
543 — 277
Setelah itu, pemrakarsa menyusun Andalnya, setelah andaltersusun, kemudian berdasarkan sidang dengan Komosi Penilai Amdal,dibuatkanlah RKL/ RPL yang merupakan dokumen operasional yang menjadipegangan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya;Bahwa menurut ahli pembangunan apartemen termasuk kegiatan yang wajib Amdalkarena merupakan kegiatan multi sektoral sehingga berdampak penting bagilingkungan hidup, sehingga pengembang harus ada izin terlebih dahulu yaitu Izinlokasi dan izin prinsip, kemudian
64 — 11
dokter SUPARTINIselaku Kepala Bidang KESGA minta agar Kepala Dinas Kota Batam dapatmenandatangani penerimaan barang.Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam meminta saksi agar dapatmenandatangai surat penerimaan barang tersebut.Tugas dan wewenang saksi sebagai sebagai Kasi Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan KotaBatam .Membantu Kepala Dinas Kesehatan Batam dalam pelaksaanaan Program CiziMelakukan Analisa Data Evaluasi Perencaanna Program Gizi di kota BatamMelakukan korrdinasi lintas program dan lintas sektoral
348 — 356
Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Endkemudian dalam Pasal Q97ayat (3) No.6/2014 diatur pula bahwa Kesatuanmasyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlaku sebagaipencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini,baik undangundang yang bersifat unum maupun bersifat sektoral; dan b.substansihak tradisional tersebut
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1488 — 3084
Menteri yang menyelenggarakanurusan di bidang Hukum dan HAM, artinya secara atribusi MenteriHukum dan HAM = mempunyai kewenangan atributif untukmenyelenggarakan urusan registrasi partai politik Sesuai dengan UUPartai Politik;Bahwa dalam rezim administrasi negara jelas kalau kita tarik UU No. 30Tahun 2014, setiap badan/pejabat TUN dalam mengeluarkankeputusan/tindakan dilandasi dua hal adalah peraturan perundangundangan dan AAUPB, terkait dengan peraturan perundangundangantergantung dengan undangundang sektoral
keputusan TUNatau administrasi pemerintahan dalam UU Peradilan TUN maupun UU.Administrasi Pemerintahan, melainkan harus secara kontekstualsistematiskomprehensif memaknai rumusan peraturan perundangundangan yang terkaitdalam dinamika hukum yang terus berkembang, antara lain pengaruh putusanMahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan krusial yang harus dijawabterkait kompetensi absolut Pengadilan dalam sengketa in /itis adalah apakahterdapat ketentuan sektoral
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
178 — 94
BPKP;Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasanIMAL eeeInspektorat Provinsi;InspektoratKabupaten/Kota; (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentuyang Meliputi: == ===a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara;c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Halaman 137 dari 193 halaman Putusan
119 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPKP sebagai dasarhukum untuk menilai dan memutuskan tentang nilai kerugian Negaramaka hal itu tidak dapat dibenarkan dan secara hukumharuslahdinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang memberikankewenangan pemeriksaan investigatif kepada BPKP telah mengatursecara rinci tentang pengawasan internal terhadap akuntabilitaskeuangan Negara dengan kegiatan tertentu sebagaimana ketentuanPasal 49 Ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2008 mengatur bahwa:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
116 — 57
Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 192 Tahun2014 tentang BPKP antara lain :Pasal 2: BPKP mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahandibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;Pasal 3: Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan fungsi :a.Perumusan Kebijakan Nasional Pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yangmeliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral
terhadap perencanaan dan pelaksanaanprogram dan / ataukegiatan yang dapat menghambatkelancaran pembangunan, audit ataspenyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara / daerah,audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keteranganahli, dan upayapencegahan korupsi;Pasal 27: Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala dibidang pelaksanaan Pengawasan kelancaran pembangunan termasuk programlintas sektoral
694 — 4182
Mungkin ini juga jangkauannyadiperluas supaya berbagai kebijakan itu bisa ditempatkan dalam kontekssosialnya namun tetap menitikberatkan pada perlindungan individu, karenatiap individu berapapun jumlahnya penting perannya bagi negara ini;Bahwa ganti ruginya bisa berupa uang ataupun bisa berupa relokasi,memang sebenarnya ini masuk dalam administrasi sektoral ya dalamkonteks hukum pengadaan tanah. Tapi saya hanya menjawab perspektifumumnya saja.