Ditemukan 1259 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setoran sektor sentral seftora sebtral sekoran senteral seotoran sertoran
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : DRS. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH., M.Pd Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
85 — 36
  • Bahwa TERGUGAT IV sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan Badan Pertanahan Nasionalmempunyait ugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secaranasional, regional dan sektoral ;Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Pasal 31 PP No. 24 tentang PendaftaranTanah menyatakan: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yangbersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalambuku tanah sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2010 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 612/PID.B/2009/PN.TPI
Tanggal 29 April 2010 — - Hidajatullah, ST (Terdakwa) - Zainur Arifinsyah, SH (JPU)
66 — 13
  • Melakukan korrdinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dengan program Gizi4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan termasauk sebagai penerimabarang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — H. HERMAWAN HERIANTO Alias H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 521 K/Pid.Sus/2014tanggal 28 Agustus 2008 dengan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor : 127, sebagaimana Pasal 49 yangmengatur BPKP berperan menjadi Pengawas Internal terhadapKeuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatanbersifat lintas sektoral; kKegiatan kebendaharaan umum berdasarkanpenetapan Menteri Keuangan dan kegiatan lain berdasarkanPenugasan Presiden, dan selanjutnya dalam Pasal 50 menyebutkanAudit yang dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) yaitu ; a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 27 September 2016 — NURLIA GANEWATI Binti ABDUL MUTHOLIB;
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Pada penjelasan Pasal 49, kegiatan yang bersifat lintas sektoralmerupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan duaHal. 69 dari 89 hal. Put.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
516 — 773
  • Kebijakan ininyata dan aktual dibuat dalam Keputusan Gubernur sebagai satusatunya pejabat administratif negara yang dapat mengeluarkan ketetapantentang besarnya upah minimum (baik sektoral, provinsi dankabupaten/kota). Hanya saja, di kalangan masyarakat pekerja/oburuh danpengusaha, upah minimum yang ditetapkan cenderung menimbulkankegaduhan sosial dan menjadi sumber perdebatan politik. Gubernur jugakemudian menjadi sasaran kemarahan masyarakat pekerja/oburuh dankalangan pengusaha.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
525 — 372
  • pemerintahan dalam hal ini PejabatAdministrasi Negara tentunya dikembalikan kepada UndangundangSektoral tadi undangundang No. 30 Tahun 2014 inilah prinsipsistematika specialitied berlaku harus diuji disitu;Bahwa tentang Pasal 2 dan di Pasal 3 berkenaan dengan kerugiandan penyalahgunaan wewenang termasuk misalnya memperkayaorang lain atau diri sendiri merupakan bagian dari unsur pasal 2 danpasal 3 Karena domain dari Keuangan negara adalah tunduk pada normahukum Indonesia maka itulah sebabnya undangundang sektoral
    yang diuji soal sahatau tidak Penetapan Tersangka;Bahwa tentang Undangundangnya dan norma yang ada dalam undangundang lebih spesifik Norma yang ada dalam KUHAP;;Bahwa tentang Undangundang No 30 Tahun 2014 dikaitkan denganpejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kemudian timbulkerugian negara maka upaya yang ditempuh menurut undangundang adalah pengembalian kerugian negara, namun di Undangundang Tipikor sendiri di Pasal 4 pengembalian kerugian negara itutidak menghapus' pidananya, Undangundang Sektoral
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2690 K/PDT/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PT AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN VS PT HUTAN RINDANG BANUA
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Frasa "ditunjuk dan atau" tidak mempunyai kekuatan hukum atautidak bisa dipakai sebagai dasardasar hukum;Berdasarkan bunyi amar tersebut maka jelas, suatu kawasan hutan adalahkawasan yang ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat hanya didasarkanpada suatu penunjukkan semata;Bahwa penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor41 Tahun 1999 adalah proses akhir yang harus melibatkan seluruh pihak(multi sektoral) yang terkait baik langsung maupun tidak langsung,sehingga tidak dapat dilakukan
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
504 — 328
  • Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:1) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2008:BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:Halaman 71 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara; danC. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.2) Berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2014 — SAMSUL BAHRI melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh
80 — 23
  • Tim Penilai/Penaksir Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada BPBA (Bukti T.III2, tertanggal 14 Nopember 2012);Menimbang, bahwa di dalam surat Bukti P.1.1 tersebut ternyata tidakdijelaskan secara spesifik alasan pembentukan Tim Audit, tetapi hanya sekedarmenyebutkan : bahwa untuk menindaklanjuti dan penyelesaian SPMK kegiatanPenanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga pada BPBA,107perlu menunjuk Tim Audit sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 10 Pebruari 2012dengan lintas sektoral
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
99 — 64
  • Bahwa hal tersebut jugasebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadiselama proses penyidikan dan penuntutan;Menimbang, bahwa dalam Sistim Peradilan Pidana (CriminalJustice System) yang berlaku di Indonesia, dalam upaya untuk menegakanhukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat,maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidanatersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoral sesuai kKewenanganyang dimilikinya, termasuk dalam hal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — 1. PT. MADA WIKRI TUNGGAL., 2. PT. FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA., 3. PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA., 4. PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA., 5. PT. MMC METAL FABRICATION., 6. PT. SARNAGRIYA LESTARI KERAMIK., 7. PT. SHEI TAI INDONESIA., 8. PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS BUPATI BEKASI;
330 — 2287 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lowongan kepadaPerangkat Daerah;Dianggap oleh Para Pemohon oleh bertentangan dengan ketentuanPasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyataakan:Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrutsendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanapenempatan tenaga kerja:Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:Bahwa Termohon dalam rangka pengawasan (monitoring) danpendataan pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi memilikikewenangan sektoral
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby
Tanggal 11 Agustus 2016 — H. ISMAIL HASAN ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
56 — 15
  • DemokratKabupaten BangkalanBahwa Tugas dan fungsi BPKP terdapat dalam Perpres RI Nomor 192Tahun 2014 tentang BPKP:Pasal 2BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional.Pasal 3Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPKP menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasionalmeliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2017 — REZA GANNY, DKK MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. PP PROPERTI, Tbk(Perseroan)
543 — 277
  • Setelah itu, pemrakarsa menyusun Andalnya, setelah andaltersusun, kemudian berdasarkan sidang dengan Komosi Penilai Amdal,dibuatkanlah RKL/ RPL yang merupakan dokumen operasional yang menjadipegangan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya;Bahwa menurut ahli pembangunan apartemen termasuk kegiatan yang wajib Amdalkarena merupakan kegiatan multi sektoral sehingga berdampak penting bagilingkungan hidup, sehingga pengembang harus ada izin terlebih dahulu yaitu Izinlokasi dan izin prinsip, kemudian
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2010 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 611/PID.B/2009/PN.TPI
Tanggal 6 Mei 2010 — - Indra Dhani (Terdakwa) - Zainur Arifinsyah, SH (JPU)
64 — 11
  • dokter SUPARTINIselaku Kepala Bidang KESGA minta agar Kepala Dinas Kota Batam dapatmenandatangani penerimaan barang.Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam meminta saksi agar dapatmenandatangai surat penerimaan barang tersebut.Tugas dan wewenang saksi sebagai sebagai Kasi Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan KotaBatam .Membantu Kepala Dinas Kesehatan Batam dalam pelaksaanaan Program CiziMelakukan Analisa Data Evaluasi Perencaanna Program Gizi di kota BatamMelakukan korrdinasi lintas program dan lintas sektoral
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Putus : 05-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN ENDE Nomor 73/Pid.B/2018/PN End
Tanggal 5 Nopember 2018 — - GERADUS REO Alias REO - STEFANUS DAWI Alias STEF - WILHELMUS MBUJA Alias MUS - HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI - ALOISIUS MOA Alias ALO
348 — 356
  • Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Endkemudian dalam Pasal Q97ayat (3) No.6/2014 diatur pula bahwa Kesatuanmasyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlaku sebagaipencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini,baik undangundang yang bersifat unum maupun bersifat sektoral; dan b.substansihak tradisional tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1488 — 3084
  • Menteri yang menyelenggarakanurusan di bidang Hukum dan HAM, artinya secara atribusi MenteriHukum dan HAM = mempunyai kewenangan atributif untukmenyelenggarakan urusan registrasi partai politik Sesuai dengan UUPartai Politik;Bahwa dalam rezim administrasi negara jelas kalau kita tarik UU No. 30Tahun 2014, setiap badan/pejabat TUN dalam mengeluarkankeputusan/tindakan dilandasi dua hal adalah peraturan perundangundangan dan AAUPB, terkait dengan peraturan perundangundangantergantung dengan undangundang sektoral
    keputusan TUNatau administrasi pemerintahan dalam UU Peradilan TUN maupun UU.Administrasi Pemerintahan, melainkan harus secara kontekstualsistematiskomprehensif memaknai rumusan peraturan perundangundangan yang terkaitdalam dinamika hukum yang terus berkembang, antara lain pengaruh putusanMahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan krusial yang harus dijawabterkait kompetensi absolut Pengadilan dalam sengketa in /itis adalah apakahterdapat ketentuan sektoral
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
178 — 94
  • BPKP;Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasanIMAL eeeInspektorat Provinsi;InspektoratKabupaten/Kota; (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentuyang Meliputi: == ===a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara;c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Halaman 137 dari 193 halaman Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — BETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI, dkk
119 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPKP sebagai dasarhukum untuk menilai dan memutuskan tentang nilai kerugian Negaramaka hal itu tidak dapat dibenarkan dan secara hukumharuslahdinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang memberikankewenangan pemeriksaan investigatif kepada BPKP telah mengatursecara rinci tentang pengawasan internal terhadap akuntabilitaskeuangan Negara dengan kegiatan tertentu sebagaimana ketentuanPasal 49 Ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2008 mengatur bahwa:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
116 — 57
  • Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 192 Tahun2014 tentang BPKP antara lain :Pasal 2: BPKP mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahandibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;Pasal 3: Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan fungsi :a.Perumusan Kebijakan Nasional Pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yangmeliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral
    terhadap perencanaan dan pelaksanaanprogram dan / ataukegiatan yang dapat menghambatkelancaran pembangunan, audit ataspenyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara / daerah,audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keteranganahli, dan upayapencegahan korupsi;Pasal 27: Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala dibidang pelaksanaan Pengawasan kelancaran pembangunan termasuk programlintas sektoral
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2017 — 1. Masenah, 2. Sri Kencana, DKK;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
694 — 4182
  • Mungkin ini juga jangkauannyadiperluas supaya berbagai kebijakan itu bisa ditempatkan dalam kontekssosialnya namun tetap menitikberatkan pada perlindungan individu, karenatiap individu berapapun jumlahnya penting perannya bagi negara ini;Bahwa ganti ruginya bisa berupa uang ataupun bisa berupa relokasi,memang sebenarnya ini masuk dalam administrasi sektoral ya dalamkonteks hukum pengadaan tanah. Tapi saya hanya menjawab perspektifumumnya saja.