Nasionaldi wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukanpendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umumpendaftaran tanah",Kemudian Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden RI Nomor 10Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional atau selanjutnyadisengketakan (Perpres 10 Tahun 2006 tentang Badan PertanahanNasional atau selanjutnya disengketakan (Perpres 10/2006)menyatakan:"Badan Pertanahan Nasional mempunyai togas melaksanakantogas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regionaldan sektoral

yang telah memperoleh wewenangpemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negaralainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang(Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman104);Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan dari manakahsumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objectum litistidak dapat hanya melihat dari ciri atas nama (a.n) saja tetapi harus melihat dariperaturan perundangundangan sektoral

Terhadap kewenangan tersebut dengan memperhatikanPasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang BadanPertanahan Nasional,selanjutnya untuk penanganan masalah, sengketa,perkara dan konflik dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yangdalam pelaksanaanya baik secara nasional, regional maupun sektoral,Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 161sehingga dalam perkara a quo tepat pula Kepala Kantor Pertanahan KotaPontianak bertindak sebagai pihak Tergugat;Menimbang, bahwa

Memberikan bantuaan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan DanaUsaha Desa/Kelurahan serta kegiatan dalam bidang sektoral.. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kualitas tehnis dan kelayakanekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.. Menyusun prioritas kebutuhan pelatinan pengembangan paket paketpelatinan yang tepat bagi Pengelola UED/KSP, kelompok masyarakat, kaderpembangunan masyarakat dan masyarakat umumnya ditingkat kabupaten dandikoordinasikan dengan leader..

Inspektorat Kabupaten/Kota;(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraatas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh MenteriKeuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasikegiatan yang

Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa yangberwenang menghitung terjadinya kerugian kKeuangan negara dan dituangkandalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk);Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah mengatur sebagai berikut : BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral

Bahwa perlu jugadiketengahkan menyangkut perbuatan hukum dilakukan oleh Pejabat/ Badan TataUsaha Negara, in casu, adalah Tergugat Ill yaitu Kepaia Kantor Pertanahan KotaBandung yang merupakan representasi Badan Pertanahan Nasional RI videPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan NasionaiRepublik Indonesia Pasal 2 yang menyatakan :"BPN RI mempunyai tugasmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional,dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan

Aspek materiil yang secara khusus termaktubdalam UU PPLH adalah: Pertama, tindak pidana yang diatur dalamundangundang a quo, hanya bersifat sektoral saja, yaitu hanyaberkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup saja. Kedua,sebagaimana bunyi Pasal 97 UUPPLH, tindak pidana dalam undangundang a quo hanya disebut dengan kejahatan.

MCM);Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. Millenium CapitalManagement (PT. MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PT.MNC Asset Management (PT. Maybank AM)Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. MaybankAsset Management (PT.

Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT MilleniumCapital Management (PT MCM);Halaman 114 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT Millenium CapitalManagement (PT MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PTMNC Asset Management

PT Millenium Capital Management (PT MCM); PT AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa DanaMillenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral(MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaanTerdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.

F47202 Reksa Dana MCM Equity 151.400.000 1,21%Sektoral Halaman 168 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI No Nama Nasaban Penambahan % dari Total(lembar) Saham101 G99063 Reksa Dana Treasure Saham 127.105.800 1,02%Mantap11 Lainnya dibawah 1% 983.805.0006 7,87%Jumlah 10.868.781.225 86,95% wn Pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat dan BennyTjokrosaputro serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar sahamSMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret2018, sehingga

mengevaluasibuktibukti Secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independenuntuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasitindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai denganperaturan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada Pasal 27 menyebutkanbahwa Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepaladi bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasukprogram lintas sektoral

MCM);Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. Millenium CapitalManagement (PT. MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PT.MNC Asset Management (PT. Maybank AM)Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. MaybankAsset Management (PT.

Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT MilleniumCapital Management (PT MCM);Halaman 114 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT Millenium CapitalManagement (PT MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PTMNC Asset Management

PT Millenium Capital Management (PT MCM); PT AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa DanaMillenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral(MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaanTerdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.

F47202 Reksa Dana MCM Equity 151.400.000 1,21%Sektoral Halaman 168 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI No Nama Nasaban Penambahan % dari Total(lembar) Saham101 G99063 Reksa Dana Treasure Saham 127.105.800 1,02%Mantap11 Lainnya dibawah 1% 983.805.0006 7,87%Jumlah 10.868.781.225 86,95% wn Pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat dan BennyTjokrosaputro serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar sahamSMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret2018, sehingga

UndangUndang No. 20 Tahun 2001Setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yang secara tegasmenyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang tersebutsebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.Pasal 14 tersebut diatas menunjukkan bahwa Undangundang tindak pidana korupsi memberlakukan Azas Lex Specialis Sistematisyaitu yang terkait perbuatandiranah sektoral yang dapat dilinat dari frasa Undangundang yang secarategas menyatakan bahwa pelanggaran

terhadap ketentuan Undangundangtersebut (bisa perbankan, pasar modal pajak dan lainlain)sebagail tindak pidanakorupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini (undangundang korupsi), sehingga dikarenakan perbuatan sektoral dalam perkara ini adalah diranah perbankan dan terkait perobankan sudah ada undangundang yang mengatur perbuatan pidana perbankan dimana sama sekali tidak menyebutkan bahwaHalaman 161 dari 291 Perkara Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PT MDNperbuatan perbankan tersebut sebagai

orang berpikir tentang tanah kalauhutan itu tegakan tanam di atas tanah namun karena keraguraguanorang di dalam membuat aturan maka diambil menjadi keseluruhankarena tanah hutan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan;Bahwa perbedaan yang signifikan dengan adanya undang undangterbaru untuk penanganan atau penindakan kalau terjadi kebakaranhutan atau lahan dalam undang undang lingkungan, kalau di dalamundang undang lingkungan itu sifatnya general oleh karena itu harusdijabarkan dalam tingkat sektoral

nama BPk.Bahwa disamping itu BPKP tidak mempunyai kewenangan untukmemeriksa keuangan Kwarda Pramuka ProvinsiJambi karenamenurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian InternPemerintah menjelaskan:Pasal 1 butir 4 menyatakan BPKP adalah aparat pengawas internPemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden.Pasal 49 ayat 2 menyatakan: BPKP melakukan pengawasan internterhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yangmeliputi:a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajibanpemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakandan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara,tanah terlantar dan tanah kritis. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan,peringatan, harmonisasi, dan pensinergian kebijakan dan programpertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, tanah terlantardan tanah kritis.

Penyiapan saran tindak dan langkahlangkah penanganan sera usulanrekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi, dan pensinergiankebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanahnegara, tanah terlantar dan tanah kritis. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukankelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses sumber produktif.

CfrA; Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang auditing dan akuntansi; Bahwa dasar hukum BPKP dalam melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 192 tahun 2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), pasal 27 Deputi Bidang Investigasi melaksanakantugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaranpembangunan termasuk program lintas sektoral

CFrA, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli sudah memberikan keterangan di penyidik sebagaimanadalam BAP;Bahwa dasar permintaan untuk mengaudit investigasi perhitungankerugian negara sebagaimana dalam pasal 27 Peraturan PresidenHalaman 65 dari 125 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN JmbNomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan yang menyatakan melaksanakan tugas membantuKepala di bidang pelaksanaan pegawasan kelancaran pembangunantermasuk program lintas sektoral

Atas fakta tersebut maka perubahan strukturmasyarakat pertanian berubah menjadi masyarakat yang bergerakdi bidang jasa perdagangan dan industri;Isu Kurang Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah;Banyaknya program pembangunan di berbagai sektor dari pusatyang dialokasikan di Kota Depok, belum sinkron dengan programprogram sektoral di Kota Depok, diakibatkan belum terakomodirnyaprogram yang ada, sehingga program pembangunan tidakberkesinambungan;Halaman 95 dari 120 halaman.

menghitung berdasarkan kwitansi pencairan kredit dan ahli pelajariuntuk disamakan angkaangkanya dalam pengitungan Kerugian KeuanganNegara;Bahwa menurut aturan dalam PP 60 tahun 2008, BPKP dapat melakukan auditterhadap Keuangan Negara hanya BPKP ini merubah paradikmanya bukan lagisebagai pengawas tapi BPKP ini berubah mengarah menjadi Konsultant di PP 60dan BPKP tidak ingin masuk keranah audit karena sudah terlalu banyak auditornya BPK misalnya Inspektorat, jadi BPKP hanya melakukan auditterhadap lintas sektoral

Kegiatan yang tertuang di RAPB Desa tidak tumpang tindih denganlintas sektoral APBD / APBN tahun berjalan;. RAPB Desa Ditanda tangani oleh Kepala Desa;. Penempatan Kode Rekening sesuai dengan bidang;Penyusunan RAPB Desa Sudah memenuhi kaidah 30 : 70 %;. Sumber Dana Kegiatan Sudah sesuai dengan ketentuan Prioritasdengan Penggunanaan Dana DD dan ADD.