Ditemukan 1259 data
86 — 22
Bahwa perlu jugadiketengahkan menyangkut perbuatan hukum dilakukan oleh Pejabat/ Badan TataUsaha Negara, in casu, adalah Tergugat Ill yaitu Kepaia Kantor Pertanahan KotaBandung yang merupakan representasi Badan Pertanahan Nasional RI videPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan NasionaiRepublik Indonesia Pasal 2 yang menyatakan :"BPN RI mempunyai tugasmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional,dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan
283 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aspek materiil yang secara khusus termaktubdalam UU PPLH adalah: Pertama, tindak pidana yang diatur dalamundangundang a quo, hanya bersifat sektoral saja, yaitu hanyaberkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup saja. Kedua,sebagaimana bunyi Pasal 97 UUPPLH, tindak pidana dalam undangundang a quo hanya disebut dengan kejahatan.
202 — 347
pribadi, maka pribadi pelakunya yangmembayar ganti kerugian negara tersebut, sehingga tidak adaHal 274 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.kaitan dengan pidana melainkan sanksi administratif dengantuntutan ganti rugi sebagai primum remidium;Bahwa bila perbuatan tersebut mengandung unsur pidanasebagaimana dalam pasal 14 Undangundang Tipikor, dengansecara tegas tidak mengandung unsur korupsi maka Undangundang Tipikor tersebut tidak berlaku dan berlaku UndangUndang sektoral
misalnya ada undangundang kehutanan,undangundang perbankan, dan seterusnya termasuk Undangundang administrasi pemerintahan;Bahwa bila dalam Undangundang sektoral mengatakan denganjelas dari pasal yang ada menegaskan sebagai korupsi, makaberlaku undangundang tindak pidana korupsi;Bahwa terhadap suatu peraturan bupati yang berisi pelimpahansebagian kewenangan artinya ada kewenangan yangdilimpahkan ada pula kewenangan yang tidak dilimpahkan, atashal tersebut terhadap kewenangan yang tidak dilimpahkan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lainmerumuskan bahwa Penyelenggara Negara termasukdiantaranya sebagai bupati, dan dalam UndangUndang ini tidakada pembagian jabatan bupati dalam konteks sebagai pejabatpolitik, pejabat administrasi negara maupun jabatan publiktersebut;Bahwa ahli menjelaskan terhadap suatu perkara yangmengandung unsur korupsi dan administrasi, sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahan, maka hal itu mengacu kepadaperaturan sektoral
98 — 33
Mdnmelaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektoral, Melaksanakan tugas yangdibebankan oleh Bupati, Melaksanakan program kesehatan yang dibebankanoleh Bupati, Menyiapkan renstra dan Lakip Dinas Kesehatan.Bahwa Terdakwa menerangkan Program Jampersal mulai bergulir bulanJanuari 2012 sampai Desember 2013, jadi sejak Januari 2013 sampai 31Desember 2013 Terdakwa menjabat sebagai Penanggung Jawab Jampersal diKantor Dinas Kesehatan Kab.Langkat.Terdakwa menerangkan Dana Jampersal bersumber dari APBN Kementriankesehatan
66 — 18
Perbendaharaan Negara juncto Pasal 62ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004, yang berwenangmenghitung terjadinya kerugian keuangan negara dan dituangkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;Menimbang, bahwa selain itu. berdasarkan Pasal 49 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah mengatur : BPKP berperan menjadi pengawas internalterhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatanyang bersifat lintas sektoral
169 — 78
Nasionaldi wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukanpendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umumpendaftaran tanah",Kemudian Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden RI Nomor 10Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional atau selanjutnyadisengketakan (Perpres 10 Tahun 2006 tentang Badan PertanahanNasional atau selanjutnya disengketakan (Perpres 10/2006)menyatakan:"Badan Pertanahan Nasional mempunyai togas melaksanakantogas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regionaldan sektoral
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
290 — 411
yang telah memperoleh wewenangpemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negaralainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang(Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman104);Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan dari manakahsumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objectum litistidak dapat hanya melihat dari ciri atas nama (a.n) saja tetapi harus melihat dariperaturan perundangundangan sektoral
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1806 — 2656
MCM);Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. Millenium CapitalManagement (PT. MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PT.MNC Asset Management (PT. Maybank AM)Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. MaybankAsset Management (PT.
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT MilleniumCapital Management (PT MCM);Halaman 114 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT Millenium CapitalManagement (PT MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PTMNC Asset Management
PT Millenium Capital Management (PT MCM); PT AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa DanaMillenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral(MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaanTerdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.
F47202 Reksa Dana MCM Equity 151.400.000 1,21%Sektoral Halaman 168 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI No Nama Nasaban Penambahan % dari Total(lembar) Saham101 G99063 Reksa Dana Treasure Saham 127.105.800 1,02%Mantap11 Lainnya dibawah 1% 983.805.0006 7,87%Jumlah 10.868.781.225 86,95% wn Pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat dan BennyTjokrosaputro serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar sahamSMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret2018, sehingga
117 — 57
ditegakannya hukum lingkungan karenabanyaknya institusi yang berwenang untukmenerbitkan ijin di Indonesia, mulai padatingkat nasional, misalnya ijin Lokasiwewenang Bupati/Wali Kota, ijin HO wewenangBupati/Wali Kota, ijin galian denganrekomendasi Gubernur, ijin penambangankewenagan Kementrian ESDM, Ijin Industrikewenangan Kementrian Perindustrian dll;Bahwa begitu banyak sektor sektor perijinan diIndonesia, untuk itu di negara negara lainmisalnya Belanda dan Australia sejak tahun1994 perijinan perijinan sektoral
73 — 17
menghitung berdasarkan kwitansi pencairan kredit dan ahli pelajariuntuk disamakan angkaangkanya dalam pengitungan Kerugian KeuanganNegara;Bahwa menurut aturan dalam PP 60 tahun 2008, BPKP dapat melakukan auditterhadap Keuangan Negara hanya BPKP ini merubah paradikmanya bukan lagisebagai pengawas tapi BPKP ini berubah mengarah menjadi Konsultant di PP 60dan BPKP tidak ingin masuk keranah audit karena sudah terlalu banyak auditornya BPK misalnya Inspektorat, jadi BPKP hanya melakukan auditterhadap lintas sektoral
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
109 — 70
Kegiatan yang tertuang di RAPB Desa tidak tumpang tindih denganlintas sektoral APBD / APBN tahun berjalan;. RAPB Desa Ditanda tangani oleh Kepala Desa;. Penempatan Kode Rekening sesuai dengan bidang;Penyusunan RAPB Desa Sudah memenuhi kaidah 30 : 70 %;. Sumber Dana Kegiatan Sudah sesuai dengan ketentuan Prioritasdengan Penggunanaan Dana DD dan ADD.
106 — 36
Wangi-Wangi Selatan;22) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Komala kepada yang menerima LA ODE TAMU, BA Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Wakatobi, untuk pembayaran biaya patok sertifikasi tanah lintas sektoral sebanyak 38 bidang tanggal 11 November 2012;23) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada yang menerima SARNO, S.ST Pegawai Kantor Pertanahan Kab.
.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp.11.400.000, (sebelas jutaempat ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Komala kepada yang menerima LAODE TAMU, BA Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Wakatobi, untukpembayaran biaya patok sertifikasi tanah lintas sektoral sebanyak 38 bidangtanggal 11 November 2012;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp.9.800.000, (Sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah) kepada yang menerima SARNO, S.ST PegawaiKantor
WangiWangi Selatan;1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp.11.400.000, (sebelas jutaempat ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Komala kepada yang menerima LAODE TAMU, BA Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Wakatobi, untukpembayaran biaya patok sertifikasi tanah lintas sektoral sebanyak 38 bidangtanggal 11 November 2012;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp.9.800.000, (Sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah) kepada yang menerima SARNO, S.ST PegawaiKantor Pertanahan Kab.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
214 — 147
UndangUndang No. 20 Tahun 2001Setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yang secara tegasmenyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang tersebutsebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.Pasal 14 tersebut diatas menunjukkan bahwa Undangundang tindak pidana korupsi memberlakukan Azas Lex Specialis Sistematisyaitu yang terkait perbuatandiranah sektoral yang dapat dilinat dari frasa Undangundang yang secarategas menyatakan bahwa pelanggaran
terhadap ketentuan Undangundangtersebut (bisa perbankan, pasar modal pajak dan lainlain)sebagail tindak pidanakorupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini (undangundang korupsi), sehingga dikarenakan perbuatan sektoral dalam perkara ini adalah diranah perbankan dan terkait perobankan sudah ada undangundang yang mengatur perbuatan pidana perbankan dimana sama sekali tidak menyebutkan bahwaHalaman 161 dari 291 Perkara Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PT MDNperbuatan perbankan tersebut sebagai
R EVAN ADHI WICAKSANA, SH
Terdakwa:
NAJMUDDIN Alias AMUT Bin SABRI BAKRI
140 — 35
mengevaluasibuktibukti Secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independenuntuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasitindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai denganperaturan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada Pasal 27 menyebutkanbahwa Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepaladi bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasukprogram lintas sektoral
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1683 — 1515
MCM);Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. Millenium CapitalManagement (PT. MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PT.MNC Asset Management (PT. Maybank AM)Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT. MaybankAsset Management (PT.
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT MilleniumCapital Management (PT MCM);Halaman 114 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT Millenium CapitalManagement (PT MCM);Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT Prospera AssetManagement (PT PAM);Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas Il (MDSE Il) pada PTMNC Asset Management
PT Millenium Capital Management (PT MCM); PT AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa DanaMillenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral(MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas permintaanTerdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.
F47202 Reksa Dana MCM Equity 151.400.000 1,21%Sektoral Halaman 168 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI No Nama Nasaban Penambahan % dari Total(lembar) Saham101 G99063 Reksa Dana Treasure Saham 127.105.800 1,02%Mantap11 Lainnya dibawah 1% 983.805.0006 7,87%Jumlah 10.868.781.225 86,95% wn Pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat dan BennyTjokrosaputro serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian besar sahamSMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal 28 dan 29 Maret2018, sehingga
233 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas fakta tersebut maka perubahan strukturmasyarakat pertanian berubah menjadi masyarakat yang bergerakdi bidang jasa perdagangan dan industri;Isu Kurang Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah;Banyaknya program pembangunan di berbagai sektor dari pusatyang dialokasikan di Kota Depok, belum sinkron dengan programprogram sektoral di Kota Depok, diakibatkan belum terakomodirnyaprogram yang ada, sehingga program pembangunan tidakberkesinambungan;Halaman 95 dari 120 halaman.
132 — 86
15 Tahun 2004 dan PP No. 58 Tahun 2005 maka hanyaBPK saja sebagai lembaga ekstern yang dapat melakukan audit, sedangkanlembaga intern adalah Bupati melalui Bawasda;Bahwa tahapan pemeriksaan oleh Bupati melalui Bawasda atau oleh BPKtersebut harus ditaati;Bahwa siapa saja yang menandatangani suatu dokumen maka secara legalformal mesti bertanggungjawab;Bahwa tidak boleh pelimpahan pekerjaan hingga 100%, yang diperbolehkanadalah pelimpahan pekerjaan sebagian saja;=81=Bahwa atas permintaan instansi sektoral
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
121 — 28
CfrA; Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang auditing dan akuntansi; Bahwa dasar hukum BPKP dalam melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 192 tahun 2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), pasal 27 Deputi Bidang Investigasi melaksanakantugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaranpembangunan termasuk program lintas sektoral
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
1.SAIFUL EFRIZAL BIN MATZAN
2.WARDODI ARIA PUTRA BIN SUKRI NUR
180 — 51
CFrA, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli sudah memberikan keterangan di penyidik sebagaimanadalam BAP;Bahwa dasar permintaan untuk mengaudit investigasi perhitungankerugian negara sebagaimana dalam pasal 27 Peraturan PresidenHalaman 65 dari 125 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN JmbNomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan yang menyatakan melaksanakan tugas membantuKepala di bidang pelaksanaan pegawasan kelancaran pembangunantermasuk program lintas sektoral
92 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
nama BPk.Bahwa disamping itu BPKP tidak mempunyai kewenangan untukmemeriksa keuangan Kwarda Pramuka ProvinsiJambi karenamenurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian InternPemerintah menjelaskan:Pasal 1 butir 4 menyatakan BPKP adalah aparat pengawas internPemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden.Pasal 49 ayat 2 menyatakan: BPKP melakukan pengawasan internterhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yangmeliputi:a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral