Ditemukan 1266 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setoran sektor sentral seftora sebtral sekoran sertoran seotoran senteral
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
67 — 23
  • Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana Korupsi - HENRY JOSEPH MARATHON
206 — 89
  • Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:kegiatan yang bersifat lintas sektoral;kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dankegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Bahwa Bank BUMD bukanlah instansi Pemerintah dan tidak adaKeputusan Presiden yang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
123 — 79
  • Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No.60/2008), Pasal 49 ayat (2) huruf c menyatakan :BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2004 tentang
    Badan PengawanKeuangan Negara (BPKP) (Perpres No. 192/2004) pasal 3menyatakan :i.il.il.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, BPKP menyelenggarakan fungsi:perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunannasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden;pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasanintern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi : kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi - dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
90 — 25
  • Berkordinasi dengan lintas sektoral KAPEKO dan BPKD bagianperencanaane Bahwa saksi bertanggung jawabsecara langsung di bawahKasubbagTU, yaitu Martiana DolokSaribue Bahwa yang membuat rencanaanggaran kegiatan alat kesehatan diSuku Dinas Kesehatan JakartaSelatan tahun 2011 adalah bagianperlengkapan, yaitu Eri Sadewoe Bahwa berdasarkan DPASKPDSudinkes Jakarta Selatan Totalanggaran sebesar Rp.16.468.000.000, (enam belas milyarempat ratus enam puluh delapanjuta rupiah) untuk kegiatan yaitu :1) Untuk pengadaan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SUPENDI BIN ALM SUMITO
355 — 161
  • Apakah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkunganjadi pasal 98 itu dilakukan dengan sengaja;Bahwa Harus memperhatikan pedomanpedoman untuk itu sah atautidaknya alat bukti itu hakim yang akan menilainya;Bahwa Jika kita melihat dari KUHP maka lingkungan hidup ini menjadiketentuan lex specialis dalam halhal tertentu tetapi jika kita melihatlingkungan hidup dengan peraturanperaturan sektoral maka dia menjadiketentuan lex specialis jadi tergantung kita linat dari sisi yang mana;76Bahwa Kita linat kasus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
WAGINO
66 — 32
  • Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
464 — 398
  • Kalau BPKP sesuai denganpasal 49 PP 60 tahun 2008, dia bisa melakukan tugas pengawasan yaituHalaman 295 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrpengawasan antar lintas sektoral, atas permintaan dari menteri Keuangan,penugasan oleh presiden. Kalau inspektorat jenderal bertugas mengawasikementeriannya atau lembaganya.
    Begitu juga dengan inspektorat, kalau inspektoratprovinsi berarti dia mengawasi kegiatankegiatan yang ada di provinsi.Kalau Provinsi A jadi dia mengawasinya di provinsi A. begitu juga denganinspektorat kabupaten kota dia tugasnya mengawasi kegiatan dipemerintahan kabupaten kota tersebut.Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai dengan undangundang nomor 60tahun 2008 ada 3 yang pertama dia mengawasi lintas sektoral artinya kalauada dua pemerintahan atau ada dua intansi pemerintahan kementerianyang harus
    diperiksa lintas sektoral, nah itu BKP bisa masuk.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps
Tanggal 26 Juli 2017 — NI NYOMAN NILAWATI Als. MAN TOK
115 — 65
  • Sistem dan Prosedur Pekreditan Lembaga Pekreditan Desa (LPD).Bahwa saksi menerangkan LPD Desa Pakraman Suwat ada membuatpertanggungjawaban/laporan terhadap pengelolaan keuangan LPD DesaPakraman Suwat kepada LPLPD Kabupaten Gianyar berupa laporan bulananyang terdiri laporan kegiatan, daftar rincian rugi laba, neraca bulanan, dandaftar sektoral pinjaman yang ditujukan kepada Bendesa Pakraman Suwatdengan tembusan kepada LPLPD, Bank BPD Bali, Badan Pengawas internal,Bupati Gianyar dan yang membuat laporan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN.
129 — 53
  • menduduki jabatan sebagai Auditor Pertama selama 4 tahun 3 bulan danAuditor Muda semenjak April 2019 sampai dengan sekarang;Bahwa Ahli menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli dalamjabatannya dalam penugasan audit bidang investigasi sebagai Ketua Timkemudian sebagai Ketua Tim ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sesuaiPasal 27 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yaitu:Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas pengawasan kelancaranpembangunan termasuk program lintas sektoral
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 8 Februari 2012 — H. ASRARUDDINSYAH AKIL SAMIT, SE, M.Si
75 — 4
  • Nomor : 821.2/II.1-2511/TUUA/BKD/2004 tanggal 27 April 2004.104. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima berkas tanggal 19 Juni 2006.105. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor : 518/1453/BP-KOP/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 perihal Monitorong dan Evaluasi Dana Bergulir.106. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor : 518/727.a/BP-Kop/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal pelaksanaan program dana bergulir bagi KSP Sektoral
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
171 — 1179
  • UUPA merupakan umbrella act (UndangUndang Payung) bagiUndangUndang sektoral lainnya, termasuk UndangUndangKehutanan;Kedua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 telah dinyatakanbahwa semua tanah di Pulau Batam telah diberikan Hak Pengelolaankepada BP Batam;Ketiga, untuk penataan ruang di wilayah Kota Batam dan sebagian Bintan sertasebagian Karimun telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan danHal 205 dari 201 hal Putusan nomor
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
232 — 125
  • Bahwa pembahasan penambahan kuota impor daging sapi dilakukan olehkementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, dari hasiltersebut kemudian ada kerjasama lintas sektoral antara Eselon Kementerian Pertanian dan Eselon Kementerian Perdagangan,kemudian ditentukan dari jumlah kuota tersebut berapa jumlah untuk sapibakalan dan berapa dari daging beku, kemudian ada dibahas ditingkatDirektur, dihitung dengan rumus tertentu berapa jumlah untuk tiaptiapperusahaan, dikirimkan ke tempat saksi untuk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
255 — 319
  • Bahwa penerbitan hak pakai harus sesuai dengan peruntukannya dan tidakserta merta menimbulkan hak untuk menguasai atau mengelola diluarperuntukan yang tersebut dalam hak pakai, karena jika terdapat potensi laindalam tanah hak pakai maka pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturanperundangundangan sektoral terkait, misalnya kalau ada sumber daya airHalaman 61 dari 177 halaman. Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
145 — 98
  • Bahwa koordinasi ini bukan berbicara tentang konteks hukumsemata tetapi bagaimana pengelolaan lintas institusi yang butuhkoordinasi untuk menghindari ego sektoral agar tidak terjadioverlapping atau tumpang Tindih mereka perlu koordinasiHalaman 88 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdisehingga yang kita lihat adalah semangat dari pihak kepolisianuntuk menciptakan adanya koordinator Pengawas agar terjadiJalinan satu pintu / harmonisasi agar tidak tumpang Tindih.bahwa dalam suatu
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
107 — 18
  • atau kegiatan yang dapat menghambatkelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, auditinvestigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikankKeuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.Bahwa berdasarkan Pasal 27, tugas dan fungsi serta wewenang BPKP diBidang Investigasi adalah melaksanakan tugas di Bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
97 — 70
  • Koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkait;i. Fasilitasi terlaksananya prinsipprinsip tata kelola desa yangpartisipatif, transparan dan akuntabel;j. Memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaanekonomi desa dan antar desa.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
117 — 22
  • apa saja yang sudah dilakukan olehpanitia pengadaan tanah salah satu klausul ada panitia harus membentuktim penaksir harga kemudian tim harus melakukan inventarisasi haltersebut ada yang tidak dilakukan oleh pihak pihak tersebut ,apakah itubagian daripada tidak menabrak aturan tersebut , Jadi kalau anda bertanyatentang persoalan kebijakan kemudian aturan aturan yang ada harusdiliat dulu satu kebijakan itu adalah masuk dalam Amandemen hukumisasi,aturan aturan juga bersifat administrative dibidang sektoral
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN PALU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH. MH
Terdakwa:
SAMSU TAHER Alias SAMSU Bin TAHER. Alm
90 — 30
  • SKpengangkatan, serta SK penetepan besaran berapa yang diterima;Halaman 103 dari 175 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN Pal.Bahwa pengelolaan aset dilaksanakan dengan cara setiap aset harusdiregister, sehingga harus ada buku aset, dan setiap tahun harus dilaporkan.Dimana setiap tahun harus dilaporkan bersamaan dengan LaporanKeterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), dimana dalam LKPJ berisimengenai laporan realisasi kKeuangan dalam 1 (Satu) tahun, laporankekayaan milik desa, dan Laporan Kegiatan Dinas/ Sektoral
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
DENI IRAWAN, S.Sos
67 — 33
  • Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.