Ditemukan 1266 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setoran sektor sentral seftora sebtral sekoran sertoran seotoran senteral
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
556 — 246
  • Dan UU 32Tahun 2009 membedakan dengan izin sektoral yang didefinisikan dalamPasal 1 angka 36 yang menyatakan: "/zin usaha dan/atau kegiatan adalahizin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ataukegiatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
807 — 538
  • Dengan demikian, wilayahperairan pesisir dan pulaupulai kecil tetap dapat dikelola secaraterintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral,mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dankewenangan serta memberikan kepastian hukum ;43.Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa a quobertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14Tahun 2013, namun Surat Keputusan Menteri tersebut telah dibatalkan olehMahkamah Agung sehingga dalil Para
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
175 — 49
  • harus pada tahun itujugae Bahwa terhadap pekerjaan pendataan dan pemetaan ini, didalamUndangundang itu harus sensus yang skala nasional ;e Bahwa skala nasional itu sensus dan seluruh wilayah Indonesia yangwaktunya tertentu, jadi kalau diluar itu namanya lain jangan dipanggilsensus jadi istilannya pendataan. undang undang statistik tadi Undangundang Nomer : 16 tahun 1997 ;e Bahwa didalam Undang undang disebutkan ada 3 ( tiga ) pertamastatistik dasar itu statistik yang pengumpulan datanya lintas sektoral
    ,makro digunakan secara luas, di undangundang tersebut disebutkan iniharus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang kedua statistik sektoraldan statistik sektoral ini untuk pemanfaatannya untuk instansi yangbersangkutan, pengumpulan datanya juga dilakukan oleh yangbersangkutan, satu lagi ada statistik khusus adalah pemanfaatannyauntuk spesifik misalnya untuk lembaga pendidikan dia bisamengumpulkan data dengan mengajukan statistik khusus tadi yangdidunia usaha ;e Bahwa proyek pendataan dan pemetaan
    menurut pendapat ahli adalahstatistik sektoral, harus dilakukan oleh BPS ; Bahwa menurut Ahli wan prestasi itu bank garansi harus dicairkan ;e Bahwa didalam Perpres dikasih waktu 50 hari tetapi setelah 50 hari kalaudia gagal harusnya perusahaan itu masuk blacklist masuk blacklistkemudian jaminan dia ditarik kemudian mungkin nanti dibolehkanPemerintah mungkin mengenakan hal hal tertentu yang sesuai dengankerjanya pemerintah ;e Bahwa PPK harusnya menyampaikan bahwa perusahaan yangbersangkutan diusulkan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — ARY SATRIO, ST., MT
61 — 9
  • Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2), PeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), kewenangan BPKP untuk melakukanpemeriksaan hanya atas halhal sebagai berikut diantaranyaPertama, Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Kedua, Kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara; dan Ketiga,Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, bukanpemeriksaan atas keuangan daerah atau keuangan negara (
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.
Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM. Kejaksaan Negeri Gresik
134 — 43
  • Gresik adalaha) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral terkait regulasi daerah .b) Bersama sama membuat peraturan daerahc) Menyusun dokumentasi peraturan perundang undangand) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan Haltersbut diatur didalam peraturan Bupati Nomor, tanggal bulantahun lupa.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
109 — 14
  • kantor DPRD itu dan satulagi untuk pul kendaraan itu termask kategori selain kepentingan umum ;Bahwa tata cara yang dilakukan adalah sebenarnya langsung dilakukan olehPPTK ;Bahwa fungsi dan peranan dari panitia yang dibentuk dengan jumlah 20 (duapuluh) orang itu untuk membantu PPTK ;Bahwa ketika itu memperhatikan waktu kan sudah di penghujung tahunanggaran sesuai dengan pertimbangan dari staf mulai dari PPTK, KabagPemerintahan, Kabag Hukum, Asisten Dan Sekda ini perlu adanya suatu timterpadu lintas sektoral
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
77 — 27
  • oleh Kepala Daerah ke tingkat yang lebih tinggi sepertikalau. tingkat Kabupaten/Walikota harus disyahkan ke Gubernur,apakah sudah sesuai dengan Undangundang, apakah sudah sesuaidengan Keuangan Daerah dan barulah ditetapkan dalam sidangparipurna dan diundangkan dan seterusnya wajib dilaksanakan, kalauada perubahan dimasukkan dalam APBD perubahan ;Bahwa perubahan APBD diperbolehkan sepanjang hal tersebutdimasukkan dalam APBD perubahan dan pengawasan Keuanganadalah oleh BPK, kalau BPK adalah pengawas sektoral
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 18 September 2020 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
311 — 201
  • fungsinyaFasilitasi kaderisasi mesyarakat desa dalam rangka pelaksanaanUU desa.Fasilitasi musyawarah ditingkat desa.Fasilitasi pbenyusunan produk di desa dan atau antar desaPutusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 113 dari 232 HalamanFasilitasi kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga dalamrangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Mendampingi desa dalam perencanaan, pelkasaan danpemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaanmasyarakat desa Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2671 — 3511
  • Bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimanadiubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, dimana DKPP menetapkanPutusan DKPP 317/2019 meskipun Pengadu) sudah mencabutPengaduannya, dengan cara menerobos atau melanggar berbagai normaUU 7/2017 tentang Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam poin 5.12 danpoin 5.13, menunjukkan DKPP lebih mengedepankan keinginanpribadi/ego sektoral dari Anggota DKPP daripada melayani kepentinganumum. Adanya Anggota DKPP yaitu Dr.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 10-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Muji Achmad Muthaqin, SH
Terdakwa:
POLCE SEMI AGUS NDOLU
114 — 50
  • 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016.
  • 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
  • 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016
  • 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Angaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-1970 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 76PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 12 April 2017 — ACHMAD ACHSIN, Bin MUFTI
102 — 35
  • Petemakan danPerkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahunya setelah ada masalah, dan juga sayatahu karena saya ada menanda tangan SK PenetapanLokasi Cetak Sawah; saksi tidak tahu dimana lokasi kegiatan perluasan sawah diKabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma. saksi tidak tahu tentang Nota Dinas dari Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai Tim Pembina saksi tidak tahu ada rapat Instansi lintas sektoral
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-1970 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 77PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 12 April 2017 — UZWAR HIDAYAT, SP. Bin Bidayadi (Alm).
102 — 49
  • Peternakan danPerkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahunya setelah ada masalah, dan juga saya tahukarena saya ada menanda tangan SK Penetapan LokasiCetak Sawah; saksi tidak tahu dimana lokasi kegiatan perluasan sawah diKabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma. saksi tidak tahu tentang Nota Dinas dari Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai Tim Pembina saksi tidak tahu ada rapat Instansi lintas sektoral
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum: 1.RUDI BONA HUTA SAGALA, SH., MH 2.NATALIA RAMMA, SH Terdakwa: SUSI FITRIANINGSIH
165 — 98
  • Operasional Kesehatan), DanaAlfirmatif (Insentif) dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) tersebut diperuntukan buat :Y Program Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) di peruntukan buat:Y Kegiatan di luar Gedung : posyandu, penyuluhan, pengobatan Vilaria,pemeriksaan jamban, Imunisasi dan Pos Bindu dan Pos Lansia, bulan imunisasianak sekolah, kunjungan ibu nifas dan Neo natus.Y Kegiatan dalam gedung (Manajemen Puskesmas) : Minilog, pertemuanrefresing kader, pertemuan lingkup sektoral
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309 — 158
  • Dana Transfer (DD, ADD, BHP, BK Provinsi, BK Kabupaten/Kota,Bantuan Progfen Sektoral).c.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
67 — 25
  • Melaksanakan pendataan /rekon Sumber Dana Lintas Sektoral dari Instansiyang lebih tinggi (pusat) dengan Sumber Dana TugasPembantuan; 4. Menyiapkan laporanlaporan khusus Dana Perimbangan dari Instansi yanglebih tinggi;5. Menyiapkan administrasi permintaan Dana Perimbangan dari instansi yanglebih ting gi;omMenghimpun semua dasar hukum (ketentuan dan peraturan) yang berhubungandengan Dana Perimbangan untuk kelancaran pelaksanaan7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
90 — 22
  • didalamnyaterdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dariPemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sertaAkuntabilitas Pembiayaan Keuangan Negara/ Daerah.Pasal3 pointc: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsiPengawasan intern terhadap perencanaan danpelaksanaan pemanfaatan aset Negara/ Daerah.Pasal 27 : Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantuKepala di Bidang Pelaksanaan Pengawasan KelancaranPembangunan termasuk Program Lintas Sektoral
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
110 — 33
  • tamuundangan, serta uang transportasi yang nilainya beragam sesuai denganasal dari tamu undangan.Bahwa seingat saksi awalnya pada tanggal 3 Juni 2014 puskesmasManggala rencananya akan melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini LintasSektoral dengan Muspika, serta semua kepala desa di KecamatanManggala kemudian saksi selaku kepala puskesmas Manggala melalui viatelpon menghubungi Dinas kesehatan Kabupaten Melawi dengan maksudmengundang Dinas Kesehatan Kab melawi untuk menghadiri kegiatanLokakarya Mini Lintas sektoral
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2013 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 14 Agustus 2014 — NG ENG HO lawan 1. PT. TIMAH (PERSERO) Tbk 2. CV. KELUARGA MULYA MANDIRI 3. DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 4. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
158 — 102
  • KONVENSI untuk memberikan sebagian areal /lokasi Wilayah DU. 1576A karena Direksi PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSII tidak memiliki kewenangan yang melekat untukmelepaskan asset BUMN kecuali demi hukum berdasarkan ketentuan peraturanperundangan perlu dilakukan kebijakan pelepasan asset, oleh karenanya sesuaidengan tugas, fungsi dan wewenang selaku Direksi Badan Usaha Milik Negarauntuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan penguasaan seluruhkekuatan ekonomi nasional melalui regulasi sektoral
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
88 — 21
  • TIPIKOR Batam ;Bahwa untuk menentukan kerugian negara dapat diambil dari dokumen adaindikasi apakah ada peraturan yang dilanggar, adanya kerugian, dan apaakibatnya ;Bahwa untuk audit kerugian negara yang berwenang berdasarkan UU BPKadalah hanya BPK ;Bahwa BPKP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 termasuk APIK, yangmelakukan kegiatan lintas sektoral, kegiatan perbendaharaan negara dantugas lain ;Bahwa sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2001 Apik bertugas selaku pemberiasistensi ke Pemda dan apabila melakukan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
74 — 81
  • Hasil bersumber dari SDA seperti ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);b Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) untuk menghindari adanya gapfiskal yang skala prioritas penggunaannya tergantungkepada masingmasing Pemerintah Kab/Kota yang dapatdigunakan untuk anggaran rutin maupun khusus (proyek);c Dana Alokasi Khusus bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membantuHim 181 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.pembangunan sektoral