Ditemukan 1387 data
159 — 52
Bahwa parate executie diberikan oleh undangundang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusiasebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen)meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Jaminan fidusia :BAB IVHAK MENDAHULUIPasal 27(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadapkreditor lainnya.(2).
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Endang Supriyatiningsih yang dalam hal ini Kapasitasnya Sebagai Wali dari Nona Diyes Restu Ratnaningsih
Terbanding/Tergugat II : Wagiman
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MenteriDalam Negeri RI Cq Gubernur Prop. D.I Yogyakarta Cq. Bupati Cab. Sleman Cq. Camat Depok Kecamatan Depok Kab.Sleman Cq. Pemerintah Desa Caturtunggal
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Kab. Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : IRVINIA BUDINING ARUM S.
Turut Terbanding/Penggugat III : ARIO DAMAR PRIOJATI
58 — 32
Bahwa karena atas Tanah Sengketa pada waktu itu telah dibebanihak tanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat!
395 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 759 K/Pdt.SusPailit/2016Para Tergugat sebagai Kreditur preferen untuk menggunakan hakpenagihannya sebagaimana dijamin UndangUndang untuk mengajukantagihan atas utang pajak PT Tiga Daratan (dalam Pailit). Pasal 21 ayat(1) UU KUP menyatakan sebagai berikut:Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barangbarang milik Penanggung Pajak.;Hak mendahulu ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupabunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak;5.
menimbulkankewajiban menyangkut harta pailit (membebani harta pailit) dan akanmerugikan kreditur lain, sehingga sesuai ketentuan tersebut di atasKurator Berhak Untuk Mengajukan Tuntutan demi mengamankan danmemaksimalkan harta pailit;Bahwa tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukangugatan a quo dengan meminta penghentian seluruh prosespemeriksaan dan penagihan atas pajak terutang Wajib Pajak PT TigaDaratan (dalam Pailit) malah menghalangi Para Pemohon Kasasi dahuluPara Tergugat sebagai Kreditur preferen
Terbanding/Penggugat : PT MEGA AUTO FINANCE
41 — 23
Pengadilan NegeriDepok/Judex factie tidak mempertimbangkan mengenai ketentuanPerampasan Barang Bukti dalam Kitab Hukum Acara Pidana,...Bahwa Terbanding/Semula Pelawan menegaskan, Keberatan Pembandinghanya berupaya mencari pembenaran atas tindakan yang kenyataannyatidak mau mengembalikan (1) satu unit mobil tersebut kepada pemegangyang paling berhak dalam hal ini Terbanding/Semula Pelawan, karenatelah jelas Putusan Judex factie dalam halaman 41 menyatakan sebagaiberikut :Bahwa. wwe Merupakan hak Kreditor Preferen
IVANA SULISTIO
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Samarinda
49 — 18
namun Terlawan tetap tidak memiliki itikad baikuntuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan I, sehinggamengingat dana yang dipergunakan oleh Terlawan merupakan danamasyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sudahmenjadi konsekuensi yuridis apabila Terlawan menuntut pelunasan hutangtersebut;Oleh karena itu, wajar jika kemudian pelaksanaan eksekusi HakTanggungan oleh Terlawan tetap diupayakan untuk terealisasi, mengingatDebitur telah wanprestasi sehingga Terlawan memiliki hak preferen
63 — 18
BankCIMB NIAGA dan Tergugat juga mendalilkan hal yang sama artinya bahwa hartasebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersama hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat ,karena dengan dijadikan harta tersebut sebagai jaminanutang yang dilakukan dalam perkawinan ,maka hak kKebendaaan terhadap hartatersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Pihak PT Bank CIMBNiAGA , dimana pemegang hak kebendaaan tersebut.berdasarkan ketentuan hukum,memegang hak previlage sebagai kreditur Preferen
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
128 — 10
2016/PN.Prg3.3menyerakan dan meniamin sebidang tanah dan bangunan yang terletakdipelawa Baru Rt 004 Rw 000, Kelurahan Pelawa Baru,kecamatan parigitengah,kabuaten parigi moutong,proponsi sulawesi tengahSHM No.173atas nama ZANAB kepada TERGUGAT dan selaniuinya dilekatkan haktanggungan,sebagaimana Akta pengikatan Hak Tanggungan (APHT)No.569.C/parigi/2012 Tanggal 25 Desember 20130leh kantor pertanahankabupaten parigi moutong.Dengan sudah di terbitkan sertiikat hak Tanggunganmaka TERGUGAT memili hak preferen
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
468 — 397
sebagaimana diaturdalam Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9, tertanggal 28November 1995, dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, SH.Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatus berdasarkanPasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000tersebut, terbuktilah kiranya bahwa BankBank Sindikasi telahmelimpahkan kewenangan hak tagih/piutang atas seluruh utangTURUT TERGUGAT, termasuk dan tidak terbatas pada hakhakselaku agen fasilitas, agen jaminan, berikut hakhak atas jaminanberupa hak preferen
MillenniumAtlantic Securities menjadi pemilik dan yang berhak atas semua haktagih / piutang, termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agenfasilitas, agen jaminanan berikut hakhak preferen / hak hipotik / haktanggungan, hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknyasebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminanperusahaan serta seluruh dokumendokumen dan / atau aktaaktayang dibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasaiseluruh asset jaminan berupa sertifikatsertifikat hak
Securities (MAS) selakuPembeli dialinkan lagi kepada PENGGUGAT berdasarkan AktePENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65,dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, sehinggadengan demikian seharusnya secara hukum TURUT TERGUGAT hanyamemiliki hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat sebagai pihakyang menjadi pemilik dan yang berhak atas semua hak tagih / piutang,termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agen fasilitas, agen jaminananberikut hakhak preferen
1.FRANS HOBER
2.KOKENRA DIMAS SAPUTRO
3.NURDIN
4.SENDY HAMDANI
5.HENRY MICHAEL KLAVERT
Tergugat:
1.LEDY SITJO dan HERU SUGIANTO
2.Bank Syariah Bukopin Cabang Makassar
3.PT. Bank Mandiri persero, Tbk., Kantor Cabang Makassar Slamet Riyadi
87 — 45
Bahwa Turut Tergugat menolak dengan jelas dan tegas terhadap dalil PenggugatIntervensi terkhusus pada Permohonan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atasobjek milik Tergugat yang telah dijaminkan dan dibebankan lebih dahulu kepadaTurut Tergugat , dikarenakan prinsip hokum jaminan bahwa hak preferen dariKreditor pemegangnya (KreditorPreferen) terhadap harta kekayaan yang telahsah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference);Bahwa Turut Tergugat memiliki hak untuk melakukan
379 — 166
., Notaris yang berkedudukan diKabupaten Semarang sebagaimana termuat dalam Halaman 15 PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Smg tanggal 20 Desember 2016, seluruh Kreditur dari KSPJATENG MANDIRI baik Kreditur Preferen, Kreditur Separatis, maupun KrediturKonkuren termasuk pula PARA TURUT TERGUGAT wajib tunduk kepadaSkema Penyelesaian Kewajiban yang telah disepakati oleh antara ParaKreditur dengan KSP JATENG MANDIRI;Catatan :Pasal 13 ayat (2) Akta Nota Kesepakatan
Pasal 13 ayat (2) Akta NotaKesepakatan Perdamaian (Homologasi) Perkara No. 13/Pdt.Sus.PKPU/ 2016/Halaman 114 dari 219 Putusan nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg.PN.Niaga.Smg Nomor 7 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dihadapanHoo Watik Setiawati, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di KabupatenSemarang sebagaimana termuat dalam Halaman 15 Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PNSmgtanggal 20 Desember 2016, seluruh Kreditur dari KSP JATENG MANDIRI baikKreditur Preferen
ZULFAKAR
Tergugat:
1.KOPERASI CENDERAWASIH ARTHA
2.Nyonya Yoe Indriyani Rahwati
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Semarang
5.Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
64 — 25
dilakukan melalui perantaraTergugat Ill adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yangdialakukan Tergugat Ill atas permohonan Tergugat II dilaksanakan sesuaidengan ketentuan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atastanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan Tanah ( UU HakTanggungan )yang merupakan ketentuan khusus yang memberikan hak relativekepada pemegang Hak Tanggungan perikat pertama ( Kreditur Preferen
Terbanding/Tergugat VIII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN PUSAT) Cq. KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat VI : ANI NURYANI, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KANTOR CABANG BANDUNG PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KCP PT. BANK PUNDI INDONESIA KATAPANG KOPO
Terbanding/Tergugat II : H, RASYADIN alias ROYADIN
Terbanding/Tergugat IX : PT. BALAI LELANG ROYAL
Terbanding/Tergugat VII : DYAH ASTUTI PERTIWI, SH, M.Kn
Terbanding/Tergugat V : KARTIKA SAKTI SULENDRA KUSUMA, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK BRI SYARIAH Cq. KANTOR CABANG BANDUNG CITARUM PT. BANK BRI SYARIAH Cq. KCP BANDUNG - KOPO PT. BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat I : FINA FERLITA alias SITI SOFINGATUN alias ATUN
59 — 40
B.041.C/SAM/KCBDG/9/2014;Bahwa berdasarkan datadata yang diberikan oleh Tergugat illsebagaimana lampiran surat permintaan penjualan lelang, terbukti bahwaatas objek telah dijaminkan oleh Tergugat dan II selaku debitur kepada PT.Bank BRI Syariah In casu Tergugat Ill selaku kreditur preferen yangdilindungi oleh Undangundang Hak Tanggungan;Bahwa berdasarkan hubungan hukum yang timbul antara Penggugat selakuPenjamin dan Tergugat selaku Debitur itu merupakan suatu hal yangsudah menjadi resiko hukum penjamin
196 — 0
puluhtujuh juta rupiah) sebagaimana sertipikat Hak Tanggungan No:1373/2010tertanggal 22 Nopember 2010 dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.223/2010 tertanggal 10 Nopember 2010 yangdibuat oleh dan dihadapan Kristiana Sri Murdaningsih Sarjana Hukumselaku PPAT di Kabupaten Gunung Kidul;Sehinga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena agubab kredit dimaksud telah dibebaniHak Tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen
KHERMANTO LASANGOLI
Tergugat:
1.PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Gorontalo
3.Jansen Laude
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango
5.Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
276 — 198
Bank Mega Syariah CabangGorontalo sesuai dengan surat permohonan lelang ulang Nomor :Putusan Nomor : 599/Pdt.G/2018 hal 16 dari 81 hal001/LelangGtlo/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, selaku pemeganghak preferen, dikarenakan debitur (penggugat) telah cidera janji..
PT.Fajar Jaya Pratama,
Tergugat:
HERY WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Bank DBS KC Bdg Djuanda
2.Bank Danamon BDI KC Bandung Merdeka
3.Bank UOB Indonesia KC Bandung
230 — 80
yangmempuyai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yangsama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun 1996, olehHalaman 34 dari 77Putusan No. 449Pdt.G/2018/PN.Bdgkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkalatau dipungkiri bahwa atas Obyek Jaminan dimaksud senyatanyatelah dibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen
Drs. Paulus Arwalembun
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit
2.Drs.Abdul Cholik Ahmad
Turut Tergugat:
1.Eko Cahyono SH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PENTANAHAN NASIONAL Kota Malang
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
4.ULMI YUSTIFAH
5.SUBEKHI
6.UDIN WIJAYANTO
7.TOTOK HARIYANTO
8.DIDIK SULISTIYANTO
9.NURELASARI
10.TAUFAN WICAKSONO
11.HARIS SUSILO EFENDI
12.HENDRO WIDIATMOKO
13.SRIANI
14.AGUS IMAM
15.HERU MARDANU
40 — 177
APHT oleh TURUT TERGUGAT bernomor : 36/2003tanggal 4 September 2003 dengan nilai Tanggungan Rp 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah) untuk Pendafataran Hak Tanggungan Kedua Nomor :1553/2003 tanggal 18 September 2003 dimana Pemegang Hak Tanggunganadalah BPR Gunung Ringgit/TERGUGAT ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena dahulu atas Agunan Kredit dimaksud telahdibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan"hak preferen
Terbanding/Tergugat V : SALEH BAFADAL, SH
Terbanding/Tergugat III : HARDIANTO TUNGGAL PURWA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Menara Bank Mega c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Wilayah Bandung c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Cabang Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON
Terbanding/Tergugat IV : LILIS MARIATI SUWANDA, SH
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKLN)
Turut Terbanding/Penggugat II : LEITA RISTAWATI, SH
61 — 31
Hak Tanggungan atas tanah untuk pelunasan utangmempunyai 4 (empat) asas yaitu :1.Memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen)kepada krediturnya. Hal ini berarti bahwa krediturmempunyal hak untuk didahulukan didalam mendapatkanpelunasan atas piutangnya;2.Selalu. mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyektersebut berada.3.Memenuhi asas spesialitas dan publisitas.
38 — 12
Bahwa Akta Pengikatan Hak Tanggungan mengatur persyaratan dan ketentuanmengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditorsehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yangdiuttamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) dari padakreditorkreditor lain/kreditor konkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4Tahun 1996 atau "UUHT").
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
42 — 27
tiga puluh tujuh juta lima ratusribu) rupiah) yang mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun 1996, olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri bahwa atas Obyek Sengketa dimaksud senyatanya telah dibebanihak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen
PT. IRIL NUSANTARA NIAGA
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cq
2.Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN DKI Jakarta Cq KPKNL
3.ARIFUDDIN MUCHTAR
103 — 74
Selain itu juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagikreditur yang mempunyai kedudukan preferen dan yang nyatanyatatelah mengeluarkan uang (dalam hal ini kredit) kepada debitur.