Pendidikan Nasional, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kamus Besar BahasaIndonesia diartikan sebagai memakai atau mengambil manfaat dari sesuatu;Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kataijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi, subunsur tersebut bersifat alternatif sehingga secara yuridis keselurunhan unsur aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanyadibuktikan salah satu diantaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UndangundangNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan bahwaSertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi.

Selanjutnya dalamPasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa lIjazah diberikan kepada peserta didiksebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatujenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penjelasannya tidak menerangkandefinisi dari kata palsu sehingga Majelis Hakim mengambil definisi palsuberdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pendidikan Nasional, ketentuan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SuratEdaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal PersidanganPidana Secara Online serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

hanya mengajar selama 7 (tujuh) kalisehingga jumlah pertemuan kurang dari 80% pertemuan sedangkan minimalpertemuan dalam satu semester adalah 14 (empat belas) sampai 16 (enambelas) kali pertemuan;Bahwa Penggugat juga terbukti tidak melaksanakan kegiatanpenelitian dan pengabdian masyarakat sebagai tugas pokok seorang Dosentetap (vide bukti T6, T7, sampai dengan T21);Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas pokok seorangDosen sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen;Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya sebagai Dosen sebagaimana diatur dalam StatutaSekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kieraha TernateHalaman 5 dari 8 hal.

Bahwa, PP No 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlanggasebagai Badan Hukum Milik Negara, baik secara materiil/substantifmaupun secara formil/proseduril nyatanyata bertentangan denganUndangUndang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,Hal. 3 dari 28 hal. Put.

No. 03 P/HUM/2007.tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan hukumterbitnya Peraturan Pemerintah a quo ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 UndangUndang No. 10 Tahun 2004 dinyatakan Peraturan Pemerintah adalahperaturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untukmenjalankan undangundang sebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 UndangUndang No. 10 Tahun 2004dinyatakan : Materi muatan Peraturan Pemerintah, berisi materi untukmenjalankan undangundang

UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, sehingga tidak pula bertentangan dengan UndangUndang No. 10 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa dengan demikian substansi permohonan keberatanHak Uji Materiil dalam point 4 sampai dengan 24 tersebut terbukti tidakbertentangan baik dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional maupun UndangUndang No. 10 Tahun 2004 tentangpembentukan peraturan perundangundangan, sebab justru Pasal 24 UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional merupakanlandasan hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah a quo, oleh karena itupermohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut tidak mempunyai alasan hukumyang kuat ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, makaPermohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah R.I.

Franklin Mekari Numberi;Bahwa perbuatan Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI tersebut diancampidana sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE pada hari dantanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira jam tidak ingat lagi atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.

Menyatakan Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tanpa hak menggunakanijazah dan /atau sertifikat kKompetensi yang terbukti palsu sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 69 ayat (2) Undangundang RI Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2.

Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAPtingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusanini;Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, pasal 69 ayat (2) Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional danperaturan perundangundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri kepulauan Yapen dan Terdakwa melalui PenasihatHukumnya tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Para Pemohon yang bekerja pada institusi pendidikan dan berstatushonorer berprofesi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yangdiangkat di antaranya berdasarkan rujukan hukum UndangUndang 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UndangUndang 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;4. Kesemua Pemohon dirugikan karena huruf b ayat (1) Pasal 6 PeraturanPemerintah 11 Tahun 2002 batas usia menjadi PNS minimal 18 tahun danmaksimal 35 tahun;5.

SusPHI/2020Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas pokok seorang Dosensebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;Tergugat telah membayar gaji bulan September 2018 sampai denganApril 2019 sebesar Rp983.400 x 8 bulan = Rp7.867.200,00 ditambahsisa gaji dan potongan kredit Bank BTN September sampai denganDesember 2018 sejumlah Rp1.753.809,00 x 4 = Rp/7.015.236,00jumlah seluruhnya yang telah

RektorUniversitas Jabal Ghafur Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur tanggal20 Mei 2015; 222220222 02 nn en nnn neeBahwa penerbitan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembangunan KampusJabal Ghafur Nomor : 31/KPTS/YPKJG/V/2015 Tentang Pengangkatan Pj.Rektor Universitas Jabal Ghafur Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafurtanggal 20 Mei 2015 tersebut telah bertentangan dengan prinsippenyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan sebagaimanatersebut di atas telah bertindak diskrimintaif atas diri Penggugat, seharusnyaPenggugatlah yang diakui oleh Tergugat dan dilindungi secara hukum sebabPenggugat telah terpilih sebagai Rektor sesuai dengan mekanisme yang sah.Sehingga dengan demikian tindakan penerbitan Surat Keputusan tersebut telahmelanggar pasal 25 dan 26 Konvenan Internasional HakHak Sipil dan Politikyang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara

Jadi bisa diartikan bahwa Badan atau Pejabat TataUsaha Negara adalah Badan atau Pejabat baik di pusat maupun di daerah yangmelakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, tidak termasuk kegiatan yang bersifatlegislatif dan yudikatif ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang salingterkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor : 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan PembubaranPerguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PerguruanTinggi Swasta menyatakan bahwa : Badan Penyelenggara berbadan hukum yangselanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah subyek hukum berbentuk yayasan,perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa sistem

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponenpendidikan yang saling terkait secara terpadu yang pengelolaannya merupakantanggung jawab dari Menteri sebagai bagian dari pemerintah, dan dalam melaksanakansistem pendidikan nasional ini masyarakat secara atribusi mendapat wewenang dariPemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untukmenyelenggarakan pendidikan tinggi dengan membentuk badan penyelenggaraberbadan hukum yang berprinsip nirlaba yang salah satunya harus berbentuk

ABDULLAH ARI selaku Kepala Bagian AkreditasiKopertis Wil I NAD Sumut melaporkan saksi DJANTER SIAHAAN selaku ketuaYayasan UNIVERSITAS GENERASI MUDA MEDAN dan Terdakwa selaku RektorUNIVERSITAS GENERASI MUDA MEDAN ke Kepolisian Daerah SumateraUtara;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 UndangUndang RI.No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;ATAU:KEDUA :Bahwa dia Terdakwa Drs. DJANTER SIAHAAN dan saksi Ir.

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Pertama;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Husni Husin, MS, selama 8(delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua)bulan kurungan;3. Menetapkan barang bukti berupa :3.1. Disita dari Hendra Syahputra berupa :1) 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a.n. Hendra Syaputra dengan NPM :0800800003 yang ditandatangani oleh Rektor Prof. Drs. Dj.

Pendidikan Nasional Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Pendidikan Nasional yang dimaksud denganpendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara,sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan formal Pasal 1 angka 11 UURI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

adalah jalurpendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikandasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan yang dimaksudHalaman 85 dari 108 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbkdengan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikanformal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1angka 12 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) ;Menimbang, bahwa menurut pengertian dari satuan pendidikan didalam Pasal 1 angka

Dengan perkataan lain para Terdakwa telah secara bersamasama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsurke3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturutsertamelakukanperbuatan telah terpenuhi secara hukum olehperbuatan para Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal55

Pendidikan Nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 14 (a) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang RINo.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang RINomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan/atau undangundanq; Bahwa sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengaturbahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikanlayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranyapendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpadiskriminasi :Bahwa salah satu jenis Perguruan Tinggi

., MM. pada tanggal 07 Januari 2008dengan Nomor Jjazah 06PC 1300413 ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 69 ayat(1) UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yangdi bacakan pada persidangan tanggal 08 Mei 2011 yang pada pokoknya meminta agar MajelisHakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan terdakwa JAFAR Bin KAMSAR terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan menurut hukium melakukan tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikatkompetensi, gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi yang terbukti palsu, sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 31 Ayat (3) UndangUndangNo.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Menimbang, bhawa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakimmempertimbangkan dakwaan Kesatu sesuai faktafakta yang terungkapdipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena itu kini selanjutnya dipertimbangkandakwaan kesatu yaitu pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.,yvang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang ;2.

Tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelar akademik.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan unsur setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

JUANDA dari STT Abdi Philadelvia serta beberapa dosen dari STT AbdiPhiladelvia;Menimbang, bahwa dalam proses pengajaran hingga wisuda peserta didikterdakwa tidak ada meminta izin dari pihak UT UPBJJ Pontianak serta UTPusat untuk menghadiri kegiatan syukuran dan terdakwa tidak adamemberitahukan kepada pihak UT UPBJJ Pontianak serta UT Pusat.Menimbang, bahwa bedasarkan pasal 21 ayat 2 UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Perseorangan,organisasi, atau penyelenggara

pendidikan yang bukan perguruan tinggiHalaman57 dari 68 PUTUSAN Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sag SALINAN dilarangmemberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Gelar akademik, profesi,atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggiyangdinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas bahwaterdakwa bukanlah orang

Pendidikan Nasional,UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI:1.

Pemohon' perlu. mengemukakan kronologisnyapembentukan Senat Universitas Indonesia, antara lain sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2009 ada 6 (enam) kelompokmasyarakat yang mengajukan gugatan Uji Materill di MahkamahKonstitusi dengan registrasi Nomor 11/PUUVII/ 2009.Sehingga dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 421126136/PUUVII/2009 yang dibacakankan pada tanggal 31Maret 2010 maka diantara amarnya menyatakanMenyatakan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjangfrasa badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsipenyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badanhukum tertentu...Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

Unsurlain yang dipandang perluPeraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 dikeluarkan berdasarkanUndangUndang Nomor2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional joPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi joPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan PerguruanTinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

.> Hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf d yangmengatur dan menentukan :Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat biayapendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayaipendidikannya.10> UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal18 ayat (3) yang menentukan :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat

Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf d yangmengatur dan menentukan :Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat biayapendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayaipendidikannya.> UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal18 ayat (3) yang menentukan :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material

Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf d yangmengatur dan menentukan :Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat biayapendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayaipendidikannya.28> UndangUndang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal18 ayat (3) yang menentukan :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material

Bahwa, Peraturan yang mengatur program BSM yakni UU No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 huruf d, UU No. 1 Tahun 200439tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3, Keputusan Presiden RI No. 42Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Pasal 12 ayat 2, Petunjuk Pelaksanaan Penyedia Beasiswa Bagi SiswaMiskin Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2009, Petunjuk Penyediaan Beasiswa BagiSiswa Miskin / Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2010

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal12 ayat (1) huruf d yang mengatur dan menentukan :Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat biayapendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayaipendidikannya..

Lebih tegas lagi, Pasal 21 angka (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) melarangsecara tegas individu/perseroangan yang bukan perguruan tinggi memberikangelar profeSl. 22220 22 enon nnn nnn non enn en nee nee one nne nePasal 21(1) weceee(2) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang bukanperguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atauVOK ASI. nnn nnn nnn nnn nnn ron nn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn

(VIDE BUKTI T1).FAKTA YURIDIS : UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU SISDIKNAS)DAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR 178/U/2001 TENTANG GELAR DAN LULUSANPERGURUAN TINGGI MELARANG SECARA TEGASPERSEORANGAN/PRIBADI (IN CASU PENGGUGAT) UNTUK MENGADAKANDAN MEMBERIKAN GELAR PROFESIONAL (CHRP).FAKTA YURIDIS : CHRP ADALAH MERUPAKAN KURSUS/PELATIHANSEJAK TAHUN 2006 YANG DIADAKAN OLEH CWNITAS AKADEMIKAUNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

Hal inisebagaimana diatur pada Pasal 20 ketentuan ini yang berbunyi :Penggunaan gelar akademik dan / atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dikenakan ancaman dipidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UndangundangNomor2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih tegas lagi, mengacu pada UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSisdiknas).

daripendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya, maka hal tersebut dinilaitidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana terlihatpula dalam pertimbangannya hukumnya yang tidak melihat dan mendasarkanpada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sebab dakwaan JaksaPenuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas yaitu. kesatumelanggar pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP, atau kedua primair melanggar pasal 69ayat (1) UndangUndang Negara republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, kedua subsidair melanggar pasal 69ayat ( 2 ) Undangundang Negera Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau ketiga melanggar pasal 302 ayat( 1 ) Undangundang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hukum yang diambil olehMajelis Hakim Tingkat pertama seolaholah dakwaannya adalah dakwaantunggal ( putusan halaman 31 alinea kedua );Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh MajelisHakim

Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah mengajukan eksepsi tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya :Bahwa sebelum kami menyatakan keberatankeberatannya atas Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut, perkenankanlah terlebih dahulu kami menyampaikan maksuddan tujuan eksepsi, agar eksepsi memiliki dasar hukum yang jelas dan layak dapatdipertimbangkan

Pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.

Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akantetapi muatan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa berikut unsurnyayang demikian saja tidak cukup jelas, karena hal ini hanya akan bermaknatidak suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatanaturan pidana dalam Undangundang, yang terdahulu dari perbuatanitu (vide Pasal ayat (1) KUHP);CcBahwa, pentingnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun, dan membuatsurat dakwaan dengan memuat materi singkat

Selain itu perlu disampaikanbahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak mengenal terminologi ataunomenklatur penyelenggaraan pendidikan "Kelas jauh".

Penyelenggaraan Program Studi di Luar DomisiliSebagaimana dijelaskan di atas bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidakmengenal terminologi atau nomenklatur penyelenggaraan "kelas jauh" dibidang pendidikan tinggi. Akan tetapi dalam perkembangan penyelenggaraanpendidikan tinggi, terdapat perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuksecara akuntabel menyelenggarakan program studi di luar domisiliHalaman 35 dari 54 halaman.

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi(Lampiran20) sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur mengenai pendidikan jarak jauh(Lampiran21).

Seviane Hendrik Tiip, S.H, Lampiran2;3 Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Lampiran3;4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan, Lampiran4;Halaman 47 dari 54 halaman.

Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.23 Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Lampiran21;24 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayanRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada PendidikanTinggi, Lampiran22;25 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor41 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Terbuka,Lampiran23;26 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000Tentang Kenaikan Pangkat

Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) :Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikanlayanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagisetiap warga negara tanpa diskriminasi;Dengan terbitnya kedua objek sengketa a quo, Tergugat tidak memberikankewajiban pelayanan dan kemudahan, hal tersebut merugikan Penggugatsebagai Badan Hukum, kehilangan jaminan kelangsungan tujuan PengelolaanPendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS), sebagai penyelenggara pendidikanyang didirikan

Pendidikan Nasional yangmenjelaskan Dahwa : 29222 n nnn nnn nnn nnn n nen n nnnPemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib memberikan Pelayanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif;Bahwa Pemerintah daerah yakni Pemerintah Kota Surabaya yang dalam halini memiliki Kewajiban untuk memberikan pelayanan dan kemudahan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskrimintaif, maka untuk menjamin

Pendidikan Nasional yang berbuny :Putusan No. 89/G/2019/PTUN.SBY. hal23Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengelola pendidikan dasar danmenengah serta Satuan Pendidikan yang Berbasis Keunggulan Lokal; Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas maka secara tidak langsungPemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan Pengawasan sebagaimanadimasksud dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi ; Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan

Pendidikan Nasional, PeraturanMenteri Pendidikan dan kebudayaan Nomo 36 Tahun 2014 tentangPedoman Pendirian, Peraturan Menteri Nomor 24 ~ Tahun2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ MadrasahTsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah(SMA/MA) dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan ; Asas LegalitasBahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang

P dan K Propinsi Jawa Timur Nomor :750/Pm.pk.Smp/F.3/1975 tertanggal 31 Juli 1975, (SesuaifotokOpi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Sesuai fotokop)i);UndangUndang Dasar 1945 dari Naskah UUD 1945, PerubahanPertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, (Sesuai fotokopl) ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan,(Sesual fotokopl

Pasal 56ayat(2) KUHPidanaATAUKEDUAmelanggarPasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 56ayat (2) KUHPidana;Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.

Tin.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilin langsung dakwaanKEDUA, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 56ayat (2)KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang;2.

Mengqunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarakademik, profesi,dan/atau vokasi yang terbukti palsu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang R.I Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian ketiga Sertifikasi Pasal 61ayat (2) menyatakan ljazah diberikan kepada Peserta didik sebagai pengakuanHalaman 42 dari 47 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.

Pendidikan Nasional Jo.Pasal 56ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 44 dari 47 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.

Pendidikan Nasional Jo.