Era LiardyHafza atas penetapan Penggugat sebagai Pemenag awal,sanggah dari PT.

Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang kerugian Penggugatadalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Penggugatdigugurkan berdasarkan sanggah dari PT.

PHB/L/IX/2019, tanggal 18September 2019.1 Bukti P16: Foto Copy Sanggah Banding dari Penggugat kepada6.

(Sesual dengan print out)Fotocopy Surat Sanggah dari Pokja 02/Dis.PHB/L(sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pemilinan Nomor :11314039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/IX/2019 tanggal 19September 2019.

pada sanggah.

Alba Perkasa tidak pernah melakukan Sanggah Banding kepadaPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso;Bahwakelanjutan proyek pembangunan dermaga desa wisata Kel. MadaleKab. Poso tersebut saat ini dibatalkan sampai batas waktu yang tidakditentukan;Bahwa alasan CV.

;Menimbang,bahwa keberatan oleh peserta / rekanan / penyedia barangdan jasa terhadap pelaksanaan lelang / tender terhadap Pokja 2 ULP/UKPBJdalam ketentuan peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaanbarang/jasa pemerintah jo peraturan Lembaga pengadaan barang/jasapemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang /jasamelalui penyedia, dapat melakukan upaya sanggah melalui aplikasi SistemPengadaan Secara Elektronik (SPSE) selanjutnya apabila penyanggah tidaksetuju dengan

jawaban sanggah dapat mengajukan sanggah banding kepadakuasa pengguna anggaran (KPA) selain itu untuk pekerjaan jasa konstruksimempersyaratkan pihak yang melakukan sanggah banding harus menyerahkanHalaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Psojaminan sanggah banding yang besarnya 1 % (satu persen) dari nilai paguanggaran; (vide : Pasal 30 s/d Pasal 32 peraturan presiden Nomor 16 tahun2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah);Menimbang,bahwa selain mengatur mekanisme (

banding setelah adanya jawaban sanggah olehPokja2 ULP/UKPBJ sebagaimana mekanisme (tata cara) keberatan yang diaturdalam ketentuan tersebut diatas, yang bersesuaian dengan bukti surat T.2 danP.13 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Abdi Dermawan, S.T, danBarita Natanael Sirait, S.T;Menimbang,bahwa dengan tidak diajukannya sanggah banding olehpenggugat maka gugatan penggugat bersifat premature dan Pengadilan NegeriPoso menyatakan tidak berwenang menilai perobuatan/tindakan/putusan Pokja 2ULP

Raya Pramuka Bahwa yang menempati/menguasai obyek sengketa itu hanya tergugatSaja dan ada bangunan sebanyak 2 (dua) rumah dan 1 (Satu) sanggah. Bahwa Tergugat tinggal ditanah tersebut sejak ia kecil. Bahwa ketika ia kecil maka ia tinggal bersama dengan kakeknya yaitu Ketut Buntilan.

Bahwa Ketika Tergugat masih kecil yang ada hanya bangunan berupa 1(satu) Rumah dan 1 (satu) Sanggah. Saksi tidak mengetahuinya saat obyek sengketa ditempati oleh KetutBuntilan sudah ada rumah dan sanggah tersebut. Bahwa Ketika itu obyek sengketa tersebut tempat bermain/kumpul parabajang/pemuda. Bahwa benar ketika itu saksi pernah menempati bersama denganWayang Bage. Bahwa benar saat itu Nyoman Oka pernah menempati obyek sengketatersebut ketika ia ikut Wayan Danu.

Raya Pramuka Bahwa di pekarangan obyek sengketa itu ada bangunan berupa 1 (satu)buah rumah dan 1 (satu) buah bangunan Sanggah. Bahwa Pemilik Rumah adalah Tergugat sedangkan Sanggah milik KetutBuntilan. Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Ketut Buntilan. Bahwa benar setiap hari Saksi ke Lokasi sengketa tersebut. Bahwa Ketut Alit tidak pernah tinggal ataupun sembahyang obyeksengketa tersebut. Bahwa Wayan Sridana merupakan cucu dari Ketut Buntilan yangmerupakan anak saudaranya.

sengketa tersebut atau tidakkarena sejak saksi berada atau lewat di lokasi itu saksi melihat sudahada bangunan rumah.Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Mtr Bahwa selain dari rumah induk dan sanggah tersebut sudah adabangunan rumah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dibangun.

Saksi jugapernah melihat bangunan sanggah pada saat meninggalnya Nengah Jinanti akantetapi saksi tidak siapa yang membangunnya.Para Penggugat tidak pernahmenempati tanah obyek sengketa hanya kakeknya saja.Bahwa Ketut Buntilan meninggal pada tahun 1981 sedangkan Ni Nengah Repotmeninggal pada tahun 2019.

, jawaban sanggah, evaluasi kualifikasi, penetapanpemenang serta SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) ;Bahwa penyimpangan dalam melaksanakan proses masa sanggahdimana telah dijadwalkan dalam Jadwal Lelang pada Aplikasi SPSEdimana waktu masa sanggah telah ditentukan waktunya yaitu daritanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019,Penggugat telah mengajukan sanggahan pada tanggal 25 Nopember2019 dan Tergugat telah menjawab sanggahan tersebut pada tangagalHalaman 18 Putusan

Kanaya Mandiri Lestari ;33.Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa MelaluiPenyedia pada bagian IV Pelaksanan Pemilihan Penyedia melaluiTender/Seleksi, point 4.2.13 menyebutkan bahwa penerbitan SPPBJ(Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) diterbitkan setelah selesaimasa sanggah bukan pada saat masa sanggah berlangsung ;34.Bahwa selanjutnya Tergugat dalam melakukan proses kualifikasiadministrasi/Legalitas untuk penyedia pekerja konstruksi

tersedia adalah berupa Sanggah dan SanggahBanding berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan sanggah dansanggah banding terkait pengadaan barang dan jasa, Majelis Hakimberpedoman kepada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanHalaman 33 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUNMDNBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia khususnya pada angka 4.2.13mengenai sanggah dan angka 4.2.14 mengenai sanggah banding, dapatdisimpulkan bahwa sanggah diajukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman dan jawaban sanggah diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah akhirmasa sanggah, sedangkan terhadap sanggah banding diajukan kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah jawabansanggah disampaikan dan jawaban atas sanggah banding disampaikan palinglama

14 hari kerja setelah menerima sanggah banding;Menimbang, bahwa terkait upaya administratif, berdasarkan dalil dalildan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan, MajelisHakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut;1.

Monong /I Daging diberikan mengupapira sanggah/merajan peninggalan Genuk (alm) dengan hasilhasil dari tanah (tanah Sengketa) yangdikelola oleh Wayan Saneng alias Saneng bersama Istrinya Ni WayanSemping berserta anakanaknya yaitu Para Tergugat.;10.

Untuk Catu sanggah peninggalan Genuk.b. 1 (satu) Ha. Untuk Para Penggugat,c. 1 (satu) Ha.

Untuk Catu sanggah peninggalan Genuk (alm).b. 1 (satu) Ha. Untuk Para Penggugat,c. 1 (satu) Ha. Untuk Para Tergugat,Halaman. 7 dari 30 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT DPSDan Para Penggugat bersama Para Tergugat berkewajiban secarabersamasama Mengupapira atau merawarat ,memperbaiki, sertamembuat upakaraupacara Keagamaan sanggah/ merajan peninggalan Genuk (alm) yang sebelumnya merupakan bagian kewajiban yangdibebankan oleh Genuk (alm) kepada Monong (alm);6.

Bahwa dimana kewajibankewajiban yang dilakukanoleh Wayan Saneng alias Saneng tersebut diantaranya meliputi upakara/upacara melakukan ayahan ( pekerjaan / kewajiban ) disanggah / Merajan,termasuk dalam memelihara / merawat / memperbaiki sanggah / Merajankeluarga bahkan melakukan ayahan pekerjaan / kewajiban di Desa Dinas /Adat / Banjar / Desa Pakraman dll. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuktanggung jawab moral orang tua para Tergugat kepada keluarga paraPenggugat.

Bahwa para Tergugat juga membantah dan menolak dalil para Tergugatyang mendalilkan bahwa OBYEK SENGKETA yang dikuasai dan dimilikiPara Tergugat, adalah merupakan pemberian dari MONONG kepada WAYAN SANENG dalam bentuk sebagai TANAH CATU MERAJAN.Halaman. 12dari 30 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT DPS10.11.Karena sepengetahuan Para Tergugat, para Tergugat tidak pernahmengenal sebutan tanah catu merajan, karena sanggah atau = merajansangat tidak lazim mempunyai catu.

Pasal 85 ayat 1 dan 3Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat RI No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsiruksimelalui Penyedia yang menyatakan sebagai berikut :BAB Ill Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 dan 39.2, DokumenPemilihan No. 020/DOK/UKPBJUNJ/2019 menyatakan :BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 :Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atasjawaban sanggah ;BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.2 :Penyanggah

menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPApaling lambat 5 (lima), hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalamaplikasi SPSE.

Tembusan sanggah banding disampaikan kepadaAPIP/Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai LDP/Lembar DataPemilinan ;Pasal 85 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahaan Rakyat RI No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan PedomanPengadaan Jasa Konsiruksi melalui Penyedia menyatakan :Pasal 85 ayat 1 menyatakan :Sanggah Banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 84 ayat 2 huruf b secara tertulis kepada KPA ;Pasal 85 ayat 3 menyatakan :Sanggah banding sebagimana dimaksud

ayat 1 disampaikan paling lambat5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistimpengadaan secara elektronik ;2.

Amarta Karya/TurutTergugat, kesempatan yang diberikan kepada Penggugat adalahmengajukan keberatan yaitu Sanggah Banding sesuai ketentuan BAB IIIInstruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 dan 39.2, Dokumen PemilihanNo.020/DOK/UKPBJUNJ/2019, akan tetapi Penggugat tidak menempuhupaya Sanggah Bandingd.

Masa sanggah tanggal 22 s.d. 26 Juli 2021.h.

Loekmonohadi danharusmenyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada PokjaPemilihan, sehingga apabila sanggah banding ditujukan kepada Tergugatdan tidak menyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli maka sanggahbanding tersebut salah pihak/salan alamat dan tidak sesuai ketentuan.Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjawabsanggahan banding tersebut.6.

Sanggah merupakan protes daripeserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan.Alasan sanggah dari peserta tender apabila diterima oleh Pokja Pemilihandapat menyebabkan tender gagal, karena secara substansi mempengaruhihasil evaluasi (Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi).Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor12 Tahun 2021 point 4.2.14 huruf a angka 6) dalam hal sanggah dansanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender/Seleksi dinyatakangagal

BuktiT11 : Surat dari PT Satriamas Karyatama PT Utama SumberMas, KSO yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan JasaKonstruksi 31 Nomor : 011/Sanggah/SKTUSM/VII/2021perihal : Permohonan Sanggah (Fotokopi sesuai printout);12. BuktiT12 : Surat Marlin Tetty Damanik selaku Direktur Utama PT.Boriandy PutraPT.

Reka EstiUtama yang ditujukan kepad Pokja Pemilihan JasaKonstruksi 31 Nomor : 07.24/REUIBSRSUDKudus/Sanggah/V/2021 perihal : Sanggah tanggal 27Juli 2021 (Fotokopi sesuai print out);14. Bukti T14 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 kepada PT.Tigamas Mitra selaras Nomor : 027/11.1/PPJK.31/PBJ/2021 perihal : Jawaban sanggah PT. Tigamas MitraSelaras tanggal 29 Juli 2021 (Fotokopi dari hasil printout);15.

, saatitu ada seseorang selain Judi Tetrahastoto yang bertemu dengan Pokja, namunSaksi kurang begitu paham seseorang tersebut siapa, namun berdasarkan ceritaorangorang, bahwa seseorang tersebut bernama Ibnu Gopur;Bahwa penetapan pemenang adalah tanggal 18 Juli 2019, sanggah diajukantanggal 23 Juli 2019, masa sanggah adalah lima hari dan dari batas akhir masaHal. 40 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Sbysanggah Pokja punya waktu menjawab sanggah 3 hari (hari kerja), Pokjamenjawab sanggah pada tanggal

Totok Sumedi membicarakan masalah sanggah, namun tidak adajanjijanji dari Ibnu Gopur kepada M.

GENTAYU CAKRA WIBOWO ajukan untukpekerjaan pembangunan jalan Candi Prasung merupakan harga penawaranpaling rendah.Bahwa Saksi bertemu dengan JUDI TETRAHASTOTO bersamasama denganIBNU GOPUR terkait sanggah pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung.Bahwa Untuk proses sanggah, proses sanggah ini cukup melalui elektronik yangditembuskan kepada PPK.Bahwa Saksi pernah bertemu SUNARTI di Kantor Dinas Bina Marga Kab.

sanggah yang diajukan olehsaksi yakni hanya menyampaikan agar persoalan ini diselesaikan baikbaik.Bahwa Saat saksi berbicara dengan IBNU GOPUR untuk menyelesaikanpersoalan sanggah ini, tidak ada JUD TETRAHASTOTO masuk dan bergabungdalam percakapan antara saksi dengan IBNU GOPUR.

Kabag pengadaan mengetahuispek pengadaan,Bahwa Kalau ada peserta yang tidak puas dengan hasil lelang biasanyamereka mengajukan sanggah.

.~ => = 2+ = sens see Ses See Se See See Se heeBahwa setelah dicermati dan dipelajarikeseluruhan fakta fakta hukum yang terkait bahwaObjek Sengketa III yang diterbitkan oleh TergugatIll dan Objek Sengketa II yang diterbitkan olehHalaman 11 dari 140 halaman Putusan Nomor :117/G/2008/PTUNJKTTergugat II adalah pelaksanaan lanjutan dariObjek Sengketa yang dikeluarkan oleh TergugatBahwa Objek Sengketa merupakan hasil = akhirdalam pemeriksaan sanggah banding yang diajukanoleh PT.

Sebagaimana dimaksud dalam sanggah bandingPT. Altriz Auliatama yang menyatakan PT.Adjisaka Konsultan Teknik dengan jelas tidakmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal11. ayat a KEPPRES No.80 Tahun 2003 tersebut,dimana segala perubahan perubahan susunanpengurus yang telah dilakukan oleh PT.

Hal ini dikarenakan ObjekSengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara, antara lain1) Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat mendasarkan pada sanggah banding yang diajukanoleh PT.

rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan yangsehat. rrr rrr rrr errr eeec. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabatHalaman 13 dari 140 halaman Putusan Nomor :117/G/2008/PTUNJKTpengadaan dan/atau pejabat yang berwenanglainnya. d. adanya unsur KKN diantara peserta pemilihanpenyediaDAlANG/ ASE ~ ~~ mn in em i i ie. adanya unsur KKN antara peserta dengananggota panitia/pejabat pengadaan dan/ataudengan pejabat yang berwenang(A1NNYa. 2 m2 eee eer eres shee ee eRe eee eeeSedangkan sanggah

Altriz Auliatama tidak sesuaibertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat(1) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, oleh karenanyasudah semestinya sanggah banding tersebut14ditolak. Dengan dikabulkannya sanggah bandingPT. Altriz Auliatama oleh Tergugat denganmenerbitkan Objek Sengketa I! berarti ObjekSengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal27 ayat (1) KEPPRES No.80 Tahun 2003.

Dengan demikian "masa sanggah" dalam tender ini berakhir padatanggal 9 Nopember 2014 ;Bahwa akan halnya dalam mengajukan sanggahan terhadap penetapanpemenang tidak terbatas hanya bagi competitor yang dokumen penawarannyadinyatakan gugur dalam tingkat evaluasi tapi juga bagi competitor pemenangcadangan 1 dan pemenang cadangan 2 ; . PERKIRAAN PENILAIAN PENGGUGAT TERHADAP HASIL EVALUASITERGUGAT III DAN LANGKAH LANGKAH PERSIAPAN YANGDILAKUKAN PENGGUGAT DALAM MASA TUNGGU BERAKHIRNYAMASA SANGGAH.2.1.

pesanan Penggugatjika kelak waktu pelaksanaan pekerjaan baru hanya dapat dimulai dansah menurut hukum setelah lewat masa sanggah ?

nantinyadengan catatan pada masa sanggah itu tidak ada sanggahan.

DayuNusantara telah mendaftarkan Sanggah Banding ke sistem LPSE tetapi tidakmelampirkan Surat Sanggah Banding dan Jaminan Sanggah Banding, tetapikarena adanya Pendaftaran Sanggah Banding tersebut, Tergugat III sesuaiPerka LKPP No. 14, Tahun 2012 tentang Juknis Pelaksanaan PeraturanPresiden No. 70, Tahun 2012 harus menunggu 5 hari kalender apakah keduapeserta lelang tersebut mengirimkan Jaminan Sanggah Banding dan SuratSanggah Banding secara offline dan ternyata sampai dengan tanggal 14November 2014

, kedua perusahaan peserta lelang dimaksud tidakmengirimkan Surat Sanggah Banding tersebut ;Hal 57 dari 75 hal.

Pada peraturan sebelumnyayaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sanggahan banding tidakmenghentikan proses pelelangan, sehingga tidak diminta untukmenyampaikan jaminan sanggahan banding.Peningkatan nilai jaminan sanggah banding membuat Penyedia lebihberhatihati dalam menyampaikan sanggahan banding. Peraturan ini di satusisi meningkatkan kualitas sanggah banding yang diajukan. Jaminansanggah banding menjadi bukti keseriusan Pemohon sanggahan banding.Halaman 75 dari 92 halaman.

banding, tetapi peraturan pemerintah tersebutmengatur mengenai pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksimaupun perencana dan pengawas konstruksi namun tidak mengaturmengenai sanggah banding namun hanya mengatur masa sanggah,sehingga dalil Pemohon di atas tidak dapat dipertentangkan denganPerpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kalidengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.g.

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan: "Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi", maka dengan adanya sanggah banding akan mengakibatkanpenghentian proses pelelangan. Untuk melindungi hak pesertalelang/seleksi lainnya dan agar instrumen sanggah banding ini tidakHalaman 86 dari 92 halaman.

Sehingga Pemohon yang berpendapat bahwaJaminan Sanggah Banding merupakan bentuk pemaksaan yangmenghilangkan hak seseorang dalam mengeluarkan pikiran danpendapat adalah tidak terbukti.

Sehingga tidak benar bila dikatakanjaminan sanggah banding merupakan pembebanan kepada penyediabarang/jasa pemerintah namun merupakan garansi kerugian yangtimbul diakibatkan atas penghentian proses pengadaan barang/jasapemerintah dan bila sanggah banding terbukti benar maka uangjaminan akan dikembalikan kepada Pemohon sanggah banding.Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung agar kiranya dapat mencermati apabila anggapan Pemohontersebut dianggap benar adanya dan permohonannya

B/2016/PN TmtMenimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;2.Saksi ICE MAKSUM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatanpenganiayaan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih bersaudara jauhdengan saksi;Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 jam 22.00 wita

badik dan berkata basah kita; Bahwa kemudian pisau badik tersebut saksi amankan untuk kemudiandiserahkan kepada Kepala Desa; Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman terhadap saksikorban dan baru mengetahui nanti setelah saksi korban bercerita di PuskesmasBongo Il dan Pelakunya adalah Terdakwa; Bahwa saksi tidak melihat kKeberadaan Terdakwa pada saat saksi korbankembali ke lokasi pesta;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

di PuskesmasBongo Il dan pelakunya adalah Terdakwa; Bahwa saksi tidak melihat kKeberadaan Terdakwa pada saat saksi korbankembali ke lokasi pesta; Bahwa kemudian saksi mengantar saksi koroban ke Puskesmas Bongo Ilkemudian memberitahukan kepada istri saksi korban yakni ICE MAKSUM; Bahwa saksi melihat saksi korban sudah penuh luka pada saat di PuskesmasBongo Il yakni luka pada bagian pipi, tangan, dada, perut;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

Kepala Desa;Bahwa saksi sudah tidak mengetahui kemana saksi korban di bawa karenasaat itu saksi sudah pusing melihat darah yang keluar dari tubuh saksi korbandan terakhir saksi melihat saksi koroban hendak diboncengkan saksi ARIPINLAIYA;Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman terhadap saksikorban dan baru mengetahui nanti setelah saksi ARIPIN LAIYA bercerita danpelakunya adalah Terdakwa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

B/2016/PN Tmt Bahwa Terdakwa menerangkan menganiaya saksi korban menggunakan pisaubadik dengan cara menusuk namun tidak diterangkan berapa kali menusuksaksi korban; Bahwa saski mendengar dari suara orang kampung bahwa saksi korban telahdi rawat di rumah sakit;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 7, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;8.

BanjarKawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,kemudian saksi Komang Tri Sudana Merta,SH, bersamasamadengan saksi Gusti Ngurah Ari Bhawa Suta dan saksi Dewa PutuAstika melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelakujudi Togel tersebut yaitu terhadap saksi Made Winia Antara aliasGonjoran di rumahnya yaitu di Banjar Kawan Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah

Banjar Kawan, Desa Babakan, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, kemudian saksi Komang Tri SudanaMerta,SH, bersamasama dengan saksi Gusti Ngurah Ari BhawaSuta dan saksi Dewa Putu Astika melakukan penyelidikann danpenangkapan terhadap pelaku judi Togel tersebut yaitu terhadapsaksi Made Winia Antara alias Gonjoran di rumahnya yaitu diBanjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar.Bahwa pada saat saksi Komang Tri Sudana Merta,SH sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor togel di sanggah

hubungan keluarga denganaBahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu, Tanggal 07 Februari2015 sekira Jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Made WiniaAntara alias Gonjoran yang terletak di Banjar Kawan, Desa Babakan,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersamasamadengan tim buser yang lainnya menangkap pelaku perjudian yaitusaksi Made Winia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksi sedangmengamankan barang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

nnnanamenanene Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten10Bahwaperistiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran, dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

Kepolisian12Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu,Tanggal O7 Februari 2015 sekira Jam 14.15 Witabertempat di rumah saksi Made Winia Antara aliasGonjoran yang terletak di Banjar Kawan, DesaBabakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten GianyarBahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksibersamasama dengan tim buser yang lainnyamenangkap pelaku perjudian togel yaitu saksi MadeWinia Antara alias Gonjoran , dan pada saat saksiKomang Tri Sudana Merta sedang mengamankanbarang bukti rekapan nomor di Piasan sanggah

Bahwa Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 ditujukan kepada KantorPenghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat bukan merupakankeputusan, namun hanya saran, pendapat, rekomendasi yang telah menjaditugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Bahwa seharusnya pengajuan gugatan dihitung sejak diumumkannya SuratDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk PenyesuaianHarga pada Hari Selasa, 13 Juli 2010.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan khusus untuk tugas pemberian saran, pendapat, rekomendasidalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidangpengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan tugas khusus dariDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 9 diatas, Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki kewenangan sebagai bentukdelegasi wewenang Kepala LKPP yang diatur di dalam Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memberikan saran, pendapat, rekomendasiterhadap permasalahan hukum yang ada dan khusus untuk masalahgugatan a quo telah dituangkan melalui Surat dari Deputi Bidang Hukumdan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor : B688/

Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor B688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal PetunjukMengenai Penyesuaian Harga ditandatangani oleh Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah. b. Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan,memerintahkan, melaksanakan pembayaran tagihantagihan atas bebanAPBN/APBD di instansi Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Tidak Cermat.

Penggugat/Pembanding tidak melakukan Sangah Banding terhadappembatalan pemenang lelang proyek pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019.Bahwa penggugat/Pembanding telah melakukan sanggah Banding Somasisebanyak 3 (tiga) kali berturutturut dan dijadikan bukti surat olehPenggugat/Pembanding.2.

Bahwa keberatann dalam point 1 (Satu) memori banding pembanding patutdikesampingkan karena tidak benar, oleh karena terbukti tidak adapembatalan pemenang lelang paket proyek pembangunan Dermaga WisataKelurahan Madale, Kecamatan Poso Kota Utara, Tahun Anggaran 2019Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PALkarena tidak ada penetapan pemenang lelang dalam perkara a quo,dimana dalil keberatan pembanding yang menyatakan penggugat telahmelakukan Sanggah Banding berupa somasi dalah dalil yang keliru

,karena Somasi bukan Sanggah Banding, yang mana bertentangan denganketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Barang/jasaPemerintah, dan yang lebih khusus lagi peraturan lembaga KebijakanPengadaan Barang/jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dimanaketentuan Penyampaian Sanggah Banding harus menyerahkan sanggahbanding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen)dari nilai total HPS dengan masa berlaku

30 hari kalender sejak tanggalpengajuan sanggah banding, dimana terbukti ketentuan penyampaiansanggah banding beserta jaminan sanggah banding tersebut tidakdilakukan oleh pembanding dalam perkara aquo, sehingga dengan dengandemikian terbukti pembanding tidak melakukan Sanggah Banding setelahadanya Jawaban Sanggah oleh Pokja 2 ULP/UKPBJ dalam perkara aquo,sebagaimana bukti T2 dan P13 serta bersesuaian dengan keterangansaksi Abdi Dermawan, ST dan Barita Natael Sirait, ST.

Sebelah Utaru : Tanah Pekarangan Ide Made Kaler.Sebelah Timur : Gang KomodaSebelah Selatan : Tanah Pekerangan Dadong Cembun/Wayan TantreSebelah Barat : Tanah Pekarangan Ida Wayan BimaBahwa Tanah dimaksud diatas diperoleh oleh Almarhum I Nengah Wirya darimembeli pada tahun sebelum tahun 1950, semasa hidupnya Almarhum I NengahWilrya bersama istrinya hidup dan bertempat tinggal diatas tanah tersebut Sertamembangun tempat persembahyangan Keluarga yang dinamakan Sanggah yanghingga saat ini masih ada,

) tersebut masih dipergunakan oleh MadeDasih sampai sekarang;Bahwa dahulunya objek sengketa tersebut adalah milik I Nengah Wirya dan saksidahulu sempat bertemu dan bertandang ke rumahnya, tetapi TempatSembahyangnya (Sanggah) yang saksi lihat bukan seperti difoto yang ditunjukkantadi;Bahwa saksi mengetahui Tempat Sembahyang (Sanggah) tersebut dibangun oleh IMade Subrata karena saksi pernah kesana melihat dan pada saat itu I Nengah Wiryasudah meninggal;Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat menikah

Tergugat/IMade Dasih, sanggah tersebut sudah ada sejak saksi masih kecil sampai dengansekarang Sanggah tersebut masih ada dan foto yang kedua adalah foto tempatpersembahyangn/Merajan yang dibuat oleh I Gusti Made Arka, sedangkan fotoketiga menunjukkan keadaan letak sanggah milik Tergugat dan Merajan milik IGusti Made Arke;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa objek sengketa sudah disertifikatkandan dibeli oleh I Gusti Made Arke dari Made Subrata ;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pengukuran

diatas tanahtersebut;Bahwa baru tadi ini saksi datang dan melihat objek sengketa dan saksi melihatmasih ada Sanggah dan Sanggah tersebut sudah direhab oleh Tergugat ;Bahwa saksi tinggal di Komodo I, sedangkan tanah sengketa terletak di Komodo V;24Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik I Nengah Wirya, tetapi saksi tidakpernah melihat suratsurat kepemilikan tanh tersebut;Bahwa ada sebagian tanah sebelah utara yang dijual oleh Tergugat setelah INengah Wirya (bapaknya) meninggal dunia, tetapi

Kartini, Gang Komodo VI No. 4, Monjok Geria, Kelurahan Monjok,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang mana pada tahun 1965 dibangun Sanggah,setelah I Nengah Wirya meninggal dunia pada tahun 1970 tanah tersebut dikuasai olehTergugat, kemudian pada tahun 1977 sebagian dari tanah tersebut seluas + 300 M2 dijualoleh Tergugat kepada Pak Gotri untuk biaya pernikahan dan Potong Gigi Tergugat dansisanya seluas + 400 M2 tetap dikuasai Tergugat, selanjutnya pada tahun 1985 I MadeSubrata tinggal menumpang

tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KontraktorKontrak Kerja Sama, yang bertujuan untuk memberikan kesamaandalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang lebih jelas bagi seluruhPengelola Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ; 18Bahwa di dalam Buku Pedoman Tata Kerja Pengelolaan RantaiSuplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiII/PTK/I/2011,Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,Bab XI diatur tatacara Sanggahan (butir 14.1 s/d 14.3.2 halaman187189) dan Sanggah

terhadap keberatan Penggugat atas Pemenang LelangNo. 10111Ops Jasa Penyewaan dan Pengoperasian 100 UnitHydraulic Pumping Unit Berikut Peralatan Bawah Tanah Dan PeralatanPenunjang Selama 24 Bulan telah dilakukan Upaya Administratif olehTergugat berdasarkan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai SuplaiKontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 RevisiIl/PTK/I/2011, BukuKedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Bab XIbutir 14 halaman 187190 yang mengatur tata cara dan prosedureSanggahan dan Sanggah

Banding) dan Instruksi Kepada PesertaPengadaan (IKPP) Bab II ke10 butir 10 halaman (1617) ; Bahwa adapun Upaya Administratif yang telah dilakukan olehTergugat terhadap Sanggahan/Keberatan dan Sanggah Banding atasPemenang Lelang No. 10111Ops Jasa Penyewaan danPengoperasian 100 Unit Hydraulic Pumping Unit Berikut PeralatanBawah Tanah Dan Peralatan Penunjang Selama 24 Bulan, yangdiajukan secara tertulis oleh Penggugat, yakni: Sanggah/Keberatan No.036/PKE/HPU/03/2012, tanggal 2 April 2012, Revisi Sanggahan

No.054/PKE/HPU/06/2012, tanggal 15 Juni 2012 dan Sanggah Banding No.060/PKE/HPU/06/2012, tanggal 25 Juni 2012, telah dijawab olehTergugat melalui Surat No 144/IVTL/2012 tanggal 09 April 2012 perihalJawaban Sanggahan, Surat No. 259/VITL/2012, tanggal 20 Juni 2012perinal Jawaban Sanggahan Revisi, Surat No. 278/VITL/2012, tanggal27 Juni 2012 perihal Jawaban Sanggah Banding ; Bahwa seluruh prosedur dan kesempatan dalam melakukanUpaya Administratif telah ditempuh oleh Tergugat dan Penggugat sesuaiPedoman

Upaya Administratif.Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif, denganmelakukan sanggah kepada tergugat, pada tanggal 21 September ,2020 ,dengan surat sanggah nomor 001/PCPSL/IX/2020 untuk paket 2 (DAK)Jalan Bukit SilehAieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai NanamJembatan Putih namun tergugat tidak menaggapi sesuai poin poin yangdi pertanyakan dalam surat sanggah penggugat, kalau ada hal hal yangkurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan Kklarifikasikepada penggugat, bukan malah

PENGGUGAT seyogyanya menggugatterhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dan telahTERGUGAT sampaikan objek gugatan Penggugat belum termasukkeputusan tata usaha negara yang bersifat final, dengan demikiangugatan PENGGUGAT menjadi premature.Bahwa selain itu, PENGGUGAT tidak melakukan sanggah bandingterhadap kekalahan PENGGUGAT dalam tender ini, berartiPENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah dari TERGUGAT.Oleh karena itu secara yuridis PENGGUGAT dianggap setuju denganjawaban sanggah

Hakini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukanpenawaran (Perpres 16/2018 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaianpengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 16/2018).Justru. ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan,kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, makapada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas.

Bukti P. 6 : Masa Sanggah tanggal 17 September 2020sampai dengan 23 September 2020(Fotokopi dari fotokop)) ;7.

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembagaint;Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggahdan sanggah banding, sebagai berikut:4.2.13 Sanggah;Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikanatas

Medahan danyang mengurus kewajiban atas kelangsungan sanggah/ merajanpeninggalan Tejang adalah Ketut Windi (orang tua Tergugat).Bahwa dalam waktu bersamaan, status Ketut Windi (orang tua Tergugat)disamping mengurus sanggah/merajan yang ditinggalkan oleh Tejangsebagai soroh/klan Karang Buncing, juga masih menyungsung sanggah/merajan asalnya yang terletak di kediaman Wali yang berasal dari soroh/klan Arya Wang Bang Pinatih, status mana dikenal dengan istilah "Negen"yang berarti menjalankan dua kewajiban

Menyatakan hukum sah Tergugat bertindak menjalankan kewajiban ataskelangsungan sanggah/merajan peninggalan Tejang;. Menyatakan hukum sah Tergugat meheruskan kewajibankewajiban dantanggung jawab adat Tejang (alm) Banjar Adat Medahan dan Desa AdatSumampan;.

dan Sutama Yasa yang mengurus sanggah tersebut;Bahwa, Sutama Yasa mengurus Sanggah sudah diumunkan di Banjar danditerima di Banjar;Bahwa, secara Niskala Sutama Yasa diterima karena dia sedangkesakitan;Bahwa, kewajiban Tejang yang diteruskan oleh Sutama Yasa adalahmelaksanakan ayahan dan bayar iuran gotong royong;Bahwa, selain Sutama Yasa tidak ada orang lain yang melakukankewajiban Tejang;Bahwa, Sutama Yasa telah melakukan upacara mendak tirta;Bahwa, sanggah/merajan merupakan bagian dari warisan

yang mengurus sanggah tersebut adalah WayanDura, dalam pengertian melaksanakan rerainan atau piodalan, Saksi MadeOka Putra) menerangkan Windu meninggal pada tahun 2010 dan yangmenggantikan kegiatan di banjar adalah Sutama Yasa, sekaligus melaksanakankewajibannya di sanggah dan melakukan upakaranya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan adat waris di Bali padaumumnya dan berdasarkan awigawig atau aturan Desa Adat Sumampan,dengan tegas mengatur bahwa yang disebut sebagai warisan tidak hanyaberupa harta

benda yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi juga meliputikewajiban pokok yaitu tanggung jawab terhadap kelangsungan sanggah ataupemerajan yang ditinggalkan, disamping kewajiban meneruskan ayahan desadan kewajiban adat lainnya.

TERGUGAT V mendapat bagian warisan seluas 9,9m2Pasal 3 :Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapat pembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadap tanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaan upakara merupakan tanggung jawab bersama. Secara teknis, pembangunan dapat dilakukan dengan keikhlasan masing-masing pihak atau peturunan bersama-sama, sedangkan melaksanakan piodalan bergilir 6 bulan sekali sesuai patokan piodalan.

Pasal 6 : Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelum perjanjian ini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihak secara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, Pura Jati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges Kanginan.

Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapatpembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadaptanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaan upakaramerupakan tanggung jawab bersama.

Akta Perdamaian No. 84/PD1/2016/PT DPSBahwa terhadap biaya yang timbul dengan dilakukannya pembagianwarisan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini ditanggungbersama secara tanggung renteng.222202===Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelumperjanjian ini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihak secara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, Pura Jati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges6 US aBahwa bilamana

Pasal 3:Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapatpembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadaptanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaanupakara merupakan tanggung jawab bersama.

Akta Perdamaian No. 84/PD1/2016/PT DPSBahwa terhadap biaya yang timbul dengan dilakukannya pembagian warisansebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini ditanggungbersama secara tanggung renteng.Pasal 6:Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelum perjanjianini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihaksecara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, PuraJati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges Kanginan.Pasal 7: