Ditemukan 1933 data
58 — 21
Adanya hubungan causal (sebab akibat) antara perobuatan dankerugian;Bahwa penerapan unsur perbuatan melawan hukum haruslah bersifatkumulatif dan bukan alternatif, sehingga satu saja unsur perbuatanmelawan hukum tidak terpenuhi, maka pada perkara tersebut tidak dapatHalaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn.17.diputus atas dasar perbuatan melawan hukum, dikarenakan ParaPenggugat tidak dapat menguraikan unsurunsur perbuatan melawan hukum dimaksud, terlebih lagi penggabungan dua
91 — 25
Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukandengan kerugian yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa terhadap syaratsyarat atau unsurunsur PerbuatanHalaman 58 dari 77 halaman Putusan No : 68/Pdt.G/2016/PN. TabMelawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;1.
YANYAN WAHDANIMAR
Tergugat:
1.WALI KOTA BANDUNG
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
162 — 105
kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusanyang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaltuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang palingpokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
93 — 15
Adanya kesalahan ;4 Terdapat hubungan' sebab akibat (hubungan causal) antaraperbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yangdiderita ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik KaumPenggugat I/ Kaum Para Penggugat, maka Tergugat A tidak mempunyai hakuntuk mengajukan permohonan mensertifikatkan kepada Tergugat B agarTergugat B menerbitkan atau mengelurkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 162tahun 2015 (VideBukti TA.1, bukti P6) ;Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah milik
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
70 — 9
akandipertimbangkan sebagai berikut ;oeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Terbanding/Penggugat : LUPUK PANGIHUTAN NAPITUPULU
54 — 51
Bandingmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
326 — 364
dengan demikian, maka batasan seseorang / badanhukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
267 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
2013, Mahkamah Agung telahberpendirian bahwa pengujian Legal Standing PemohonHak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:a. adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatuPeraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
95 — 55
kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PanitiaPembebasan Tanah sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyardua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belasribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UUTipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmempunyai hubungan causal dengan kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta enam ratus lima
192 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata,setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,selama orangorang yang tergabung di dalamnya memangbermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;Bahwa Pemohon Keberatan memiliki Kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atasberlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawahundangundang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat(causal verband) dengan berlakunya PERMEN a quo sehinggahakhak Para Pemohon Keberatan sebagai
215 — 158
dan seterusnya; sehingga batasan seseorang/badan hukumperdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sahmenurut undangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugattersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
182 — 31
USMAN BASRI yang sedang dalamproses Sertifikat Hak Milik di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan NegaraKota Langsa;Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbukan kerugian;Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur pemakaian surat itu dapatmenimbukan kerugian adalah akibat tertentu dari perbuatan terdakwa berupakerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan adahubungan sebab akibat (causal
DEDY YULIANTO, SE
Tergugat:
DIDIT SRIGUSJAYA, SH,MH sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
116 — 9
tersebut yang merupakan perbuatanyang melanggar hukum telah merugikan Penggugat, yaitu sebagai berikut :Menimbang bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal1365 KUHPerdata, yang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut,Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka unsurunsurperbuatan melawan hukum adalah : Ada kesalahan; Ada kerugian; Ada hubungan causal
1.SAHAT TUA SIRAIT
2.ANGGIAT ANSELMUS SIRAIT
3.DAPOT PARULIAN SIRAIT
4.JON PARULIAN SIRAIT
Tergugat:
1.Jaisi Turnip
2.Husein P Sidauruk
155 — 85
atauPemilik Kampung Lumban Tonga Tonga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
119 — 10
Dengan demikian unsur ke2 ini telah pula terbukti ;UNSUR KE3,JIKA PEMAKATI SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwasendiri bahwa perbuatan terdakwa berupa kerugian atas kepentingan orang lain yangmenandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (causal vervand) antara perbuatanterdakwa dan kerugian kepentingan tertentu.
68 — 5
bertentangan dengan hukumdan telah bertentangan dengan penjelasan pasal 12 ayat (1) a PD No. 6 tahun2011,sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi;3.Adanya kerugian yang ditimbulkan akibatnya: Dalam hal ini Tergugatl, Tergugat Il dan Tergugat IIl A telah menimbulkankerugian kepada para Penggugat karena posisi yang biasa mereka tempatiberubah sehingga hal ini mengganggu para Penggugat dalam menjalankanusahanya kembali selain itu para Penggugat juga kehilangan keuntungan atasusahanya;4.Adanya hubungan causal
57 — 16
berasal dari dari IPEDA No.1452 atas Hama Ir.Richard Adisastra (sebelumnvaIPEDA No.1128 atas nama Ny.M.Koesdiyanto/ Turut Tergugat II), seluas tanah 1.860m2, Persil 15, Kelas III, sedangkan tanah / lahan Penggugat yang berasal dari IPEDANo.1129, Persil 15, Kelas Ill, seluas 1.860 m2, atas nama A.Marimin (Turut Tergugat )berada disebelah Utara, dengan demikian pembangunan Jalan Raya tersebut tidakdibangun diatas tanah milik Penggugat ; Unsur ke2 : Kerugian itu timbul sebagaiakibat perbuatan tersebut (causal
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, permohonan keberatan uji materiil harusdidasarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuanperaturan perundangundangan dimaksud.
104 — 28
Hebi Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiap perbuatanmelawan hukum yang membave kerugian kepada orang lain mevajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; socnnnnnn= Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanmelawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan