Ditemukan 1094 data
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara a quo adasengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan saksi pelapor yang berada dalam domainhukum perdata sehingga penyelesaiannya harus melalui pengadilan perdata ;Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebutmengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan pada tingat
149 — 92
maka mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang seringanringannya denganmempertimbangkan berbagai unsurunsur yang meringankan bagi Terdakwa (exaequo et bono) ;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/PID/2018/PT YYKMenimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat halhalbaru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkansecara terurai dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingat
23 — 16
2018 point 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya bahwaPembanding tidak membantah dalil Terbanding yang mengatakan bahwarumah tangganya sejak bulan April 2018 telah goyah, namun Pembandinghanya membantah alasannya dengan dalil yang pada pokoknya bahwaTerbanding tidak merasa menduakan Terbanding, gugatan perceraian inikarena Terbanding dipengaruhi oleh keluarganya, Pembanding masihmenginginkan rukun kembali dengan Terbanding, dan perdamaian hanyabersifat sepihak kepada Terbanding;Menimbang, bahwa majelis tingat
23 — 11
pengasuhan anak olehjudex faktie tingkat pertama, sedangkan bukti T.3 dan saksisaksi yang diajukanoleh Pembanding sudah menunjukkan adanya kepatutan Pembanding dalammengasuh anak;Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut,Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakanPembanding tersebut adalah benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertamabelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut baik dalampertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan, melainkan MajelisHakim Tingat
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh karenamengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang JudexFacti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhnkansuatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atas hukumanyang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan, lagi pula keberatan tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
Terbanding/Penuntut Umum : RAHMAT, SH., MH.
76 — 12
sebagaimanatelah disebutkan secara lengkap dalam memori bandingnyadan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam putusanini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2016 No :282/Pid.Sus/2016/PN.Kdi, serta memori banding yang diajukanoleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Kendarisependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingat
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum;Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas maka MajelisHakim berpendapat penjatuhan pidana berat dengan memenjarakan paraTerdakwa di Lembaga Pemasyarakatan akan lebih banyak keburukannyadari pada manfaatnya;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai beratringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang judex factidan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasanalasan semacam itu tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan pada tingat
24 — 14
No.68/PDT/2015/PT.Mksdipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum dalam pokokperkara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakaneksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentanghal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satusatu,tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokokDOPKAlAa; nono nn nen nn nnn ener nnn enna enna nn nana nn nana na na neneneneneneneneMenimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tingat
38 — 0
SALINAN PENETAPANNomor : 113/Pdt.P/2010/PA.Jr.wos) ot divi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di KabupatenJember, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Dalam hal int Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan kedua anaknya, yaitu :1. ANAK I, umur 24 tahun2.
Terbanding/Penuntut Umum : RYAN ASPRIMAGAMA, SH
122 — 35
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesarRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimBanding pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang terdiri dari SimplisiusDonatus, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Harris Sinaga, S.H.
11 — 0
PENETAPANNomor : 183/Pdt.P/2013/PA.Jr.fe geenPall anDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingat pertama, telah menjatuhkan penetapan perwalianterhadap perkara yang diajukan oleh :PEMOHON:Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
./7: Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaWaidir bin Abdullah telah menjual tanah yang digadaikan oleh Terdakwa kepadaCut Syarifan dan Terdakwa tidak berhak atas tanah sawah milik saksi ZainalAbidin bin Hasan, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasilpembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatansemacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan pada tingat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapbkan
20 — 14
PUTUSANNomor 0304FPt.G/2C17/PA.BLUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa danmengadili perkara tingat pertara dalam persidangan majelis telahmenatuhkan putusan dalam perkaa Cera Gugat antaraPENGGUGAT, umur 27 tahun. agama Islam, pendidikan S.1 (ekonomi)pekerjaan Honorer SMK XXXX, bertempat tinggal d RT.OXXRI.OXX Kampung XXXX Kecamatan XXXX KabupatenWay Kanan,sebagai "Penggugat"TERGUGAT. amu 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dahula Tani,pendidikan
19 — 9
PUTUSANNomor 0859/Padt.G/2017/PA.MtpAza WES :SeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan antara :PENGGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, AlamatKabupaten Banjar sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, PendidikanSekolah Lanjutan Tingat
20 — 8
., gugatan tersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, oleh karenaitu kKeberatan dan/atau guagatan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim Tingat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis HakimTingkat Pertama patut dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amarselengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (
WIRNAYULIA
27 — 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WIRNA YULIAAKBAR tertanggal 21 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6105LT301220150004atas nama SAKHALIFI RIDHO AKBAR, yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 7 Januari2016, selanjutnya diberi tanda P.2;Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/61/T.Dis.SKB/1992atas nama WIRNAYULIA, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupatendaerah Tingat
64 — 34
Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2014 Pasal 3 dan Pasal 8 yaitu agar anak memperoleh pelayanankesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,spiritual dan sosial, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingat
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikanpertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebutJudex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yangmemberatkan dan meringankan pemidanaan ;Bahwa di samping itu alasanalasan kasasi tersebut mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
34 — 17
UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menjatuhkan talaksatu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat harus dikuatkan;Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Terbanding juga mohon agarhak asuh anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Aleesya MazayaFatkhi Djayadi (umur 9 tahun) ditetapkan ada pada Terbanding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingat
85 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 (UndangUndang No.8 Tahun 1981) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa oleh