Ditemukan 3405 data
168 — 113
Badriansyah) yang telah menguasai dankemudian menjualnya kepada TERGUGAT VII adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan harus diberi sangsi hukum ;Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3,RT. 08 / Vill Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaruatau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa GunungAntasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas namaH.
93 — 23
Menghukum para penggugat dan sanak saudaranya/keluarganya atau siapa sajayang mengklaim tanah milik para tergugat dan/atau menyerobot tanah milik paratergugatdan/atau mengambil hasil kebun milik para Tergugat dan/atau melakukanpengrusakan tanaman milik para tergugat di atas tanah/kebun milik para tergugat.Dengan cara membayar ganti kerugian dan/atau sangsi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.8.
15 — 0
ndak masuak masuak,ko lahmelanggar peraturan bana ndak masuak 4 hari ndak ado kaba tolong tanyoankarano nyo dakek yo siJon),maka Pemohon menelvon Termohon (I baa alunmasuak juo lai ko ab tadi ditanyo dek personalia) lalu Termohon berkata(bang Inio baranti selahlai bang, lai ndak baa bang)lalu Pemohon berkata(kalaw itukeputusan I jalehan,buek surek pengunduran diri tapi lah pikia pikia bana)laluTermohon mengundurkan diri ,kalaw pun Termohon tidak membuat suratpengunduran diri,prusahaan akan memberi sangsi
CAHYANA BAGUS SUGIARTA, S.H
Terdakwa:
YONDRI TITALEY
49 — 28
legal sehinggadi larang untuk di edarkan atau di perjual belikan.Bahwa bahwa apabila mengkonsumsi minuman hasil racikan / oplosanberalkohol jenis sopi tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baikdalam jangka pendek maupun jangka panjang yaitu diantaranyaMenurunnya ambang kesadaran, Selanjutnya mabuk, Penglihatan kabur,Pernafasan lambat, Gangguan kesadaran, Tekanan darah dan suhumenurun.Bahwa bahwa berdasarkan perbuatan saudara YONDRI TITALEY tersebut,maka yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi
ALBERTINA ANFRIDA
Tergugat:
Drs.SERVATIUS YASINTUS
282 — 175
Bahwa Ahli menerangkan jika belum melakukan hubungan badan dansudah berada dirumah orang harus cepat menyampaikan dan kalau sudahterlalu lama harus melaporkan ke keluarga atau orang tua; Bahwa Ahli menerangkan jika ketidak hadiran pihak lakilaki yangsebelumnya sudah ada kesepakatan, maka semua persiapan dariperempuan tersebut menjadi basih yang dalam bahasa Adat disebut AraHeman Tua Niluk sangsi adatnya bayar 1 (satu) ringgit; Apabila pertemuan delegasi Perempuan dan Lakilaki tidakdilaksanakan untuk
106 — 59
Yang Agendanyatantang Putusan dan dalam setiap persidangan KKEP tersebut Penggugat adadidampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Pemeriksa ;Bahwa Sidang KKEP tersebut mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/I/2014/KKEP, Tanggal 4 Januari 2014yang berisi Rekomendasi Berupa Pemberhentian Penggugat dari dinas polri,Tidak Dengan Hormat sebagai sangsi Administrasi, Perihal Penggugat yangdinyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1)huruf
Anita Rahayu Ningtyas, SE
Tergugat:
PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk
141 — 58
., dibawah sumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tahu dengan Tergugat,saksi masih bekerja pada Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa diketahui Penggugat di PHK karena mangkir belum dalam kondisikena sangsi, Penggugat diindikasi menggunakan dana nasabah, sudahada klarifikasi dan sudah ada audit, internal sudah dan memanggilPenggugat pada bulan Oktober 2019 selain itu ada pernyataanPenggugat mengakui perbuatannya yang menggunakan dana
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
Gede Sukaraga
167 — 120
Amertha dengan meminjammeminjam namanama orang laindalam pengajuan permohonan pinjaman pada Bumdes yang selanjutnyasetelah dana pinjaman cair dipergunakan sendiri oleh terdakwa;Bahwa orangorang yang namanya dipinjam oleh Pak GEDESUKARAGA adalah: LUH PUTU AYU WALIASTITI; GEDE SUMIKA; KADEK SUMADANA; PUTU SUTARMI; GEDE MERTAYASA;Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon Membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
10.000.000,(sepuluh juta rupiah); Bahwa yang bersangkutan tahu namanya di pakai untuk pinjaman kreditpada Bumdes, setelah cair uang dibawa kerumahnya oleh terdakwa;Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPk/2021/PN Dps Bahwa seharusnya yang mengangsur adalah Terdakwa, terakhir barudiangsur oleh terdakwa setalah 2 tahun macet; Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, .membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
116 — 20
Tng. saamelakukan tindakan pencemaran nama baik kami, ini merupakantindakan pidana yang ada Sangsi hukumnya.7. Saudara menyatakan bahwa kami tidak mengurus penyelesaian sertipikat ke kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, pernyataansaudara tidak benar, karena kami sudah mengurus sejak tanggal 5Juli 2010 (surat ke PBN terlampir), sesudah ada keputusan tetapdari Pihak Mahkamah Agung RI dan belum ada transaksi denganpihak saudara.8.
94 — 77
PANCAKARSA BANGUN REKSA berupa menggunakan uangPerusahaan tanpa seizin dari pimpinan Perusahaan sebesar Rp. 1.811.935.8300 (satu miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapanratus tiga puluh rupiah) ;Bahwa oleh karena tindakannya tersebut, maka Tergugat dr /Penggugat dk Ic.Budi Prasetia diberi sangsi berupa pemberhentian / pemecatan dalam jabatannyasebagai anggota Direksi Perseroan pada PT.
53 — 2
KWIpada tanggal 16 Juli 2014; Bahwa terdakwa menerangkan setelah melihat besi yang beradadi Pabrik, sdr, JIMMY dan saksi MICHAEL sempat sangsi karenatidak yakin;e Bahwa terdakwa menerangkan hanya menjual besi skrap yangsudah terpotongpotong kepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yang ada di PT.
91 — 34
Dalampertemuan tersebut para PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensimenolak pelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan Ill( tiga ) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi.Bahwa dalam pertemuan Bipartite tersebut para PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi juga menegaskan agar TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)(Bukti PR.20);Bahwa pada tanggal 9 April 2013 TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGATKonpensi mengeluarkan surat
92 — 8
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)Ahli menjelaskan pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edarterhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri ataupun yangdiimpor untuk diperdagangkan dapat dikenai sangsi pidana sesuai Pasal 142Undang Undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.Ahli menjelaskan :1). Dalam Surat keputusan Ka Badan POM RI No.HK.00.05.52.4040tanggal 9 oktober 2006 tentang KATEGORI PANGAN, Minumanberalkohol adalah termasuk dalam katagori Pangan2).
206 — 89
Yang olehkarena hukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misaladalah pasal 351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentangkecelakaan lalu lintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidanatersebut hanya diberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan ataukurungan selama masa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korbanyang merasa dirugikan itu untuk mendapatkan ganti kerugian umumnyamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 KUHPerdata;Dengan
114 — 22
Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasayang seharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi.46. Bahwa tindakan TERGUGAT III dengan melakukan blacklist ternadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a.
Penerapan sangsi Blacklist karena ada kondisi diluar kendaliadalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan denganSyaratSyarat Umum Kontrak angka 39.147.Bahwa tindakan TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV dengan tetapmelakukan penagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan MelawanHukum dan tindakan sewenangwenanrg karena :a.
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
336 — 236
MasaHalaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unrkampanye ada waktu pelaksaan kampanye yaitu masa kampanye 3 harisetelah DCT sampai 3 hari sebelum coblosan, diluar itu maka termasukpelanngaran pemilu sehingga ada sangsi administrasi dan pidananya.
daripengawasan pasif berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan aktifberdasarkan temuan oleh panwaslu; Bahwa pemahaman definisi kampaye yang dipahami oleh masyarakatberbeda dengan pengertian kampanye peraturan perundangundangan.Dalam menentukan unsurunsur kampaye harus didasarkan pada definikampaye dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Untuk kampaye yang dilakukan diluar jadwal atau lokasi yangtelah dtentukan maka peyelengagran dan perserta pemilu. yangmelaksanakan kampaye dapat dikenakan sangsi
108 — 48
sebagai berikut :Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b,Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1)huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat(1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 dapat dikenai sangsi
1.Tajuddin, S.H. MH
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
ASRI Bin MUHTAR
163 — 107
kawasan hutan konservasi;Bahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai KonservasiSumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayahtersebut merupakan kawasan hutan konversi;Bahwa untuk mengangkut kayu wajibd untuk semua yang punya hasil kayuuntuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untukmengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;Bahwa sangsinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping itu keadaan Terdakwa yang pada waktu perbuatantersebut dilakukan, Terdakwa saat itu sudah berpendidikan tinggi, artinyasudah bukan SLTA lagi, karena sudah mengenyam perguruan tinggi(Universitas Tujuh Belas Agustus) Cirebon, sehingga kami (Penuntut Umum)menilai bahwa Terdakwa sudah matang dalam cara berpikir, mana yangbenar dan mana yang salah enurut hukum, sudah tahu aturanaturanhukumpositif dan menyadari adanya sangsi hukum, serta normanorma yang adadalam msyarakat, tahu dan menyadari
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
254 — 136
Sehingga kemudiandijatuhi sangsi Administrasi berupa Pembebasan dari Jabatan. danKeputusan dapat dibatalkan berdasarkan Ketentuan pada Pasal 66 Ayat1 undang undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahanyang menyebutkan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapatcacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. Substansi .