;Bahwa selanjutnya pengambilan keputusan RUPSLB tersebut denganmelanggar ketentuan dalam UUPT maupun Anggaran Dasar PT.

FBS secara melawan hukum atas UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan;c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku PARA TERGUGAT dengan sengaja melakukan pengalihan dan/ataujual beli saham yang secara melawan hukum melawan UUPT,Anggaran Dasar, dan Kepatutan.

Sebagai suatu badan hukum, PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dalam menjalankan hak dankewajibannya sebagai subjek hukum dilakukan oleh para pengurusnyayaitu Direksi dan Komisaris.54.Bahwa Hak dan tanggung jawab dari Direksi dalam melakukanpengurusan diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), yaitu:e Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan.2) Direksi berwenang

;Halaman 202 dari 242 halaman putusan Nomor 762/Padt.G/2020/PN.JKT.UTRBahwa selanjutnya pengambilan keputusan RUPSLB tersebutdengan melanggar ketentuan dalam UUPT maupun AnggaranDasar PT.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan FAKTA yang ada, karenaPARA PENGGUGAT REKONPENSI secara nyata telah terbukti melakukanPerbuatan Melawan Hukum dengan setidaktidaknya melanggar ketentuanPasal 7 ayat 2) Anggaran Dasar , Pasal 75 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT, danPasal 82 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT atas pengalinan dan/atau Jual BelliHalaman 236 dari 242 halaman putusan Nomor 762/Padt.G/2020/PN.JKT.UTRSaham TERGUGAT IV KONPENSI dan PENGGUGAT VREKONPENSI/TERGUGAT V KONPENSI kepada 3 PENGGUGAT

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebutdengan UUPT), pengambilalihan adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untukmengambil alin saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnyapengendalian atas Perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebutdengan Pengambilalihan).4.3.

Bahwa untuk dapat melakukan Pengambilalihan, maka sesuaidengan UUPT, Pemohon PKPU harus dapat menyebabkan Direksidari PT SAS Gramarindo Sentosa sebagai badan hukum yang akandilakukan Pengambilalinan, dengan persetujuan Dewan Komisaris dariPT SAS Gramarindo Sentosa, menyusun rancangan Pengambilalihanyang memuat sekurangkurangnya (vide Pasal 125 ayat (6) UUPT):a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akanmengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;b. alasan serta penjelasan Direksi

Bahwa untuk dapat melakukan Pengambilalinan, maka sesuaidengan UUPT, maka menyebabkan Direksi dari PT SAS GramarindoSentosa sebagai badan hukum yang akan dilakukan Pengambilalinan,dengan persetujuan Dewan Komisaris dari PT SAS Gramarindo Sentosa,menyusun rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 125 ayat (6) UUPT; Selain menyiapkan Rancangan Pengambilalihan, maka sebelumdapat dilakukan Pengambilalihnan, maka Pemohon PKPU harusmemastikan PT SAS Gramarindo Sentosa terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan

dari (i) Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii) seluruhkreditor, sebelum transaksi Pengambilalihan dapat dilakukan dan PTSAS Gramarindo Sentosa wajib melakukan pengumuman paling sedikitdalam 1 (Satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (vide Pasal 127 ayat (1), (2), (4), (6), (6), dan (7)UUPT).

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah secaraterang terbukti bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, khususnya dalam UUPT, yang mengatur mengenai transaksiPengambilalihan, Para Termohon PKPU tidak mempunyai kewajibanpembayaran kepada Pemohon PKPU terkait dengan Pengambilalihan PTSAS Gramarindo Sentosa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU,sebelum PT SAS Gramarindo Sentosa melakukan halhal sebagaimanaduraikan di atas.

Tahunan 2012 yang dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT

: Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat juga di lakukan atas permintaan :a (satu ) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewaki 1/0 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara , kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil : ataub Dewan Komisaris ;Pasal 79 ayat (3) UUPT: Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertaialasannya;Pasal 19 ayat (2) Anggaran

.: 40 Tahun 2007 ("UUPT).Ayat (7); Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksikepada menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPStersebut.

Bahwa dalam faktanya, mekanisme pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannyasebagai Direktur Utama Perseroan juga tidak memenuhi syarat dan/atau ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 105 ayat (2) UUPT, yangmenyatakan: Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS,5.

Bahwa oleh karena itu terbukti demi hukum, PARA TERGUGAT telah melanggarketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 105 ayat (2)UUPT, dalam memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Direktur UtamaPerseroan. Dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepadaPENGGUGAT untuk memberikan penjelasan dan membela diri dalam RUPS;6. Bahwa Pasal 9 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan, RUPSdiadakan ditempat kedudukan Perseroan.

Bahwa DEMI HUKUM, mekanisme pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannyasebagai Direktur Utama Perseroan juga tidak memenuhi syaratsyarat formil sebagaimana diaturdalam Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 105 ayat (2) UUPT, yang menyatakan:"Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;3.

Bahwa oleh karena itu terbukti DEMI HUKUM dan tidak terbantahkan, PARATERGUGAT telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) UUPT,dengan memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.Dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGATuntuk memberikan penjelasan dan membeladiri dalam RU PS ;4.

SGI bukan diri pribadi dari masingmasingTergugat III, IV dan V.Dalam Pasal 1 butir 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan:(5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili

SGI yang melakukan blokir atas 3 Sertifikat obyektanah sengketa sebagaimana uraian surat gugatan Penggugat.Sekali lagi dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupundiluarpengadilan.Hal ini disebut kuasa atau wakil menurut UndangUndang (UU),karena UU sendiri yang memberi hak dan kewanangan kepadaDireksi untuk bertindak mewakili perseroan di dalam kerangkapengurusan kepentingan perseroan, Direksi tidak memerlukan suratkuasa dari organ perseroan manapun

(1) UUPT, berbunyi:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Sekalipun seandainya dalam PT.

SGI bukan diri pribadi dari masingmasing Tergugat Ill, IV dan V.Dalam Pasal 1 butir 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan:(5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili

Yogyakarta, beralamat di Ds.Krandon, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta, dengan anggarandasar yang telah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan yangperubahan selengkapnya anggaran dasar dengan susunanpemegang saham dan susunan pengurus sejak UUPT, berturutturut termaktub dalam :(1) Termaktub dalam akta Nomor 20, tanggal 2882009 (duapuluh delapan Agustus dua ribu Sembilan), dibuat dihadapan IRENE YULIA, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T Il,Ill, IV, V,

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Dalam UUPT dibedakan dengan jelas antara fungsi, wewenang dantanggung jawab Perseroan dengan Organ Perseroan itu sendiri.

AdapunOrgan Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPT adalah sebagaiberikut:Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan KomisarisSelanjutnya dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 UUPT disebutkanbahwa:Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atasnama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 39/PDT/2022/PT.BDGBerdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT maupun Anggaran Dasar PT.

Oleh karenanya Direksiadalah pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.Di samping itu dalam pasal 98 ayat (3) UUPT juga diatur bahwakewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar ataukeputusan RUPS.

Artinya eksistensi pengaturan dalam Anggaran Dasarperseroan diakui oleh UUPT sebagai bagian landasan hukum dalammengatur kewenangan Direksi.Bahwa dalam pelaksanaannya, dengan semakin kompleksnya organisasiperseroan akibat tuntutan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas usahamaupun kegiatan lainnya, maka tidak memungkinkan bagi Direksi untukdapat menjalankan sendiri selurun tanggung jawabnya.

SME Cirebon adalah Area SME Head, maka sejalan dengan UUPT,Area SME Head itu. mewakili Direksi, yang kewenangannyasebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUPT in casubertindaksebagai mewakili PT. Bank Mandiri (Persero) Tok., sehingga tidak dapatdigugat secara perdata atas perbuatan hukum yang dibuat untuk danatas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., karena yang memikultanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan hukum yangdilakukan dengan TERGUGAT adalah PT.

Bank Pinaesaan harus STOP tidakboleh mengalihkan ke usaha lain dan tidak dapat lagi melakukanperbuatan hukum perbankan;Bahwa pemberian bunga terhadap suatu hutang pokok adalah bentukperbuatan hukum perbankan yang diatur tegas dalam UURI No. 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan dalam Pasal 1 Angka 11, namun pada saat Bank tersebutdalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bungaharus STOP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUPT

,yang berbunyi:perseroan tidak dapat melakukan perobuatan hukum, kecuali diperlukanuntuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi;Selain itu pengenaan bunga tidak terdapat dalam tugas dan tanggungjawab Tim Likuidasi dalam melakukan pemberesan, hal ini sebagaimanaketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT menegaskan kewajiban Likuidatordalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proseslikuidasi meliputi pelaksanaan:i.

Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo bagian Posita Nomor 18 padahalaman 9 s/d 10, secara tegas menyatakan bahwa gugatan aquoberdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT Tahun 2007):Hal 25 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel30.31.Bahwa tindakan TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT IV denganmenetapkan hutang pokok tanpa dasar dan kemudian meletakkan bungaterhdap hutang pokok PENGGUGAT tersebut pada saat PT.

:perseroan tidak dapat melakukan perobuatan hukum, kecuali diperlukanuntuk membereskan semua urusan persero dalam rangka likuidasiBahwa Pasal 161 UUPT Tahun 2007 dengan tegas mengatur bahwaundangundang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Bahwa tanggaldiundangkannya UUPT Tahun 2007 adalah 16 Agustus 2007.

Bahwadengan demikian UUPT Tahun 2007 hanya mengatur peristiwa hukumyang terjadi dalam kurun waktu setelah tanggal 16 Agustus 2007 dan tidakberlaku surut;Bahwa dalam Posita pada gugatan aquo menuntut pertanggungjawabanTergugat s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) ataspenetapan jumlah hutang Penggugat yang terjadi sebelum kurun waktuberlakunya UUPT Tahun 2007.

dipergunakan untuk pengerjaan proyek dari TURUTTERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT telah membayar lunas kepadaTERGUGAT sebesar $687,627,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika), sementara TERGUGAT sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum juga melunasikewajibannya kepada PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan Doktrin Penyingkapan Tirai Perusahaan/Piercing TheCorporate Veil yang dianut dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT

);Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menyatakan:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimanadimaksud dalam pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab;Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) Jo.

Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill, jelas telahmelanggar kewajiban hukumnya untuk melakukan pengurusan perseroanHalaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pat.G/2019/PN.Bag.yang seharusnya berlandaskan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab (Vide: Pasal 97 ayat (2) UUPT) serta telah melanggar haksubyektif Penggugat berupa hak kekayaan;c.

Bahwa Tergugat IV sebagai Komisaris Tergugat , bertanggung jawab untukmelakukan pengawasan atas segala kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usahaperseroan, serta berkewajiban untuk memberi nasihat kepada Direksi (Vide:Pasal 108 ayat (1) UUPT);Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)UUPT menyatakan:"Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian,dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan

Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV telah bertentangandan/atau melanggar kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasanserta pemberian nasihat kepada Direksi Tergugat dengan itikad baik,kehatihatian dan tanggung jawab (Vide: Pasal 114 ayat (2) UUPT), danfaktanya telah melanggar hak subyektif Penggugat berupa hak ataskekayaan;.

yang dianggap pemegang saham lain merugikannya,merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undangundangberdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40 Tahun 2007").Adapun ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah secara jelas dan tegasmenyatakan sebagai berikut:Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagaiberikut:"Setiap pemegang saham berhak mengajukan

;Pasal 61 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagaiberikut: "gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kePengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan";A.2.Pasal 61 Ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 MerupakanKetentuan Yang Bersifat Lex Specialis Derogat Legi Generali Dari KetentuanPasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).5. Dalam gugatan yang diajukan Penggugat mendasarkan pada ketentuanPasal 118 HIR.

No.1102 K/Pdt/2015karena itu untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, maka seharusnya Penggugatmenggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun2007 dan bukan menggunakan pada ketentuan Pasal 118 HIR;Hal ini sesuai dengan asas lex speclalis derogat legi generali dimanaperaturan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dapatmengesampingkan peraturan yang bersifat umum (lex general),sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr.

No.1102 K/Pdt/2015tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40 Tahun 2007") sebagaiberikut:"(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawabsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroandan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihisaham yang dimiliki";Penggugat tanpa berdasar telah mendalilkan nilai margin per hektarkebun kelapa sawit adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) tanpa disertai bukti Konkret yang menjelaskan secara detail danterperinci berapa

(cetak tebal olehPemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat);Bahwa dengan tidak ditawarkannya saham baru yang diterbitkan tersebutterlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tentumengindikasikan bahwa Termohon Kasasi /Pembanding /Tergugat danTermohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II telah mengabaikan hakhakPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membeli sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT.

,sebagaimana pembayaran transaksi jualbeli saham sebagaipenutupan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat telah dibayarkanTergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya;Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), yaitu:Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.;Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 33 ayat 1UUPM jo.

Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka Perjanjian yang dibuat danditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah cacat hukum, yaituPenggugat selaku pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian merupakanbukan pemilik saham sebenarnya dari perusahaan DunestoneDevelopments, S.A., namun merupakan pihak yang melakukanperbuatan hukum untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnyaberdasarkan penunjukan dan Perjanjian Nominee, atau dengan katalain bahwa perbuatan Penggugat merupakan keuntungan dan manfaatbagi Para Pemilik Sebenarnya

Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka Perjanjian tersebutHalaman 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT.DKI42.43.44.45.merupakan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undangundang, sehingga terhadap Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatanhukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal1337 KUHPerdata, yaitu:Pasal 1335 KUHPerdata:Suatu penanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karenasesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyalkekuatan.

Pasal 48 ayat 1 UUPT,maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPM, Pasal 1320 dan Pasal1335 jis.

Prima Mamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober 2018, yaitupemberhentian PENGGUGAT selaku Komisaris ;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota DewanKomisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenal pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisaris.

;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota ODireksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS ;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT JAP.(4)(5)keputusan di luar RUPS sesuai dengan

Bahwa selurun proses penghentian PENGGUGAT sebagaiKomisaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT jo. 105UUPT. PENGGUGAT tidak pernah tahu adanya agenda penggantianPENGGUGAT sebagai Komisaris dan oleh karenanyaPENGGUGAT dikondisikan atau dibuat tidak mendapatkanruang/kesempatan untuk membela diri ;8.8.Terlihat jelas berdasarkan Surat perihal: Perubahan Jadwal RapatUmum Pemegang Saham PT.

Prima Mamberamo Sukses tertanggal17 Oktober 2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: danlainlain untuk berkonspirasi mendepak PENGGUGAT darijabatannya sebagai Komisaris ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan(4) UUPT, bahwa RUPS dalam agenda: dan lainlain tidak berhakmengambil keputusan kecuali seluruh pemegang sahamhadirdan/atau. diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahantersebut.Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT ;(3).

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UUPT yangmana isinya sebagai berikut :(3) RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilldalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat ;Bahwa jelas usulan untuk mengisi mata acara lainlain diambil secarabulat, karenanya Pembahasan pengambilan keputusan dilanjutkan ;36.

Pasal97 ayat (2) UUPT menyatakan: 'pengurusan sebagaimana dimaksud ayat(1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik danpenuh tangung jawab.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan: Setiapanggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianPerseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimakud pada ayat (2).Bahwa karena Tergugat dan Tergugat Il selaku Direkur PT NAFASSEJAHTERA tidak memenuhi kewajibannya maka Tergugat Ill memberikansomasi/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT NAFAS SEJAHTER ,yaitu :a.

Pasal 79 ayat (6) UUPT telah pula mengatur seorang pemegang saham perseroan yang dalam halini adalah PEMOHON bilamana berkeinginan untuk mengajukanpermohonan dalam perkara aquo haruslah terlebih dahulu menempuhlangkahlangkah sebagai berikut:e Mengajukan permintaan untuk mengadakan RUPS kepada Direksi;e Apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS, PEMOHON harus kembalimengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untuk mengadakanRUPS;11e Apabila kedua langkah di atas sudah ditempuh dan Direksi maupunDewan

Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

berdasarkanfakta maupun hukum dan karenanya harus ditolak, terbukti sebagai berikut:PASAL 13 AYAT (2) UU PT TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASANMENGAJUKAN PERMOHONAN AQUO KARENA TELAH LEWATWAKTU;7 Bahwa secara nyata PEMOHON tidak memahami secara utuh maksud dariketentuan Pasal 13 ayat (2) UU PT;8 Bahwa secara nyata maksud dan tujuan Pasal 13 ayat (2) UU PT tersebutadalah untuk mengalihkan tanggungjawab organ perseroan selama perseroan belumberbentuk badan hukum kepada perseroan (Vide Pasal 13 ayat (1) UUPT

PEMOHON mengenai PEMOHON telah memanggilPARA TERMOHON untuk mengadakan RUPS secara nyata telah TERMOHONbuktikan pada bagian eksepsi sebelumnya adalah surat panggilan yang tidak sah dantidak berdasarkan hukum;18 Bahwa karenanya sekali lagi TERMOHON II tegaskan oleh karena keduasurat PEMOHON tersebut berbentuk undangan, bukan permintaan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT dan dilakukan oleh salah satu komisaris,bukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT

No. 2179 K/Pdt/2015sebesar 19% (sembilan belas persen) atau secara bersamasama sejumlah380 (tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 38% (tiga puluh delapanpersen);Bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada ketentuan Pasal142 ayat 1 huruf (c) jo Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40/2007") yangberbunyi sebagai berikut:e Pasal 142 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:Pembubaran Perseroan terjadi:c Berdasarkan penetapan pengadilan

;e Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:c.

Pasal 146 ayat 1 huruf (c) VUPT Nomor 40/2007;Bahwa merujuk pada Pasal 146 ayat 2 UUPT Nomor 40/2007 yangberbunyi; "dalam penetapan pengadilan ditetapbkan juga penunjukanlikuidator", serta merujuk pada proposal yang diajukan oleh Sdr WillySoeseno tanggal 15 Desember 2014 (bukti P21) yang menyatakankesediaannya untuk ditunjuk menjadi Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT.Sunway Kreasi Bestindo, maka Para Pemohonmengusulkan agar Sdr.

No. 2179 K/Pdt/201514.15.Bahwa mengingat Likuidator dalam menjalankan tugasnya melakukanpembubaran dan pemberesan adalah bertindak untuk dan atas kepentinganPerseroan, maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul berkaitandengan pelaksanaan tugasnya tersebut dibebankan kepada harta perseroanPT Sunway Kreasi Bestindo;Bahwa merujuk pada Pasal 152 ayat (1) UUPT Nomor 40/2007 yangberbunyi: "Likuidator bertanggungjawab kepada Rapat Umum PemegangSaham atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi yang

Pantai PerupukIndah Tanggal 16 Desember 2014 tersebut bertentangan dengananggaran dasar perseroan dan UU No 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, sebab pelaksanaannya telah sesuai dengananggaran dasar perseroan dan UUPT tersebut, begitu juga tentangUndangan/Pemanggilan RUPS PT.

Pantai Perupuk Indah JoPasal 82 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007.

PantaiPerupuk Indah Tanggal 05 Januari 2015 tersebut bertentangan dengananggaran dasar perseroan dan UU No 40 Tahun 2007 TentangHalaman 26Putusan No. 656/Pdt. 15/PN.Mdn'Perseroan Terbatas, sebab pelaksanaannya telah sesuai dengananggaran dasar perseroan dan UUPT tersebut.

Pantai Perupuk Indah Jo Pasal 82ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007. Namun Penggugat tidakmenggunakan haknya selaku pemegang saham. Bahwa jika Penggugat berhalangan untuk menghadiri undanganRUPS dimaksud, Penggugat dapat memberikan kuasa kepadakepada orang lain untuk mengadiri undangan RUPS tersebut, sesuaidengan ketentuan pasal 85 ayat (1) UUPT No.40 Tahun 2007.

Pantai Perupuk Indah yang sebagaimana diamanahkanoleh anggaran dasar perseroan dan UUPT No 40 Tahun 2007.Bahwa tidak benar Tergugat IV beriktikad buruk untuk menguasaiseluruh asetaset kekayaan perseroan, sebab asetaset tersebut masihdibawah kekuasaan Tergugat cq PT.

Pasal 1ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, "kreditur"adalah Orang yang mempunyai piutang karenaperjanjian atau undangundang yang dapat ditagih dimuka pengadilan, atau. secara sederhana Pasal 1ayat 2 membatasi bahwa yang dapat dikategorikansebagai kreditur adalah orang;Bahwa dalam hukumperdata, Orang (person)adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaituindividu) dan badan hukum (rechts persoon);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ("UUPT

Pasal 7 ayat (4) UUPT;Bef Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat 1 keliru karenaberpendapat bahwa PT Centuri Kemas Pratama adalahkreditur Pemohon PK padahal dalam pemeriksaanperkara kepailitan a quo Majelis Hakim PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemukanbahwa tidak ada bukti pengesahan Menkumham yangmengesahkan PT Centuri Kemas Pratama sebagai badanhukum (rechts person);3.8.

Pasal 7 ayat (4) UUPT, olehkarenanya mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RIyang terhormat mengabulkan permohonan' peninjauankembali a quo dan oleh karenanya membatalkan PutusanPailit No. 22/PAILIT/2010/PN.JKT.PST., tanggal 21April 2010;Majelis Hakim khilaf atau keliru dalammemeriksa alat bukti Pemohon Pailit;4.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat khilaf atau kelirukarena mendasarkan putusan pailit pada alat buktiyang tidak sah dan tidak cukup;4.2.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Judex Facti telah salahmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) berkaitan dengan pembelian sahamsahamPT. Mecosin Indonesia milik (Almh.) Ny. Muliani Widjaya oleh TermohonKasasi , Il, Ill dan IV sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual BeliSaham Nomor 25, 26, 27, 28 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 14Maret 1997, karena:a.

Berdasarkan Pasal 103 UUPT, setiap pengambilalihan seluruh atausebagian besar saham yang dapat menyebabkan terjadinya peralihanpengendalian atas perseroan, haruslah dilakukan melalui prosedur ataumekanisme sebagaimana diatur dalam UUPT;b. Pembelian sahamsaham oleh Termohon Kasasi , Il, Ill dan IV dari(Almh.) Ny. Muliani Widjaya sebanyak 36.000 lembar saham, merupakanpembelian atas seluruh (100%) saham PT. Mecosin Indonesia milik(Almh.) Ny.

Mengingat pembelian saham oleh Termohon Kasasi , Il, Ill dan IVmenyebabkan terjadinya peralinan pengendalian perusahaan, bahkan31secara mutlak sebesar 100 %, maka "sebelum" dilakukan jual beliharuslah dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Pasal 103 ayat (4),Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (4) UUPT, yaitu:i. Adanya rencana pengambilalihan,ii. Adanya persetujuaan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencanapengambilalihnan tersebut;iii.

Mecosin Indonesia melaluiRUPS yang hasilnya diumumkan di Lembaran Negara yang merupakanmedia terbuka untuk diketahui oleh semua orang dan diatur dalamUndangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"adalah pertimbangan yang salah menerapkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Kalaupun aktaakta tersebut kemudian disetujui dalam RUPS PT.

Muliani Widjaya.Padahal menurut ketentuan dalam Pasal 105 ayat (2) UUPT justrumenghendaki rencana pengambilalihan sahamsaham PT. MecosinIndonesia milik (Almh.) Ny. Muliani Widjaya wajib diberitahukan terlebihdahulu kepada Pemohon Kasasi, termasuk Turut Termohon Kasasi danIl.

Bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.79 G /VII/2013/UUPT LAB UJINARKOBA tanggal 5 Juli tahun 2013, yang kesimpulannya menyatakan :Barang bukti daun tersebut benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut dan 9Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangnarkotika

Bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.79 G /VII/2013/UUPT LAB UJINARKOBA tanggal 5 Juli tahun 2013, yang kesimpulannya menyatakan :Barang bukti daun tersebut benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut dan 9Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangnarkotika

Pembanding semula Penggugat mengajukanmemori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019,dengan alasanalasan pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru) mempertimbangkan danmenyimpulkan bahwa sepertinya bukan hanyaTergugat yang bertanggungjawab atas kerugian Penggugat karena kesalahan Tergugat menjadi tanggungjawab juga bagi direksi yang lainnya; Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum atas Pasal 97 Ayat (5)UUPT

Hal ini sesuai denganbukti P2a dan bukti T/PR17 yang menunjukan bahwa selain Tergugat terdapatPengurus lain sehingga Majelis menilai Tergugat tidak dapat bertanggung jawabsendiri untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Pasal 97 UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa tanggung jawabataS pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab penuhsecara

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undang nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakanSe bagel DERM Le nesceeereecee ttre nnnPSI 10 ~~~~ ~~~ mn nine arses(l) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (8), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tanga1 penolakan;.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan hartakekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaanpembayaran kepada para kreditor; ++ .Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT.