Ditemukan 433 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketaatan ketentuanã ketertban ketengan kementan ketandan kesenian ketentun ketenuan ketentaun
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 21-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 18-05-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Yyk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat: AGUNG SUGIHARTO Tergugat: 1.GRAHITA EMMA PUTRI 2.Nyonya ETIK MARYATI 3.IMAM SUDIARTO Turut Tergugat: 1.DJOEMARDI 2.PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK. UNIT MIKRO MANDIRI MUNTILAN 3.Hj. CARLINA LIESTYANI, S.H. 4.RADEN RORO BETTY ERNA KUSUMAWATI, S.H. 5.Dr. dr. SUSILOWATI 6.ANIWATI, S.H. 7.KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
121 — 39
  • selatan dengan tanah hak Milik No.573 atas namaNy.Niken Hartati bin Mangunharjono; Sebelah Barat dengan tanah Hak Milik No.604 atas namaNy.M Djumirah , tanah Hak Milik NO.825 atas namaDjoemadi dan Tanah Hak Milik No.86 atas nama Sutiyono;Yang semula milik Tergugat Il sekarang Adalah sah milikPenggugat;Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pat.G/2018/PN Yyk2.Apakah Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah menguasai obyeksengketa tersebut secara melawan hukum;Menimbang, bahwa sesuai ketentan
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 07-03-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN AMURANG Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Amr
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat:
1.JOSEPHINE NIKIJULUW
2.LOLITA H. S. NIKIJULUW
Tergugat:
1.VICTOR K. L. SANGKOY
2.JAMES BASTIAN TUWO
3.GEIBY ANGRAWIDJAJA, SH M.Kn
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
105 — 54
  • Bahwa tidak ada satupun dalil dari Para Penggugat yang mampumembuktikan proses pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat Vbertentangan dengan ketentan hukum yang berlaku dan nyatanyapelaksanaan lelang atas objek perkara a quo yang dilakukan tergugat V ataspermintaan Pengadilan Negeri Amurang telah berdasarkan hukum.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat: BUCHARI AHMAD Tergugat: PT. MAP SURVEILLANCES
103 — 37
  • disebutkan didalam Pasal 56 ayat (1)Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat untuk waktutertentu (PKWT ) atau waktu tidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetapmaka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakeraan yang berbunyi :Perjanjian kerja untuk waktu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yangbersifat tetap, maka berdasarkan 59 ayat 7 yang menyatakan perjanjian kerjauntuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
YULIASIANE SULISTIYAWATI
176 — 121
  • Utrmerupakan hubungan hukum keperdataan karena tidak ada niat/maksud jahatuntuk melakukan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum karenapermasalahan yang terjadi adalah murni perata, dimana seharusnyapenyelesaian fasilitas kredit (cessie) dan jaminan kredit tersebut diselesaikanmenurut ketentan yang telah disepakati dan diatur atau dituangkan dalamperjanjian kredit.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg
Tanggal 21 April 2016 — DICKI FAHMI, dkk. ; Lawan ; PT. UTAX INDONESIA ;
196 — 63
  • Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putussejak putusan dalam perkara a quo dibacakan;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada paraPenggugat, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentan Pasal 156ayat (3), dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undangundang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesarRp.198.343.950, (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empatpuluh
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama
Register : 21-12-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 2802/Pdt.G/2017/PA.Kdl
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
255 — 58
  • masihmemiliki hubungan darah dengan almarhum Singoredjo Seno (pewaris), makaKasni binti Singoredjo Sano/Turut Tergugat , Kasmini binti Sutarman/Turut TergugatIl, Kastinah binti Sutarman/Turut Tergugat Ill, Slamet Supar bin SamedjoSamadi/Penggugat , Sariyoto Reged bin Samedjo Samadi/Penggugat II, Saryadi binSamedjo Samadi/Penggugat III, dan Surip bin Samedjo Samadi/Penggugat IVadalah ahli waris almarhum Singoredjo Seno, sebagaimana disebutkan dalamKompilasi Hukum Islam, Buku Il Hukum Kewarisan, BAB Ketentan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 07-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 42-K/PM.II-08/AD/II/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Ade Candra
45 — 2
  • Bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan uang milik Saksi1melalui ATM rekening milik Saksi1 dalam tenggang waktu yang relatiflama dan berulang ulang sampai dengan uang dalam rekening milikSakis1 tersisa hanya sejumlah Rp 3.000, (tiga ribu rupiah), hal inimenunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah tertanam kepribadian yangtidak mau memperdulikan kepentingan pihak lain dan cenderung untukmengabaikan ketentan hukum yang berlaku.6.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 29-05-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 08-10-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 13/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 19 September 2013 — SUHARDJONO Melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT - BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
99 — 61
  • Bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas Tergugat menerbitkan ObyekSengketa. a quo telah memperhatikan ketentuan ketentan yang ada dalam PeraturanPerundang undangan yang berlaku maka Tergugat telah melaksanakan ketertibanpenyelenggaraan negara oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakanbahwa Penerbitan Obyek sengketa a quo oleh Tergugat tidak melanggar asas KetertibanPenyelenggaraan Negara ;~ Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan SuratKeputusan yang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 22-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 76/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
BERNHARD R SIAHAAN, SH
Terdakwa:
RAMLAH SARI alias BUTET Binti SARMIN
64 — 14
  • 2001 tanggal 7Juli 2000 a.n.G.P.SINAGA dan teregister di buku register kelurahan sail yangada di kantor kelurahan bencah lesung.1 (Satu) persil surat keterangan riwayat pengolahan tanah nomor : 63 /590/S/2002 tanggal 4 September 2002 a.n.H.LAKIN dan teregister di bukuregister kelurahan sail yang ada di kantor kelurahan bencah lesung.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 25 September 2017 — Cecilia Monika Sebagai TERGUGAT Lawan P E T E R & A N W A R Sebagai PENGGUGAT
84 — 49
  • Panggita Handitama).Bahwa tugas dan wewenang Direksi dalam UU nomor 40 tahun 2007pasal 92 ayat(1) disebutkan yaitu: Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan , kKemudian pada pasal 92 ayat (2) diperjelaslagi yaitu: Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undanginidan/atau anggaran dasar.Bahwa mengacu kepada ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — 1. BAMBANG SUHENDAR, DKK VS PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI
43 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 151 PK/Pdt.SusPHI/201732.sesuai dengan ketentan yang berlaku yaitu KEPMENAKERTRANS RINomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakan PKWT wajibdicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak penandatangananBahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II telah bertentangan denganPasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 = junctoKEPMENAKERTRANS
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 11-K/PM.III-12/AL/I/2014
Tanggal 10 Maret 2014 — - HEPI SUWITO, Koptu Mar NRP 90088
64 — 43
  • karena tidak mampumengendalikan nafsu birahinya setelah sering ngobrol dan salingcurhat baik lewat facebook, SMS maupun telpon dengan Saksi RetnoDyah Pratiwi yang saat itu sedang tidak baik hubungannya dengansuaminya Saksi Klk Sumbul Suroto padahal Terdakwa sendiri sudahberisteri Saksi Sutiara Wahyuningsih namun Terdakwa tidak pedulidengan semua itu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyaisifat yang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada oranglain serta menganggap enteng terhadap ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2011
Tanggal 24 Agustus 2011 — PT. AMP PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim AnggotaArif Wijono sebagai Panitera PenggantiDan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuapada hari Senin, tanggal 11 Januari 2010 dan dihadiri oleh paraHakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri baik olehKuasa Pemohon Banding maupun Wakil Terbanding ;Bahwa berdasarkan ketentan UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain menyebutkansebagai berikut :Pasal 76 : Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — RIDA RINUADI, ST.,DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. STEVEN WIDJAJA;
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana butir 14 tersebut,dihubungkan lagi dengan Sertipikat Hak Milik/SHM Pengganti No. 15Desa Sentul yang menjadi objek sengketa a quo dihubungkan lagi lagidengan Akta Jual Beli / AJB No. 002/C trp/JB/IV/1993, tanggal 27 April1993, dengan kesimpulan : sebagai sebuah Akta PPAT AJB yang sah,kuat dan lebih tua usia transaksi jual beli dinadapan PPAT yang sahsebagaimana butir 14 tersebut, dihubungkan lagi dengan fisik tanahsudah 22 tahun dimiliki dan dikuasai Para Penggugat, dihubungkan lagilagi dengan ketentan
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 34
  • yang merupakan ayah kandung daripara Pengugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat maka perlu untukditetapkan bagian masingmasing ahli waris agar sesuai dengan hakhaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban serta halhalyang tidak dibantah atau tidak diperselisinkan serta buktibukti tulis mauounSaksi terbukti bahwa selain meninggalkan harta berupa tanah, almarhumAbas Ismail juga meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan paraTergugat maupun Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 20-12-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 59/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUHERNI
2.AULIA
3.BOBBY RAHMAN
4.EDI SANDRA
5.YAN RIADI
6.EDDY YASRUL
7.YASHMIHIR
Tergugat:
CAMAT PAYUNG SEKAKI
Intervensi:
1.Hj. MARYATI
2.IRMA SUSANTI, S.IP
3.M. IRWAN GAHARU, S.H
4.IFFA SURENI, A.MD
5.MAGHFIRAH
6.ARFAHUNNISA, S.Sos
7.M. SYARIEF HIDAYATULLAH, SE
130 — 43
  • Hulu, telah melebihi tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perkaraini telah di Putus di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23September 2013.Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangan pokokperkara terlebin dahulu mempertimbangkan eksepi Tergugat II Intervensimengenai legal standing para Penggugat mengajukan gugatan dalamsengketa ini sebagai berikut.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentan
Pengadilan PA Lebong Perdata Agama
Register : 07-08-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg
Tanggal 17 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 44
  • bolehmemiliki Seorang istri, Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suamidan bagi suami yang ingin memiliki lebin dari satu istri apabila dikehendakioleh pihakpihak yang bersangkutan yaitu istri pertama atau istriistri, haltersebut wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 01 Tahun1974 harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri atau istriistri;Dari ketentan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
77 — 20
  • dan Nomor 417Halaman 10 dari 47Putusan Nomor:174/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn(Peringkat II), maka mohon Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenanmemberi putusan pokok perkara nantinya yaitu: Mengabulkan permohonan atau gugatan intervensi seluruhnya; Menolak tuntutan jaminan ( Conservatoir beslag) atas hartabergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat asal yang diajukanPengguat asal dalam perkara ini; Membebankan biaya perkara sesuai ketentan hukum yang berlakuMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 02-10-2017 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar
Tergugat:
1.Is Handoko, SH Bin Suratno
2.Rury Evitasari, SE binti Darmaji W
3.Sujarni binti Darno Miharjo
4.Suratno bin Martosari
161 — 41
  • kitab Nazariyah al Dhaman Tawidh (ganti rugi) adalah menutupkerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan sedangkan pendapatIsham Anas al Zaftawi dalam Hukm al Gharamah al Maliyah fi al fiqh al Islami Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidakakan hilang kecuali jika diganti;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang telah lalai dan ingkar janjitelah merugikan Penggugat, memenuhi ketentan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Karsum Umar
Tergugat:
BUPATI BUOL
267 — 155
  • akhir bulan Desember 2014meskipun pada saat itu Peraturan Pemerintahn No 11 tahun 2017 tentangManajemen PNS belum diterbitkan;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2014 Peraturan PemerintahNo 11 tentang Manajemen PNS belum diterbitkan, namun norma hukum yangterkandung dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintahn No11 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundang undangansebelumnya yakni diatur pada ketentan