Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT. 45RUPSLB TANGGAL 3 JANUARI 2013 SAH DAN SESUAI UUPT DANANGGARAN DASAR PT SBTIL KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPSLB TERSEBUT SAH DAN SESUAI HUKUMBahwa, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dikatakan Penggugat pada angka 9dan kemudian diulangi pada angka 12 dan 13 a.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskanbahwa tidak ada satu pun pasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yangmenyatakan bahwa semua anggota Dewan Komisaris harus menandatanganiundangan RUPSLB untuk membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telahbertindak secara bersamasama sebagai sebuah majelis, sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.

Hal ini karena RUPSLB tersebut diadakan dalam rangka memenuhiketentuan Pasal 106 ayat 4 dan ayat 5 UUPT.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak berlaku terhadap RUPSLB tanggal 3 Januari 2013, seperti dinyatakanoleh Penggugat.

UUPT), bagaimanamungkin perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang melawan hukum sepertiyang didalilkan oleh Penggugat.

yang belum memperolehstatus badan hukum bubar karena hukum" dan pemberesannyadilakukan oleh Pendiri";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, PerseroanTerbatas PT.BK.

Pasal 7 ayat (4) UUPT yaitu tidakditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukumperseroan dikarenakan tidak diajukan kepada Menteri paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani maka berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT, yaitu "aktapendirian menjadi batal" sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan"perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karenahukum";Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam UUPT a quo, tentunyapertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama jelas terbukti keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan "tidak berbadan hukum konsekuensinya untukpembubarannya tidak akan tunduk pada UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" (UUPT);Bahwa hal ini mengabaikan azas hukum "lex specialis derograt lexgeneralis" dalam UUPT dan terbukti menyimpangi ketentuan hukum,khususnya pada Pasal 10 ayat (9) UUPT;Bahwa tentu saja pembatalan Akta Pendirian Perseroan danpembubaran

Interprise Indonesia yang belum berbadan hukum, diPengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah hukum perseroan,berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9)UUPT Jo. Pasal 146 ayat (1) UUPT tentunya "Majelis Hakim TingkatPertama dan Tingkat Banding harusnya mengabulkan gugatanPenggugat untuk pembatalan akta pendirian perseroan terbatas danpembubaran perseroan" namun hal ini tidak dilakukan;8.

Enterprise Indonesia tidak berdasar hukum dengan menggunakanPasal 1338 KUHPerdata, mengingat melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1,Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9) UUPT Jo.

Pasal 76 ayat (1) UUPT;13.

Tindakan TERGUGAT Illdan TERGUGAT Il memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa TERGUGAT Tanggal 5 September 2016 di tempatlain yang bukan merupakan tempat kedudukan perseroan tanpapersetujuaan PENGGUGAT selaku pemegang sahambertentangandengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT;Bahwa Pasal 76 ayat (5) UUPT menyatakan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;Berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UUPT, keputusan yang dihasilkandalam

Pasal 76 ayat (1) UUPT Jo.

Dengan demikian maka Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Tanggal 5 September 2016 telah melanggar Pasal 75ayat (1) UUPT sehingga patut untuk dinyatakan batal."

Pasal 76 ayat (1) jo. 76 ayat (4) UUPT dankeputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Tergugat tanggal 5 September 2016 yang tidak disetujui dengansuara bulat oleh karena tidak dihadiri PENGGUGAT selaku pemegangsaham bertentangan dengan pasal 76 ayat (5) UUPT.

Hal ini tentu berbeda dengan perseroanterbatas biasa yang dalam UUPT 2007 persyaratanpemegang sahamnya dapat diatur sendiri dalam anggarandasarnya;c.

Kewajiban mengubah anggaran dasar bagi perseroan yangmenjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturanperundangundangan di bidang Pasar Modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 UUPT 2007;c. Efektifnya perubahan anggaran dasar terkait status perseroantertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana diaturdalam Pasal 25 UUPT 2007:d. Nama lengkap dan alamat pemegang saham dari perseroanterbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UUPT2007;e.

Modal dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 31ayat (2) UUPT 2007;f. Pengeluaran saham yang dimiliki oleh perseroan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UUPT 2007;g. Pembatasan pembelian kembali saham oleh perseroansebagaimana diatur dalam Pasal 3/7 ayat (1) huruf b UUPT2007. Hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa pembelian kembali saham oleh PT BEIpada tahun 2001 s.d. 2006 bertentangan dengan UUPT 2007;h.

Pasal 89 ayat (5) UUPT 2007;k. Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahanperseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (4) jo.Pasal 137 UUPT 2007;m.Pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat (6) VUPT 2007.Bahwa ketentuan terkait kekhususan Perseroan yang melakukankegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPasal 127 UUPT 1995 telah ditransformasikan menjadiketentuan Pasal 154 UUPT 2007 yang menyebutkan:(1) Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undangundang iniJika tidak diatur

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

Pembubaran perseroan dapat terjadi:c. berdasarkan penetapan pengadilan.Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf ckemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutipsebagai berikut:Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/201 11.2.(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:c.

No. 2038 K/Padt/201 1dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untukmemutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.Dan PEMOHON KASASI sebagai Direksi, mempunyaikewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal92 ayat (1) Jo.

MAS sesuai UUPT Pasal 142ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.2.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah,keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c besertapenjelasannya.Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untukmembubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhakmengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apaperseroan dibubarkan.Hal. 16 dari 23 hal.

Perubahan susunan Pengurus' Perseroan (Direksi danKomisaris).Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakanoleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuaidengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9)UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan):(2).

, yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) dan (6)UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):(5). Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6).

, yaitu sebagai berikut:Pasal 61 UUPT (kutipan):(1).

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur hakhak pemegang sahamminoritas. Bentukbentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalahsebagai berikut:7.1.

PreEmptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atauhak untuk memiliki lebin dahulu atas saham yang ditawarkan.Hak tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7.4. Derivative right adalah kewenangan pemegang saham minoritasuntuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatas namakanperseroan.Kewenangan atau hak tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (2) jo.Pasal 144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.7.5.

Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.8. Bahwa pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian KetigaPasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT).7. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat II.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusanRUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris. ad7.1.

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroantelah diatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT,yaitu haruSs mengajukan permohonan terlebin dahulu kepadaPerseroan dalam RUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunyasetelah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang saham ialahmenyetorkan uang pengambilan/ pembelian saham sebagaimanadiharuskan oleh Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1)Anggaran Dasar Perseroan jo.

penjelasanpasal 105 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa seorang Direkturperseroan dapat diberhentikan dengan alasan yang tepat.

Hal ini bearti TERGUGAT rekonpensi telah melanggar ketentuanPasal 100 ayat 1 UUPT yang mewajibkan Shintia membuat risalahRUPS;.Jadi TERGUGAT rekonpensi /Shintia telah melanggar Pasal 9 ADPerseroan ( Vide Bukti T1a, Vide Bukti T3a) Pasal 78 ayat 1 UUPT,Pasal 90 Ayat 1 UUPT dan Pasal 100 UUPT. Hal ini bearti TERGUGATHal 32 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utrrekonpensi /Shintia telah melakukan PMH terhadap PARAPENGGUGAT rekonpensi:;..

Oleh karena itu mohonHal 35 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utragar PARA TERGUGAT rekopensi dinyatakan telah melakukan PMHterhadap PARA PENGGUGAT rekopensi yaitu melanggar Pasal 9 ADperseroan , Pasal 79 ayat 1 UUPT, Pasal 90 ayat 1 UUPT dan pasal 100ayat 1 UUPT:..

Menyatakan TERGUGAT rekopensi sampai dengan TERGUGAT rekopensiVI (Shintia,Seiichi Aurianto,Liauw Ronald, Tarmidji,kKent Dika dan Yenny) telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PARA PENGUGATrekopensi karena melanggar Pasal 9 AD , Pasal 79 ayat 1 UUPT, Pasal 90ayat 1 UUPT dan Pasal 100 ayat 1 UUPT;3.

PKAB, jadi tidak benar dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa penambahan agenda rapat tentangpemberhentian Shintia selaku Dirut adalah PMH karena sudah sesuaidengan ketentuan Pasal 78 UUPT; Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS dan sesuai Pasal 75 UUPT dan Pasal 105 UUPT, olehkarena dalil Para Penggugat tentang PMH adalah kabur atau tidak jelas danmohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;3.

Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007,pengajuan pemeriksaan terhadap perseroan kepada PengadilanNegeri adalah (i) berbentuk permohonan yang berdiri sendiri, bukanberbentuk provisi dalam suatu Gugatan (ii) serta putusannyaberbentuk penetapan akhir, bukan penetapan sela sebagaimanadalam provisi. Hal ini tunduk pada Hukum Acara pemeriksaan khususberdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007.2.2.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di dalamPosita No. 11 Gugatannya dan provisinya antara lain memintapemeriksaan terhadap perseroan oleh Auditor berdasarkan Pasal138 ayat (1) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007 karena didugaperseroan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.3.2.

Bahwa di dalam Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana jugadikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita No. 11 Gugatannya, diatur ketentuanketentuan mengenai hak Pemegang Saham untukmengajukan pemeriksaan terhadap perseroan (audit investigasi).5.2. Bahwa Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :Hal 13 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKI5.3.6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a,dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal menentukan lain.Bahwa pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT dalam perkara ini patut untuk ditolak, karena tidakmemenuhi ketentuanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun2007 tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007tersebut

No. 40 Tahun 2017, RUPSTahunannya sendiri diadakan dalam jangka waktu paling lambat6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (in casu tanggal30 Juni 2019).Bahwa antara lain di dalam Pasal 72 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007 telah diatur mengenai pembagian divideninterim,Hal 24 dari 57 hal Put.

Pasal 374 KUHP mengharuskan adanyaperhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh Auditor Independen,dikarenakan posisi PEMOHON sebagai Direksi Perseroan yang secaraketat dilindungi oleh UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);11.

dasar apa laporan itu dibuat,sebagai apa posisi Pelapor membuat laporan kepolisian dan kenapayang mempersoalkan hanya Setphen Patrick OSullivan, sedangkanpemegang saham lain atas nama lan Charles bon dan Andrew CliveBaker tidak disebutkan, padahal apabila Penyidik TERMOHON lebih telitidan memahami UUPT, terhadap pemegang saham (Pelapor) dapatmelakukan gugatan langsung (direct action) untuk melindungi hakhaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT;(BUKTI P10);Hal 9 dari 43 hal

Pelapor apakah ketentuanketentuan UUPT tersebut telahditempuh?

dalam UUPTdisamakan dengan penetapan Tersangka terhadap manajer yang samasekali tidak diatur dalam UUPT;Bahwa, merujuk Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa Laporanatas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi, akan tetapi dalam perkara ini PEMOHON selakupemegang saham tidak pernah diundang menghadiri RUPS untukmendengar/menerima hasil audit sebagaimana dimaksud, namun secaratibatiba laporan hasil audit tersebut telah dijadikan sebagai alat buktioleh Pelapor

yang menunjukkan adanya kerugian Perseroan kepadaPenyidik TERMOHON;Bahwa, lebih lanjut terkait adanya kerugian Perseroan yang dilaporkanoleh Pelapor terhadap PEMOHON, maka Penyidik TERMOHONseharusnya memperhatikan ketentuan dalam UUPT yang memilikimekanisme tersendiri untuk penyelesaian dalam hal adanya kerugianperusahaan yang disebabkan oleh Direksi sebagaimana ditentukandalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berbuny/i:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh

Pasal144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Enquete Right (Hak Enguete).Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukanpemeriksaan.Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70sampai dengan Pasal 73 UUPT).. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggapHalaman 12 dari 93Nomor 7/Pat.G/2017/PNMj!

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telahdiatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaituharus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepada Perseroan dalamRUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhikewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uangpengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroanjo.

Kharisma Indah Bestarisampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yangmempunyai hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT 2007 Jo Pasal163 HIR dan 164 HIR Jo.

ayat (3) UUPT 2007, perseroan membentuk cadangan wajib dan cadanganlainnya.

") sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturanperundangundangan lainnya.

Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskanbahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepantasan, kepatutan dan prinsiptata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan.

, Direksi menjalankan pengurusan sesuaidengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT danAnggaran Dasar Perseroan.

pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yangdipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroanyang didasarkan pada kelaziman dunia usaha.2 Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT.

.6 Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalaidi dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana disyaratkan olehVasal 92 jo Vasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI berdasarkan Pasal97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt.

BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahve persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wejar untuk diselenggrakannya RUPS.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);77> 0 QA OPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.8.i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide:Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang meuajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan (Direksi danKomisaris);Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakanoleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuaidengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Halini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan(9) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan):(2).

Nomor 1738 K/Pdt/2015Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh undangundang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT,yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2).

Eco tidak pernah diminta secara resmi dan sahbaik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris PT.Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut;Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah;Pasal 79 Ayat (2) dan (8) UUPT (kutipan):Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2015(2).

Eco (in casu Tergugat Il),hal ini tentunya bertentangan dengan UUPTPemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPStidak dapat hanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karenaketentuan UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukanoleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat(5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):(5).

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 58 ayat (1) UUPT (kutipan):(1).

Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksimewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskanpula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : Direksi mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 adalah samadengan ketentuan Pasal 82 jo.

Pengesahan Badan Hukum Perseroanmenurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "Perseroan memperolehstatus badan hukum pada ftanggal diterbitkannya Keputusan Menterimengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pasal 98 ayat (2) danPasal 7 ayat (4) UUPT 2017 adalah Perseroan yang sudah berbadanhukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sistem kolegial yang diaturdalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegialyang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenangkepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan.

Sebenarnya jauhsebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telahmembenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak danwewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan,yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985tersebut.Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utamadalam perkara a quo mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakniPT.

02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya gugatan a quo, Para Tergugat tidak pernahmelakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunankepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS tahunan sebagaimanadiamanatkan UUPT dan anggaran dasar;Bahwa menurut hukum Para Tergugat bertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunan kepadaRUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 juncto Pasal 66 juncto Pasal 78ayat (2) UUPT juncto Pasal 17 huruf a dan huruf c dan

Pasal 63 UUPT:1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahunbuku yang akan datang;2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jugaanggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang;b.

66 juncto Pasal 78 Ayat 2 UUPT juncto Pasal 17 huruf a danhuruf c dan Anggaran Dasar PT KDE telah menimbulkan berbagaipersoalan internal KDE yang pada ujungnya akan merugikan PT KDE;Bahwa menurut hukum Para Tergugat juga berkewajiban melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 108 Ayat 1 UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya

Pemohon Kasasi pada waktu mengajukangugatan a quo telah sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasarperseroan juncto Pasal 98 Ayat 1 UUPT yang mengatur sebagai berikut:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan":Ketentuan tersebut pun sejalan dengan Pasal 98 Ayat 3 UUPT, yangmengatur sebagai berikut:"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada Ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran

dasar atau keputusan RIJPS";Bahwa, pengertian/definisi mengenai "benturan kepentingan (conflict ofinteres)" tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPT.

Berdasarkan dokumen di atas, tidakterbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat sebagaimana Pasal 67(1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan.

Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebihdahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.Kami kutip pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegangsaham sebagai dividen.Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat IIdan Tergugat Ill untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat .76.UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dandapat dialinkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dananggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatanTergugat Il.

Tergugat IH. dan TergugatIVyang memenuhiunsurkesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT2007.

Bahwa PEMOHON' mengajukan Permohonan a quo denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebihPemegang Saham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebihpemegang Saham dapat meminta diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT berbunyi sebagaiberikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON' kemudian

(5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atauBahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telah menerimasurat tersebut tanggal 15 Maret 2019 maka Dewan KomisarisTERMOHON wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelan surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 30 Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT;Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbunyi

sebagaiberikut:(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aquo

pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Pasal 106 Ayat (6) UUPT: RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Faktanya, RUPSLB PT.

Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Menyetujui rencana kerja perseroan (Pasal 64 ayat (3)UUPT);Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporankeuangan perseroan untuk diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar (Pasal 68 ayat (4) UUPT);Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuanjumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);.

Mengatur tata cara pengambilan deviden yang sudahdimasukkan kedalam cadangan khusus untuk deviden yangtidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal yang ditetapbkan untuk pembayaran devidenlampau (Pasal 73 ayat (2) UUPT);Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusandiantara anggota direksi dalam hal direksi dalam hal terdiriatas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT);.

Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96ayat (1) UUPT);. Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengalihkankekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutangkekayan perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT);. Memberhentikan anggota direksi sewaktuwaktu (Pasal 105ayat (1) UUPT);. Mengangkat, menggantikan, dan memberhentikan anggotadewan komisaris (Pasal 111 ayat (8) UUPT);Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewankomisaris (Pasal 118 UUPT);.

Menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihanatau pemisahan perseroan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015t. Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b.

Oleh sebab itu, masa jabatanTergugat dan Tergugat Ill masingmasing sebagai Direktur Utama dananggota Dewan Komisaris berakhir pada tanggal 8 Agustus 2011;.Selain itu, Direksi yang dipimpin oleh Tergugat juga berkewajibanmenyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2010 paling lambattanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 78 Ayat (2)UUPT. Dalam RUPS Tahunan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 8Anggaran Dasar Perseroan dibahas halhal berikut:a.

Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

mendengar secaralangsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut;24.Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk dapatmengambil keputusan RUPS Pertama wajib dihadiri lebih dari 2 (setengah)bagian dari jumlah seluruh saham.

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (vide Pasal 97 Ayat (2) UUPT);.Dengan demikian, tindakantindakan yang dilakukan oleh Direksi, tidakhanya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturanperundangundangan, tetapi juga berlandaskan itikad baik dan penuhtanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamsecara keseluruhan, sebagai pemilik sebenarnya dari Perseroan;32.Dalam ketentuan UUPT juga ditentukan

Meminta keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi atauDewan Komisaris (Pasal 75 Ayat (2) UUPT);44.Dengan demikian menjadi jelas bahwa RUPS Tahunan yang wajibdilaksanakan setahun sekali, maupun RUPSLB yang dapat diadakansewaktuwaktu merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk memberikansuara terkait halhal yang berhubungan dengan Perseroan, termasukHal. 20 dari 36 hal. Put.