Ditemukan 4200 data
562 — 259
Kep.008/KE/II/2010 tanggal 3 Februari2010 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi danMasa Tugas Tim Likuidasi PT. BPR Tripillar Arthajaya, masa tugas TimLikuidasi telah berakhir dan proses likuidasi oleh Tim Likuidasi telahditerima oleh Lembaga Penjamin Simpanan serta telah dibubarkansehingga gugatan penggugat adalah gugur, untuk itu mohon majelis hakimyang mulia menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);E.
155 — 39
Sipil namun Penggugat tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil dan dengandilakukannya pembatalan terhadap surat keputusan Turut Terugugat yangmemberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugatdianggap tidak pernah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga masakerja Penggugat sejak bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Juni 2011 dihitungpenuh yang mana hal tersebut sesuai dengan Bukti P39 yang menyatakanbahwasanya Masa Kerja Golongan Penggugat adalah 26 Tahun dan 10 Bulan danMasa
83 — 31
oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dinilai telah tepat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sertaTerdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan pasal21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4),pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa
134 — 14
Pamekasan dengan nilai kontraksebesar Rp.556.382.100. melalui lelang proyek denganPanitia Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa, benar proyek Program Listrik Masuk Desa (PLMD) tahun2007 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) padapoint 4 tercantum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama90 hari kalender dengan masa pemeliharaan 30 hari kalenderterhitung sejak SPMK diterbitkan.Bahwa, benar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk proyekPLMD tahun 2007 diterbitkan tanggal 12 September 2007 danmasa
159 — 56
Bahwa Para Penggugat bekerja di tempat tergugat dengan status PKWT danmasa kerja yang berbedabeda: NO NAMA PKWT PKWT Il1 saepuloh 1 agustus 2013 s/d 3 1 juli 01 Agustus 2014 s/d 31 juli2014 20152 sartono 1 agustus 2013 s/d 31 juli 01 Agustus 2014 s/d 31 juli2014 20153. joni suganda 1 agustus 2013 s/d 31 juli 01 Agustus 2014 s/d 3 1 juli2014 20154 fathulbahri 1 agustus 2013 s/d 3 1 juli 01 Agustus 2014 s/d 31 juli2014 20155 ecin setiawan 1 agustus 2013 s/d 31 juli 01 Agustus 2014 s/d 31 juli2014 20156
57 — 13
Bahwa pelaksanaan pembangunan penahan tebing kali Glonggongterhitung mulai tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober2009 (90 hari kalender) dengan harga kontrak Rp. 881.544.000, (delapanratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) danmasa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAYEKINDOESTETIKA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.875.000, (seratus duapuluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 1% danmasa kerja selama 120 hari sesuai Kontrak Kerja No. 642.4/SPK/Dikpora/2007 tentang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (PengawasanTehnis Sarana Rehabilitasi dan Bangun Baru) Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga tanggal 11 Juli 2007 dengan biaya pengawasan sebagaiberikut :Perincian Biaya Langsung Personil :1.
331 — 62
Desember 2007 danMasa / Tahun 2008No. Sandi Me ies Mutasi Kredit 2008 (Rp) 1. Kredit Otomatis 12,610,461 ,425 13,064,127,005 2. Setoran Tunai 6,217,176,500 26,363,857,0503. Kartu Kredit 4,255,866,819 3,407,827,5764. Trans E Banking 7,500,000Jumlah (1 s.d. 4) 23,083,504, 744 42,843,311,631 : Rek. BCA No. 0623079888: TIO PETRUS KRISTIANTO: Januari 2007 s.d. Desember 2008b) Nama BankAtas NamaMasa / Tahun : Mutasi Kredit Mutasi KreditNo. Sandi 2007 (Rp) 2008 (Rp) Keterangan. Hasil1.
PT. BERKAT YAKIN GEMILANG
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.PT. SURYA GEMILANG INDAH
2.ULP dua puluh DINAS BINA MARGA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN dua ribu lima belas
278 — 168
Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai surat penawaran bertanggal danmasa berlakunya surat penawaran.
226 — 91
., MH, di depan persidangan di bawah sumpahberdasarkan keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan pendapat didepan persidangan dan Ahli merupakan ahli hukum pidana;Bahwa menurut ahli, perjanjian dan perikatan selesai apabila serahterima pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak telah selesai dandiserah terimakan;Bahwa pihak pemberi kontrak pekerjaan tidak bisa melakukanpenuntutan terhadap pelaksana pekerjaan apabila masa kontrak danmasa
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
SURANTO Bin NYAMIN
145 — 88
menambah modal pembelian sapi lagi;Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor :26/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl Bahwa Kades tidak pernah melaporkan harga sapi yang sudah lakusehingga kami dari bumdes tidak mengetahul berapa untung yangdiperoleh dari sapi tersebut; Bahwa saksi tidak tahu usaha penggemukan sapi tersebut hinggasekarang karena terakhir saksi menanyakan sebelum lebaran hajitahun 2018, dan sapi nya masih ada setelah itu saksi tidak pernahmenanyakan lagi Sampai saksi mengundurkan diri pada Juli 2019 danmasa
70 — 8
Banjar NPWP: 01.961.498.1731.000 Nomor Registrasi : 26803259116004127 danmasa berlaku tanggal 05 Juni 2011 S/D 05 Juli 2014;137)1 (Satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL Nomor : 10041276303200406, tanggal 10 Agustus 2009 Bidang Pekerjaan SIPIL,ARSITEKTURAL Nama Perusahaan : CV ARMY Alamat kantor / Perusahaanjalan Sekumpul Gg Pribadi No 11 Martapura Nama Penanggung JawabPerusahaan/Direktur Utama H.M.HASAN NOOR NPWP : 01.961.498.1731.000 dan masa berlaku tanggal 10 Agustus 2012;138) 1 (Satu
Banjar NPWP: 01.961.498.1731.000 Nomor Registrasi : 26803259116004127 danmasa berlaku tanggal 05 Juni 2011 S/D 05 Juli 2014;137. 1 (Satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL Nomor : 10041276303200406, tanggal 10 Agustus 2009 Bidang Pekerjaan SIPIL,ARSITEKTURAL Nama Perusahaan : CV ARMY Alamat kantor / Perusahaanjalan Sekumpul Gg Pribadi No 11 Martapura Nama Penanggung JawabPerusahaan/Direktur Utama H.MLHASAN NOOR NPWP : 01.961.498.1731.000 dan masa berlaku tanggal 10 Agustus 2012;138. 1 (Satu
69 — 42
Bahwa saksi memiliki kemampuan atau. keahlian di dalam kegiatanpengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu) saksi telah mengikutipelatihnan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2011 danmemiliki sertifikat dengan kualifikasi lulus tingkat dasar Basic Level danmasa berlaku keahlian saksi tersebut adalah selama 4 (empat) tahunsampai dengan tahun 2015 dan saat ini sudah diperpanjang;Halaman 41 dari 193 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PN Plk Bahwaterkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang dariPokja
Bahwa waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 170 hari kalenderterhitung mulai tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014, danmasa pemeliharaan selama 180 hari kalender sampai dengan bulan Mei2015; Bahwa kemajuan pekerjaan sesuai dengan dokumen laporan dariKontraktor pelaksanan dan konsultan pengawas adalah sebagai berikut :Halaman 99 dari 193 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PN Plka. Pekerjaan Mobilisasi dilaksanakan dari tanggal 05 Juni 2014 sampaidengan tanggal 05 Oktober 2014.b.
68 — 13
Penuntut Umum;e Bahwa benar TerdakwaMUKHAMAD TOKHID Alias CECEP Bin H.SAMAD, adalah Kuwu (Kepala Desa) Kaliwedi Kidul KecamatanKaliwedi Kabupaten Cirebon yang menjabat sejak tanggal 17 September2003 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan kemudian ditetapkan untuk masajabatan 10 (sepuluh) tahun dengan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 danmasa
196 — 614
Tergugatsecara tegas menolak dalil Para Penggugat terkait dengan masa kerja danmasa kerja atau jumlah tahun bekerja. Tergugat mensomeer ParaPenggugat untuk membuktikan dalildalilnya tersebut.Bahwa terkait dengan masa kerja dari Para Penggugat, Para Penggugatmengklaim masa kerja selama bekerja di Tergugat adalah sebagai berikut: No. Nama Jabatan Tahun Kerja Masa Kerja1. Ahmad Barori Oiler 19832004 212. Yessu Agustinus Oiler 19822015 333.
131 — 85
Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan TugasGubernur Banten tanggal 25 Oktober 2016 (fotokopi sesuaifotokopi);Surat Deputi Bidang Adminsitrasi Aparatur KementerianSekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor: B47/Kemensetneg/D3/AN.00.00/01/2017, tanggal 16 Januari2017, hal: Keputusan Presiden RI Nomor 6/P Tahun 2017(fotokopi sesuai fotokopi);Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan HormatGubernur Banten Sisa Masa Jabatan Tahun 20122017 DanMasa
234 — 93
Bahwa evaluasi administrasi adalah menilai surat penawaran bertanggal danmasa berlakunya surat penawaran.
68 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
danmasa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan Oktober2007 ;Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Otong Mulyadi (selaku Kaur Ukur, Gambardan Pematokan PD. Pembangunan) bersama dengan Sdr. Martono(termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi saksi H.Ismu Widodo (selaku Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan KotaCirebon) melalui telepon untuk membicarakan masalah harga tanah di BlokSiwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yangluasnya kurang lebih 6.137 M?
568 — 391
Hal tersebutberdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar DEKOPINyang disahkan oleh Keppres No.6/2011 menyatakan bahwamasa jabatan Pimpinan Dekopin adalah lima tahun (ayat 1) danmasa jabatan paling lama dua kali berturutturut (ayat 3).18.Bahwa PENGGUGAT secara melawan hukum menambahkanagenda Musyawarah Nasional DEKOPIN tersebut yang awalnyaadalah pergantian dan pemilihnan Ketua Umum DEKOPINnamun pada nyatanya PENGGUGAT menambah agendaMusyawarah Nasional DEKOPIN menjadi merubah AnggaranDasar dan Anggaran
31 — 27
Penggugat, dengan demikian maka tuntutan nafkah anak Penggugatpada petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;Menimbang bahwa atas hal ini Majelis Hakim sependapat dandapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang abstraksi hukumnyamenyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibatperceraian harus ditetapbkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian danmasa