Ditemukan 468 data
MELAWAN
PT. Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Mikro Ulamm Kantor Unit Kediri Gringging,Dkk
37 — 7
Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN GprTergugat ll dengan badan hukum induknya tidak mempunyai akibat hukumapapun, karena pada dasarnya kapasitas Tergugat Il dalam gugatan aquosudah jelas, yaitu selaku instansi yang melakukan penjualan lelang atas 2 (dua)bidang tanah jaminan milik Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan Tergugat Il dalam gugatanyang tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya tidak mempunyai akibathukum apapun, sehingga dengan pendekatan non formalistic legal thinking
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
105 — 94
pada angka 1 s.d 16 telahmenguraikan secara jelas duduk permasalahan serta dasar hukum paraPenggugat terhadap objek sengketa yang digugat yakni terkait terbitnyaSertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti,Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2009serta Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah bijak apabila dalammelihat suatu gugatan Majelis Hakim memilin pendekatan yang jauh dariformalistic legal thinking
57 — 21
dalamperkara ini selain akan diterapkan sumber hukum formal, juga diperhatikanrasa keadilan masyarakat, sehingga menjadi jelas alasanalasan pemikirana a(latar belakang) yuridis ratio decidendi yang menjadi dasar putusan, danataupun makna obitur dictum yang dianggap relevan ;58Menimbang, ..........c0eeMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas , maka carapendekatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini tentunya menghindari cara pendekatan yang bersifat formalisticlegal Thinking
154 — 34
Tumpa dalam menghadapidalil yang demikian semestinya Majelis Hakim menyesuaikan denganperistiwa atau fakta kejadian yang sebenarnya, tidak boleh berpendapatyang bersifat formalistic (formalistic legal thinking).Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 7/Padt.G/2017/PN Kar.Menimbang, bahwa berdasar Pasal 178 HIR/189 Rbg dan PutusanMARI NOMOR 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 Hakimlah yangmenentukan kwalifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukankepadanya;Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara
227 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
juni2016 sehingga masih dalam batas kurun waktu yang di tentukan dalamKUHAP, yaitu belum melampaui 14 ( empat belas ) hari waktu yang ditentukan setelah menyatakan kasasi secara resmi;Bahwa Putusan Judex facti telah menyimpang dari ketentuan hukum positif,oleh karena di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dicari adalahkebenaran materiil bukan kebenaran formil;Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi harusdihindari jalan pikiran dan penelaahan secara Formalistic Legal Thinking
H. Syarbawi
Tergugat:
ARDIANSYAH
Turut Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Pemkot Banjarbaru Cq. Camat Liang Anggang Cq. Lurah Landasan Ulin Barat
134 — 105
Syarbawi selaku Direktur;Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN BjbMenimbang, bahwa sesungguhnya secara redaksional memangpenulisan identitas subyek gugatan Penggugat memang kurang tepat, namuntentunya kesalahan ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikanpokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentum petendi)maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatan yang jauh darisikap formalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem, keteledoranpenyebutan
236 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditetapkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiduppada bulan September 2009, Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen wajibuntuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ;Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencanatata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA)menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikankerangka pikir (framework of thinking
60 — 27
Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif(Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia danMenimbang, bahwa untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan,nilai kehormatan tidak ada habisnya dan mantaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yangmembaginya secara bijak (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing,Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu
SUWAYANTO WANGGANA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
188 — 136
Bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum Acara Pidana(hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil)patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistempendekatan Sirict law atauformalistic legal thinking, adalah sesuai denganDeklarasi Hak Asasi Manusia dan Miranda Rule atau Miranda Principle, haltersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnya apabilamengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hakasasi manusia dan
45 — 23
Nilainilai kemanusiaan yang dulu selalu kami junjung tinggi sepertislap memberikan tangan kepada yang lemah/fakir miskin/anakanak terlantar;hilang terkikis dan seolah tak berbekas lagi;Teladanteladan baik yang selama ini kami contohkan di depan anakanak sepertiselalu berpositif thinking kepada siapapun; memandang semua individu sebagaipribadi unik dan menarik; sudah hilang tergerus dengan nilainilai baru yangsifatnya lebih hedonis, komersial dan duniawi; melihat sesuatu dari sisi nominalrupiah ataupun
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERMATA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Samarinda
62 — 46
Oleh karena itulan pendekatan yang mesti dilakukan untukmenuntaskan masalah ini, haruslan jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem;Menimbang, bahwa setelah dipelajari gugatan Pembanding semula Penggugattersebut, ternyata telah tercantum dalam gugatan tersebut, uraian kejadian (fakta) danalasan hukum yang menjadi landasan diajukannya gugatan tersebut.
204 — 152
kami miliki dan pertimbangan masingmasing sangat disarankan,disarankan, tidak disarankan sangat tidak disarankan dan semuanya dikirimke TUKK untuk ditetapkan siapa yang lolos seleksi dan tidak tahu kalau adavariable lain yang menentukan kelulusan, karena bukan wewenang timaccesmemnt; e Bahwa tujuan yang akan dicari dengana tes accesment khususnya tes tertulisadalah Tujuannya untuk mengukur tingkat kompetensi masingmasingkandidat sesuai jabatan yang calon kandidat pilih dengan 3 (tiga) metodeyaitu thinking
, marketing, reality yang dipecah menjadi 14 komponenkompetensi yang pengukurn pendekatannya secara psikologis, job reality,thinking (pemecahan masalah secaraBahwa Presentasi hasil tes dilakukan di Tanjungpinang pada tanggall1Desember 2013 dan hasil presentasi diserahkan kepada TUKK untukmenentukan siapa saja yang dipilih (Lulus tes); Bahwa wawancara ada nilainya, kertas kerja bahkan rekaman berlangsungnyates juga ada; Bahwa pada saat tes wawancara satu peserta tidak hanya satu penguji, tetapibisa
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq, Kejaksaan Negeri Balikpapan
577 — 1147
Demikian puladengan telah dijelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasaribantahannya (vide Pasal 8 Reglement op de Rechtvordering);Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat danbiaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah bolehbersifat terlalu kaku (Strcht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking),karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus
YENI MINTARININGTYAS, A.MK BINTI SADIMIN
Tergugat:
NESS FELIX BIN WAHAB ALI
62 — 28
kemudian saksi menjawab bahwa ibu kan tahu dalam kesepakatansetelah dijual diberikan kepada anakanak, jadi ibu positif thinking saja;Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alatbukti lagi, oleh karenanya majelis hakim mencukupkan tahab pembuktian;Bahwa, untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta kondisiobyek objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal25 Januari 2019 dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk objek yangdisawangan sedangkan 3 (tiga
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
172 — 194
pada angka 1 s.d 16 telahmenguraikan secara jelas duduk permasalahan serta dasar hukum paraPenggugat terhadap objek sengketa yang digugat yakni terkait terbitnyaSertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti,Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2009serta Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah bijak apabila dalammelihat suatu gugatan Majelis Hakim memilin pendekatan yang jauh dariformalistic legal thinking
1.Drs. EDWARD PARDEDE.Ak
2.Dr. JAMES PARDEDE, MM
3.Dr. RADEN PARDEDE, MA
4.Drs. ROBERT PARDEDE
5.TOGI PARDEDE, SH.MH
6.Prof. Dr. RATLAN PARDEDE, MM
7.CHARLES PARDEDE
8.Togi Pardede
Tergugat:
1.Ny Ganda Tambunan alias Basaria boru Marpaung
2.Ny Marpaung boru Tambunan
3.Ny. Ganda Tambunan/Basaria Boru Marpaung
Turut Tergugat:
1.Ny. Semi Tambunan boru Pardede
2.Raymond Bonggar Pardede,SE,SH
3.Ny. Mangantar Pardede alias T Boru Hutagaol
4.Sihol Pardede alias ama Christin
5.Robert Pardede
6.Parulian Pardede
7.Reymon Pardede
8.Marojahan Pardede
9.Warman Laoly
10.Iony Fati Gulo
11.Ny. Mangantar Pardede/T. Boru Hutagaol
12.Sihol Pardede (Ama Christin)
13.Warman Laoly (Kios Laundry)
14.Iony Fati Gulo (Kios Bakmi Saudara)
90 — 78
Sedangkan tanggapan para Tergugat mengenai adanyakesalahan pengetikan nama atau penyebutan nama pihak sebagai pihakkesekian sebagaimana dalam repliknya, menurut hemat Majelis Hakim tidakperlu disikapi secara sempit dan ekstrim (formalistic legal thinking), karenakesalahan pengetikan tersebut tidaklah secara menyeluruh dan ekstrim.
87 — 25
H.Sudja'i, dengan diterbitkannya SURAT PERINTAH PENGHENTIANPENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 138.A/Il/ 2015/ Ditreskrimum tanggal16 Januari 2015, telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan,oleh karena itu) pendekatan yang dilakukan untuk menilai danmempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatanyang bersikap formalistic legal thinking yang merupakan substansifundamental Hukum Acara Pidana demi terciptanya kepastian hukumsesuai dengan makna tersurat ketentuan perundangMenimbang
422 — 184
But I am thinking of the disease of mygrandchild, he said. I am thinking of the future.
His family was among the originalsettlers in the late 1950.But I am thinking of the disease of my grandchild, he said. I amthinking of the future. We should move.Terjemahan berdasarkan Penterjemah Tersumpah Sutan Amri AgusArifin, S.H. adalah :Tetapi seperti halhallainnya, mening galkan Teluk Buyat tidak akanmudah, bahkan bagi mereka yang sudah memutuskan kalau hal ituuntuk kebaikan mereka.
225 — 137
Togang Simbolon sehingga Gugatan Para Penggugat atas SubjekTergugat Vildan Tergugat XII adalah Error In Persona;Menimbang, bahwa pendekatan yang dilakukan Majelis Hakim untukmenuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrim;Menimbang, bahwa setelah mencermati buktisurat yang diajukan pihakPara Tergugat yang diberi tanda bukti T.I, Il, Ill, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII8(untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disebut
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
1.LALU NU'MANSYAH
2.LALU SAMSUL ANWAR
3.DONI BAYANGKARI
212 — 174
Cahaya Abadi Lombok melalui rekening Bank milikTerdakwa II sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dantelah dipergunakan untuk operasional dan kepentingan bersamaPara Terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thinking dan mengutamakan kebenaransubstansi dari perbuatan