Ditemukan 4494 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-11-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
1.PURWANTO
2.SYARIF
3.MAJID
4.RAHMAN LAJEMMA
5.AMIRULLAH
6.Drs. MUSTAKIM, M.Si
7.LASSE MAKKARAWA
8.ISWAN HI. ABD. RAHMAN
9.SUDIRMAN
10.ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
214142
  • ., ketika ada yang beranggapan sertipikat terbit hanya berdasarkankedekatan antara pegawai dengan pemohon sertipikat, Saksi mengatakan tidak dapatmenjawab karenan bukan kapasitasnya orang yang harus menjawab pertanyaantersebut, ada bagian lain yang lebih pahan terkait hal tersebut; Bahwa saksi mengatakan Pertemuan yang dilakukan dengan pemegang HGBkarena pemiliknya masih mempunyai legalitas, pertemuan itu membahas masalahterkait dengan pengadaan tanah relokasi pasca gempa, pada pertemuan tersebutdiminta
Register : 16-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1812
  • Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PedomanMengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalamperkara cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah Iddah sepanjang tidakterbukti nusyuz" dan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30September 1996 yang menyatakan walaupun dalam perkara perceraian hakimtidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalahsejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam halteyadi perceraian karenan
Putus : 05-06-2013 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt. G/2012/PN.Mks
Tanggal 5 Juni 2013 —
333
  • Bahwah karena PARA PENGGUGAT tidak mengajukan gugatanmelalui pengadilan pajak dan adapun Pengadilan Negeri tidak berwenagmengadili Perkara Pajak, maka menurut hukum keputusan penetapanpajakterhadap PARA PENGGUGAT telah sah danberkekuatanhokum tetap karenan gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolakseluruhnya.. Bahwa gugatan wanprestasi berkaitan dengan adanya subyek hukumwajib pajak adalah tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri Makassarkarena:a.
Register : 10-03-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 27 Oktober 2015 — Tn. Fazrul, Dkk Vs Tn Edy Hartono
5214
  • ;Menimbang, bahwa selain itu pula tentang siapasiapa yang harus ditarikdalam suatu gugatannya dalam hal perbuatan yang merugikan dirinya merupakanHalaman 31 dari 49, Putusan Perdata Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Pbr.kewenangan dari penggugat untuk menuntukansiapa pihakpihak yang ditarikdalam perkara ini, oleh karenan itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugatkurang pihak tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak.
Register : 24-01-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 100/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
Tergugat:
PT. DHARMA PERDANA MUDA
399224
  • sebagaimanadalam Pasal 1797 KUHPerdata dikatakan "penerima kuasa tidak bolehmelakukan perbuatanperbuatan diluar yang dikuasakannya, kemudiandisambung lagi dengan Pasal 1800 KUHPerdata dikatakan "penerimakuasa bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang diakibatkankarena penerima kuasa tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yangdikuasakan, selanjutnya di dalam Pasal 1801 KUHPerdata dikatakan"penerima kuasa bertanggungjawab terhadap halhal yang disebabkankarena kesengajaan maupun halhal yang disebabkan karenan
Register : 22-05-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN MEULABOH Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Mbo
Tanggal 4 Juni 2015 — BAHTIAR LAWAN DARMAWAN, DKK
8113
  • tidak berulangulang maka halhal yang telah disebutkan dalambagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari bagianpokok perkara aquo dan pada prinsipnya Tergugat II telah berpegang teguhpada eksepsi dan jawaban serta menolak tegas seluruh dalil gugatanPenggugat baik posita maupun petitum kecuali terhadap halhal yangTergugat II akui tegas;Bahwa tergugat II menolak tegas dalil Penggugat poin 11 dan 12 yang padapokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum karenan
Register : 11-12-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 565/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Agustus 2013 — PT. MASTER DUTA >< PT. ADVANCE MEDICARE CORPORA, Cs
323161
  • Bahwa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, Tergugat 1 sangat berkepentingan untukmelakukan segala sesuatu perbuatan hukum yang harus dan dipandang perlusehubungan memberitahukan kepada selurun pihak yang berkepentingan denganproduk Tergugat 2 di Indonesia, oleh karenan itu, sudah seharusnya jika Tergugat 1menyampaikan informasi mengenai penunjukan Tergugat 1 sebagai sub distributor dariMedical Vision Pte.Lid untuk melaksanakan tugas mendukung dan mengkordinasikanpenjualan produk Tergugat 2 di
Register : 27-01-2012 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS/2012/PT.PR
Tanggal 9 Mei 2012 — 1. Drs. TUUWATNO; 2. H. SYAHRUDIN H.S.; 3. MUSRI T. UMAR ; 4. TIU AMIT;
7724
  • tersebut, oleh karenanyapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbanganHukum Majelis Hakim Tinggi sekedar tentang yangtelah dipertimbangkan diatas;b Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan TahunAnggaran 2004 APBD Kabupaten Katingan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa uang klaim Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang diterimaoleh para terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 168/Pid.B/2013/PN-Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — DAME SINAGA ALIAS MAK RISKI
287
  • KPUD.Bahwa Saksi berusaha menghalau massa yang berada di jalan di depanKantor KPUD Dairi agar tidak mengambil surat suara yang dibagibagikansejumlah massa yang berada di halaman depan Kantor KPUD Dairi.Bahwa Saksi tidak ikut menangkap Terdakwa dan yang menangkapTerdakwa adalah BRIMOB.Bahwa massa melakukan aksi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenangdalam hal ini Kepolisian.Bahwa saksi melihat Terdakwa di kerumunan massa, akan tetapi posisiTerdakwa persisnya Saksi tidak dapat memastikannya karenan
Putus : 08-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 410/Pid.B/2017/PN Jmb
Tanggal 8 Agustus 2017 — MUSTAFA KAMAL, S.IP BIN NAWAWI JUFRI
567
  • keterangan saksi diatas, TerdakwamembenarkanKeterangan saksi tersebut. yang telah dibenarkan oleh para terdakwa danuntuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini,yang dianggap sudah termaktub dalam uraian putusan ini.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.Bahwa benar Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernamaLUCI NOVIA SARI yang mana terdakwa kenal sejak Bulan februari tahun2015 karenan
Register : 26-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 25 Oktober 2016 — Pbr Ari Gunawan, Cs Vs PT. Anugerah Sumber Makmur MRC Minamas Group
29855
  • berdasarkanpada Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Kerjasama PerusahaanPerkebunan Sumatera (BKSPPS) dengan Pengurus Pusat FederasiSerikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PP.FSP.PPSPSl) tahun 20152017 pada Pasal XIll ayat (2),akan tetapi ketentuan tersebut belum dapat diberlakukan sepenuhnyakarena kesepakatan formula pemberian bonus antara BKSPPS denganPP.FSP.PPSPSI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal XIll ayat(2) belum tercapai kesepakatan.Bahwa oleh karenan
Upload : 02-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 167/Pdt.G/2014/PN.Plg
A.SYARIF ZUBIR - LAWAN- Dr.H.AK.Ansyori, SpM, M.Ke
557
  • Adapun kerugian materiil karenan sampaisekarang sertifikat dan IMB yang dimohonkan Penggugat Rekonvensitersebut belum dapat diterbitkan karena ada sanggahan TergugatRekonvensi ke BPN Kota Palembangdan Izin Mendirikan Bangunanbelum dapat diproses dan sebagai akibat adanya laporan TergugatRekonvensi ke Polisi, Penggugat Rekonvensi harus memenuhi panggilanPolisi sehingga harus meninggalkan waktu untuk praktek sebagai dokterspesialis mata, sehingga harus kehilangan uang pemasukan yang manadalam sehari
Register : 29-04-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
SUHARTI
Tergugat:
Suryani
Turut Tergugat:
1.Sunarno
2.Kepala Desa Nyatnyono
3.Ende Yahara, S.H, M.Kn
4.Kepala BPN Kab. Semarang
5.Ende Yahara
6.Kepala BPN Kabupaten Semarang
327226
  • namaSoedjoet Kamari, dengan demikian secara fakta yang takterbantahkan jika obyek dalam gugatan yang dimaksudoleh Penggugat bukan merupakan obyek tanah milik TurutTergugat dalam SHM No. 03456, sehingga obyekgugatan Penggugat adalah error atau salah obyek (errorin objecto).Bahwa, dalam buku catatan induk yang ada di KantorKepala Desa Nyatnyono maka tidak ada catatan tentangadanya C Desa Nomor 1494 P. 181, klas III D dan C DesaNomor 1494 P. 130, klas III D, kKnususnya catatan tentangpersil dimaksud karenan
Register : 04-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 6/PDT.G/2014/PN.WGP
Tanggal 8 Juli 2014 — - DOMINGGUS KELA
5416
  • dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milikRIWU RATU;Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh BOBO KINI sejak tahun 1961sampai dengan tahun 1993;Bahwa BOBO KINI meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit(bukti P3);Bahwa BOBO KINI menikah dengan EMA PE tetapi mereka tidakmempunyai anak;Bahwa Penggugat bukan anak kandung dari BOBO KINI dariperkawinannya dengan EMA PE, tetapi Penggugat anak bawaan dariHalaman 26 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.WnpEMA PE saat EMA PE menikah dengan BOBO KINI karenan
Register : 03-08-2009 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1379/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel.
Tanggal 27 Juli 2010 — 1379/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. PT. MURNI JAYA SEMPURNA M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH BARAT ASIAN DEVELOPMENT BANK PERWAKILAN INDONESIA GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI RIAU KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROPINSI RIAU IR. LUKMAN, MT, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN IR. SF. HARIYANTO, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KATWADI, ST,MT, SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUSLAN, ST, MT, SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
8541
  • ;Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 17, yang pada pokoknya mendalilkanbahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk tetap melaksanakan pekerjaanpeningkatan jalan di kedua paket pekerjaan, disebabkan belum adanyaperpanjangan waktu, karenan senyatanya perpanjangan waktu yang dimohonkanPenggugat telah disepakati dalam notulen rapat, meskipun belum dituangkan dalamaddendum ke2 pekerjaan tetap dilaksanakan;Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 19 dan 21 akan Tergugat dan Tergugat IItanggapi sebagai
Register : 03-01-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Str
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Alfajri
2.Sri Wahyuni
3.Rahmat
4.Lestari
5.Idham
6.Nuri Simehate
7.Hasan Basri
Tergugat:
1.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
2.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
3.Abd Rahman
9848
  • Bahwa apabila memang benar PENGGUGAT sampai denganPENGGUGAT VI merupakan pemegang hak atas Obyek Terperkara sampai dengan VI maka PENGGUGAT sampai denganPENGGUGAT VI merupakan pemegang hak / pembeli yang cerobohdan tidak hati hati karena tidak meneliti alas hak tanah yangditerima atau dibelinya dan sesuai Yurisoundensi Mahkamah AgungR.I No. 1816 K/PDT/1989 terdapat kaedah hukum sebagai berikut :Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik,karenan pembelian dilakukan dengan ceroboh
Putus : 24-07-2014 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 237/ Pdt. G/ 2013/ PN. Mks
Tanggal 24 Juli 2014 —
4924
  • Mks sampai proses perkarapada tingkat Kasasi, sehingga oleh karenan Gugatan semacam iniharus ditolak seluruhnya ;Bahwa, Perkara Perdata Nomor : 265 / Pdt.G / 2009 / PN. Mks antaraHj. Najmiah Muin Sebagai Penggugat dan Pr.
Register : 03-09-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
Fauzi Muchtar
Tergugat:
1.Revi Ariandi Labai Ampono
2.Rina Eva Budi
3.Reni Arianti
4.Rustam Sutan Pamenan
5.Liza Verianti
6.Dahermon
7.Fitri Yeni
8.Dani Rahmad
9.Julius Sutan Sati
10.Nurhayati
11.Syahril
12.Syamsiar
13.Yosrizal
14.Eni Desyenti
15.Mahdini
16.Tati Warni
17.Dasril
18.Armi
19.Darmawan
215186
  • Tergugat B, dan Tergugat C mendirikan rumah sebagaimana didalilkanpada gugatan angka 12 melanggar hak Penggugat, dalil mana tidaklahbenar, karenan sebagaimana disampaikan diatas objek perkara bukan hakPenggugat dan Penggugat tidak berhak atas objek perkara sertakenyataannya juga selama perbuatan Tergugat mendirikan rumah pihakPenggugat tidak pernah membantahnya;10. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4,Tergugat A.5.
Putus : 16-12-2016 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Pra.Peradilan/2016/PN Gto
Tanggal 16 Desember 2016 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
252106
  • Dengan demikianpengenaan Status DPO (daftar pencarian orang) kepada Pemohon olehTermohon pada tanggal 20 ktober 2016 tersebut adalah masih dalam tenggangwaktu pikirpikir untuk menerima atau menggunakan saluran upaya hukum yangtersedia.Oleh karenanya tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidaksah, tidak procedural, sewenangwenang dalam menggunakan jabatan sertamelanggar Hakhak Azasi Manusia karenan telah mengungkung kebebasanPemohon dalam segala hal ;.
Register : 26-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
1.ARTASIH
2.AZMI OCTAVIA
3.DEWANTI AVIANA UTAMI PUTRI
4.DEWI KURNIA
5.ELVA HARYANI
Tergugat:
PT. SHIN HAN INDONESIA
742
  • Bahwa oleh karenan PKWT yang dilakukan antara para Penggugat dengan Tergugattidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganketenagakerjaan yang berlaku maka Demi Hukum perjanjian kerja antara paraPenggugat dengan Tergugat tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidaktertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :Peranjian kerja untuk waktu' tertentu. yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat