Ditemukan 5680 data
13 — 4
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak istri, Karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya
131 — 28
Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa terlebin lagi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsurantersebut kepada Tergugat terjadi bukan karena keadaan memaksa(overmacht atau force
421 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari keterangan ahli yang telahdikutip oleh Termohon didalam pertimbangan hukum putusannyatersebut jelas disebutkan: Dalam perjanjian asuransi transportrasi,apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pengangkut,kecuali kerugian itu diluar batas atau diluar kemampuan pengangkut,yang disebabkan karena keadaan force majeur atau tanggungjawabpengangkut sudah diserahkan kepada penanggung karena sudah adaperjanjian asuransi.
109 — 8
UU Nomor50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UUNomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dandikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 1398 K/Pdt/2009, tanggal 07 Juli 2010 (demiterciptanya kepastian hukum, walaupun systemperadilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent/ stare decisise), oleh karenapara pihak dalam perkara a quo beragama Islam dangugatan Penggugat dalam surat gugatannyadinyatakan secara tegas perihal : Gugatan tentangWaris, maka Pengadilan
128 — 24
Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.
Battery ada 2 (dua) jenis yaitu VRLA AGM 12 volt 65 Ah Merk Titaniumdan Thunder dan battery basah (Lead Acid) 12 volt 65 Ah Merk G Force;4. Lampu TL (Tube Lamp) Merk Philips daya 10 Watt tegangan 12 Vdc danKap lampu plastik ABS;5. Kabel jenis NYYHY ukuran 2 x 2,5 mm2 dari Modul Surya ke BCRpanjang 7 Meter (tanoa Merk) dan Kabel dari BCR ke lampu jenisNYYHY ukuran 2x 1,5mm2 panjang 21 meter (tanoa merk);6. Kotak Battery plastik ABS (tanoa Merk);7.
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buleleng di Provinsi Bali, di sebabkan selain tidakmengalami Force Majore juga karena kuatnya pengaruh adat, sedangkan diluarkhususnya Kab. Bantaeng relatif tidak berkembang karena dipengaruhi antaralain kurang produktifuya KMP dan hantaman bencana banjir sebagai forcemajore yang melanda wilayah daerah Kab.
45 — 42
Sebelumnya Bank akan membeli terlebin dahulu dandibayar cash, pada saat bersamaan diijual kepada nasabah denganharga yang baru dengan margin keuntungan yang disepakatibersama dan harga baru tersebut akan dikembalikan dengan caraangsuran dalam waktu tertentu;Bahwa selama masa pembiayaan jika tidak membayar maka banksyariah tidak boleh menambah margin keuntungan yang disepakati,hanya dikenakan pinalti dan hal tersebut sudah disepakatisebelumnya, namun jika karena force major maka bank syariahakan memberikan
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sbb :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
128 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oven Force Air Condition 1 Unit Hal. 59 dari 172 hal. Put. No. 1292 K/Pid.Sus/2013 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.
Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.
Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL SLI400 Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANNGERMANY/939 20 50 934 50 00 Microscope Merk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10 M92601 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk.
151 — 34
Sdr.Andreas Nandus Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) danSdr.Daniel Hadi Purwanto Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah), sedangkan Sdri.Hermin THR tahun 2010 sudah diberikan olehTergugat ;21.Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 :Ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut";9 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimanaHalaman 19 dari 38 halaman.
77 — 31
Menimbang, bahwa menurut Hakim orientasi hidup perlu ditumbuhkansemenjak dini, sehingga bisa belajar untuk menimbang dan menilai, maka olehkarenanya orientasi hidup yang mengakar sejak dini dapat diharapkan menjadi dayapenggerak (driving force)bagi kehidupan remaja yang sering mengalami kondisi krisisindentitas dan kegoncangan jiwa.
Terbanding/Tergugat : P. T. BANK RAKYAT INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. Puji Rahayu
140 — 104
(enam puluhtujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa terkait usaha dari PENGGUGAT mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak pandemic COVID19 yang masuk dalambencana nasional dan tergolong force majeur, sehingga pada bulan Maret2020 PENGGUGAT mencoba meminta RELAKSASI pembiayaan dengantujuan pembiayaan PENGGUGAT lancar, namun TERGGUGAT tidakmenyetujuinya.Bahwa setelah TERGUGAT tidak menyetujui terhadap permohonanRELAKSASI yang diajukan PENGGUGAT, dan secara diamdiam,TERGUGAT
89 — 13
Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganut sistem thebinding force of precedentatau sering juga disebut asas stare decisis atau stare decisiset quieta non movereyang mana asas ini mengikat hakim pada putusan hakim lainsebelumnya untuk perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr.
1.PT. LEODRA MITRA SEJATI
2.NY. ANGLIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia, Persero Tbk
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
145 — 75
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 27/ PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang ditegaskan bahwa pembatalan lelangdimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal keadaanmemaksa (force majeur) atau kahar; atau terjadi gangguan teknis yangtidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiranPeserta Lelang.
1.ARIE PURNOMO, S.H.
2.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Husen Als Husen Bin Ahmad Zaenudin
2.Iwan Septianto Als Iwan Bin Lukman Harun
3.Sedyo Cahyo Utomo Als Sedi Bin Trimo
25 — 9
W. 10515, yang menyatakan secara terbuka ialah vispublica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasan terbuka). Prof.
55 — 5
diatasnya yang terletak di jalan Babussalam 2 no.14 KelurahanParopo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan sertfikat Hak Milik No. 20947seluas 386 m2 atas nama pemegang hak Suryati, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara inidisebut objek sengketa.Bahwa pada mulanya pembayaran Penggugat terhadap Tergugat I berjalan sebagaimanamestinya karena kondisi usaha Penggugat berjalan dengan lancar, namun pada akhir tahun2013 usaha Penggugat berupa kioskios di pasar sentral Makassar mengalami kebakaran(force
85 — 14
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Pik jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian
AGRO RESTU BUMIuntuk mengadakan mesin feed mill akan tetapi menurut ahli bentukperjanjian tersebut terlalu sederhana yang mana tidak menyangkut Halhalyang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek,bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan,masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaanmemaksa (Force majeur), pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi,perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerja sama dan lainlain
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian