Ditemukan 5680 data
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
359 — 82
tunggakan pinjaman (pokok + bunga berjalan) sampai dengantanggal penghapubbukuan.Bahwa Kerugian Keuangan Negara menurut Institut Akuntan PublikIndonesia adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kKemampuan manusia (force
majeure).
SUMIDI, SH.
Terdakwa:
MARYATUN SANUSI, S.Sos
105 — 29
Kuasa Pengguna Anggaran)dengan setuju lunas bayar tanggal 11 Desember 2014;27. 1 (satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Penerimaan Negara PenerimaanBukan Pajak 210010 oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat JenderalPendidikan Islam;28. 1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Kwitansi (tanpa tanggal) UntukPembayaran Transport Narasumber Tim Task Force Peningkatan KualitasLaporan keuangan Program Pendis Tahun Anggaran 2014;29. 1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi :1.2.=~ &1 (Satu) lembar RAB Tahun 2014
untuk pembayaran uang muka kegiatan bagiankeuangan sejumlah Rp. 212.917.000, yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran, BPP dan Pejabat Pembuat Komitmen (an.Kuasa Pengguna Anggaran) dengan setuju lunas bayar tanggal 11Desember 2014;1 (satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Bukan Pajak 210010 oleh Bendahara PengeluaranDirektorat Jenderal Pendidikan Islam;1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Kwitansi (tanpa tanggal) UntukPembayaran Transport Narasumber Tim Task Force
258 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
60 — 8
sementaramenurut Buku Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang diterbitkanmelalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012, KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan dengan prestasiyang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force
majeure).Dalam konteks pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, kerugian keuangannegara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawanhukum (pasal2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kKedudukannya(pasal3).> Bahwa benar Tim yang melakukan Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsidalam kegiatan Penyelenggaraan
143 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
syaratsyarat dan prosedur yangharus dipenuhi Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 yaitu bahwa pemutusan hubungankerja terhadap Para Termohon Kasasi karena alasan efisiensi.Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansecara jelas menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memakssa (force
Christian Daniel Kilis, SH
Terdakwa:
Epen Rianto
67 — 0
- 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air force one hitam.
- 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan merah-hitam.
- 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-coklat.
- 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-coklat.
- 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-hitam.
- 1 (satu) pcs Sepatu Louis Vitton.
- 1 (satu) pcs Sepatu Hoka Merah.
- 1 (satu) pcs Sepatu Nike pegasus putih.
- 1 (satu) pcs Sepatu sport Adidas Adizero.
542 — 279
Pasal6 huruf (a) Akta Jaminan Pribadi mengatur sebagai berikut:The liabilities and obligations of the Guarantor under this Guaranteeshall remain in force notwthstanding any act, omission, neglect,event or matter of any kind (other than irrevocable payment in full ofthe Guaranteed Amounts) and the foregoing shall apply, wthoutlimitation, in relation to:a.
Pasal 6 huruf (a) Akta Jaminan Pribadi mengatur sebagai berikut:The liabilities and obligations of the Guarantor under this Guaranteeshall remain in force notwthstanding any act, omission, neglect,event or matter of any kind (other than irrevocable payment in full ofthe Guaranteed Amounts) and the foregoing shall apply, wthoutlimitation, in relation to:a.
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
125 — 14
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, makadasar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Rekonvensi ini denganalasan pengurangan tenaga kerja (efisensi), karena kelebihan tenagasecurity, maka merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganut asas stare decisisatau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragamanputusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) bahwa alasanlain untuk mengikuti putusanputusan Mahkamah Agung yang sebelumnyatersebut, karena putusanputusan a quo merupakan "*pedoman dalammemeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakanpula sumber hukum dan pembentukan hukum ; Menimbang, bahwapendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
SUNARTO S. Sos alias ABU ARSAL bin SAKAT
240 — 134
Bahwa pada Januari, kelompok saksi bertemudengan ABU AHMAD (AHMAD FAIZAL) (pedagang pupuk)mengenalnya dari kaum perempuan yakni DIFANSAH (anak pertamaFAUZAH KATRI/ istri kedua IMAN SANTOSA) dan NURSADRINA (anakkedua DWI JOKO) mereka kenal dari pasar ketika mereka pergi belanja,kemudian bernegosiasi dengan ABU AHMAD untuk menyeberangkan kewilayah SDF (Syrian Democratic Force), kemudian setelahbernegosiasi, sekitar tanggal 10 Juni 2017, saksi dan kelompoknyapergi ke rumah ABU AHMAD di desa Hawija Sawafi
92 — 35
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atau. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.10. Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTER!
186 — 35
tanggal 12 Juli 2006 danberakhirmalaksanakan tugas (PHK) sampai dengan 20 Maret 2012, sehingga masakerja penggugat adalah 5 tahun 9 bulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanhakhak normatif Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat(3) yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
318 — 184
pembangunan, makakontraktor tidak dapat mendalilkan adanya pekerjaan tambah sebagai penyebabketerlambatan, teriebih dalam kontrak lump sum, karena dalam kontrak lump sumsegala resiko adalah tanggung jawab kontraktor,Bahwa segala resiko dalam kontrak lump sum adalah resiko kontraktor, makakontraktor harus memperhitungkan adanya segala resiko tersebut sebelummenyepakati kontrak perjanjian pembangunan gedung,Bahwa resikoresiko tersebut antara lain : keterlambalan bayar dari owner, hujan,macet, dil kKecuali force
321 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
106 — 74
cablesepanjang 3,5 Mdalam kemasan plastic9. 2 (dua) buah network connector cable sepanjang 5 Mdalam kemasan plastic10. 9 (sembilan) buah network connector cable yangtidak dalam kemasan11. 1 (satu) roll LAN cable12. 1 (satu) unit Monitor LG 15 (lima belas)inci ;13. 1 (satu) unit PC server , dengan spesifikasi Mother board next board N845GCl Mother on board VGA Card Mother on board NIC Mother on board sound card Processor Intel Pentium DCPU 3Ghz x 2 Hard Disk Seagate 80 Gb Memory 1 Gb VGA Card G Force
I(satu)unit PC server , dengan spesifikasi Mother board next board N845GCl Mother on board VGA Card Mother on board NIC Mother on board sound card Processor Intel Pentium DCPU 3Ghz x 2 Hard Disk Seagate 80 Gb Memory 1 Gb VGA Card G Force 7100 256 RAM DVD Room Samsung17514.15.16.17.18.19.20.21.22.23. FDD 1.44 Mb Lan Card2(dua)lembar fotocopy SK Menteri Pendidikan danKebudayaan RI No.280/Kep.X/C 1991 tanggal 29 = Juli1991 an.
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 539 K/Pid.Sus/2013Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdatabahwa :debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga,bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannyaperikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad burukpadanya.Berbeda halnya jika terjadi force majeur yaitu dalam keadaanmemaksa atau halhal yang secara kebetulan
154 — 79
Fee kepada Penggugat sampaidengan masa Perjanjian Waralaba berakhir;Ada pun besarnya Royalty Fee berdasarkan Pasal 5 ayat 6 PerjanjianWaralaba adalah 5% dari pendapatan kotor semua outlet restoran Komala milikTergugat; Berdasarkan Perjanjian Waralaba, Pendapatan Kotor sendiri dinyatakan sebagaiberikut:Gross Monthly Recipts means the gross sales turnover of the FranchiseesBusiness arising directly or indirectly from the conduct of the Business at Outletduring each month that this Agreement is in force
84 — 18
Selain dari pada itu, nyata juga bagiMajelis bahwa perbuatan Terdakwa SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADIdan Terdakwa SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum itu bukanlah merupakan Pembelaan Terpaksa, bukanmerupakan hasil dari force majeur, bukan merupakan pelaksanaan perintah yang salah dantidak pula dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan perintah perundanganundangan sehinggadengan demikian maka Majelis dapat memastikan bahwa Para Terdakwa
1.JEFRI HARDI., S.H
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI
2.SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS
3.IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS
4.ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN
5.DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN
6.SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN
61 — 24
Yangdimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka ataukekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum),force ouverte (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploipublic et flagarant de violence (penggunaan dari kekerasan orangbanyak) yang dilakukan terhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Anita Lie, S.H.
Termohon:
Otoritas Jasa Keuangan Cq Dewan Komisioner OJK
809 — 3031
Sehingga kalau kemudian diajukan permohonan pailitsebenarnya ini masih kurang memenuhi syarat untuk kepailitan, sehinggakemungkinan OJK tidak akan mempertimbangkan untuk mengajukanpermohonan pailit:Berdasarkan referensi beberapa kasus kepailitan, kondisi yang sekarang inioleh Hakim dimasukkan sebagai force mejeur atau overmacht, dengan demikiangagal bayar tersebut tidak tepat penyelesaiannya langsung kepadapermohonan kepailitan;Bahwa permohonan kepailitan kalau asetasetnya masih ada maka tidak akanmempertimbangkan