Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne maserre mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
218 — 111
  • kalangan bank tersebut saja, akan tetapi tetap saja Bank tidakboleh mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh BankIndonesia.Bahwa peraturan internal bank yang dibuat oleh Bank harusdiselaraskan dan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ataudalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya hukum pidana tidakberkolerasi dengan cara bank untuk menentukan penilaian kesehatanbank.Dalam teorinya, perubahan peraturan perundangundangan dapatdikategorikan sebagai force
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
265 — 93
  • Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan cara tidak menerima ParaPenggugat untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana Posita angka 9 diatasadalah tindakan PHK bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ParaPenggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
278 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihakpihakyang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atauberada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yangdilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewayang menjadi pembanding.Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskanmengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimanaberikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtransaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 13 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN.DPS
Tanggal 1 Nopember 2016 — I MADE WIDARPA, dkk. melawan PT. MITRA GARMEN INDORAYA
135 — 148
  • Karena alasan yangdipergunakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPekerja oleh perusahaan adalah pailit, padahal pada waktu tersebutperusahaan belum mengajukan surat permohonan pailit, berarti alasantersebut lebih pada rekayasa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur) atau mengalami kerugian maka Tergugat harus membayaruang konfensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat,Hal 15 dari 146 halaman Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-02-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Februari 2016 — SUJONO, S.P;
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 168 PK/PID.SUS/2015manfaatnya langsung bagi kesejahteran petani dan warga masyarakatsetempat. yang sebelumnya hanya sekali panen, namun setelah adanyaJITUT dan JIDES menjadi lebih dari sekali panen dalam setahun;Bahwa demikian juga, keadaan pengiriman bahan bangunan yaitusemen yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan harianpengerjaan fisik bangunan JITUT dan JIDES, adalah bukan karena telahterjadi keadaan kahar (force majeur), melainkan karena di lokasi tidakada gudang dan di dalam
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
103 — 85
  • untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugatditolak maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biayaperkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tentang buktibukti surat berupa putusan PengadilanNegeri Tenggarong nomor: 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr, diberi tanda P.1.A danPutusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238 K/Pdt/2010, diberi tanda P.1.Bmenurut Majelis oleh karena peradilan Indonesia tidak menganut asas TheBinding force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si, DK
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyusundraf rancangan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD bukanlahperbuatan melawan hukum apalagi mempunyai akibat hukum ;Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut yang dipakai olehMajelis Hakim Kasasi dalam perkara No. 536 K/Pid/2005,khususnya tentang unsur melawan hukum saja ;Menimbang, bahwa perlu diluruskan terlebih dahulu bahwayurisprudensi adalah produk hukum peradilan yang bersifatfakultatif bukan imperatif karena sistem hukum yurisprudensi yangdianut dalam negara kita tidak mengenal the binding force
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt
107 — 192

    1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

    1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

    1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

    Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

    1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

    2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor

Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
173 — 57
  • 02/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 036/SR/VIII/2015
  • 3(tiga) lembar asli Surat PUSLITKOKA Jndonesia Jember NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa (Force Majeure) .
  • 1(satu) rangkap asli ADENDUM Surat perjanjian Kerja / Kontrak No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si
113 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonPeninjauan Kembali tidak masuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Dan jika Pemohon Peninjauan Kembali hendak diproses dari awal, makaatas pertimbangan hukum Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebutharus terlebih dahulu diuji ditahapan upaya hukum luar biasa padaPeninjauan Kembali;Atas eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembalitersebut, Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya ( lampiran 14 )pada halaman 129 130, pada intinya menyatakan bahwa sistem hukumdi Indonesia tidak menganut azas the binding force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 11 Mei 2016 — MISJABUDIN Alias JABUDIN Bin RAMLAN
71 — 24
  • berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 01-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 722/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 September 2020 —
435 — 214
  • masih berlaku;Bahwa Saksi secara terus terang mengakui adanya rasa kecewa kepadaTerdakwa, karena tidak ada pembayaran mulai bulan Mei tahun 2012sampai bulan Desember tahun 2012, dan karena tidak dibayar sisapekerjaan Saksi, maka Saksi mengajukan laporan ke pihak kepolisian,tujuan Saksi mengajukan laporan adalah agar Terdakwa dihukum;Bahwa Saksi membenarkan, yakni Saksi bertanggungjawab atas setiaptindakan organ perusahaan Saksi;Bahwa Saksi mencabut pernyataannya yang menyatakan longsormerupakan force
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia - Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
403 — 1513
  • khususnyaPasal 164 ayat (3), yang dimana reorganisasi didasarkan bagi para Tergugat yangberstatus dibebas dari kewajlban bekerja (furlough) tdak dapat dijadikan alasanuntuk melakukan PHK terhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kera terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
68 — 34
  • Bahwa perhitungan kerugian negara tersebut diatas adalah perhitungan fisikpekerjaan tidak termasuk PPN ;151Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangjidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan /atau disebabakan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
    majeure).Dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian kKeuangan negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum = (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3) ;Bahwa perhitungan angkaangka tersebut diperoleh dari perhitungan ahliUnud dan dokumen yang ada ;Bahwa perbedaan perhitungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 08-10-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Agustus 2013 — - PT. KARTIKA SELA BUMI MINING >< - PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
191 — 132
  • Saksi : HABIB NAMSYI, telah disumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:karena coal PT.KSM tergolong bukan hanya HI calory tetap sudah termasuk cooking coal yang hanyadikeluarkan oleh Negara yang menyatakan PT.KSM mempunyai cadangan yang cukup ;Bahwa saksi menerangkan keadaan dapat dikatakan force major atau tidak harus dinyatakan melalui instansi terkait;Bahwa saksi menerangkan PT.KSM merupakan perusahaan pemegang PKP2Byang hanya mempunyai cadangan cooking coal di Kalimantan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
192 — 68
  • Sehingga walaupun kitamemang tidak baik by the force of precedent atau kita tidakmerupakan konsep nya star decision, tapi putusan pengadilanbisa menjadi sumber hukum untuk menerapkan asas similiasimilipus tersebut. 13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/Pidsus/2014
Tanggal 29 April 2014 — KHAIRIL ANWAR bin MUHAMMAD HARYADI
76 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meskipun hukum acara pidanatidak menganut asas Stare decisis atau the binding force of presedent, namununtuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung dapat dipertimbangkanputusan Mahkamah Agung No. 1779 K/Pid/1992 tanggal 5 Mei 1994, putusan No.411 K/Pid/1993 tanggal 28 April 1994 dan putusan No. 143 K/Pid/1993 tanggal 27April 1994;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
130 — 25
  • yang diterima oleh Endang Kusrianto.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Permintaan Keterangan(BAPK) terhadap pihakpihak terkait:Bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force
    Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 30 Mei 2012 — - Mulyani (Terdakwa) - Zainur Arifin, SH (JPU)
94 — 31
  • Hal ini bertentangan dengan kontrakNo. 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 tanggal 17 September 2009 pasal 5tentang jangka waktu pelaksanaan dan serah terima perstasi pekerjaan , Jangka waktu penyelsaian pekerjaan tersebut dalam ayat 2 pasal 5 initidak dapat dirubah oleh pihak kedua kecuali adanya keadaanmemaksa seperti yang di atur dalam pasal 13Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang kKeadaan memaksa (Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud
    TP Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang keadaan memaksa( Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian iniadalah peristiwa peristiwa yang berada diluar kemampuanpihak pertama dan pihak kedua yang dapat mempengaruhikinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak yaitu :a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai danbanjir)b. perang, Huru hara, pemberontakan, kerusuhan dankekacauan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
194 — 116
  • Daerah dan dapat digunakan sampai dengantahapan berakhir tanpa adanya NPHD baru;4) Dalam hal sampai dengan berkhirnya seluruhtahapan pengawasan pemilinan Bupati dan wakil Bupatikabupaten Buru tahun 2017 masih terdapat sisa Danahibah, Pihak Kedua harus mengembalikan sisa DanaHibah kepada Pihak kesatu dengan cara disetor kerekening Kas Daerah Kabupaten Buru paling lambat 3( tiga ) bulan setelah selurun tahapan pengawasanPemilinan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Pasal 8 : Keadaan Memaksa ( FORCE
    MAJEURE )1) Keadaan kahar ( force majeure ) termasukkebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai,banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara,Halaman 334 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ambperang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakanpemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung padapelaksanaan perjanjian ini;2) Tidak satupun atau pihak dikenai tanggug jawabuntuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian inisepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertundapelaksanaannya
    oleh keadaan kahar ( force majeure).3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terjadinya keadaankahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikanpemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkenadengan menerangkan keadaan kahar tersebut danmemberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangkawaktu. sejak keadaan kahar sampai pelaksanaandiharapkan terlaksana kembali.Pasal 9 : Penyelesaian PerselihanPasal 10:Pasal 11:1) Apabila dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadiperselisihan atau perbedaan