Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
101 — 47
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang danjasa(konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.6.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-02-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 28 Februari 2017 — DIDI ANTONO Alias DIDI Bin (alm) ALUK
170 — 88
  • Brian Sofian telah menerbitkan KeputusanNo. 01 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 yang menunjuk Pejabatdilingkungan Dinas Kayong Utara yaitu dalam jabatan sebagai berikut : Tengku Iskandar Bin Tengku Arbi sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen); Andi Wijaya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan); Gunawan H, S. Kom sebagai Ketua PPHP (Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan) yang dibantu oleh :1. Fajar, A.Md. Bin Iskandar (Anggota);2.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
399 — 256
  • (selanjutnya disebut sebagai Tim Pemeriksa);Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaanterhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpadidahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainyapemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnya UPCAkota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan PerundangUndangan tentangStandar Pemeriksaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-02-3017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Februari 3017 — HUSNI TAMRIN BIN MASHUR
311 — 182
  • Banyuasin pada tahun 2013 mendapatkanDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) dari KabupatenBanyuasin yang bersumber dari dana APBN sebesar 80 % dan dari dana APBDsebesar 20 % sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah);Bahwakegiatan ini berpedoman pada PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP);Bahwa terdakwa HUSNI TAMRIN Bin MASHUR selaku Ketua UPK
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 2 Februari 2017 — INMIRIAN FAHTOMI, ST, MM bin Drs. H. UMIRTOM;
116 — 16
  • Pekerjaan bangunan oleh Tim Tekhnis kekurangan rumah jaga;Bahwa, saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;. Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si bin H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
134 — 45
  • 2014, bertempat di KantorBKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu; pertama, terdakwa selakuPPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalammenyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
    sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu saksiLUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB Il/Implan TigaTahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAYA MAULANA BIN IBRAHIM
108 — 49
  • tersebut meminjam perusahaan CV.Hasinullah milikYAN MUHAMMAD WWAYA dan terdakwa juga mengakui bahwa namaSALAMUN dalam semua dokumen pelaksanaan kegiatan terdakwa pakaidan terdakwa tiru tanda tangannya dan saat itu terdakwa ABU HASAN106AZHARI dan terdakwa BISMALINDA tidak menegur tindakan terdakwatersebut;Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 terdakwa telahmenyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut sesuai dengankontrak hanya tinggal pada pekerjaan mesin yang belum terpasangankarena tekhnis
    31 Desember mesin juga belumberhasil dirakit sehingga kemudian terjadi putus kontrak dan uang jaminanpelaksanaan 20 %dari nilai kontrak dikembalikan ke kas negara;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 kemajuan fisik pekerjaan yangdibayarkan adalah sebesar 80,20 % dan hal tersebut merupakan hasilkesepakatan bersama antara terdakwa, terdakwa ABU HASAN AZHARIselaku PPK, dan terdakwa BISMALINDA selaku KPA, dan dalampengambilan keputusan tersebut rapat dihadiri juga oleh KonsultanPengawas dan Pengelola Tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 99/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 15 Februari 2012 —
42 — 6
  • ;c Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan /mengkonsolidasikan skala prioritas yang telah disusun dengan satuankerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (misalnyadengan Satuan Kerja Perangkat Daerah perencana pembangunan ataudinas tekhnis) dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan/113proposal tersebut belum terakomodasikan dalam Program/KegiatanAPBD.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
122 — 65
  • penegak hukum dan secara teoritisbisa dibuat suatu kontruksi yang dapat menggambarkan keadaan yangmengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap pemohon berdasarkanpenilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1)KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yangcukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq KUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan hukum dan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
326 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan padatahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnyamenjadi hilang baiksisi tekhnis maupun penawaran ;Bahwa mengenai peryaratan tentang adanya kantor perwakilan daninvestasi bidang perlampuan di Indonesia adalah merupakan persyaratanyang dibuat oleh Penggua Barang/jasa dalam ini Turut Termrohon Kasasi XI(Dina Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta), bukan dibuat oleh Pemohon Kasasi dan bukan pula atas dasarpersengkongkolan
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
186 — 113
  • KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan I; Dan pelatinan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. H. YAMAN, M.M.
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syafriadi dan disetor ke Rekening Kas Umum DaerahKabupaten Pasaman Barat; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat No. 800/175/DinDik 2009 tanggal 14 April 2009 tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman
    No. 175 PK/PID.SUS/2014penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barattahun 2009 No.188.45/166/BUPPasbar / 2009 tanggal 23 April 2009 tentang PenetapanSekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanKabupaten Pasaman Barat tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-11-2016 — Upload : 04-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 PK/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT BANUA LIMASEJURUS VS NURUL HIKMAH, DKK
125 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 464 PK/Pdt/2016oleh Tim Pengukur dan ditandatangani pula oleh Sekretaris Desa;Bahwa kondisi tanah sewaktu saksi melakukan pengukuran sebagianbesar tanah pegunungan;Bahwa tekhnis pengukuran dilakukan oleh sebuah tim terdiri dari JuruUkur Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dari BPNKabupaten Tapin dan dibantu oleh para aparat desa setempat danorang orang yang dianggap penting;Bahwa untuk pengukuran ada kepanitiaannya kalau Hak Guna Usahapanitia B sedang Sertifikat Hak Milik panitianya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 20-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juli 2011 — PT. MALINDOJAYA DIRAJA M E L A W A N PT. ARUTMIN INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN RI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA, GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
131 — 61
  • Arutmin Indonesia telah memdapatkan ijin pinjam pakaikawasan hutan dari Menteri Pertambangan dan Energi di wilayah yang akandieksplor;e Bahwa secara tekhnis saksi tidak mengetahui apakah PT. Malindojayamempunyai HGU diatas tanah yang dieksplor oleh PT. Arutmin Indonesia;e Bahwa sewaktu saksi melakukan melakukan pemetaan tidak terdapat tanahmilik PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 08-09-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HUSAINI, SH., MH
Terdakwa:
TEDDI JUNIASTANTO, ST Bin SARTONI GUNAWAN
305 — 80
  • Muhamad Teguh, karena memenuhi syaratadminitrasi, tekhnis dan harga yang telah dilakukan evaluasi, dan dalamwaktu 5 hari tidak ada sanggahan ;Bahwa, untuk klarifikasi adminitrasi dilakukan setelah pelelangan dandimintai buktibukti sebagaimana yang telah dimasukkan pada suratpenawaran dan bukti lainnya, dan untuk klarifikasi secara teknis tidakdilakukan); ++ 2222 n nnn nnn enna nnn nn nnn nnnBahwa, caranya saksi dan anggota pokja melakukan pengecekan ataupemeriksaan atas dokumen Daftar personil, Daftar
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 06-10-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 740/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
166 — 59
  • Sertifikat sebagaimana PP No.2Hal 60 dari Halaman 91 Perkara No. 740/Pdt.G/2017/PN.Tng.tahun 1997 Notaris dan PPAT wajib melakukan pengecekean syarat formaldan meteriil sertifikat untuk suatu proses transaksi;Bahwa makna setempel pengecekan untuk mengetahui keadaan tanahtersebut kalau telah dicek Notaris dan PPAT, bisa dilakukan langkahberikutnya yaitu peralihan hak, dan tidak ada kewajiban pengecekan kelapangan;Bahwa dalam konteks sertifikat data fisik dan data yuridus, fisik siapapemiliknya, data tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
166 — 21
  • Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 9 Januari 2015 — SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
53 — 55
  • Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
  • bukti penerimaan uang atas nama ENNI H masingmasingbulan Januari, Pebruari, Maret April, Mei , Juni, Juli , Agustus dan September2016;34. 57 (lima puluh tujuh) lembar Faktur dan bukti bukti pengeluaran tahun 2016;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:0 Bahwa Terdakwadrh.Syamsurijal menjadi Kasi Klinik Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 14-03-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 12 April 2017 — PT. Altra Excis Investama, dkk Melawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch
172 — 50
  • No. 837/Pdt.G/2016/PAJSo.Bahwa demikian pula mengenai dalil Perlawanan Para Pelawan yangmendasarkan pada ketentuan Mahkamah Agung melalui buku PedomanTehnis Adminstrasi dan Tekhnis Peradilan, pada hal 53 bagian f point(d), telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan yangbersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindaksebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon diPengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan terbatas sebagaibadan hukum adalah Direksi/Pengurus