didiuga jenis Sabu yang berbalut lakban warna coklat, dengan berat kotor lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram (berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor : TAP-4976/M.2.26/Euh.1/11/2020 tanggal 10 Nopember 2020) dan setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan diatas (Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/209, 210/XI/2020/ Ditresnarkoba tanggal 7 Nopember 2020 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Nopember 2020) selanjutnya dilakukaan

Perbuatan tersebut melawan hukumPerbuatan yang dilakukaan tersebut haruslah melawan hukum,dalam arti yang seluasluasnya, meliputi halhal sebagai berikut:a. Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;b. Perouatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin olehhukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;Halaman 75 dari 84 hal. Put. Nomor 398 K/Pdi/2015d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden);e.

Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUSterhadap ketentuan dalam undangundang Perbankan Syariah ;Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendakidan mengetahui apa yang dilakukaan serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja akanmenghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari pulatentang apa yang dilakukannya dan akibat

yangmenyebabkan keadaan terlarang menjadi terwujudkan, pada diripembuat (dader) terdapat sikap tidak berhatihati, sebagaimanaumumnya mereka yang setara dengannya seharusnya berhatihati.Ketidakhatihatiannya itu yang menyebabkan kejadian terlarang benarbenar terjadi; Bahwa dalam Hukum Pidana kealpaan dibagi dalam dua corak,yaitu kealpaan yang disadari (bewuste culpa), yaitu akibat yang akantimbul telah disadari oleh pembuat delik (dader), sebagai suatu resikoyang apa boleh buat kalaupun terjadi tetap akan dilakukaan

Perbuatan tersebut melawan hukum;Perbuatan yang dilakukaan tersebut haruslah melawan hukum, dalamarti yang seluasluasnya, meliputi halhal sebagai berikut:a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e.

Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret1971 bahwa perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampauibatasbatas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hakpembelaan para Tergugat;Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak jelas ataukabur sebab tidak menguraikan secara jelas dan rinci penghitungan suarayang dilakukaan oleh Pemohon Keberatan untuk masingmasing pasangancalon terutama untuk pasangan calon Pemohon Keberatan

penyidikan,penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengarsendiri, ia lihat sendin, dan alami sendinKemudian Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi :Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidanayang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidanayang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutalasan dari pengetahuannya itu.Bahwa sebelum ditetapakan seseorang menjadi tersangka, diwajibkanoleh undangundang (KUHAP) terlebih dahulu dilakukaan

Sisa uang hasil tukar tanahkas desa tersebut dipergunakan untuk pensertifikatantanah kas desa sebanyak 10 (sepuluh) bidang yangbelum bersertifikat atas nama Desa Troketon;Bahwa kenyataannya sampai sekarang kesepakatanhasil rapat yang dilakukaan Terdakwa dengan BPDDesa Troketon tersebut tidak pernah direalisasikanoleh Terdakwa;Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi untukmeminjam sertifikat asli Hak Milik No. 279, Persil 30,luas + 1.900 M2 atas nama Wardoyo Raharjo yangterletak di Desa Sobayan dengan

mempunyai kekuatan hukumdengan segala akibat hukumnya;Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yaitumengambil/merampas, menguasai dan menikmati (pemanfaatan) atasbarang terperkara dari penguasaan/pemilikan Penggugat adalahmerupakan perbuatan perampasan/penyerobotan dan atau merupakanPerouatan Melawan Hukum;Menyatakan dan menetapkan bahwa dengan demikianpemindahtanganan, atau peralihanperalinan hak baik dalam bentuk jualbeli atau dengan cara dan bentuk apapun juga atas barang terperkarayang dilakukaan

ketlingsut sehingga prosesnya terlambat.Bahwa tanggal 31 Januari 2008 pengecekan dari BPN tanah dalam kondisiclear and clean.Bahwa kondisi sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 289 luastanah 1.597 m2 atas nama Soekidjan adalah tanah sawah.Bahwa tanggal 13 Pebruari 2008 diajukan ijin perubahan tanah untukdikeringkan dan ditetapkan tanggal 04 April 2008.Bahwa tanggal 25 Pebruari 2008 turun SK dari MARI tentang penetapanlokasi tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama.Bahwa pada April 2008 dilakukaan

BudiUtari, AP tidak sesuai Ketentuan karena :1) Surat Panggilan pemeriksaan tidak menguraikansecara jelas dugaan pelanggaran disiplin yangdilakukan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;2) Semestinya laporan hasil pemeriksaan InspektoratProvinsi Sumatera Utara No Itprovsu.661/R/2019tanggal 9 September 2019 merupakan bahan untukdipelajari oleh Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin yangdiduga dilakukaan oleh Sekretaris Daerah KotaPematangsiantar;3) Memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dariSekretaris

Bahwa kemudian dilakukaan pengecekan didalam Speedboat ternyata ada 8 (delapan) orang diantaranya : 6 (enam) oranganggota TNI AD menggunakan celana Pdl Loreng dan kaos premanyang melakukan pengawalan terhadap barangbarang yang dibawa,tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa sentajaapi maupun senjata tajam, 1 (Satu) orang anggota Polisimenggunakan celana coklat Polisi dan baju kaos preman dan 1(satu) orang Nakhoda, sedangkan yang akan meiarikan diriposisinya sudah berada di atas dermaga

5 222222 nnn nnn nnn ccc nceBahwa untuk kelompok TOSAN dilakukan panggilan secara dinas oleh CamatPasirian (ABDUL BASAR) berdasarkan surat panggilan dinas Nomor :005/602/427.904/2015, tanggal 7 September 2015 dan surat tersebut diberikankepada TOSAN secara langsung yang pada saat itu berada di Polsek Pasirian ;Bahwa tujuan dari saksi bersama Muspika melakukan pemanggilan untuk hadirpada tanggal 8 September 2015 di kantor Kecamatan Pasirian adalah denganmaksud mediasi ;Bahwa mediasi tersebut dilakukaan

ketlingsut sehingga prosesnya terlambat.Bahwa tanggal 31 Januari 2008 pengecekan dari BPN tanah dalam kondisiclear and clean.Bahwa kondisi sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 289 luas tanah1.597 m2 atas nama Soekidjan adalah tanah sawah.Bahwa tanggal 13 Pebruari 2008 diajukan ijin perubahan tanah untukdikeringkan dan ditetapkan tanggal 04 April 2008.Bahwa tanggal 25 Pebruari 2008 turun SK dari MARI tentang penetapanlokasi tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama.Bahwa pada April 2008 dilakukaan

Saksi menjadi Bendahara di UPK Kecamatan Patilanggio dari bulan JuniHall 57 s/d Hall 143Putusan No. 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo2009 hingga bulan Januari 2010, selama 6 (enam) bulan Saksi tidakpernah diberitahukan apaapa dan diikutsertakan mengenai SPKP olehKetua UPK Kecamatan Patilanggio Terdakwa SUPANDI, mengenai tugasdan tanggungjawab Saksi di program SPKP tersebut Saksi tidak pernahdiberitahukan, Terdakwa SUPANDI menutupnutupi program SPKPtersebut, sehingga pengurusan SPKP tersebut semua dilakukaan

pernahsepakat untuk membagikan tanah bagiannya kepada saudarasauadaraperempuannya, Ahmad tahu dan ikut juga dalam pengukuran tersebut;Bahwa sebelum pengukuran obyek sengketa tersebut sudah diberitahukankepada H.Latif dan Papin;Bahwa ada tanah yang dikuasai H.Muhamadun letaknya di Dasan luah, desaPeresak, kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan tidak ikutdiukur;Bahwa saksi tidak tahu sebelum pengukuran sudah diijinkan oleh yangmenguasai tanah;Bahwa saksi tidak tahu kenapa pengukuran tesebut tidak dilakukaan

tanahnyatelah dibayar lunas oleh Locky Herlambang/Direktur PT.Ayuthaya Wisesa ;> Saksi Leonard Tatibas, Kepala Desa Paputungan tahun 19952005: Benar saksi adalan Kepada Desa Paputungan pada saatTERBANDING melakukan pembayaran tanaman diatas tanahpada 19 November 1997, kepada masyarakat desa pemiliktanah termasuk kepada Penggugat ; Pembayaran oleh TERBANDING kepada masyarakat desapemilik tanah dilaksanakan pada 19 November 1997 bertempatdirumah saksi, sehingga saksi ikut menyaksikan termasukpembayaran yang dilakukaan

Apabila kegiatan dilakukaan oleh Bagian Keuanganmaka ditandatangani oleh Kabag Keuangan, SPBy (Surat PerintahBayar) diajukan PPK untuk diperiksa apakah sudah sesuai denganProgram sesuai MAK (Mata Anggaran kegiatan) yang ada di POK. Jikasesual, Spby ditangani oleh PPK.Setelah itu, Saksi membuat Nota Dinaske Bendahara Pengeluaran (BP). Selanjutnya BP membayar sesuaidengan permohonan dari BPP dalam bentuk uang tunai.

Putusan Nomor 22/Pid.SUSTPK/2015/PN.JmbBahwa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai PPK, dan biasanyaPengguna Anggaran yang merangkap PPK biasanya dikarenakan tidakada personil di instansi tersebut yang memiliki syarat PPK;Bahwa cara menemukan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah dengansurvey harga pasar dimana barang tersebut dijual dan untuk genset surveykepada distributor;Bahwa keuntungan penyedia barang adalah 15% dari harga dasar barang;Bahwa yang seharusnya dilakukaan dalam penetapan calon

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat ini seharusnya dilakukaan secaraterpisah, hal mana tidak ada hubungan hukum apapun antara ParaPenggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ataupunhubungan hukum antara Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI denganHalaman 57 dari 158 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Cms.Tergugat lainnya, hubungan hukum yang ada hanyalah antara Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI dengan Tergugat II yakni pada saat jual belitanah (tidak ada dibahas secara khusus dalam